cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERATURAN KAMPANYE DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI Mc Nuff, Diana Nur; Sulaksono, Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60158

Abstract

Penelitian  bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai proses permohonan Tanggal 15 Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disetujuinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan berkampanye di lingkungan pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi.Usulan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pertama kali dikemukakan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri, anggota DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Konstitusi memperbarui Mahkamah Konstitusi tersebut dengan  alasan mendorong pemahaman demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis lebih relevan dari membawa arena politik ke dalam ruang pendidikan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap tujuan utama pendidikan dan perkembangan karakter siswa dan siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang - Undang. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf (H) dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada norma konflik, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. 
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 36/PDT.G/2023/PN.SBY TENTANG PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Piansyah, Alief; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60186

Abstract

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan berupa hak tanggungan memiliki hak eksekutorial yang kuat, sehingga butuh putusan pengadilan untuk membatalkannya. Penelitian ini berusaha mengkaji perkara gugatan penundaan eksekusi lelang hak tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby mempertimbangkan tiga hal yaitu pertimbangan mengenai wanprestasi, pertimbangan keterlambatan karena Pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai force majeur, dan pertimbangan adanya kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020. akibat hukum bagi para pihak yakni lelang ditunda dan diperintahkan untuk renegosiasi Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Penundaan Lelang, Force Majeur
PEMENUHAN UANG PENGGANTIAN HAK BAGI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI DALAM PUTUSAN NOMOR 801K/PDT.SUS-PHI/2020 Amanda, Claudia; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perselisihan hak meskipun terdapat dissenting opinion berdasarkan Putusan Nomor 801K/Pdt.Sus-PHI/2020 dengan adanya keberlakuan surat edaran menakertrans dan untuk menganalisis apa akibat hukum dari perselisihan hak antara pekerja dan pengusaha berdasarkan Putusan Nomor 801K/Pdt.Sus-PHI/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pemenuhan uang penggantian hak bagi pekerja yang mengundurkan diri. Berawal dari putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg dan berlanjut pada tingkat MA dengan nomor putusan 801k/Pdt.sus-PHI/2020 yang merupakan salah satu permasalahan hubungan industrial terkait perselisihan hak. Para pihak yang berselisih ialah PT Multi Mayaka (Penggugat) dengan Gregorius Puji Satriyo Nugroho (Tergugat) selaku pekerja dari PT. Multi Mayaka. Penggugat tidak memberikan uang atau menahan gaji bulan Februari 2019, uang pisah serta uang penggantian hak sebesar 15% (lima belas persen) Tergugat sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perusahaan berupa Keputusan Direksi Ref.No.003/DIR/I/2019 tentang peraturan untuk bagian penjualan. PT Multi Mayaka menyampaikan bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk diselesaikan yaitu menagih piutang dealer yang masih belum tertagih sejumlah Rp. 7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Kata Kunci: Uang penggantian hak, Hak pekerja, Pekerja mengundurkan diri (resign)
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2108 K/Pdt/2022 MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH Naufaldy, Muhammad Irsyad Rafif; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60252

Abstract

Tanah merupakan hal sangat vital terutama bagi masyarakat Indonesia, karena merupakan induk dari segala pokok kebutuhan yang didapatkan dengan proses penguasaan. Penguasaan kepemilikan tanah dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan jual beli yang berdasar pada perjanjian jual beli tanah. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang kurang tepat dalam perjanjian jual beli tanah dapat menimbulkan sengketa. Banyak sekali kasus pelanggaran terhadap perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108 K/Pdt/2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108K/Pdt/2022 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 150/D/XI/2005 sudah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi syarat. Hakim memutuskan gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum akibat pemutusan sepihak tanpa kesepakatan. Tergugat IV dianggap pembeli beritikad tidak baik karena membeli tanah dalam PPJB pihak lain dan melibatkan Camat sebagai PPAT. Kasasi Tergugat IV ditolak dan dihukum membayar biaya perkara Rp500.000, serta harus merelakan tanah dalam Sertifikat Nomor 655. H. Nazaruddin memenangkan kontra memori kasasi dan dapat melanjutkan PPJB.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA Salma, Elfira; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62354

Abstract

Pekerja rumah tangga saat ini masih belum memiliki kepastian hukum yang layak sebagai pekerja seperti pada umumnya. Terutama bagi pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan ini menjadi tidak terjamin harkat dan martabatnya untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai pekerja maupun sebagai anak. Seringkali anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami diskriminasi, kekerasan, pelecehan, eksploitasi, hingga human trafficking. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa urgensi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ialah dikarenakan anak merupakan bagian dari HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU HAM. Selain itu, terdapat kekaburan hukum pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia. Keberadaan Permenaker No. 2 tahun 2015 yang berfungsi memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga masih belum komprehensif. Adapun UUK dalam mengatur perlindungan pekerja anak hanya berlaku pada sektor pekerjaan formal. RUU PRT belum terdapat pengaturan yang mengatur lingkup pekerja anak. Upaya pemerintah Indonesia hanya melalui Keppres No. 59 Tahun 2002, namun hingga saaat ini belum terdapat upaya yang mengatur mengenai batas usia minimum, jam kerja, dan sanksi maupun hukuman tegas.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue