cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2022)" : 25 Documents clear
UPAYA OPTIMALISASI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGETAN MENGGUNAKAN PRINSIP DASAR MANAJEMEN Saka Dio Prohansah; Deby Febriyan Eprilianto
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1293-1304

Abstract

Konsep otonomi daerah membuat pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dengan upaya peningkatan pendapatan daerahnya. Kabupaten Magetan mempunyai potensi pariwisata yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (dalam siamita, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perluasan basis penerimaan, dimana dinas memunculkan pariwisata baru sebagai objek wisata penyangga yaitu desa wisata, 2) pengendalian kebocoran, dimana terdapat aplikasi e-ticketing untuk mencegah kebocoran akibat pungutan liar, 3) efisiensi administrasi pendapatan, dimana terdapat SOP administrasi dinas untuk mewujudkan efisiensi, 4) transparansi dan akuntabilitas, dimana media sosial sebagai tempat keterbukaan publik Dinas. Dari hasil analisis secara keseluruhan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sudah cukup baik jika dilihat dari Prinsip Dasar Manajemen, namun masih belum maksimal dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menunjang efisiensi administrasi dan anggaran. Saran dari peneliti adalah mulai bertransisi menuju digital agar terjalinnya efisiensi program dinas dan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. The concept of regional autonomy makes the central government to divide power to local governments. As an autonomous region, the region has the authority to regulate and manage its own household, including efforts to increase regional income. Magetan Regency has tourism potential that can boost Regional Original Income. This study aims to determine the efforts of optimizing tourism in increasing the Regional Original Income of Magetan Regency using the Basic Principles of Management. This study uses qualitative methods, where the type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The subjects of this study were the Head of the Tourism and Culture Office of Magetan Regency and the Head of the Tourism Management Division of the Magetan Regency Tourism and Culture Office. This study uses the model of the basic principles of regional revenue management proposed by Mahmudi (in Siamita, 2019). The results of the study show that 1) expansion of the revenue base, where the office creates tourism as a new buffer tourism object, namely tourism villages, 2) leakage control, where there is an e-ticketing application to prevent leakage due to illegal levies, 3) revenue administration efficiency, where there is an administrative SOP services to achieve efficiency, 4) transparency and accountability, where social media is a place for public disclosure of the Service. From the results of the overall analysis, the efforts made by the Department of Tourism and Culture of Magetan Regency are quite good when viewed from the Basic Principles of Management, but are still not optimal in the use of Information Technology to support administrative and budgetary efficiency. Suggestions from researchers are to start transitioning to digital so that the efficiency of service programs and public information disclosure at the Tourism and Culture Office of Magetan Regency can be established.
EVALUASI LAYANAN E-KIOS PADA KANTOR KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA Cindy Dwi Antika; Indah Prabawati
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1305-1316

Abstract

Perkembangan zaman mengharuskan Pemerintah meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik atau e- government. Berbagai jenis pelayanan e-government yang sudah diciptakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya adalah E-Kios. Layanan E-Kios diciptakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. E- Kios terdiri dari layanan Surabaya Single Window (SSW), E-Lampid, E-Health, E-Pendidikan, Layanan Kecamatan, layanan Perpajakan, Sistem Informasi Pemantauan Status Domisili Penduduk (SIPANDU), dan Mall Pelayanan Publik. Pada saat implementasi layanan E-Kios ditemukan berbagai masalah, salah satunya adalah mesin E-Kios yang mati. Setelah layanan E-Kios berjalan selama beberapa tahun, perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan evaluasi layanan E-Kios pada Kantor Kecamatan Wonokromo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Penelitian ini dianalisis dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan E-Kios dirasa cukup efektif karena mencegah terjadinya penumpukan antrian. Sangat efisien karena mempersingkat waktu pengurusan dan menghemat biaya. Cukup membantu pegawai dan masyarakat dalam bidang pelayanan publik. Merata karena seluruh warga Surabaya bisa mengakses layanan E-Kios serta dalam pemberian pelayanan E-Kios dilakukan secara adil. Responsivitas baik dan positif dari pegawai serta masyarakat ditunjukkan dari antusiasme yang tinggi. Dalam segi ketepatan dinilai sudah tepat untuk memecahkan masalah yang sebelumnya terjadi seperti penumpukan antrian. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi, lebih cepat dalam menangani masalah pada layanan E-Kios, serta mengoptimalkan layanan. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Layanan, E-Kios. To tackle the challenges of this modern era, the government should enhance the innovation of electronic-based public services or known as e-government. Surabaya Local Government has designed a set of e-government services, including E-Kiosk. The E-Kiosk service was developed in accordance with Surabaya Mayor Regulation No. 5 of 2013 on Guidelines for the Use of Information and Communication Technology in Local Government Implementation. E- Kiosk consists of Surabaya Single Window (SSW) services, E-Lampid, E-Health, E-Education, District Services, Taxation services, Information System for Monitoring Resident's Domicile Status (SIPANDU), and Public Service Malls to ease public service in the Surabaya Area. Several issues arose during the implementation of the E-Kios service, one of which was the malfunction of the E-Kios machines. After several years of its operation, it is necessary to evaluate the E-Kiosk service's implementation. The purpose of this study is to describe the evaluation of E-Kios services at the Wonokromo District Office. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Observation, in-depth interviews, documentation, and data triangulation were all used to gather the data. The technique used for data analysis is interactive analysis. This study was evaluated using effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy indicators. The results of the study indicate that the E-Kios service is considered quite effective because it prevents queue buildup. It considered very efficient because it shortens processing time and saves costs. This program's responsiveness can be defined as decent because of employees and community enthusiasm. This program has already solved previously occuring problems, like queue buildup, therefore its accuracy is can be considered as good. Researchers recommend that implementers should boost program socialization, increase the speed of handling E-Kiosk problems, and optimize E-Kiosk services. Keywords: Evaluation, Policy, Public Service, E-Kiosk.
EVALUASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TLOGOSARI, KECAMATAN SUMBERMALANG, KABUPATEN SITUBONDO Anisah Farras Nabilah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1347-1360

Abstract

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Keberhasilan pembangunan merupakan upaya dari memadukan berbagai sektor dan kerjasama antar stakeholder. Kerjasama dengan stakeholder dalam pembangunan desa bisa juga dilakukan dengan TNI. Merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2b) no.9, bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari evaluasi program TMMD di Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo menggunakan teori evaluasi William N. Dunn yang meliputi enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program TMMD Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo telah berjalan cukup baik dan memenuhi enam indikator evaluasi kebijakan. Kegiatan TMMD ini dinilai baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan hasil yang sudah terlaksanakan bisa dijaga dengan baik oleh masyarakat dan dapat dikembangankan lagi oleh masyarakat setempat. Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan desa, TNI Manunggal Membangun Desa Village development plays an important role because it is an inseparable part of regional and national development. In the government structure, the village occupies the lowest position, but is at the forefront and is directly in the midst of the community. Therefore, it can be ensured that every development program from the government will always lead to the village. Cooperation with stakeholders in village development can also be done with the TNI. Referring to Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, Article 7 paragraph no.9, that the main tasks of the TNI are carried out with military operations other than war to assist local government tasks. TNI Manunggal Developing Villages is a form of TNI Bhakti Operation, which is an integrated cross-sectoral program between the TNI and Departments, Non-Departmental Government Institutions and Regional Governments as well as other components of the nation, carried out in an integrated manner with the community, in order to increase the acceleration of development activities in Indonesia. rural areas, especially areas that are classified as underdeveloped, isolated, bordered, and slum areas. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the TMMD program in Tlogosari Village, Situbondo Regency had run quite well and met the six policy evaluation indicators. This TMMD activity is considered good in improving the welfare of the community and this activity is very beneficial for the community and the results that have been implemented can be well maintained by the community and can be developed again by the local community. Keywords: Evaluation, Village development, TNI Manunggal Building Villages
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI PUSKESMAS DUPAK KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA Ulfa Rahma Hidayah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1317-1330

Abstract

Masalah kesehatan merupakan masalah besar negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Program KIA selalu menjadi fokus utama dalam pelayanan kesehatan terutama bagi Puskesmas. Berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menjelaskan Puskesmas merupakan layanan kesehatan tingkat dasar yang berkewajiban melaksanakan layanan program KIA baik secara promotif dan preventif. Tujuan adanya program pelayanan KIA yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan penelitan ini adalah untk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program pelayanan KIA di Puskesmas Dupak menggunakan teori implementasi dari Van Horn dan Van Meter yang meliput enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar agen pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 kegiatan program pelayanan KIA hanya dua program yang tercapai. Sumber daya manusia untuk melakukan pelaksanaan program pelayanan KIA masih kurang memadai. Pelaksana sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksana semua netral dalam melakukan tugas dan adanya dukungan positif dari masyarakat. Komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dengan selalu berkoordinasi antar organisasi internal maupun eksternal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di wilayah kerja puskesmas dupak ini kurang mendukung dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. Saran penambahan jumlah sumber daya manusia, menjaga komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan meningkatkan sikap positif dalam pelaksanaan program. Kata Kunci: implementasi, program KIA, pelayanan kesehatan Health problems are a big problem in developing countries, including Indonesia. The KIA program has always been the main focus in health services, especially for Puskesmas. Based on Permenkes No.75 of 2014 concerning Puskesmas, it explains that Puskesmas is a basic level health service that is obliged to carry out KIA program services both promotively and preventively. The purpose of the KIA service program is to reduce maternal and infant mortality. The purpose of this research is to identify and describe the implementation of the KIA service program at the Dupak Health Center using the implementation theory of Van Horn and Van Meter which includes six indicators, namely the size and objectives of the policy, Resources, Characteristics of implementing organizations, Attitudes of implementers, Communication between implementing agents, Social, economic and political environment. This study uses a descriptive qualitative approach. The results showed that of the 12 program activities for KIA service, only two programs were achieved. Human resources to carry out the implementation of the KIA service program are still inadequate. The executor has carried out his duties and functions in accordance with applicable regulations. All implementers are neutral in carrying out their duties and there is positive support from the community. Communication between organizations has been going well by always coordinating between internal and external organizations. The social, economic and political environment in the working area of ​​the Dupak Health Center is less supportive due to the lack of public awareness about maternal and child health. Suggestions for increasing the number of human resources, maintaining communication and coordination between the parties involved, and increasing positive attitudes in program implementation. Keywords: implementation, KIA program, health services
ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA) M. Faikul Imam; Tauran T.
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1331-1346

Abstract

Terdapat banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, hal ini dikarenakan ketiadaan peraturan yang mengakomodir tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, IDFoS Indonesia berupaya melakukan suatu advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang diawali dengan riset ketenagakerjaan. Hasil dari riset berupa policy brief tersebut kemudian dijadikan landasan dalam merekomendasikan alternatif-alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah serta dalam menggalang dukungan bagi terciptanya payung hukum yang menaungi penyelenggaraan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tentang Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia), dengan menggunakan teori Advokasi Terpadu yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang yang terdiri dari 11 (sebelas) variabel pokok, yaitu membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai program, dan terakhir evaluasi dan menentukan tindak lanjut program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh IDFoS Indonesia bersama dukungan dari berbagai Ormas, pondok pesantren, akademisi dan LSM lainnya itu membuahkan hasil, dimana pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Meski begitu IDFoS Indonesia akan tetap mengkaji Perda yang sudah ada untuk disandingkan dengan isu-isu yang muncul saat ini dan bersama Koalisi Ketenagakerjaan Bojonegoro akan terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan demi terciptanya kerja layak di Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Advokasi, Ketenagakerjaan, LSM There are many labor problems in Bojonegoro Regency, this is due to the absence of regulations that accommodate the implementation of employment for the working community. Seeing the existing problems, IDFoS Indonesia seeks to carry out an advocacy on employment policies that begins with labor research with INFID, Prakarsa and Yayasan Tifa. The results of the research in the form of a policy brief are then used as the basis for recommending policy alternatives to local governments and in gathering support for the creation of legal protection that covers the implementation of manpower. The purpose of this study is to analyze and describe Employment Policy Advocacy (IDFoS Indonesia Case Study), using the Integrated Advocacy theory proposed by Roem Topatimasang which consists of 11 (eleven) main variables, namely forming a core circle, choosing strategic issues, designing targets. and strategy, processing data and packaging information, mobilizing allies and supporters, proposing a counter plan, influencing policy makers, forming public opinion, building a movement base, monitoring and assessing the program, and finally evaluating and determining program follow-up. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Interviews, observations and documentation were used as data collection techniques. While the data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, the labor policy advocacy efforts carried out by IDFOS Indonesia together with support from various mass organizations, Islamic boarding schools, academics and other NGOs have produced results, where in 2021 the Bojonegoro Regency Government has issued a Regional Regulation on Employment Implementation. Even so, IDFoS Indonesia will continue to review the existing Regional Regulation to compare it with current issues and together with the Bojonegoro Manpower Coalition will continue to oversee labor issues in order to create decent work in Bojonegoro Regency. Keywords: Advocacy, Employment, LSM

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue