cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 129   130   131   132   133 
TINJAUAN YURIDIS PENGUNDURAN DIRI PEKERJA ATAS PERINTAH PENGUSAHA Gambirowati, Ayu
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36049

Abstract

ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH SEBAGAI TERDAKWA TINDAK PIDANA (STUDI KASUS GUBERNUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA) Al Halimi, Zen Aqil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i2.36050

Abstract

Silang pendapat oleh para ahli hukum Indonesia terhadap pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama erkait frasa "paling singkat 5 tahun" dengan frasa "selama-lamanya 5 tahun" yang artinya masih terdapat kelemahan pada Pasal 83 ayat (1) UU Perda serta belum adanya tindakan tegas oleh Presiden Republik Indonesia yang berkewenangan penuh terhadap pemberhentian sementara kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemberhentian sementara kepala daerah sebagai terdakwa tindak pidana oleh presiden yang menuai problematika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Berdasarkan penafsiran secara gramatikal dan sistematis bahwa Ahok harus diberhentikan sementara karena dakwaan terhadap dirinya menyangkut perbuatan yang dapat memecah NKRI. Pasal tersebut juga menyebutkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD. Namun, pada pelaksanaannya presiden tidak memberhentikan sementara kepala daerah DKI Jakarta yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dengan nomor perkara 1537/PidB/2016/PNJktutr atas dugaan penodaan agama. Adapun mekanisme pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta menteri dalam negeri untuk bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada presiden untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa jika perkaranya sudah terdaftar di pengadilan, serta kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat memberikan penjelasan terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Perda agar tidak terjadi multitafsir.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR NOMOR: 01/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PMS DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN Rachmadi, Ade Kurnia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36053

Abstract

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pilihan terakhir (ultimum remidium) sehingga memerlukan penanganan serta perlakuan yang tepat dalam menangani perkara anak. Penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara anak diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi anak, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms di mana hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.SusAnak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dikaitkan dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaterhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pms yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatanadalah tidak tepat bila dikaitkan dengan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam beberapa putusan perkara pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi batal demi hukum, upaya hukum yang dapat diajukan adalah mengkaji kembali putusan tersebut dengan perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XIV/2016 TENTANG KEPESERTAAN WAJIB BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) Kayo, Aga Mestika Palito
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36054

Abstract

Ketentuan kepesertaan wajib BPJS telah diatur dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Ketentuan kepesertaan wajib BPJS menimbulkan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Bupati Kabupaten Gowa Adnan Purichta Ichsan. Alasan Pemohon mengajukan kepesertaan wajib BPJS karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pemohon mempunyai ide terhadap pemenuhan kebutuhan jaminan sosial. Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, putusan permohonan pemohon mengenai Pasal 4 huruf g, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Tujuan penelitian untuk menganalisis ratio decidendi putusan MK Nomor 101/PUUXIV/2016, serta untuk menganalisis akibat hukum dari adanya putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, serta kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ketentuan kepesertaan wajib BPJS tidak bertentangan dengan Pasal dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena Konstitusi tidak mewajibkan negara untuk mengatur atau memilih sistem liberal maupun konservatif dalam pengembangan jaminan sosial. Akibat Hukum dari adanya Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 adalah tetap berlakunya kepesertaan wajib BPJS dan apabila tidak mengikuti kepesertaan wajib akan mendapat sanksi berupa teguran, denda dan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
KESADARAN HUKUM PEDAGANG PASAR BERKAITAN DENGAN ZONASI (Studi Zonasi di Pasar Wonokromo Surabaya) Vierdiansyah, Benaldi Nanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36055

Abstract

Perkembangan pasar tradisional di Indonesia sangatlah pesat, fungsi pasar yang telah dibangun oleh pemerintah seringkali tidak dapat maksimal untuk dimanfaatkan, hal ini mengakibatkan permasalahan pada zonasi didalamnya. Pengelompokan pasar tradisional sangatlah berperan, karena pengelompokan pasar tersebut merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Namun masih banyak ketidaksesuaian antara zonasi yang telah dibuat oleh pengelola Pasar dengan pedagang yang menempati kios/toko/los sesuai dengan aturan yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum dengan menggunakan teknis analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui kesadaran hukum pedagang dan faktor-faktor yang menyebabkan pedagang pasar tidak menempati los sesuai dengan zonasi di Pasar Wonokromo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo dimana penyebab dari pada itu adalah aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pedagang yang merupakan indikator-indikator kesadaran hukum itu sendiri. Faktor usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan status kependudukan, adalah faktor-faktor yang menjadikan rendahnya indikator-indikator dari kesadaran hukum pedagang Pasar Wonokromo berkaitan dengan zonasi pengelompokan barang dagang. Pada upaya tercipta ketertiban dari tujuan zonasi pengelompokan barang itu sendiri diharapkan mulai dari pedagang maupun pihak pengelola Pasar Wonokromo mengupayakan secara maksimal penegakan aturan zonasi pengelompokan barang agar menciptakan tujuan daripada zonasi itu sendiri.
PROBLEMATIK YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20 P/HUM/2017 YANG MEMBATALKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPD RI Dewi, Febrihanna Shinta
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36056

Abstract

MA membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI dengan Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 baik secara hukum maupun politis telah mengundang problematik di Indonesia. MA telah membatalkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan DPD RI. Atas putusan yang dikeluarkan MA tersebut mengakibatkan ketidakpuasan beberapa anggota DPD RI yang pada berakibat pada sidang paripurna DPD RI. Menganalisis tentang kewenangan MA untuk memutus Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 telah tepat ditinjau dari Pasal 1 angka 2,Pasal 7,dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 17 Tahun 2014. Serta menganalisis akibat hukum Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif,menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan,Kasus,Konseptual. Sumber penelitian hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi kasus. Teknik analisa bahan hukum yaitu dengan menginventarisasi serta mengelompokkan bahan hukum,mengidentifikasi fakta hukum untuk menjawab isu hukum dengan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah MA dirasa tidak tepat untuk menguji materiil Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 dengan bahwa pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerUUan belum diperjelas mengenai aturan seperti Tata Tertib DPD RI yang substansinya hanya mengikat ke dalam dan hanya berlaku diinternal badan tersebut dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat digolongankan dengan mudah jika pasal tersebut mengatur segara jelas.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PETERNAK RAKYAT DENGAN JENIS TERNAK AYAM RAS PETELUR YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN BLITAR Kembarane, Gladena Liveria
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36057

Abstract

Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP) merupakan tanda daftar yang diberikan kepada peternak rakyat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kabupaten Blitar merupakan wilayah dengan populasi ayam petelur terbanyak ditingkat Kabupaten di Jawa Timur yaitu 15.213.000 ekor sehingga terdapat banyak peternak rakyat ayam ras petelur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum terkait TDUP di Kabupaten Blitar belum berjalan maksimal karena terdapat tiga faktor yang belum berjalan efektif, yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. TDUP di Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat. Sanksi yang ditegakan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blitar adalah berupa penutupan peternakan rakyat secara sementara atau permanen kepada peternak rakyat yang tidak memiliki TDUP.
KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP ATURAN TENTANG AREA KAWASAN TANPA ROKOK (Studi di Kampus Universitas Negeri Surabaya) Setyawan, Heru
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36058

Abstract

Kawasan tanpa rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi,penjualan,iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum terkait kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran dilakukan pada area yang dinyatakan dilarang menggunakan rokok di Universitas Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa dan upaya yang dilakukan Universitas Negeri Surabaya dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan tentang area kawasan tanpa rokok. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Universitas Negeri Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner,wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya yang berjenis kelamin laki-laki dan Kepala Bagian Umum,Hukum,Tata Laksana dan Perlengkapan Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran hukum mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah, terbagi dalam empat indikator kesadaran hukum yaitu, pengetahuan hukum tergolong dalam kategori tinggi, pemahaman hukum tergolong dalam kriteria rendah, sikap hukum tergolong dalam kriteria rendah, dan perilaku hukum tergolong dalam kriteria yang rendah. Kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yaitu pihak universitas belum melakukan sosialisasi, aturan larangan merokok diterapkan sepenuhnya di lingkungan universitas, serta pemberian sanksi yang ringan kepada pelanggar. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi di lingkungan internal,menerapkan aturan larangan merokok di seluruh lingkungan Universitas,serta melakukan pengawasan dan pembinaan.
ANALISIS YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN MNC PLAY TENTANG PERUBAHAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Oktaviani, Karina Rahma
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36059

Abstract

Televisi media massa yang berfungsi sebagai hiburan. Masyarakat menikmati siaran televisi dari berbagai saluran televisi dari berbagai negara lain dengan cara berlangganan TV kabel. Salah satu TV kabel yang sudah dikenal di masyarakat adalah MNC Play yang didirikan oleh PT MNC Kabel Mediakom. Konsumen dapat berlangganan TV kabel dengan MNC Play dilakukan dengan cara melakukan perjanjian baku berupa formulir berlangganan. Dalam perjanjian baku tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dalam perjanjian tersebut tanpa melakukan pemberitahuan pada konsumen. Sedangkan dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru yang merupakan aturan baru,tambahan,lanjutan,atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan penyedia layanan TV kabel serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait perubahan klausula dalam perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan MNC Play tidak sesuai dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada Pasal 18 UUPK. Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, klausula baku tersebut harus dihapuskan dari setiap dokumen,perjanjian yang dilaksanakan secara sepihak oleh MNC Play. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat digunakan adalah perlindungan hukum secara represif.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT OLEH PENGELOLA PASAR RAKYAT Ardiansyah, Kukuh
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36060

Abstract

Keberadaan pasar rakyat di Kota Surabaya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat,juga memiliki sisi negatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis,memahami efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pengelola Pasar Rakyat. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kota Surabaya menyatakan semua pasar rakyat harus memiliki izin pengelolaan kecuali pasar rakyat yang dikelola oleh Pemda. Pasar rakyat di Surabaya berjumlah 109 pasar dan sebanyak 105 pasar yang belum memiliki izin. Hambatan umum yang sering terjadi pada pasar rakyat yaitu buruknya proses perizinan,kurangnya sarana dan prasarana,lemahnya manajemen pengelolaan pasar rakyat hendaknya Pemda secara sigap mengkaji persoalan tersebut dengan komprehensif dan menindak tegas terhadap pasar rakyat yang belum memenuhi prosedur perizinan. Jenis penelitian yuridis empiris, yang menggambarkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dan faktor penghambat,pendorong dalam proses penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) oleh Pengelola Pasar Rakyat. Populasi dalam skripsi ini adalah Pasar Rakyat Benowo, Pasar Rakyat Sememi, dan Pasar Rakyat Kandangan di Kota Surabaya, sedangkan sampel yang digunakan ialah Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pedagang, pengelola Pasar Rakyat, dan masyarakat sekitar pasar yang ada dalam populasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode teknik wawancara,observasi, dan dokumentasi. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran IUP2R oleh pengelola Pasar Rakyat di Kota Surabaya masih belum efektif, hukum administrasi dalam menjamin terlaksananya Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015. Apabila ditinjau dari faktor yang mempengaruhi hukum maka yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum adalah masalah tentang pembebasan lahan atas pengelolaan pasar sendiri.

Page 131 of 159 | Total Record : 1583

 129   130   131   132   133 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue