cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 125   126   127   128   129 
KEABSAHAN RISALA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS MELEBIHI JANGKA WAKTU 30 HARI Fadhila, Reisa Ibtida I
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.32989

Abstract

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN PONOROGO DARI TINDAK KEKERASAN FISIK robi'ah, vina durotur
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33086

Abstract

Kesadaran Hukum Masyarakat Daalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar romadhon, fahrizal; Eny Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33349

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH DI SEMPADAN SUNGAI SERINJING DESA JAMBU KABUPATEN KEDIRI Djibran, Risha Oktavyana
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33359

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk pembangunan nasional. Kebutuhan atas tanah tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam pertanahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah mewajibkan masayarakat untuk mendaftarkan tanahnya yang dilaksanakan dengan PP No. 24 Tahun 1997. Dimana dibagi menjadi 2 sistem pendaftaran tanah. Di desa Jambu pada tahun 2008 dilaksanakan PRONA. Cukup banyak masyarakat yang mendaftarkan tanahnya, termasuk warga yang menempati tanah disekitar Sungai Serinjing. Dari luas tanah yang tertera dalam sertipikat di sekitaran sungai seriniing hanya menyisakan jarak 3 meter saja dari tepi sungai sebagai garis sempadan. Seharusnya sungai Serinjing memiliki garis sempadan sungai dengan jarak 15 meter dari palung sungai. Selain itu semapadan sungai merupakan tanah yang hanya dapat dikuasai oleh Negara dan tidak dapat didaftarakan hak apapun. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulannya pendaftaran tanah di Desa Jambu yang bertepatan di sempadan sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dimana sempadan sungai merupakan kawasan konservasi, Kata Kunci: Pendafataran Tanah, Sempadan Sungai, Lahan Konservasi Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas
KEWAJIBAN YAYASAN ATAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA TENAGA PENDIDIK DI KABUPATEN SIDOARJO Hermawan, Luqman Anjas
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33512

Abstract

Social security organized by the Social Security provider of human resources (BPJS employment) is a government program in seeking protection for the workforce, participants of BPJS employment consist of workers and employers, employers who do not register themselves and workers into BPJS employment has violated the provisions of article 15 paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 about BPJS, Registration of BPJS Employment membership can only be done by the employer gradually. This research aims to analyze the implementation of the obligations of the Foundation in the registration of social security rights of employment to its human resources based on the provisions of the law. The research method used is empirically based on data collection for problem solving, is descriptive in the observation of the real symptoms in human life. The results showed that 2 the foundations did not register educators to BPJS employment and replaced them with other benefits, as well as one of the foundations to enter into additional agreements to agree on this subject, this additional agreement was carried out by the foundation with its educative power after the main agreement of acceptance of workers. The foundation's decision-making does not register educators with the financial basis of an unstable foundation in every development, this makes one of the educator's rights unfulfilled. Employment Social security rights in relation to educators welfare.
KAJIAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN No. 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM) Shakti, Airlangga Gama
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33587

Abstract

Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT) Shabrina, Tita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33651

Abstract

Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN merupakan proses ajudikasi litigasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN melalui acara pemeriksaan sederhana, sehingga argumentasi dalam mengambil putusan hanya mengikuti putusan sebelumnya. Padahal dalam putusan pengadilan harus memuat argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum yang dikenal dengan istilah ratio decidendi. Ratio Decidendi oleh Hakim termasuk Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan masyarakat pertimbangan hakim menjadi dasar pengambilan putusan. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan (2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan Hakim PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT tentang penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara FWI (Forest Watch Indonesia) dan Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 2633/K/PID.SUS/2018 Rofi'i, Imam
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33677

Abstract

PENERAPAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI UPT PRSMP SURABAYA Chrisandini, Juwita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.33794

Abstract

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME BILLBOARD TANPA IZIN DI KABUPATEN PASURUAN MOKHAMMAD, SYAIF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.34191

Abstract

Page 127 of 159 | Total Record : 1583

 125   126   127   128   129 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue