Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PELATIHAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI STRATEGI BRANDING PRODUK UNGGULAN BUMDES KARYA SEJAHTERA, DESA PEPELEGI, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO Trenda Aktiva Oktariyanda; Tauran Tauran; eva hany fanida; Fitrotun Niswah; suci megawati; deby febriyan eprilianto
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2640

Abstract

Pada zaman revolusi industri 4.0 yang sudah naik ke level 5.0 ini, digitalisasi bukan lagi sekedar konten media melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan yang dinamis dari isi new media dan konsumen media itu sendiri. Salah satu faktor yang mendorong digitalisasi adalah pandemik Covid-19. Melalui pemerintah desa, terbentuklah BUMDes sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karya Sejahtera Pepelegi adalah salah satu BUMDes yang memerlukan digitalisasi dalam pengelolaannya. Salah satu permasalahan yang muncul pada pengelolaan bidang usaha pada BUMDes Karya Sejahtera Pepelegi yaitu minimnya pembeli dan daya tarik yang kurang dari masyarakat akan produk yang dihasilkan. Keterbatasan pengelolaan yang masih fokus pada pembelian secara langsung dan dukung dengan kondisi Pandemi yang semakin meningkat kasusnya, membuat BUMDes ini tidak dapat menjalankan usahanya. Selain itu kondisi ini diperparah dengan keterbatasan pemahaman pengurus BUMDes akan konsep digital marketing sebagai media promosi dan branding produk usaha. Dengan menggunakan metode pelatihan digital marketing, diharapkan akan meng-upgrade branding produk BUMDes. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah sangat diterima dan disambut antusias oleh pengurus Desa dan BUMDes KSP. Serta diharapkan adanya kegiatan kontinu dan melakukan kerjasama dengan tim. Selain itu, dari kegiatan ini juga dapat mencari solusi atas permasalahan BUMDes. 
Asset-Based Community Development in Kampung Mina Mangrove, East Wonorejo, Surabaya as a Community Economic Strengthening Effort Meirinawati Meirinawati; Tauran Tauran; Fitrotun Niswah; Galih W. Pradana; Suci Megawati
Journal La Bisecoman Vol. 2 No. 5 (2021): Journal La Bisecoman
Publisher : Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journallabisecoman.v2i5.516

Abstract

The goal of this study is to use the Asset-Based Community Development approach to identify the assets of Kampung Mina Mangrove in Wonorejo. One of the research methods employed is action research using a qualitative approach. Document studies, field surveys, and in-depth interviews are used to collect data, which is then examined inductively and qualitatively. According to research findings, Kampung Mina Mangrove has a relatively high productive age based on human capital with the help of social assets. Mangrove fruit processing is a viable enterprise for the growth of the East Wonorejo area, thanks to strong population and a strategic position. In terms of material assets, the state of the current infrastructure must be considered. From the standpoint of economic assets, SME players will not only wait for financial or capital aid from the government in the future, but will also take the initiative to offer a collaboration or partnership with other business actors who can support each other. From the standpoint of environmental assets, they should pay closer attention to the environmental conditions around eco-tourism sites. East Wonorejo, the village's only access route, must have suitable waste disposal sites and sewers to prevent flooding during the rainy season. Based on the identification of all assets, future expectations are supported, in addition to assistance from different linked parties, so that current SMEs may expand more generally, not just in mangrove regions.
ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA) M. Faikul Imam; Tauran T.
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1331-1346

Abstract

Terdapat banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, hal ini dikarenakan ketiadaan peraturan yang mengakomodir tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, IDFoS Indonesia berupaya melakukan suatu advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang diawali dengan riset ketenagakerjaan. Hasil dari riset berupa policy brief tersebut kemudian dijadikan landasan dalam merekomendasikan alternatif-alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah serta dalam menggalang dukungan bagi terciptanya payung hukum yang menaungi penyelenggaraan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tentang Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia), dengan menggunakan teori Advokasi Terpadu yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang yang terdiri dari 11 (sebelas) variabel pokok, yaitu membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai program, dan terakhir evaluasi dan menentukan tindak lanjut program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh IDFoS Indonesia bersama dukungan dari berbagai Ormas, pondok pesantren, akademisi dan LSM lainnya itu membuahkan hasil, dimana pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Meski begitu IDFoS Indonesia akan tetap mengkaji Perda yang sudah ada untuk disandingkan dengan isu-isu yang muncul saat ini dan bersama Koalisi Ketenagakerjaan Bojonegoro akan terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan demi terciptanya kerja layak di Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Advokasi, Ketenagakerjaan, LSM There are many labor problems in Bojonegoro Regency, this is due to the absence of regulations that accommodate the implementation of employment for the working community. Seeing the existing problems, IDFoS Indonesia seeks to carry out an advocacy on employment policies that begins with labor research with INFID, Prakarsa and Yayasan Tifa. The results of the research in the form of a policy brief are then used as the basis for recommending policy alternatives to local governments and in gathering support for the creation of legal protection that covers the implementation of manpower. The purpose of this study is to analyze and describe Employment Policy Advocacy (IDFoS Indonesia Case Study), using the Integrated Advocacy theory proposed by Roem Topatimasang which consists of 11 (eleven) main variables, namely forming a core circle, choosing strategic issues, designing targets. and strategy, processing data and packaging information, mobilizing allies and supporters, proposing a counter plan, influencing policy makers, forming public opinion, building a movement base, monitoring and assessing the program, and finally evaluating and determining program follow-up. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Interviews, observations and documentation were used as data collection techniques. While the data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, the labor policy advocacy efforts carried out by IDFOS Indonesia together with support from various mass organizations, Islamic boarding schools, academics and other NGOs have produced results, where in 2021 the Bojonegoro Regency Government has issued a Regional Regulation on Employment Implementation. Even so, IDFoS Indonesia will continue to review the existing Regional Regulation to compare it with current issues and together with the Bojonegoro Manpower Coalition will continue to oversee labor issues in order to create decent work in Bojonegoro Regency. Keywords: Advocacy, Employment, LSM
INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN: KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Kurniawan, Badrudin; Prabawati, Indah; Tauran, Tauran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.3023

Abstract

ABSTRACTIn 2018, the Jombang Regency Government has formulated a memorandum of agreement to resolve the pollution from Slag Aluminum Industries. The agreement resulted the division of tasks among local departments in dealing with this problem. This also indicates the integration of environmental policies in the non-environmental sector. The purpose of this study is to analyze the coordination of hazardous and toxic waste management policies by the Jombang Regency Government. The data collected by the researcher is primary and secondary data. Data analysis was carried out by categorizing data according to a predetermined research focus. The findings in this study are that coordination among local departments in the development of aluminum slag industrial centers has realized the similarity of priorities among local departments. The priority is about the development of an aluminum slag industrial center that encourages the improvement of public welfare while protecting the environment. The results of the study also found that a high level of policy coordination also strengthened the influence of environmental coalitions in the sector policy-making process and increased sectoral regulatory capacity. In the end they also help to realize the successful integration of environmental policies.Keywords: Environmental Policy Integration, Policy Coordination, Hazardous and Toxic WasteABSTRAKDi tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan nota kesepakatan bersama penyelesaian kasus pencemaran dari industri-industri slag alumunium. Adanya kesepakatan ini menghasilkan pembagian tugas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah ini. Hal ini juga menandakan adanya integrasi kebijakan lingkungan pada sektor non linkungan. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis koordinasi kebijakan pengelolaan limbah asalum oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kategorisasi data menurut fokus penelitian yang telah ditentukan. Temuan dalam penelitian ini yakni koordinasi antar OPD dalam pengembangan sentra industri slag alumunium menempati tingkatan kedelapan yakni koordinasi telah mewujudkan adanya kesamaan prioritas antar OPD-OPD. Prioritas yang dimaksud adalah menyelenggarakan pembangunan sentra industri slag alumunium yang mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hasil studi juga menemukan bahwa tingkatan koordinasi kebijakan yang tinggi juga memperkuat pengaruh koalisi lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan meningkatkan kapasitas pengaturan sektoral. Pada akhirnya keduanya juga membantu mewujudkan kesuksesan integrasi kebijakan lingkungan.Kata Kunci: Integrasi Kebijakan Lingkungan, Koordinasi Kebijakan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.3023
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI E-MONOGRAFI DATA ADMINISTRASI DESA KEDUNGPELUK KECAMATAN CANDI Suci Megawati; Tauran Tauran; Indah Prabawati; Badrudin Kurniawan; Ahmad Nizar Hilmi; Luci Fransiska; Yoan Wandan Sari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.7733

Abstract

Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tantangan pelayanan publik yang dihadapi semakin kompleks dengan adanya pandemi Covid-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap beroreintasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk membantu Pemerintah Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam pengoperasian aplikasi website desa atau Sistem Informasi Desa (SID). Pentingnya pengembangan ini untuk membantu pemerintah desa melakukan aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat yang mana diarahkan untuk dilakukan berbasis digital di era new normal ini. Pemerintah desa sudah berupaya melakukan pengembangan namun belum berhasil karena beberapa kendala antara lain keterbatasan infrastruktur, SDM, dan finansial. Oleh karena itu target dari kegiatan ini yaitu meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam pengoperasian aplikasi website desa atau SID Desa Kedungpeluk. Selain membantu mengembangkan aplikasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa dan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut secara berkelanjutan.
Development of Village Administration Data E-Monography Application Suci Megawati; Indah Prabawati; Tauran Tauran; Deby Febriyan Eprilianto; M. Noer Falaq Al Amin
Journal La Sociale Vol. 4 No. 1 (2023): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v4i1.745

Abstract

Utilization and processing of basic village data by the Kedungluk Village Government, Candi District, Sidoarjo Regency, through e-monograph is an effort by the village government to carry out a transformation process to develop an information culture. This study aims to determine the development and design of an application-based information system prototype (village monograph) that provides information and potential as well as village profiles, and provides convenience for village monograph data managers and users. In addition to providing benefits to the village government through the e-monograph application prototype, this research is also expected to contribute to learning in the State Administration Study Program by presenting a learning model that can provide opportunities for students to learn directly (become a laboratory) related to the use of information technology in designing and managing public sector organizations in accordance with the learning outcomes of the fourth study program. The research method used is the Research & Development (R&D) method where one of the models suitable for this research is the SDLC (Software Development Life Cycle) model and specifically the Waterfall model which consists of six stages of software development namely requirements, design, implementation, testing, deployment and maintenance. The output of this research is software or software.
Innovation Diffusion of Digital Application in Supporting Waste Management in Sidoarjo Regency Badrudin Kurniawan; Tjitjik Rahaju; Tauran; Martintje Maria Hukubun
Journal La Sociale Vol. 5 No. 1 (2024): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v5i1.924

Abstract

Indonesia's waste management capabilities are still weak. The majority of waste is still handled by collecting-transporting-disposing and even many are still not handled. This has caused many landfills to experience over capacity, including those in Sidoarjo Regency. However, the process of Reduce, Reuse, Recycle (3R) waste is also being carried out by the people of Sidoarjo Regency. Waste banks apply these principles and contribute significantly to reducing waste entering the landfill. Therefore, there needs to be an effort to improve the performance of waste banks, for example through training on the use of digital waste bank applications. The process of innovation diffusion is important so that work processes become more efficient and data can be stored properly. However, there are many obstacles in diffusing these innovations. This study aims to examine the diffusion innovation of digital application in supporting waste management in Sidoarjo Regency. Authors adopt qualitative research methods. The result shows that the innovation diffusion process encountered quite a lot of obstacles both from the change agent and from the client, in this case the waste bank administrator. Therefore, the objectives of the innovation diffusion have not been achieved.
PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Tauran, Tauran; Rahaju, Tjitjik; Raditya, Ardhie; Pradana, Galih W.
CAKRAWALA Vol 11, No 1: Juni 2017
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1467.366 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i1.9

Abstract

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan wacana pembentukan Provinsi Madura berdasarkan pendekatan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Para informan penelitian meliputi para kepala daerah dan jajaran pimpinan di bawahnya, tokoh agama, kalangan akademisi dari dua kampus ternama di Madura (Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Madura), dan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana pembentukan provinsi Madura belum memenuhi berbagai persyaratan secara memadai. Baik persyaratan material kewilayahan, potensi anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alamnya. Selain itu, komitmen kelompok elit baik pemerintah dan tokoh masyarakat menindaklanjuti wacana provinsi Madura masih belum solid dan massif hingga menyentuh akar rumput. Sementara, pemerintah Jawa Timur yang dapat melakukan langkah normatifguna mendorong terbentuknya provinsi Madura masih menunggu berbagai persyaratan pembentukan daerah baru dilengkapi terlebih dahulu. Berbagai kondisi ini membuat pembentukan provinsi Madura tampaknya sulit diwujudkan dalam waktu dekat, kecuali terdapat gerakan terobosan dari berbagai pihak yang berkepentingan bagi masa depan Madura.
Legal Protection of The Right to Health for People with Long-term Health Impact due to Disaster in Indonesia Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto; Silitonga, Hanna Tabita Hasianna; Tauran, Tauran; Widianti, Alifia
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.71678

Abstract

Many disaster events occur in Indonesia which have an impact, especially on the health of the Indonesian people. Health impacts can occur directly and indirectly and some experience long-term impacts that affect their lives. The state cannot be absent in regulating various problems arising from disasters in Indonesia. Therefore, the legal regulation of the right to health for long-term health impact sufferers due to disaster Indonesia must be examined. The study used normative legal research, a study approach to legislation, and library research. State policy ensures that the right to health is realized through legal products (primary legal materials) reviewed and then described and analyzed in answering how to fulfill the right to health in Indonesia due to disaster. As a result, the Indonesian Government has already ensured the fulfillment of the right to health of every citizen. However, Government should issue advanced services regulations as soon as possible to regulate the handling of long-term health impact sufferers due to disaster in Indonesia.
POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN ALUN-ALUN CONTONG SEBAGAI KAWASAN WISATA KAMPUNG TUWO RELIGI KOTA SURABAYA Nuraini, Diana Alfi; Tauran, Tauran
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1681-1696

Abstract

Kota Surabaya memiliki banyak kampung tua yang memiliki ciri khas baik aspek sejarah, sosial, ekonomi, budaya dan fisiknya. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk membangun city tourism dan pariwisata berbasis masyarakat, beberapa kampung telah berupaya membangun kampungnya menjadi destinasi wisata. Diantaranya kampung di kawasan Kelurahan Alun-Alun Contong mencoba mengembangkan kawasan wisata sejarah dan cagar budaya dengan sebutan Kampung Tuwo Religi. Beberapa penelitian menunjukkan pengembangan wisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada kapasitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Tujuan penelitian ini memetakan potensi pengembangan kawasan Alun-Alun Contong sebagai kawasan wisata Kampung Tuwo Religi Kota Surabaya. Pemetaan potensi menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada aset primer dan sekunder yang dimiliki warga Kelurahan Alun-Alun Contong. Data diperoleh melalui obvervasi, wawancara, dan literature review. Subjek penelitian ini perangkat Kelurahan Alun-Alun Contong, POKDARWIS, tokoh dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan berbagai potensi yang terpetakan dalam aset primer: 1) Kapasitas individu dalam segi SDM memiliki tingkat pendidikan yang baik, namun belum memiliki ketrampilan dan kesadaran cukup dalam pengembangan wisata. 2) Asosiasi dan organisasi setempat menunjukkan potensi yang kuat terutama dalam asosiasi warga, asosiasi budaya serta keagamaan. Pada aset sekunder. 1) Asset organisasi swasta dan nirlaba cukup mendukung terbukti adanya kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan kawasan wisata. 2) Institusi-institusi publik yang ada cukup mendukung pengembangan wisata. 3) Sumber daya fisik cukup mendukung terbukti dengan banyak bangunan beraksitektur unik dan ada setidaknya lima destinasi wisata meliputi Ujung Galuh, Makam Joko Jumput, Makam Kyai Sido Masjid, Gedung HBNU, dan Kawasan Pecinan. The city of Surabaya has many old villages which have characteristics in terms of historical, social, economic, cultural and physical aspects. The Surabaya City Government is trying to build urban tourism and community-based tourism, several villages have tried to develop their villages into tourist destinations. Among them, the village in the Contong Alun-Alun Village area is trying to develop a historical tourism area and a cultural heritage known as Tuwo Religious Village. Several studies have shown that the development of community-based tourism is highly dependent on the capacity of the community. The purpose of this study was training in the potential development of the Contong Square area as a tourism area in the Tuwo Religious Village, Surabaya City. Potential mapping uses an asset-based community empowerment approach. This study uses a qualitative descriptive method, with a focus on primary and secondary assets owned by the residents of Alun-Alun Contong Village. Data obtained through observation, interviews, and literature review. The subjects of this study were Contong Alun-Alun Village officials, POKDARWIS, local leaders and the community. The results of the study show various potentials mapped into primary assets: 1) Individual capacity in terms of human resources has a good level of education, but does not yet have sufficient skills and awareness in tourism development. 2) Local associations and organizations show strong potential, especially in community associations, cultural and religious associations. On the second asset. 1) Private and non-profit asset organizations sufficiently support the existence of proven partnerships with higher education institutions in the development of tourist areas. 2) The existing public institutions are sufficient to support tourism development. 3) Physical resources are sufficiently supportive as evidenced by the many unique architectural buildings and there are at least five tourist destinations including Ujung Galuh, Joko Jumput Tomb, Kyai Sido Tomb Mosque, HBNU Building, and Chinatown Area.