cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,602 Documents
 83   84   85   86   87 
UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KERUSAKAN EKOSISTEM MANGROVE DI WILAYAH PESISIR KOTA SURABAYA NUR RAMADHANI VABY S
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11874

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan kerusakan ekosistem mangrove baik di Pantai Timur Surabaya dan Pantai Utara Surabaya. Dampak kerusakan mangrove yang berada di wilayah pesisir akan mengancam keberlangsungan lingkungan pesisir. Jika masih menginginkan Kota Surabaya tidak semakin menyempit karena abrasi dan naiknya permukaan air laut sebagai pengaruh pemanasan global, maka mewujudkan kembali keseimbangan vegetasi wilayah pesisir sangat mendesak untuk dilakukan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab 1) apa saja pelanggaran yang terjadi di wilayah pesisir Surabaya ,2) apa sanksi yang diberikan pada pelaku perusakan lingkungan, dan 3) upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Surabaya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan tehnik analisis data berupa desktriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kerusakan mangrove menurut kerapatannya di beberapa wilayah. Terdapat kerusakan ekosistem mangrove, yaitu 1) masih terdapat penebangan mangrove, konversi lahan, reklamasi dan pencemaran limbah pabrik atau rumah tangga. 2) Sejauh ini pelaku perusakan lingkungan ekosistem mangrove diberikan sanksi nestapa pidana oleh pihak yang berwenang. 3) Terdapat 2 upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya secara preventif dilakukan dengan memberikan informasi dan sosialisasi pada masyarakat, mendirikan mangrove information center, pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove, penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi, ekowisata mangrove. Upaya represif dilakukan dengan penanggulangan limbah, penghijauan dan reboisasi serta meningkatkan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang adil pada pelaku perusakan lingkungan. Kata Kunci: Penanggulangan, Ekosistem Mangrove, Wilayah Pesisir, Pemerintah Kota Surabaya. Abstract This research based on the fact that mangrove ecosystem damage both on the east beach of surabaya and the north beach of surabaya. The impact of the mangrove damage in the coastal areas will be treatened the sustainability of the coastal environment. If still want the city of Surabaya not increasingly narrows because of abrasion and risisng sea levels as the effect of global warming, then realizing the balance of vegetation the coastal area is very urgent to do. This research aim to answer about 1) any violations that occurred in the coastal area of Surabaya, 2) what sanctions are given to the perpetrators of enviromental destruction, and 3) government’s efforts in the framework countermeasures of mangrove ecosystem degradation in coastal area of Surabaya City. The juridical sosiology is used as the approach. The qualotative deskriptive is used as a technique to analyze the data. Results of this research indicate that there is a breakdown according to their densities in some area. However, 1) there are also other causes of the mangrove ecosytem degradation which still logging of mangrove, land conversion, reclamation, and pollution of waste factory and household. So far, 2) the prepetrators of enviromental destruction of mangrove ecosytem given criminal sanction by authorities. 3) There are two efforts made by Government, the preventive effort and repressive effort. Preventive efforts by providing information and sosialization on the society, founded the mangrove information center, monitoring and control of mangrove areas. Repressive reforestation as well as enchancing law enforcement and fair sanctions on the prepertrators of enviromental destruction. Keywords: Countermeasures, Mangrove Ecosytem, Coastal Area, Surabaya Government.
Perlindungan Hukum Bagi Investor Saat Terjadi Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Perseroan Terbatas (PT) di Pasar Modal OKTO SESARIO ADIPRAKOSA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.11907

Abstract

Pasar modal merupakan tempat yang mewadahi berbagai macam investasi, salah satu investasi tersebut adalah saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang ke suatu perusahaan yang telah dibeli sahamnya. Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup menjanjikan, namun di Indonesia investasi saham ini masih banyak orang yang ragu mengenai fungsi keuntungan saham tersebut. Investor semakin ragu setelah banyak muncul di berita mengenai masalah delisting yang seakan-akan sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi investor publik (pemilik saham minoritas.) Delisting merupakan proses yang terjadi saat suatu perusahaan seperti PT Dayaindo Resources, sudah tidak lagi memperdagangkan sahamnya di pasar modal karena perusahaan tersebut telah pailit. Dalam undang-undang pasar modal disebutkan bahwa saat suatu perusahaan terkena delisting, salah satu persyaratannya adalah membeli semua saham publik yang dimiliki oleh para investor publik. Banyak sekali investor publik yang dibiarkan saja rugi setelah terjadi delisting pada perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh investor tadi. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengkaji masalah ini, diharapkan agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan bagi para investor dan upaya yang dapat dilakukan oleh investor tersebut. Metode penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini memiliki dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan informasi dari website yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delisting saham yang terjadi adalah kurang memperhatikan nasib para investor publik setelah suatu perusahaan dikeluarkan dari pasar modal, baik secara sukarela atau dipaksa keluar oleh Bapepam (selaku regulator). Bagi Bapepam hal utama yang diperhatikan dalam melakukan delisting adalah perlindungan terhadap pemegang saham publik, dimana pemegang saham publik dianggap sebagai pemegang saham independen kecuali yang bersangkutan mengatakan lain yaitu para anggota lain saat RUPS. Saran mengenai permasalahan ini dari penulis adalah bagi Bapepam diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para investor saat terjadi delisting dan memberikan kebijakan yang tidak terlalu memberatkan kepada emiten sehingga tidak memicu terjadinya delisting. Kata Kunci : Saham, Penanam Modal, Penghapusan Pencatatan Abstract The stock market is a place that can accommodate a wide variety of investment, one of that is a stock investment. Stock is prove of individual shares ownership to a company that shares has been purchased. Stock is one of investment form that is promising, but stock investment in Indonesia still have many people doubt about it function and also benefit from these shares. Investor more uncertain after a lot of news about the delisting issue, as if did not provide protection for public investors (shareholders minority). Delisting is a process that occurs when a company such as PT Dayaindo Resources, is no longer trades on the stock market because the company had been bankrupt. In the capital market regulation that when a company exposed to delisting, one of the requirements is to buy all the public shares owned by public investors. Many of public investors are left alone after the loss occurred in the company delisting of its shares owned by investors earlier. This is the reason for the author to examine this issue, expected to know how the protection of investors and the efforts that can be done by the investor. Study method is normative. Study have two types of legal materials, which are the primary legal materials, consisting of various regulation and secondary legal materials which consist of books and information from the internet relating to issues. In analyzing the results of the study, researchers used two approaches namely legislative approaches and conceptual approaches. The result showed that delisting of the shares that occur are less concerned about public investors after the company issued from the capital market, either voluntarily or forced out by Bapepam (as regulator). For Bapepam main thing is to concerned in doing delisting is the protection of public shareholders, where the public shareholders are consider as independent shareholders unless the concerned said another which is RUPS. Suggestion about this matter from writer is for Bapepam is expected to provide assistance to investor when delisting occur and give policies that not overly burdening the issuers, so it doesn’t trigger delisting. Keywords : Stock, Investor, Delisting
Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pemagangan Tidak Tertulis (Studi Kasus Di PT. Putra Mandiri Intipack) MERISA PUSPITASARI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11993

Abstract

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan salah satunya dilaksanakan dengan pemagangan. Pemagangan dilaksanakan antara pengusaha dengan tenaga kerja program pemagangan dengan didasari suatu perjanjian tertulis. Perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis akan berakibat status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis di PT. Putra Mandiri Intipack menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta status apakah yang akan diterima oleh tenaga kerja program pemagangan bila perjanjian pemagangannya tidak tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack yang tidak didasarkan atas perjanjian pemagangan tertulis adalah batal demi hukum. Akibat hukum dari tidak tertulisnya perjanjian tersebut adalah status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan, dalam hal ini yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kata Kunci : Tenaga Kerja Program Pemagangan, Perjanjian Tidak Tertulis, PKWT Abstract Development in the field of manpower to improve the quality of the labor that will increase the national development. One of them with apprenticeship. Apprenticeship labor performed by an apprenticeship program to gain skills and experience in the world of work. Apprenticeship conducted between employers and labors with the apprenticeship program is based on a written agreement. Apprenticeship unwritten agreement will be make the labors status change to be a labor at a company. The purposes of the research are to analyze the legal consequenses of apprenticeship unwritten agreement in PT. Putra Mandiri Intipack according to law number 13 year 2003 concerning manpower, then what is the status to be received by apprenticeship labor if it is using unwritten apprenticeship agreement. This research is a normative legal research. The approach uses are statute approach and conceptual approach. The type of legal materials use the primary, secondary and tertiary legal materials. Collection method of legal materials in this research are using study of library on legal materials. Legal material processing techniques in the research are the selection of primary, secondary and tertiary legal materials. Technical analysis of legal materials in this research by using prescriptive. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that in general terms that apprenticeship in PT. Putra Mandiri Intipack are based apprenticeship unwritten agreement is null and void. The legal consequences of the unwritten agreement is apprenticeship labor status change to be a labor at PT. Putra Mandiri Intipack, in this case become Labor Agreement Specific Time. Keywords : Apprenticeship Labor, Unwritten Agreement, Labor Agreement Specific Time
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG  PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) JOHAN HADIPRADANA ELISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11994

Abstract

Pada tanggal 8 Januari 2013, Mahkamah konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penyelenggaraan RSBI/SBI yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap beberapa pihak mencederai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orangtua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada RSBI karena penyelenggaraan RSBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menjatuhkan putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sudah tepat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kurang tepat sehingga berdampak bagi setiap warga negara yang menginginkan pendidikan yang lebih baik dan modern menjadi terbatasi dengan adanya putusan tersebut. Kata Kunci : Putusan MK, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sistem Pendidikan Nasional Abstract On January 8th, 2013 , the Constitutional Court canceled the article 50 paragraph 3 of Law No. 20 of 2003 on National Education system regulating The International Standard School Pilot Project ( RSBI ). Implementation RSBI which is the follow-up of efforts to run the Education Law Article 50 paragraph ( 3 ) are considered some of the injured parties in 1945 that the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia petitioned for the law in the Constitutional Court. The filing of a petition by a party which is most of the parents of students who receive education in RSBI for implementation RSBI contrary to the obligation of the state to educate the nation , both raises dualism education system , third RSBI considered a new form of liberalization of education , the fourth can lead to discrimination in education , and five potentially eliminate identity of Indonesia in Indonesian language . Based on this background, the legal issue of this study is whether the judge’s consideration in verdict Number 5/PUU-X/2012 on National Education System related to RSBI is correct. This study uses normative juridical research type. Whereas the approach used is statute approach. From the result it can be concluded that The Constitutional Court No. 5/PUU-X/2012 about RSBI is not correct so that the impact to every citizen who wants a better education and modern is restricted by the presence of the Constitution Court Decision. Keywords : Rulling of The Constitutional Court, The International Standard School Pilot Project (RSBI), National Education system
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang) MARTINO PRISMADANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 1 No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i4.11995

Abstract

Pembangunan di bidang perbankan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bank kepada masyarakat pengguna jasa-jasa perbankan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Pembangunan di bidang perbankan salah satunya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perbankan untuk mempermudah masyarakat dalam mengunakan jasa perbankan tersebut. Pelayanan jasa perbankan yang dilaksanakan oleh bank dengan nasabah didasarkan pada sebuah perjanjian pembukaan rekening. Perjanjian pembukaan rekening yang dibuat dengan banyak penafsiran yang luas akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemblokiran rekening secara sepihak oleh PT. Bank CIMB Niaga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab bank atas pemblokiran rekening secara sepihak yang didasari norma “Bank dengan pertimbangannya sendiri dapat memblokir rekening nasabah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar bahwa pemblokiran rekening secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Kota Padang atas dasar norma “bank atas pertimbangannya sendiri berhak memblokir sementara dan/atau menutup rekening” tafsirannya terlalu luas mengenai pertimbangan untuk memblokir rekening nasabah serta jangka waktu pemblokiran sementara tersebut. Kata Kunci : Pemblokiran Rekening, Pemblokiran Sementara Abstract Development in the banking sector is aimed to improve banking services to the community so that national development will be running smoothly. The purpose of development in the field of banking is to improve the quality of banking services to facilitate the public in using the banking services. Banking services are based on an account opening aggrement. Account opening agreement which is made with a lot of wide interpretation would result of different interpretation. The objectives of this study are to analyze account blocking by PT. CIMB Niaga in compliance with the laws and regulations as well as responsibility for the bank account blockingthat is based on the norm “Bank in its sole discretion can block the customer account”. This research is a normative legal research. The approaches used in this research are statute, conceptual and case. The type of material used are the primary, secondary and tertiary legal materials.legal material collection technique in this study is literature study on legal materials, which are primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis technic of legal materials in this study is using a prescriptive method. Based on the research results that had been obtained, it can be concluded that in general account blocking conducted by PT. CIMB Niaga in Padang on the basis of norms “bank reserves the right in its sole discretion to block temporarily and/or close the account” has too wide interpretation of the judgment to block customer accounts as well as the temporary blocking period. Keywords : Account Blocking, Temporary Blocking
ANALISIS YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM INDONESIA PINTAR DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT BERDASARKAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA AYU NUR FATIMAH
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12072

Abstract

Peraturan kebijakan merupakan produk hukum di luar bentuk Undang-Undang yang dihasilkan oleh parlemen. Salah satu contoh dari peraturan kebijakan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang di keluarkan oleh Presiden untuk merealisasikan janjinya pada saat kampanye sebagai calon Presiden demi kepentingan masyarakat. Presiden mempunyai hak eksklusif untuk mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 akan tetapi seharusnya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjelaskan Implikasi yuridis atas dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Instruksi merupakan produk dari Peraturan kebijakan yang dipayungi oleh diskresi. Dalam hal implikasi yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 jika terjadi penyimpangan pada obyek hukum maka produk hukum yang dihasilkan menjadi tidak sah. Kata Kunci: Instruksi Presiden, Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar Abstract Policy regulation is a legal product which is not included in the form of parliament regulations. An example of policy regulation is Presidential Instruction Number 7 year 2014 which had been stipulated in order to implement president’s resolutions during the election campaign. A president has an exclusive right to issue a presidential instruction, in this case the Presidential Instruction number 7 year 2014. However, it must still be based on the regulation of laws. The objectives of this study are to explain the position of presidential instruction number 7 year 2014 according to the hierarchy of regulation and laws of Indonesia, also to describe the juridical implication on the issue of presidential instruction number 7 year 2014. This study is a normative research which employed statute, conceptual and historical approaches. According to the results, it can be concluded that position of the presidential instruction is not included in the Indonesia hierarchy of laws since the instruction is a product of policy regulation which housed within a discretionary. In the case of juridical implication of the presidential instruction number 7 year 2014, the results showed that if there is any irregularity in the legal object, thus the legal product will be invalid. Keywords: Presidential Instruction, Program Of Welfare Family Savings, Smart Indonesia Program
KONSEP KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (HUBUNGAN SESAMA JENIS) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA FIKI ANDIKA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12323

Abstract

Pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan etika, moral, agama, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 292 KUHP. Permasalahan yang ada pada Pasal 292 KUHP adalah perbuatan hubungan sesama jenis hanya dilarang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau sering disebut dengan perbuatan cabul, sedangkan hubungan sesama jenis antara orang dewasa dengan orang dewasa tidak dilarang. Dilihat dari etika, moral, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta agama yang secara umum dianut masyarakat Indonesia hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang amoral, dan seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, bukan hanya dilarang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, tetapi juga melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnyayang berkaitan dengan obyek penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pasal 292 KUHP hanya memuat nilai yuridis karena Pasal 292 KUHP diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, dengan didasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), dan tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis, tidak memuat nilai dasar filosofis karena bertentangan dengan sila 1 Pancasila, dan tidak memuat nilai dasar sosiologis karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Maka dari itu pengaturan hubungan sesama jenis dalam Pasal 292 KUHP seharusnya diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, akan tetapi juga melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, Sehingga harus ada payung hukum yang sah, yang melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, agar pelaku hubungan sesama jenis sesama orang dewasa dapat dikenai sanksi pidana. Kata Kunci: Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Hubungan Sesama Jenis, KUHP Abstract Creation of a constitution should pay attention to ethic, moral, religion, and value ​​that live in asociety. One of them is Article 292 KUHP. The problem of Article 292 KUHP is homosexuality are prohibited only be done by adult to children or often referred to obscene acts, while homosexual between adult with adult is not prohibited. Depend on the ethic, moral, and value ​​in the society and religion are generally adopted by Indonesian society, homosexual is amoral act, and should be forbidden to do by anyone, not only prohibited by adult to children, but also prohibits homosexual are conducted by fellow adult. This is a normative research. The research approachesare constitution approach,conceptual approach, and historical approach. The collection techniques law material in this researchis obtained from the constitution, literature and also obtained from the Internet, and other media related to the object of law research. Based on the research result that have been obtained,can be concluded Article 292 KUHP contains only the judicial value because Article 292 KUHP enacted by law No.1 of 1946 on the Indonesian criminal law regulations, the rules based on Article II transitional constitution in 1945 (before the amandement), and doesn’t contain the basic philosophical and sociological value, do not contain the basic philosophical value as opposed to the precepts one Pancasila, and doesn’t contain a basic sociological value because it doesn’t correspond to the values that live in the community, and therefore setting homosexual in Article 292 of the criminal code should have been update. renewal in question is not only prohibit homosexual to be done by adults against children alone, but also prohibits homosexual are conducted by fellow adult, So there should be a legitimate law that prohibit homosexual to be done by adult withadult, that perpetrators homosexual relationships among adults can be subject to criminal sanctions. Keywords: Crimes to Decency, Homosexual, KUHP
KAJIAN YURIDIS PASAL 246 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ATAS PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEPTIAN YOGY PERMONO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12324

Abstract

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan menarik diri pada proses rekapitulasi putaran pertama pemilihan umum, karena banyak terjadi kecurangan disetiap daerah secara masif, terstruktur dan sistematis. Penarikan diri Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menjadi perdebatan masyarakat, dalam hal ini Prabowo subianto dan Hatta Rajasa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah makna dari menarik diri Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada putaran pertama pemilihan umum sama halnya dengan mengundurkan diri, serta untuk mengetahui apakah sudah tepat Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa arti pengunduran diri berlaku bagi setiap calon presiden dan wakil presiden, adapun arti penarikan diri berlaku bagi partai politik dan gabungan partai politik. Mahkamah Konstitusi sudah tepat menerima permohonan yang diajukan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, karena pernyataan penarikan diri Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak mempunyai akibat hukum, oleh karenanya pasangan ini mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kata kunci : Penarikan diri, Penafsiran hukum, Wewenang Mahkamah Konstitusi. Abstract Prabowo Subianto and Hatta Rajasa resist the implementation of the general election for president and vice president by withdrawing in the first round of elections recapitulation, because a lot of fraud in every area massively, structuraly and systematically. The withdrawal of Prabowo Subianto and Hatta Rajasa has become public debate in this case Prabowo Subianto and Hatta Rajasa sued through the Constitutional Court and the Constitutional Court accept it. The purposes of this study are to determine whether the meaning of withdrawal by Prabowo Subianto and Hatta Rajasa in the first round of the general election is the same as resignation, as well as to determine whether Constitutional Court is appropriate to accept the suit related to general election results. This research is using a normative law. The approaches of this research are Statute, Case and Conceptual. The data of this study were obtained from the regulations, literature and also data from the internet and other media related to the object of the research. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the meaning of resignation applies to every candidate for president and vice president, while the meaning of withdrawal applies to political parties and coalitions of political parties. The Constitutional Court has made correct decision by accepting the suit from Prabowo Subianto and Hatta Rajasa, because the statement of withdrawal from Prabowo Subianto and Hatta Rajasa has no legal consequences, because of that reason, this candidate has the legal standing to sue through Constitutional Court. Keywords : Withdrawal, interpretation of law, the authority of the Constitutional Court.
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI ASAL JAWA TIMUR  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI ADITYO WAHYU N
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.12325

Abstract

Persoalan tentang TKI bervariasi, dimulai dari permasalahan gaji yang tidak sesuai, pelecehan seksual, dan banyak hal lain. Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana bentuk perlindungan pada TKI. Jawa Timur merupakan penyumbang TKI yang cukup besar, dari data tahun 2014 tentang jumlah TKI asal provinsi Jawa Timur TKI sebanyak 78.306 orang. Jumlah yang besar itu tentunya berpotensi menjadi masalah yang besar pula. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penempatan dan perlindungan hukum terhadap TKI asal Jawa Timur berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam dua fase yang meliputi fase pra penempatan dan fase purna penempatan sehingga dapat diketahui bagaimana proses perlindungan dan penempatan terhadap TKI asal Jawa Timur dalam fase pra dan purna penempatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta–fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang didapat dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Data primer diperoleh dari penyebaran angket yang disebar kepada 100 orang CTKI, wawancara terhadap CTKI, TKI yang dilakukan di kantor UPT.P3TKI Surabaya serta wawancara terhadap informan yaitu kepala seksi perencanaan penempatan TKI. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, literatur dan berbagai peraturan perundang–undangan terkait TKI. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan proses dalam tahap pra penempatan dan purna penempatan masih dirasa kurang baik. Walaupun semua pihak sudah berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik, akan tetapi masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada tahap pra dan purna penempatan baik pelanggaran oleh pihak penyelenggara maupun pelanggaran yang dikarenakan CTKI dan TKI itu sendiri. Pada tahap pra penempatan TKI ada yang tidak bisa memilih jenis pekerjaan dan ada yang tidak bisa memilih negara tujuan. Pada tahap purna penempatan pihak PPTKIS tidak menyediakan pos kesehatan dan juga tidak menjemput TKI. Kata Kunci: TKI, Penempatan TKI, Perlindungan TKI, Abstract The issue of migrant workers varies from unfit salary issues, sexual abuse, and many other issues. This triggers the question on how to define the protection of migrant workers. East Java is a major contributor of migrant workers, in 2014 the number of emigrants reach 78.306 workers. As huge as the numbers, it also has potential big problem. It becomes critical issue that placement efforts and legal protection for migrant workers from East Java Based On Law Number 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. This study aims to determine the process of protection and placement of migrant workers from East Java in two phases that include pre- placement phase and after the placement phase. This study is an empirical research, using empirical facts taken from human behavior, with qualitative approach - analyzing the results of research that produces descriptive data analysis, namely data declared by the respondent in writen or orally as well as real behavior, which researched and studied as a package. Premiere data obtained from interviews with CTKI, TKI, which is done in the office of UPT P3TKI Surabaya, by interviewing Section Chief of Workers Placement, as well as from the angket deployment were distributed to 100 CTKI who are in UPT P3TKI office. While secondary data obtained from the review of literature and various laws of migrant workers. The results showed overall process in the pre-placement and after placement stage still considered unfavorable. Although all the parties have tried to carry out their duty properly, but still there are violations that occurred during the pre and after placement. At pre placement stage of the indonesia workers, some of them can not choose the type of work and also are not able to choose the country of destination. At post placement, PPTKIS party does not provide the health post and also does not pick up the workers. Keywords: Indonesian migrant workers, Placement of migrant workers placement, protection of migrant workers.
PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO RIZKY AMALIA FAJRIN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13066

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman, merupakan tempat untuk mencapai tujuan guna memasyarakatkan narapidana agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melalui, pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana, salah satu hak narapidana yang perlu diperhatikan yaitu pada pasal 14 ayat (1) huruf d narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan PP RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Junto Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan, adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro tidak memiliki poliklinik untuk narapidana yang sakit, tidak ada pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal satu bulan sekali, tidak ada ruangan isolasi bagi narapidana yang menderita penyakit yang menular. Pelaksanaan hak narapidana atas makanan yang layak adalah, jumlah protein dan kalori yang telah ditentukan tidak terpenuhi secara maksimal, makanan tambahan bagi narapidana yang melakukan pekerjaan tertentu tidak disebutkan, tahap persiapan, pengolahan dan pendistribusian makanan dilakukan oleh narapidana itu sendiri dan tidak ada pegawai khusus berlatar belakang ahli gizi, mutu dan jumlah makanan yang diberikan masih belum sesuai dengan standart bahan makanan yang telah ditentukan, penyimpanan makanan dan pemeliharaan perawatannya dilakukan narapidana itu sendiri, lemari penyimpanan makanan kurang memadai sehingga bahan makanan terlihat tidak segar, daftar menu makanan hanya di gantung di dinding dapur saja, dan tidak adanya ruang makan untuk proses pendistribusian makanan. Pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang sudah sesuai, masih belum optimal pelaksanaannya. Karena, kurangnya peningkatan pelayanan ksehatan dan makanan yang layak baik dari sumber daya manusia dan bahan kebutuhan yang diperlukan. Kata Kunci : Hak Narapidana, Pelayanan Kesehatan, Makanan Yang Layak Abstract Corectional institution as spearhead implementation of aegis is a place to achieve the goal to socialize the prisoners, so they can integrate in society when they are free through education, rehabilitation and reintegration. Punishment is not intended to deprive the rights which attached to him as human being. Paragraph 14 (1) rules number 12 in 1995 about correctional regulates the rights of prisoners, one of the prisoners rights which need to notes is in paragraph 14(1) letter d that prisoners are entitled to get health care and decent meals. This study is juridical sociological research or empirical legal research. This study located in Correctional Institution Class II A Bojonegoro. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research informant in this study were taken using purposive methode. Data collection in this study using interviews and documentation methods. Data processing methods using reduction, presentation and conclusion. Based on the results that have been obtained, we can conclude that the implementation of prisoners right of health care and decent meals based on PP RI Number 32 in 1999 about the terms and procedures for the implementation of the prisoners right Junto the Republic Indonesian Justice minister’s decision Number M.02-PK.04.10 in 1990 about prisoners development system / Indonesian justice inister republican prisoners. The implementation of prisoners rights of health care, correctional institution class II A Bojonegoro didn’t have polyclinic for sick prisoners, there are no regular medical check up minimum once a month, there are no isolation room for prisoners who have infectious diseases. The implementation of decent meals, the amount of protein and calories which has been specified not fulfilled, side dish for prisoners who did a specific job not mentioned, preparation phase, processing, and distribution of meals was done by the prisoners and there are no special empolyee whose background nutritionist, the quality and quantity of food goven is still not appropriate with food standard which has been specified, food storage and manintenance treatment has been done by the prisoners, the food storages is inadequate so the food looks not fresh, food menu just hanging on the kitchen wall, and there are no dining room for food distribution process. The implementation of prisoners right in correctional institution class II A bojonegoro doesn’t yet match with the rules. The implementation of prisoners rights to health services and decent food that is appropriate, still not optimal implementation, because the lack of improvement of the health services and decent food both human resources and material needs required. Keywords : Prisoners Rights, Health Care, Food Decent

Page 85 of 161 | Total Record : 1602

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Reframing Law as Epistemic and Ethical Praxis: Justice, Certainty, and Normat Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le Vol. 12 No. 01 (2025): The Ontology of Law: Protection, Justice, and Normative Reconstruction in the Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a Vol. 11 No. 04 (2024): Law at the Crossroads of Protection, Participation, and Institutional Integri Vol. 11 No. 03 (2024): The Epistemic and Normative Being of Law: Protecting Rights, Regulating Pract Vol. 11 No. 02 (2024): The Philosophy of Law in Action: Ontology, Justice, and the Moral Legitimacy Vol. 11 No. 01 (2024): The Ontology and Moral Justification of Law: Protection, Accountability, and Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue