cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 112   113   114   115   116 
PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DI KABUPATEN BANYUWANGI RANA PRATISTHA, VERONICA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28715

Abstract

Abstrak Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pememanfaatan teknologi informasi khususnya untuk meminimalisir tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan menggunakan program e-village budgeting yang telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi yang mana tujuan diimplementasikan aplikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa pasca penetapan Undang-undang Desa. Aplikasi e-village budgeting yang pada awalnya terbuka untuk umum namun pada tahun 2016 aplikasi ini ditutup aksesnya untuk umum. Bentuk pengawasan seperti apa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pertanggungjawaban dengan berbasis aplikasi e-village budgeting dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis e-village budgeting. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer (wawancara,observasi,dan dokumentasi) dan data sekunder (bahan hukum primer,sekunder dan bahan non-hukum). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi e-village budgeting di kabupaten Banyuwangi bentuk pengawasan dalam pertanggungjawaban keuangan desa yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal akan tetapi pengawasan pertanggungjawaban internal lebih dominan dengan menggunakan aplikasi e-village budgeting. Pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari segi hukum melalui pengawasan secara internal melalui pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ikut melakukan pengawasan dari tingkat Bupati sebagai kepala Kabupaten sampai tingkat camat. Pengawasan ekseternal juga dilakukan oleh BPK dan OJK. Selain itu masyarakat tetap dapat ikut melakukan pengawasan dengan transparansi pertanggungjawaban oleh perangkat desa dalam mengelolah keuangan desa meskipun akses aplikasi e-village budgeting ditutup untuk umum. Kendala pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan peran yang dijalankan aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi e-village budgeting di Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci : Pengawasan, Pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan Desa
PELAKSANAAN HAK AKSES JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN ADANYA PORTAL PENGHALANG MOTOR DI TROTOAR KOTA SURABAYA AGNI HUMANSYAH, NUR; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28916

Abstract

AbstrakMunculnya portal penghalang motor sebagai bagian fasilitas publik yang beberapa tahun terakhir ini menjadi isu hukum yang dibahas peneliti dalam skripsi. Peneliti ingin mengetahui penyesuaian kebutuhan antara keberadaan portal tersebut terhadap disabilitas pengguna kursi roda, seperti yang ditemukan oleh peneliti yaitu di area trotoar jalan Basuki Rachmad dan depan Rumah Sakit Katholik Vincentius Paulo (RKZ) peneliti hanya menemukan portal yang hanya dipasang untuk menghalangi pengendara motor saja namun tidak untuk kaum difabel, terutama pengguna kursi roda. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya, serta dua orang informan penyandang disabilitas kursi roda. Hasil dari wawancara dari keempat informan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah (1) Terkait pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan hak akses penyandang disabilitas di Kota Surabaya belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pemanfaatan hak akses di jalur trotoar bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, dan (2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan hak akses jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda yaitu terus bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengupayakan pengoptimalan pemenuhan kebutuhan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda serta berkoordinasi juga dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah kota Surabaya dalam melakukan pemetaan di sejumlah titik ruang dan wilayah kota Surabaya, sehingga pemerataan hak akses di jalan bagi penyandang disabilitas kursi roda bisa tercipta. Kata Kunci: Hak Akses Jalan, Penyandang Disabilitas, Portal Penghalang Motor, Trotoar Abstract The appearance of the portal barrier motor as the facilities section of the public that the last few years, becoming an issue of law which discussed the researchers performance of the thesis. The researcher wants to know the adjustment needs between the existence of the portal against the disabled wheelchair users asfound at pavement area of the road of Basuki Rahmat and in front of Katholik Vincentius Paulo Hospital (RKZ). This thesis uses empirical juridical research, the research with the techniques of the interview to the Department of Transportation of Surabaya, the Department of Public Workers of Surabaya, and also two informants who are disabled. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. The results of the writing are: (1) related to the implementation of the rules access rights of persons with disabilities, the city of Surabaya has not been running optimally. This is due to uneven utilization of the right of access on the pavement disabled wheelchair users. (2) The efforts made by the Department of Transportation of Surabaya to meet the needs of access rights the way for the disabled a wheelchair that continue to work together and in collaboration with the Department of Public Workers in pursuing optimize fulfillment of the right of access on the street for people with disabilities, so that equitable the right access path for disabled wheelchair able to created. Keywords : The Rights of Road Access, Disabled People, Motorcycle Barrier Portal, Sidewalks
Penanganan Joki Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro (Studi Perkara Kasiyem) RUHKAYAH, SITI; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29068

Abstract

Abstrak Tindak Pidana Joki Narapidana atau pengganti narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan banyak pihak seperti Instansi Kejaksaan, instansi Lembaga Pemasyarakatan ataupun Pengacara . Tindak Pidana ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, dimana banyak pihak yang terlibat dalam kasus penggantian narapidana tersebut, pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya adalah pengacara, kejaksaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini maka peneliti merasa permasalahan ini penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana joki narapidana, untuk mengetahui bagaimana penanganan joki narapidana, dan untuk mengetahui upaya dalam mencegah adanya joki narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan Analisa data yang dilakukan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro dalam melakukan proses penerimaan narapidana kurang teliti dan kurang sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan joki narapidana melalui proses hukum acara pidana serta hukuman disiplin terhadap petugas Lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam kasus tersebut. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan teori moralitas dengan cara penyuluhan kesadaran hukum bagi petugas Lapas, penanaman rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagi petugas Lapas dan menggunakan teori abolisionis, dimana mencari penyebab pendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang kemudian penyebab tersebut diatasi untuk menyelesaikan masalah seperti peningkatan ketelitian dan kedisplinan petugas Lapas dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan pengawasan dalam Lapas. Saran bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan hendaknya melakukan tugas penerimaan narapidana dengan teliti dan dengan koordinasi yang baik antar petugas yang lainnya. Kata Kunci : Joki Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Proses Penanganan Joki Napi
PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT (1) KUHP TERHADAP PERTANDINGAN ADU BAGONG DI PROVINSI JAWA BARAT YUSANDHA, MERZADIO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29098

Abstract

ANASLISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb TENTANG BATAS PENGATURAN TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN TANGGUNGJAWAB PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK MANDIRI DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH BANK ABULKHAIR ALIY, LAYNARDHO; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29162

Abstract

Abstrak Rahasia bank dituangkan dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah dengan bank yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu hak nasabah juga dijamin oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Jasa Sistem Pembayaran dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dengan kegiatan perbankan. Permasalahan ini diambil dari putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statute approach dan metode case approach yaitu melalui pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah dan pendekatan kasus yakni kepada putusan perkara no.26/Pdt.G/PN.Wsb. Hasil dari pendekatan tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Tujuan penulisan hukum ini adalah (1) Dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan dasar bahwa gugatan yang diajukan dalam pengadilan dengan perkara pidana dahulu yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian penggugat bisa menuntut untuk perkara ganti rugi. (2) Batas pengaturan pertanggungjawaban telah diatur dalam UU perbankan pada Pasal 47 ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dalam kegiatan perbankan dengan sanksi pidana dan denda. Sedangkan batas pengaturan perkara perdata dengan dasar hukum pasal 1320 dan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Seseorang berhak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-haknya, akan tetapi dalam perkara aquo gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah melalui perkara pidana dahulu yang memiliki hukum tetap. Kata Kunci : Batas Pengaturan Tanggungjawab, Penyalahgunaan, Data Nasabah, Rahasia Bank Abstract Bank secrets that set forth in regulations besides explaining the nature of the relationship between customers and banks, it is also a form of protection of the rights of customers with bank guaranteed by Law No. 10 of 1998 changes to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. In addition, customer rights are also guaranteed by Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Protection of Payment System Services and other regulations relating to banking activities. This problem is taken from the case number No. 26 / Pdt.G / 2015 / PN.Wsb. This research method is normative law research, the research with the techniques of method statute approach and method case approach namely through a legal approach in accordance with the problem and approach to the case for case decisions no.26 / Pdt.G / PN.Wsb. The results of this approach the authors analyzed using prescriptive methods. The purpose of writing this law is (1) The basis of law considerations in deciding to reject the plaintiffs claim entirely on the grounds that the claim filed in the court with a criminal case has permanent law force. Then the plaintiff can sue for compensation. (2) The limits of accountability arrangements have been stipulated in the banking law in Article 47 paragraph (1) and other regulations relating to banking activities with criminal sanctions and fines. While the boundary of the civil case arrangement with the law basis of article 1320 and article 1365 of the Civil Code states that every person who commits an offense, at the expense of another person is obliged to compensate for the loss. Someone has the right to file a lawsuit to defend his rights. Keywords: Responsibility Setting Limits, Abuse, Customer Data, Bank Secrets
EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) SARI, ELMA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29169

Abstract

Abstrak Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi di negara Indonesia dan sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda sehingga sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun dalam menjalankan tugasnya, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memutus suatu perkara seringkali terjadi perbedaan penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang sama atau dikenal sebagai disparitas sanksi pidana. Salah satu contoh disparitas sanksi pidanayaitu pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Wildan (Nomor Putusan 665/Pid.Sus/2015/Pn.Sda) bersama Taureq Ahmad Muhammat dan Sandra Dwi Aprillia (Nomor Putusan 661/Pid.Sus/2015/Pn.Sda). Ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama dan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) terhadap perkara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah perbedaan surat dakwaan. Suatu tindak pidana yang sama namun mendasarkan pada 2 (dua) surat dakwaan yang berbeda, maka akan memunculkan besaran sanksi pidana yang berbeda pula sehingga disparitas sanksi pidana pada kedua putusan tersebut mendasarkan pada: perbedaan jumlah terdakwa; pasal yang di dakwakan; dan saksi yang dihadirkan. Kedua putusan tersebut juga belum memenuhi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum karena adanya kesenjangan hukuman yang diberikan hakim terhadap para terdakwa yang berada pada satu perkara yang sama. Kata kunci: Disparitas, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Splitsing. Abstract Criminal acts of narcotics abuse are increasingly prevalent in the country of Indonesia and have caused many victims, especially among the younger generation, which is very dangerous to the life of the nation and state. Therefore, a special regulation was established which regulates narcotics crimes, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Judges as one component of law enforcement officers have an important role in combating narcotics crimes. As for carrying out its duties, the judge refers to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Judges in deciding a case often have different sentences for a crime that is known as a disparity in criminal sanctions. One example of the disparity in criminal sanctions is the crime of narcotics abuse committed by Muhammad Wildan (Decision Number 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) with Taureq Ahmad Muhammat and Sandra Dwi Aprillia (Decision Number 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda). The three defendants have been legally proven and believe they are guilty of committing criminal acts of narcotics abuse together and the public prosecutor has separated the case files (splitsing) from the case.The purpose of this study is to find out what underlies the disparity in criminal sanctions on splitting decisions. This research is a normative juridical research, namely research conducted by studying and examining a number of materials that discuss legal issues. The approach used is the legal approach, case approach and conceptual approach. The types of legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. The legal material collection technique is done by library research.Based on the results of the research and discussion it was concluded that the underlying disparity in criminal sanctions on splitting decisions was 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda and Number 665/Pid.Sus/ 2015/PN.Sda was the difference between the indictments. A similar criminal offense but based on 2 (two) different indictments, it will give rise to different magnitude of criminal sanctions so that the disparity in criminal sanctions in the two decisions is based on: differences in the number of defendants; the article charged, and the witness presented. Both of these decisions have also fulfilled the principle of legal certainty in which the panel of judges has interpreted the meaning of the law which is used as the basis for applying the decision appropriately based on relevant legal facts. Keywords: Disparity, Crime, Narcotics Abuse, Splitsing.
Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Kriminalisasi Jaksa ARUM PERTIWI, HELADIN; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29170

Abstract

Abstrak Pada tanggal 23 Mei 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) undang-undang tersebut, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada kenyataannya, Jaksa Penuntut Umum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya bebas demi hukum tetapi tidak segera dibebaskan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kekhususan dalam perlindungan hak-haknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum setelah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan kesesuaian asas-asas perlindungan hak anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian hukum ini yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan metode preskriptif yang memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan masa penahanan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 untuk bebas demi hukum menjadi hapus karena tidak ada pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu asas perlindungan khusus, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kata kunci : Perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Penuntut Umum. Abstract On May 23rd 2018 The Constitutional Court issued Decision Number 68/PUU-XV/2017 on Elimination of Article 99 of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, concerning the criminalization of Public Prosecutors who can be criminalized with 2 years maximum of imprisonment if negligent in carrying out their obligations as referred to Article 34 paragraph (3) of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force anymore. In fact, Public Prosecutors are unprofessional in carrying out their duties, so that children in conflict with the law that are supposed to be free by the law are not immediately released, while they have specificity in their rights protection. The research objective was to determine the rights protection of children in conflict with the law after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and to determine the compatibility between the principles of the childrens rights protection and the Decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017. This legal research is normative juridical. Normative juridical is legal research based on norms or rules of law. The data analysis technique uses prescriptive methods that provide legal arguments for the results of this legal research. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the rights protection of children in conflict with the law is related to the period of detention after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 to be free by the law abolished because there is no supervision. The decision of The Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 is not in accordance with the principles of protecting the rights of children in conflict with the law, that are principle of special protection, principle of non-discrimination, principle of the best interests of the child, principle of the right to life, principle of survival and development and principle of appreciation of childrens opinions contained in Act Number 35 Year 2014 on Child Protection. Keywords : Rights protection of children in conflict with the law, decision of the Constitutional Court, Public Prosecutor.
PENANGANAN PENYEBARAN HOAX YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL DIKEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ARI ADYATI, ANISA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29172

Abstract

perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang ARIFIANTO SURYA WICAKSONO, MUHAMMAD; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29196

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MENGENAI PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SURABAYA DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA ALFAN SYAHPUTRA, HELMY; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29317

Abstract

Abstrak Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) menimbulkan berbagai dampak, salah satunya tentang penggunaan formula dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sehingga beberapa pihak yang khawatir bahwa PP Pengupahan akan menghilangkan peran dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya dalam menentukan UMK Surabaya yang akan merugikan pekerja di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Surabaya dan Proses penetapan UMK Surabaya setelah berlakunya PP Pengupahan. Penelitian berjenis penelitian yuridis sosiologis, melalui teknik wawancara dan observasi. Informan dari pihak Dewan Pengupahan Kota Surabaya dan juga pihak Serikat Pekerja Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif, artinya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya PP Pengupahan mempermudah kinerja Depeko Surabaya dalam memberikan usulan UMK Surabaya kepada Walikota Surabaya. Kalau sebelum keluar PP Pengupahan, penentuan UMK Surabaya harus melalui tahapan panjang, setelah keluar PP Pengupahan, proses tersebut dapat dipersingkat melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang awalnya 1 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali dan menggunakan formula yang telah ditentukan di PP Pengupahan. Proses penetapan UMK Surabaya setelah keluarnya PP Pengupahan tidak berbeda dari Proses sebelum berlakunya PP Pengupahan. Perbedaan hanya ada pada proses penggunaan survei KHL sebagai acuan penetapan UMK Surabaya yang diganti dengan formula pada PP Pengupahan. Kata kunci : Peran Dewan Pengupahan kota Surabaya, Penetapan UMK Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Abstract The enactment of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages have various impacts, one of them is that using of formulas in the determination of the Surabaya minimum wages so that parties are concerned that the Government Regulation number 78 of 2015 Preliminary will eliminate the role of the Surabaya`s City Wage Council in determining Surabaya Minimum Wages. The aims of the study are to Know the Implementation difference of role of the Surabaya city wages council after the enactment of the government regulation number 78 of 2015 concerning wages and to know the process determination Surabaya minimum wages after the enactment of that regulation.This research was using sociological juridical research with the techniques of the interview and observation. The informants of the interview were from the Surabaya City Wage Board and the Surabaya City Workers Union. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. That means the researcher give a presentation in factual on the results of his research. The results of the study explained that the Applicability of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages made it easier for the Surabaya`s City Wage council to provide Surabaya Minimum wages proposal to the Mayor of Surabaya. Before the regulation, the determination of the Surabaya minimum wages must go through a long stage, after issuing that regulation, the process can be shortened through a survey of Decent Living Components which initially once a year becomes 5 years and uses the formula specified in of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. The process of determining the Minimum wages of Surabaya after the issuance of the of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages is not different from the Process before the enactment of the Wages PP. The difference is only in the process of using the Decent Living Components survey as a reference for determining the Surabaya Minimum wages which is replaced with a formula that was placed in the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. Keywords : The Role of the Surabaya`s city wages council, Determination of the Surabaya Minimum wages. the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages.

Page 114 of 161 | Total Record : 1602

 112   113   114   115   116 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue