cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,583 Documents
 131   132   133   134   135 
ANALISIS YURIDIS BATASAN USIA ANAK SEBAGAI PENUMPANG TANPA PENDAMPING DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA Akbar, Dimas Fajriansyah
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i3.36072

Abstract

Penumpang terbagi atas penumpang tidak berkebutuhan khusus, dan penumpang berkebutuhan khusus. Salah satu penumpang berkebutuhan khusus adalah anak-anak. Terdapat ketentuan mengenai batasan usia anak-anak yang berhak mendapatkan pelayanan khusus dari maskapai bagi mereka yang bepergian tanpa pendamping. Penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui batasan usia yang tepat untuk digunakan oleh maskapai dan perlindungan hukum apabila maskapai membuat batasan usia sendiri diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual . Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengolahan bahan hukum menggunakan metode deduktif, dan teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah terdapat dua maskapai yang memiliki perbedaan batasan usia anak sebagai penumpang tanpa pendamping dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Citilink 7-12 tahun dan dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000 per penumpang anak-anak, dan AirAsia anak-anak berusia dibawah 12 tahun tidak akan diterima dalam penerbangan. Ilmu Psikologi Perkembangan dan Ilmu Pediatri menjabarkan bahwa konsep anak-anak adalah mereka yang berusia 6-12 tahun, kemudian bentuk perlindungan hukumnya adalah pernyataan maskapai atas kesanggupan melayani sesuai standar, pengawasan dari Kemenhub serta pemberian sanksi administatif bagi maskapai apabila terdapat pelanggaran. Hal ini diharapkan agar pihak DPR sebagai legislator segera merevisi Pasal 134 ayat (1) UU Penerbangan terkait batasan usia anak sebagai penumpang tanpa pendamping dan pihak maskapai hendaknya menaati dan melaksanakan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan berlakukan, tidak membuat kebijakan tersendiri terkait batasan usia anak-anak sebagai penumpang tanpa pendamping.
Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plan of Action Oleh Iran Menurut Hukum Perjanjian Internasional Nugroho, Dhea Meirani
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36177

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Bangunan di Kawasan Konservasi Mangrove Gunung Anyar Tambak Surabaya Pramesti, Savira Rizka
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36204

Abstract

Surabaya East Coast (Pamurbaya) protected area is a region of many changes due to the city of Surabaya with the characteristics of rapid development, high population growth and increasing housing needs has forced the city of Surabaya to expand uncontrollably, causing many buildings to stand out according to the system Surabaya City space, so building permits cannot be issued because they do not go through the spatial use permit procedure. It has been regulated in Article 139 of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas that stipulates a prohibition on building housing and / or settlements outside areas specifically designated for residential housing. But the fact is there is still a residential area in the mangrove conservation area of ??Mount Anyar, Surabaya. This study aims to reveal how law enforcement and the constraints of law enforcement on buildings in the mangrove conservation area of ??Gunung Anyar, Surabaya. The research method used is empirical juridical. Data sources were obtained from primary and secondary data which were then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that up to now the law enforcement is still up to written warnings, namely sending summons and warning letters to housing developers and sticking IMB violation stickers on the building that is in violation. Until now, no strict sanctions have yet been carried out. Law enforcement has not been carried out because there are elements in law enforcement that have not been fulfilled. The elements that have not been fulfilled include the elements of making laws, elements of law enforcement, and environmental elements. Constraints faced in law enforcement include the absence of local regulations on the strategic plan of the Pamurbaya protected area, the limitations of law enforcement personnel to carry out surveillance and law enforcement, supervision and passive control, the level of awareness of developers and communities residing in the conservation area with feel the building is legal because it has a letter from the village in the form of sporadic. From this the authors gave suggestions, among others, first, the Head of the Cipta Karya and Spatial Planning Office immediately gave a warrant to the Satpol PP to immediately conduct control at the next stage so that there were no more buildings located in the conservation area of ??the Anyar Tambak mountain in Surabaya, the government in the fiscal year 2021 can add to the needs of Satpol PP members so that control activities in the Pamurbaya area can be realized immediately, the boundaries of the conservation area are not only concrete pillars but are accompanied by clearly visible information boards, conduct routine supervision and coordinate with officers both at relevant agencies, sub-districts and kelurahan, local RT / RW through applications on smartphones in the form of group chat and the like to facilitate coordination and accelerate complaints if there are building violations, disclosure of information on spatial planning by providing internet facilities in the village and sub-district to always be u update information about the Surabaya city spatial plan and make it easy to provide socialization to the local community. Keywords: Pamurbaya, Conservation Area, Law Enforcement
Penerapan Hak Tahanan yang Meninggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya: Application of the Rights of Detainees Who Died in State Detention Centers Class I of Surabaya adhyansyah, achmad surya; S.H., M.H., pudji astuti
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i4.36317

Abstract

Abstrak Tahanan merupakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tahanan adalah seseorang yang sedang menjalani proses beracara hukum pidana guna untuk mendapatkan keputusan yang tetap oleh hakim di pengadilan. Hak asasi manusia harus terjamin, baik manusia yang bebas ataupun manusia yang sedang menjalani proses hukum. Tahanan merupakan seseorang yang sedang menjalani proses hukum dan harus terjamin haknya. Rumah Tahanan Negara atau yang disebut Rutan merupakan tempat penahanan bagi para tahanan yang sedang menjalani proses persidangan. Didalam Rutan terdapat hak tahanan yang harus terjamin. Hak tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintsh No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Hak tahanan memiliki berbgai macam jenis, salah satunya adalah hak tahanan yang meninggal di Rutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetehui proses penerapan dan penyebab terhambatnya proses penerapan hak tahanan yang meninggal di Rutan. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu mengunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara dengan narasumbe dan pengumpulan dokumen. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, terutama pihak Rutan. Baik untuk pihak Rutan Kelas I Surabaya maupun Rutan yang ada diseluruh Indonesia. Kata Kunci: tahanan, hak, rutan, overkapasitas.
PENEGAKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK WONOKROMO Qotimah, Siti; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36332

Abstract

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sangat banyak sekali dilakukan dikalangan masyarakat seakan mereka tidak peduli terhadap ancaman sanksi yang akan menjeratnya kedalam penjara. Seperti tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Surabaya, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi dilakukan juga oleh anak dan kasusnya semakin meningkat setiap tahunnya berdasarkan data kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di polsek wonokromo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Ynang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Wonokromo dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di polsek wonokromo. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis atau juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini Penegakan Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Wonokromo masih banyak data anak yang melakukan tindak kriminal tersebut. serta beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yaitu faktor endogen, faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermain anak, faktor media massa. Hal tersebut dikarenakan bahwa pihak kepolisian harus ketat lagi dalam melakukan pengawasan atau melakukan patroli, dan masih banyak orang tua yang acuh terhadap anak dan tidak memperhatikan tumbuh kembang si anak dengan baik. Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan, Anak.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENYALAHGUNAAN SLIP TILANG KENDARAAN BERMOTOR: Slip Tilang sudjianto, marcello
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i2.36369

Abstract

Abstrak Banyaknya pelanggaran aturan lalu lintas di Kota Sidoarjo, Sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk mengambil keuntungan pribadi. Hal ini tentunya berkaitan dengan kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Pasal 15 huruf d. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan lokasi penelitian di Polresta Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat oknum polisi yang melanggar kode etik aquo. Faktor penegakan hukum diantaranya adalah faktor aturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, sarana, serta budaya yang sudah ada di masyarakat. Kata Kunci : Polisi, Penyalahgunaan Wewenang, Kode Etik Profesi. Abstract The number of traffic rules in Sidoarjo City, So that can be exploited by law enforcers for to take personal benefits. This is of course related to the professional code of ethics which is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Police of the Republic of Indonesia Article 15 letter d This research is a type of empirical legal research using primary data and the research location at the Sidoarjo Police. The results of research that there are still many police officers who violate the aquo code of ethics. Law enforcement factors is including factors of laws and regulations, law enforcement, society, facilities, and the existing culture in society. Keywords : Police, Abuse of Authority, Professional Code of Ethics.
TINJAUAN YURIDIS PERUMAHAN DIATAS BANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL: TINJAUAN YURIDIS PERUMAHAN DIATAS BANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL Haq, Qonita Nadya; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36415

Abstract

Abstrak Perumahan diatas bangunan gedung komersial adalah sebuah komplek perumahan mewah yang dibangun di atas bangunan gedung komersial seperti Cosmo Park di atap Mall Thamrin City dan The Villas di atap Mall of Indonesia. Pembangunan perumahan ini menyebabkan perubahan fungsi bangunan dari fungsinya sebagai pusat perbelanjaan murni berubah menjadi fungsi rumah susun campuran. Selama ini belum terdapat aturan yang mengatur tentang berubahnya fungsi pusat perbelanjaan menjadi fungsi rumah susun campuran sehingga menimbulkan persoalan tentang belum jelasnya status kepemilikan perumahan diatas bangunan gedung komersial tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang telah beroperasional menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas gedung komersial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari :bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Kemudian data tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Menghasilkan kesimpulan yaitu perubahan fungsi bangunan gedung dari fungsi bangunan gedung komersial menjadi fungsi rumah susun campuran, diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan rumah susun dan bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial ini adalah SHM Sarusun begitupun kepemilikan bangunan dibawahnya juga akan mengikuti. Kata Kunci: perubahan fungsi, gedung komersial, bukti kepemilikan, rumah susun.
Implementasi Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tulungagung Yulistiani, Nadia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36467

Abstract

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkotika supaya terhindar dari proses hukum maka ada aturan mengenai Pelaksanan wajib lapor. Terutama di Kabupaten Tulungagung wajib lapor merupakan hal yang penting mengingat pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor. Kendala wajib lapor bagi pecandu narkotika dikarenakan masyarakat pegunungan maupun pedesaan yang berada di Kabupaten Tulungagung tidak semua memahami aturan wajib lapor bagi pecandu narkotika, dan juga ketersediaan SDM yang kurang terpenuhi atau terbatas dan tidak bisa langsung menjangkaunya. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut, maka petugas BNNK Tulungagung sering menyampaikan ke masyarakat pentingnya proses wajib lapor. Permasalah penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan upaya penanggulangan kendalanya. Adapun tujuannya untuk menggambarkan proses pelaksanaan wajib lapor penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung dan upaya mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pelaksanaan wajib lapor. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan Petugas BNNK Tulungagung dan penyalahguna narkotika sebagai sample dalam pernyataan permasalahan ini. Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu yang tertangkap langsung dilakukan proses pidana tetap berjalan namun apabila kriterianya dibawah SEMA atau 0,5 maka akan menunggu rekomendasi hasil dari team TAT, dan proses pelaksanaan wajib lapor sebagai pecandu yang sukarela diri lapor dicek ulang masih menggunakan apa tidak, kalau mereka positif maka akan kembali ke awal (ke nol), kemudian untuk upaya yang dilakukan oleh BNNK Tulungagung dari pihak penyidik melakukan operasi ke tempat hiburan dan juga kos-kosan, dilakukan upaya turun langsung ke masyarakat bahwa menyampaikan pentingnya proses pelaksanaan wajib lapor tersebut semacam sosialisasi. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa Implementasi wajib lapor bagi pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Petugas BNN kurang efektif atau kurang maksimal karena dengan terbatasnya Personil dan ketidakpahaman pecandu narkotika mengenai adanya wajib lapor tersebut.
Pengawasan Terhadap Obat Tradisional China Impor Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Di Kota Surabaya: Pengawasan Terhadap Obat Tradisional China Impor Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Di Kota Surabaya Putri, Sarah Hasnanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36507

Abstract

Abstrak Obat tradisional China yang diedarkan wajib berizin edar, namun pada faktanya masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan obat tradisional China impor tanpa izin edar. Hal ini merupakan permasalah pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Surabaya dalam pengawasan obat tradisional China impor tanpa izin edar di Surabaya. Kewajiban tentang izin edar obat tradisional China terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Badan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan administrasi kepada setiap pelaku usaha/importir yang tetap mengedarkan obat tradisional China impor yang tercantum dalam UU Kesehatan Pasal 188 ayat (1) dan (3) . Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu penelitian dilapangan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan masih banyak importir yang mengedarkan obat tradisional China tanpa izin edar. Hal ini berdasarkan pada wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelaku usaha obat tradisional China. Faktor penghambat dalam pengawasan ini, adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dari Balai Besar POM Surabaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bahaya produk obat tradisional China impor tanpa izin edar yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Kata Kunci: Pengawasan, Obat Tradisional China, Tanpa Izin Edar
PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (Studi Kasus Polresta Probolinggo): PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN savira, mirza
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36594

Abstract

Tersangka dalam proses peradilan pidana memiliki hak mendapatkan perlakuan yang adil dengan mendapatkan bantuan hukum di proses penyelidikan dan penyidikan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Aparat Penegak Hukum. Bantuan hukum yang diberikan berupa pemberian penasehat hukum kepada tersangka. Bantuan hukum bertujuan menghilangkan perlakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum. Pelaksaan perlindungan hukum di Polresta Probolinggo belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal tersebut masih memunculkan bebarapa hambatan dari Aparat Penegak Hukum dan masyarakatnya. Penyidik dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHAP. Sikap pejabat penyidik dan penyidik dituntut untuk bekerja lebih professional, sehingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak melanggar hak yang dimiliki tersangka, oleh sebab itu penyidik sebelum melakukan proses pemeriksaan harus berkoordinasi dengan penasihat hukum agar jalannya persidangan berjalan secara optimal dan adil, berdasarkan pada Pasal 115 KUHAP. Adanya koordinasi yang dilakukan penyidik dan pejabat penyidik belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari proses pemeriksaan tersangka masih terdapat beberapa tersangka yang belum adanya pendampingan penasihat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang disertai dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa a. Pendekatan awal, b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, c. penyusunan rencana pemecahan masalah, d. pemecahan masalah atau intervensi e. Resosialisasi. Perlindungan hukum terhadap tersangka di proses penyelidikan dan penyidikan perlu diperhatikan, jika tidak akan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kurang maksimal proses penagakan hukum.

Page 133 of 159 | Total Record : 1583

 131   132   133   134   135 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue