cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 107   108   109   110   111 
pelaksanaan kewajiban menyelesaikan perkara di pengadilan industrial dalam waktu 50 hari PAHLEVI ISKANDAR, AKBAR; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24734

Abstract

The problems of industrial relations disputes are becoming increasingly complex and complex, so that rapid and appropriate, just, and inexpensive institutions and mechanisms for dispute settlement of industrial relations are needed. The word quickly must be interpreted as a strategic effort that makes the judicial system as an institution that can guarantee the achievement of justice in the rapid enforcement of law by the seeker of justice. the judicial process can take place quickly as described in Article 103 of the PPHI Law which gives a time limit of 50 days, but some decisions are cut over 50 days, the problems taken in this study How Implementation of Article 103 of Law Number 2 Year 2004 About Dispute Settlement Industrial Relations about the case which was decided at the latest within 50 days at the Surabaya Industrial Relations Court ?, What are the Constraints faced by the Surabaya Industrial Relations Court to run the trial process in accordance with the provisions of Article 103 of Law Number 2 of 2004?The type of research used is empirical law study that includes research on legal identification and research on legal effectiveness, using qualitative method that is data obtained, both primary and secondary, will be presented descriptively, and then given a conclusion, the data obtained by interview and documentation . The implementation of the obligation to settle the case in the Surabaya PHI has not been able to run maximally this is evidenced by the fact that the number of judgments exceeding the deadline of 50 days, the less than optimal implementation occurs due to various obstacles that resulted in the decision of the judges beyond the time limits set forth in theincluding constraints, among others, community factors such as awareness to attend the scheduled trial schedule, the readiness of the court file and the evidence that should be presented in the hearing. The absence of legal consequences resulting from a decision that exceeds the 50-day time limit and only the courts and the judges are being reprimanded by the Supreme Court so that the parties are minimally aware of the timely completion of industrial relations affairs.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS YANG BEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN BIDANG JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PEKERJA HARIAN LEPAS PT. PILLAR PERMATA) IRNA RAHMAWATI; ARINTO NUGROHO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24823

Abstract

Irna Rahmawati(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) irnarahmawati.235.ir@gmail.comArinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) arintonugroho@unesa.ac.idAbstrak Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak perusahaan masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian secara lisan kedua belah pihak sesuai dengan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata Surabaya. Pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata dilihat dari perjanjian kerja masih dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, isi dari perjanjian tersebut mengenai waktu kerja dan upah kerja.hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini tentunya berdampak pada lemahnya posisi pekerja harian lepas jasa konstruksi yang mana mereka bekerja dengan resiko tinggi akan bahaya. Bentuk perlindungan hukumnya yaitu berkaitan dengan perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdasarkan kehadiran dan volume pekerjaan. Selain itu juga pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pekerjanya, serta upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum maksimal dalam penerapannya. Dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata kurang mendapat perhatian dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja, tunjangan lainnya serta upaya K3.Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja harian lepas, perjanjian kerja secara lisan.AbstractLegal protection of freelance workers are dealing with the rights of the workers after accomplishing the obligations that the company required. All this time the company still see the freelance workers as a weak party. Meanwhile, the independent freelance workers are less aware of the rights and obligations they hold. In other words, the day-to-day freelance worker is merely obeying the rules that the company made. Whereas in well-cooperated relationship every party is as important as another which means that the company and freelance workers need each other. In the implementation of legal protection over freelance workers should be in accordance with the application Laws employment, namely Law Number 13 Year 2003 and the regulation it follows. This study aims to find out whether the verbal agreement between the company and freelance workers is in accordance with the law of employment and to know the form of legal protection of freelance worker which is based on verbal aggreement. Preparation of this thesis using the type of juridical normative research, research approach used is legislation. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Case study of casual workers in PT. Pillar Permata Surabaya. The results showed that freelance workers at PT. Pillar Permata as seen from the work agreement is still verbally made and agreed upon both parties, the contents of the agreement concerning the working time and wages It is clearly contradictory to Article 57 Law Number 13 Year 2003. In this case the freelance workers position in the construction service are legally weak compare to the work they have to deal with, where they have to work at high risk. The form of legal protection that is related to the agreements are , working hours, wages that are given based on attendance and volume of work. In addition, the freelance workers also receive provision of THR (Allowance Hari Raya) as a form of appreciation of the company to freelance workers and a form of work safety and health (K3) which is not applied maximally. Based on the above research can be concluded that the freelance workers at PT. Pillar Permata received less attention from the company. The circumstances can be reviewed from the form of implementation of legal protection, both in terms of employment agreements, working hours, wages, other benefits and works safety and health ( K3) Keywords: legal protection, freelance worker, verbal agreement.
PENERAPAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS INCEST DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR FRISTANTO, WIRANDA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.24854

Abstract

E- Jurnal
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERUSAKAN SITUS CAGAR BUDAYA (TINJAUAN KASUS PEMUKIMAN KUNO MAJAPAHIT DI DESA KUMITIR, KECAMATAN JATIREJO, KABUPATEN MOJOKERTO) AHMAD HAFIDZ JIMMY PRASETYO; PUDJI ASTUTI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24861

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah panjang hingga pada akhirnya dapat mendirikan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari masa prasejarah, hingga munculnya kerajaan-kerajaan yang silih berganti mendiami wilayah Indonesia ini, pada akhirnya kerajaan tersebut meninggalkan jejak-jejak keberadaannya yang sebagiannya masih dapat kita temui hingga saat ini, yang kemudian kita sebut sebagai Cagar Budaya. Akan tetapi, faktanya saat ini keberadaan situs Cagar Budaya sebagai warisan bangsa yang harus diapresiasi dan dilindungi oleh generasi muda, malah semakin ditinggalkan dan digantikan oleh kebudayaan bangsa lain. Selain itu, terdapat juga masalah yang lain, yakni banyaknya kasus pencurian dan perusakan terhadap situs cagar budaya yang terjadi di wilayah Indonesia. Sebagai contoh terbongkarnya kasus penjarahan serta perusakan terhadap situs cagar budaya pemukiman Kuno Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan PPNS dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap situs cagar budaya, untuk mencegah terjadinya kembali kasus tersebut. Karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mewajibkan adanya sinergitas antara Kepolisian dengan PPNS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian denganPPNS dalam rangka melindungi situs cagar budaya dari tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya dan juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menangani permasalahan yang ada. Adapun Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis dengan mencoba memberkan gambaran mengenai fakta yang terjadi. Dengan menggunakan bahan studi kepustakaan, Wawancara dengan Informan dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan telah terjadi kelonggaran pengawasan & koordinasi antara Kepolisian dengan PPNS sehingga menimbulkan kejadian tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya yang ada. Dan juga mendapati hambatan yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah dengan melakukan pembentukan badan Polisi Khusus Cagar Budaya agar dapat mencegah sedini mungkin akan timbulnya tindak pidana terhadap situs Cagar Budaya. Kata Kunci: Kepolisian, PPNS, Situs Cagar Budaya, Koordinasi dan Pengawasan
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERKAIT PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN PONOROGO RIZQY AULIA FITRI; ARINTO NUGROHO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24864

Abstract

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Setiap tahunnya jumlah tenaga kerja di Indonesia terus meningkat dan tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran, salah satunya adalah dengan memfasilitasi kesempatan bekerja di luar negeri. Dengan ini jumlah pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat, membuat pemerintah menyediakan payung hukum untuk perlindungan pekerja migran indonesia. Dokumen pendaftaran wajib dipenuhi oleh calon pekerja migran indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan menyebabkan hilangnya kesempatan calon pekerja migran indonesia untuk bekerja di luar negeri. Mengingat pemenuhan persyaratan dokumen sangat krusial, maka terdapat dokumen tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memalsukan data diri. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo sangat diperlukan dalam memperhatikan dokumen calon pekerja migran indonesia yang akan diberangkatkan dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah Untuk melihat pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam mengawasi calon pekerja migran indonesia untuk kelengkapan dokumen keberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan dan mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan dokumen. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan cara Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan kepada calon pekerja migran indonesia dilakukan dengan empat cara yaitu, pertama pengawasan internal yaitu kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Kedua, pengawasan eksternal kepada calon pekerja migran indonesia, perusahaan penyalur pekerja migran indonesia dan desa-desa di Kabupaten Ponorogo. Ketiga, pengawasan preventif dengan verifikasi dokumen lima tahap pada saat pendaftaran calon pekerja migran indonesia dan dilakukannya penyuluhan. Keempat, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administrasi dan sanksi pidana agar calon pekerja migran indonesia mendaftarkan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Ditemukan pula beberapa kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu jumlah pegawai yang timpang dengan jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Ponorogo serta anggaran dana yang belum mencukupi. Kata kunci: Calon Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Dokumen Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATIM CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA DAN CABANG JOMBANG (PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.sus/TPK/2015/PN.Sby) SEPTIK PRIANDA, NISYA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25184

Abstract

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAS PENGIRIMAN MINUMAN BERALKOHOL RAAFI WIRAGATI; ARINTO NUGROHO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25189

Abstract

Abstrak Perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan suatu klausula ketentuan penggunaaan aplikasi atas pengiriman minuman beralkohol. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 dan Pasal 173 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ) yang bersifat imperatif, sebagaimana dinyatakan bahwa minuman berlakohol dapat dikategorikan dalam cairan atau barang yang mudah menyala dan meledak sehingga dalam pengangkutannya menggunakan jenis alat angkutan barang khusus. Sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa tranportasi, sehingga tidak memiliki izin dalam hal mengangkut barang yang dikategorikan jenis barang khusus. Penelitian ini mengkaji tentang pengiriman minuman beralkohol tidak batasan umur saja yaitu 21 tahun melainkan juga melihat dari segi alat angkut yang menggunakan jenis alat angkutan khusus karena minuman beralkohol dapat dikategorikan jenis cairan yang mudah menyala dan meledak serta perusahaan pengangkutan barang khusus diharuskan memiliki izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencantuman klausula ketentuan penggunaan aplikasi pada perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pengiriman minuman beralkohol dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskiptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan klausula atas pengiriman minuman beralkohol tidak sesuai dengan Pasal 168 dan 173 UU LLAJ. Hal ini disebabkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan angkutan umum yang memiliki izin angkutan khusus sebagaimana di atur pada Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ. Akibat hukum dari ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut ialah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan dianggap perjanjian pengiriman minuman beralkohol tersebut tidak pernah ada. Kata Kunci: Perjanjian, Konsumen, Pengiriman Minuman Beralkohol Abstract The Agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa includes a clause of alcoholic beverages. The inclusion of the clause is considered to be contrary with the regulation Article 168 and Article 173 Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic And Road Transport (TaRT Law), as stated in category alcoholic beverages which categorized as liquids or flammable and explosive goods, as for it the carrier have to use a special kind of vehicle not any kinds of vehicle. This research is specifically discuss about the inclusion of alcoholic beverages clause which not only limited by age 21 years old but to observe from the transportation sides which used a special kinds of vehicle because alcoholic beverages can be categorized as a flammable and explosive liquids. The purpose of this research is to find out the accordance between the inclusion of clauses agreement between the consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which include a clause for alcoholic beverages shipment with provisions as provided in TaRT Law, and the legal consequences. This research used normative law type of research with an approach of statute and conceptual approach. The types of legal materials used consist of primary, secondary, and non-legal materials. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses in this research is prescriptive method.The result of this research indicate that the agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which state the clause of alcoholic beverages shipment with only an age limit is not in accordance with the provisions of Article 163 and Article 178 of TaRT law. This is due to PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa does not have the transportation requirement described in Article 163 and Article 178 of TaRT lawThe legal consequences for inclusion of this clause in agreement between consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa is null and void and the inclusion of alcoholic beverages shipment clause is considered never existed. Keywords: Agreement, Alcoholic Beverages Shipment, Transportation.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA PUSPITARINI, ELISADIAH; TAMSIL
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25190

Abstract

PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN BUS AKDP JAWA TIMUR UBUDINA, ACHSANATYA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.25192

Abstract

Abstrak Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) merupakan Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. Bus AKDP wajib memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal (SPM) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Namun kenyataannya masih ada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya sangat diperlukan dalam memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP di Terminal Purabaya serta kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya dalam pengawasan pelaksanaan standar keselamatan terhadap penumpang jasa angkutan bus AKDP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan kendala yang di hadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan, dokumentasi dan juga melakukan observasi langsung terhadap bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Data yang sudah terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan cara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya melakukan pengawasan kepada bus AKDP yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dilakukan dengan cara yaitu, pertama pengawasan preventif dengan patroli setiap hari, sidak seminggu 3 sampai 4 kali oleh pihak UPTD Terminal Purabaya, operasi gabungan, dan sosialisasi kepada PO yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya. Kedua, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administratif ditujukan kepada PO dan sanksi pidana ditujukan kepada pengemudi. Adapun kendala yan menghambat Dinas Perhubungan Jawa Timur dan UPTD Terminal Purabaya dalam melakukan pengawasan, yaitu ketidaksadaran hukum bagi pengemudi atas pentingnya keselamatan, kesehatan pengemudi, masyarakat, dan keterbatasan dana yang dimiliki PO dalam perawatan bus AKDP. Kata Kunci :Pengawasan, Standar Pelayanan Minimal, Bus AKDP Abstract Among Cities in Provience Bus (AKDP Bus) is a transportation from one city to another city that through between regions of districts in the same region provinces by using a public bus-carthat bounded in route. Among City in Provience Bus obliged to fulfill the requirements of Minimum Service Standards (MSS) as regulated in article 2 paragraph (2) Regulation of The Minister of Transportation of Republic Indonesia Number 29 Year 2015 About Minimum Service Standards of Transportation of PeopleWith Public Motor In Route.But in reality there are busses that still have not fulfill the minimum service standards. Supervision of the department of transportation provinces of east java and the UPTD Purabaya Bus Station was needed to see the fulfillment of minimum standards of service and authority supervision based on laws and regulations. This study aims to determine the supervision of the implementation of minimum service standards undertaken by the Department of transportation of East Java Province and UPTD Purabaya Bus Station to wards AKDP bus that does not meet the minimum service standards andconstraints faced. This research uses a type of juridical sociology research. Data obtained through interviews to informants, documentationand also direct observation of the AKDP bus that does not meet theminimum service standards. The data that have been collected will beanalyzed descriptively &amp qualitatively. The results of the reseach to show you how the department of transportation province of east java and UPTD Purabaya Bus Station to supervise the of their bus that do not meet the minimum standards of service conducted in such a way that is, first preventive supervision with patrol every day, the inspection a week 3 to 4 times by the party the UPTD Purabaya Bus Station, cross-border operations against the, and socialization to po that imposed by the local office of transportation the province of east java and UPTD Purabaya Bus Station. Second, supervision repressive by doing administrative sanctions addressed to PO and criminal sanctions intended to the driver. Found a number of problems that inhibits the department of transportation east java and UPTD Purabaya Bus Station in monitoring, namely unconsciousness law over the importance of the safety of the driver, the driver health, the community, and the limited fund owned by po in the treatment of their AKDP bus. Keywords: Supervision, Minimum Service Standards, AKDP Bus
Analisis Yuridis PKWT PT Dinamika Agung dengan Pekerja Terkait Masa Percobaan Kerja KEVIN ARDIANSYAH DWANTARA; ARINTO NUGROHO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25299

Abstract

Abstrak Hubungan kerja dalam dunia ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak sepenuhnya memenuhi keselarasan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, salah satunya terjadi pada perusahaan PT Dinamika Agung. Perusahaan tersebut mengisyaratkan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja. Pekerja disyaratkan untuk menjalani masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja wajib dilakukan oleh pekerja dalam kurun waktu 3 bulan pertama. Upah yang diterima pekerja selama masa percobaan kerja yaitu sebesar 80% dari upah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis PKWT yang dibuat oleh PT Dinamika Agung bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan akibat hukum yang timbul apabila PT Dinamika Agung menggunakan PKWT yang mensyaratkan masa percobaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan hasil sebagai berikut: Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal PKWT dipersyaratkan masa percobaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Saran dari hasil penelitian ini adalah: Bagi pekerja PKWT harus lebih memahami batasan-batasan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh pekerja tersebut sehingga menghindarkan pekerja tersebut dari upaya-upaya penghilangan hak normatif pekerja PKWT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha agar lebih memperhatikan dalam hal pembuatan perjanjian kerja agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Perjanjian Kerja. Kata Kunci : ketenagakerjaan, PKWT, masa percobaan kerja.

Page 109 of 161 | Total Record : 1602

 107   108   109   110   111 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue