Garuda - Garba Rujukan Digital

Service Performance Indicator Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta Deby Febriyan Eprilianto
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : Yogyakarta State University

This study aims to identify and explain the improvement of the quality of public services through the optimization of transportation policies in Lempuyangan Railway Station Yogyakarta. This study is a descriptive qualitative research and taking place in PT KAI Yogyakarta Region VI Operations and in station Lempuyangan. The results of this study concluded that: (1) improving the quality of public services through the optimization of transport policies in station Lempuyangan Yogyakartathat is based on the Minister of Transportation Regulation Number 09 year 2011 on Minimum Service Standards (MSS) for public transportation by train has been implemented optimally by implementing Service Performance Indicator (SPI) program, which consists of eleven indicators namely : (a) SPI Information, (b) SPI Cleanliness and Health, (c) SPI Ticket Service, (d) SPI Security, (e) SPI staff and Officers, (f) SPI Waiting Room, (g) SPI Public Facilities, (H) SPI Peron, (i) SPI parking, (j) SPI Lighting, and (k) SPI Toilet, and (2) the application of SPM and SPI optimally made Lempuyangan station got third winner in the best station award in 2013. Keywords: Quality Improvement Services, Transportation Policy.

Service Performance Indicator Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta Deby Febriyan Eprilianto
NATAPRAJA Natapraja No.1 Vol. 1 2013
Publisher : Yogyakarta State University

This study aims to identify and explain the improvement of the quality of public services through the optimization of transportation policies in Lempuyangan Railway Station Yogyakarta. This study is a descriptive qualitative research and taking place in PT KAI Yogyakarta Region VI Operations and in station Lempuyangan. The results of this study concluded that: (1) improving the quality of public services through the optimization of transport policies in station Lempuyangan Yogyakartathat is based on the Minister of Transportation Regulation Number 09 year 2011 on Minimum Service Standards (MSS) for public transportation by train has been implemented optimally by implementing Service Performance Indicator (SPI) program, which consists of eleven indicators namely : (a) SPI Information, (b) SPI Cleanliness and Health, (c) SPI Ticket Service, (d) SPI Security, (e) SPI staff and Officers, (f) SPI Waiting Room, (g) SPI Public Facilities, (H) SPI Peron, (i) SPI parking, (j) SPI Lighting, and (k) SPI Toilet, and (2) the application of SPM and SPI optimally made Lempuyangan station got third winner in the best station award in 2013.Keywords: Quality Improvement Services, Transportation Policy

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED TOURISM (Studi Pada Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto) Yuli Ardianti; Deby Febriyan Eprilianto
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1269-1282

Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism/CBT) merupakan konsep baru dalam mengelola pariwisata, dimana dalam konsep ini sangat mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka namun tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip dari konsep community based tourism dalam pengembangan desa wisata di Desa Tanjungan. Fokus penelitian ini melihat partisipasi masyarakat dari pendekatan konsep community based Tourism, dengan indikator yang dikemukakan oleh Suansri (2003:12) dan telah disimpulakan ke dalam beberapa prinsip pengelolaan community based tourism, antara lain: 1) Prinsip keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata; 2) Prinsip menjaga lingkungan hidup; 3) Prinsip kelestarian budaya; dan 4) Prinsip pemerataan pendapatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pada kelompok pemuda masih sangat rendah. Partisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar, juga belum maksimal. Hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat Desa Tanjungan sangat menjunjung tinggi kebudayaannya. Budaya yang dimiliki desa ini adalah Kirab Budaya Sewu Takir Dewi Sekar Tanjung dan gamelan. Pemerintah dan lembaga Desa Tanjungan memanfaatkan potensi desa untuk dijadikan salah satu wisata lokal yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa. Kunci: partisipasi masyarakat, community based tourism, desa wisata. Community based tourism (CBT) is a new concept in managing tourism, the concept highly emphasizes the active participation of society in order to provide for their welfare but still preserve the quality of the environment, and protect its social and cultural life. This study aims to describe the implementation of the principles of the concept community based tourism in the development of tourist villages in Tanjungan village. Focus of the study is on community participation from the concept of community based tourism, with indicators presented by suansri (2003:12) and has been defined by some community based tourism management principles, including: 1) Involve community members from the start in every aspect; 2) Ensure environmental sustainability; 3) Preserve the unique character and culture of the local area; and 4) Contribute a fixed percentage of income to community projects. The data collection techniques used in the study are observation, interviews, and documentation. Subject of this study was determined by using an purposive sampling technique. Studies show that participation in youth groups is still very low. Participation in the principles of environmental sustainability has not been maximized. Until now, the government and society of Tanjungan Village have given much credence to the culture. The culture of this village is Kirab Budaya Sewu Takir Dewi Sekar Tanjung and Gamelan. Village governments and institutions utilize the village's potential to be one of the local tourism aimed at boosting the village's native income. Keywords: public participation, community based tourism, tourist village

UPAYA OPTIMALISASI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGETAN MENGGUNAKAN PRINSIP DASAR MANAJEMEN Saka Dio Prohansah; Deby Febriyan Eprilianto
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1293-1304

Konsep otonomi daerah membuat pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dengan upaya peningkatan pendapatan daerahnya. Kabupaten Magetan mempunyai potensi pariwisata yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan dan Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang dikemukakan oleh Mahmudi (dalam siamita, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perluasan basis penerimaan, dimana dinas memunculkan pariwisata baru sebagai objek wisata penyangga yaitu desa wisata, 2) pengendalian kebocoran, dimana terdapat aplikasi e-ticketing untuk mencegah kebocoran akibat pungutan liar, 3) efisiensi administrasi pendapatan, dimana terdapat SOP administrasi dinas untuk mewujudkan efisiensi, 4) transparansi dan akuntabilitas, dimana media sosial sebagai tempat keterbukaan publik Dinas. Dari hasil analisis secara keseluruhan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan sudah cukup baik jika dilihat dari Prinsip Dasar Manajemen, namun masih belum maksimal dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menunjang efisiensi administrasi dan anggaran. Saran dari peneliti adalah mulai bertransisi menuju digital agar terjalinnya efisiensi program dinas dan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. The concept of regional autonomy makes the central government to divide power to local governments. As an autonomous region, the region has the authority to regulate and manage its own household, including efforts to increase regional income. Magetan Regency has tourism potential that can boost Regional Original Income. This study aims to determine the efforts of optimizing tourism in increasing the Regional Original Income of Magetan Regency using the Basic Principles of Management. This study uses qualitative methods, where the type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The subjects of this study were the Head of the Tourism and Culture Office of Magetan Regency and the Head of the Tourism Management Division of the Magetan Regency Tourism and Culture Office. This study uses the model of the basic principles of regional revenue management proposed by Mahmudi (in Siamita, 2019). The results of the study show that 1) expansion of the revenue base, where the office creates tourism as a new buffer tourism object, namely tourism villages, 2) leakage control, where there is an e-ticketing application to prevent leakage due to illegal levies, 3) revenue administration efficiency, where there is an administrative SOP services to achieve efficiency, 4) transparency and accountability, where social media is a place for public disclosure of the Service. From the results of the overall analysis, the efforts made by the Department of Tourism and Culture of Magetan Regency are quite good when viewed from the Basic Principles of Management, but are still not optimal in the use of Information Technology to support administrative and budgetary efficiency. Suggestions from researchers are to start transitioning to digital so that the efficiency of service programs and public information disclosure at the Tourism and Culture Office of Magetan Regency can be established.

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM UPAYA MEMAJUKAN UMKM DESA DI DESA WAGE KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Ekasari Nur Fitriana; Deby Febriyan Eprilianto
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1201-1214

BUM Desa Wage menjadi instrumen penting dalam pendayagunaan potensi lokal dan motor penggerak perekonomian desa.Tujuan mendeskrisikan Peran BUM Desa Wage dalam memajukan UMKM Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis Penelitian deskriptif metode kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara secara langsung, observasi UMKM yang tergabung dan dokumentasi berupa foto. Subyek terdiri dariPengawas BUM Desa, Ketua BUM Desa, pemilik UMKM di Desa Wage, dan Ibu PKK Desa Wage. Hasil penelitian terdiri dari 4 indikator menurut Prasetyo(2019:60) antara lain, 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola unit usaha BUM Desa Wage untuk kesejahteraan masyarakat, 2) pengawasan terhadap penyelenggaraan BUM Desa, pengawas BUM Desa melaksanakan rapat sekurangnya satu tahun sekali dan seminggu sekali memonitoring kinerja pengurus BUM Desa Wage dan unit usaha UMKM Desa Wage, 3)Pemerintah desa mengembangkan sumber potensi alam dan manusia menjadi sumber ekonomi BUM Desa, mengelola lapangan dewata dan tanah fasum desa untuk bazar produk UMKM Desa Wage dan pelatihan bersama stakeholder, 4) media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pengembangunan BUM Desa bidang ekonomi,produk UMKM, hingga laporan keuangan BUM Desa Wage ke webiste BUM Desa Wage. Berdasarkan hasil penelitian pengawas BUM Desa Wage kekurangan anggota sehingga mengerjakan tugas lebih dari satu dan tidak efektif dalam melaksanakan tugas mengawasi dan memonitoring kinerja pengurus BUM Desa dan pemilik UMKM Desa Wage. Saran dari peneliti kepada Kepala Desa Wage selaku pembina BUM Desa untuk menambah dan melakukan perekrutan pengawas BUM Desa agar seluruh kinerja badan pengawas BUM Desa Wage dalam berjalan dengan baik dalam memonitoring kemajukan UMKM Desa Wage berjalan dengan baik. Kata Kunci: peran,BUM Desa, UMKM Village-owned enterprises Wage is an important instrumen in the utilization of local potential and a driving force for the village economy.The objective is to describe the role of village owned enterprises Wage in advancing small and medium enterprises in Wage village, Taman districk, Sidoarjo regency. This type of research is descriptive qualitative methods,data collection techniques are direct interview, observations of small and medium enterprises that are incorporated and documentation in the form of photo.The subjects consisted of the village owned enterprises supervisior, head of village owned enterprises, treasurer Village-owned enterprises, owner of small and medium enterprises in wage village and mrs PKK in wage village. The results of the study consist of 4 indicators according to Prasetyo (2019:60) including, 1)improving community welfare, managing the wage village owned enterprises business unit for community welfare, 2) monitoring the implementation of village owned enterprises, supervisory village owned enterprises holding meetings at least once a years and once a week monitoring the performance of the wage village owned enterprises management and wage village small and medium enterprise business unit, 3) the village goverment develops natural and human potential sources into vilage owned enterprises economic resources, manages the Dewata fields and village public fasilities for a bazar small and medium enterprise product in wage village and training with stakeholder, 4).village goverment media to realize the development plan for Village-owned enterprises in the economicfield to the financial reports of village owned enterprises Wage to the village owned enterprises Wage website. Based on the results of the research, the Wage Village village owned enterprises supervisor lacks members so that they carry out more than one task and are not effective in carrying out the task of supervising and monitoring the performance of the village owned enterprises management and the owners of the Wage Village small and medium enterprise. Suggestions from the researcher to the Head of Wage Village as the builder of the Village village owned enterprises to add and recruit Village village owned enterprises supervisors so that the entire performance of the Wage village owned enterprises supervisory body in running well in monitoring the progress of Wage Village small and medium enterprise goes well Keywords: role, village owned enterprises, small and medium enterprise

Pendampingan Pembentukan Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH) sebagai Upaya Penguatan Jaringan Sosial dan Advokasi Bagi Pekerja Migran Indonesia Deby Febriyan Eprilianto; Suci Megawati; Galih Wahyu Pradana; Vita Mahadhika; Dita Perwitasari; Dwi Anggorowati R; Heni Purwa Pamungkas; Bellina Yunitasari; Muhammad Arif Mahdiannur; Ali Hasbi Ramadani; Heru Arizal; Yuyun Eka Kartika Sari; Lisa Amelia Sari; Mohammad Hermy H
Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/panggungkebaikan.v2i2.1418

Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad often face various social, legal, and cultural challenges that can increase their vulnerability in everyday life. One effort to minimize these vulnerabilities is through the establishment of regional community organizations as a platform for solidarity, advocacy, and cultural identity preservation. This community service activity aims to assist in the formation of the Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH) — an association of PMI from Ponorogo working in Hong Kong. The methods employed include community needs assessment, facilitation of organizational meetings, formulation of organizational statutes and bylaws, and basic community-based advocacy training. The results of this activity showed high enthusiasm among PMI from Ponorogo to participate in this community as a forum for sharing information, social protection, and preserving regional cultural traditions abroad. Moreover, IWPH has begun to actively voice issues faced by PMI, such as overcharging, gender-based violence, and unclear employment contracts. The establishment of IWPH is expected to serve as a model for strengthening social networks and advocacy based on regional community groups, enhancing the bargaining power of Indonesian migrant workers abroad. This activity also reflects the contribution of higher education institutions in supporting the protection and empowerment of Indonesian migrant workers in various destination countries.

Penguatan Literasi Budaya Berbasis Digital melalui EthnoGring sebagai Strategi Pendokumentasian, Konservasi, dan Promosi Desa Wisata Budaya Nyanggring yang Berkelanjutan Deby Febriyan Eprilianto; Danang Wijoyanto; I Gde Agung Sri Sidhimantra; Mohamad Hermy Hibatulloh; Lisa Amelia Sari
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): November: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i4.6671

This community service program focuses on enhancing digital literacy, documenting cultural traditions, and developing integrated promotional media through the EthnoGring platform in Tlemang Cultural Tourism Village, Lamongan. The activities were conducted in collaboration with the local tourism group, Pokdarwis “Bukit Inggil,” through stages of needs assessment, digital literacy training, cultural content production and curation, platform development, and monitoring and evaluation. The results indicate that digitalization strengthens community capacity to manage tourism promotion while simultaneously safeguarding cultural heritage in the face of modernization. Cultural outputs such as documentaries, photographs of traditional rituals, interview transcripts with cultural figures, and an e-book on the Nyanggring tradition serve not only as promotional tools but also as efforts to conserve collective community knowledge. The integration of these outputs into the EthnoGring platform, equipped with public service and tourism information features, highlights the strategic role of digital innovation in supporting sustainable tourism village development. Early impacts include broader exposure of Tlemang’s cultural heritage, the emergence of local economic initiatives, and the establishment of a more adaptive community organization. Although challenges remain, particularly in digital infrastructure, collective engagement and institutional support serve as key foundations for sustainability. Therefore, EthnoGring contributes not only to cultural preservation but also to strengthening the social, economic, and institutional dimensions of sustainable tourism.

Inovasi Pelayanan Publik melalui Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD dr. Sayidiman Magetan Purnamasari, Ervina Dwi; Deby Febriyan Eprilianto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 8 No. 3 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD dr. Sayidiman Magetan. Aplikasi ini merupakan bentuk inovasi digital BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan secara cepat dan efisien. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori e-Government dari Harvard John F. Kennedy School of Government, yang meliputi Support (dukungan pemerintah), Capacity (kapasitas pemerintah), dan Value (manfaat yang dirasakan masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik melalui Mobile JKN telah meningkatkan efisiensi layanan, transparansi administrasi, serta aksesibilitas pasien terhadap layanan kesehatan. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya literasi digital pasien, gangguan jaringan internet, dan keterbatasan pelatihan bagi petugas. Optimalisasi Mobile JKN memerlukan peningkatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi, serta perbaikan sistem teknologi.

Kinerja Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Keuangan di Kantor Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Muhammad Fernanda Samlin Tamawa Putra; Deby Febriyan Eprilianto
AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 4 (2025): Oktober 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/akua.v4i4.5737

The implementation of financial administration in the Winongan Lor Village Office is carried out by the Village Secretary with the Head of Financial Affairs (Kaur Keuangan) along with 1 (one) Kaur Keuangan staff. However, there are still problems with the performance of village officials in implementing village financial administration, namely that village officials do not complete financial reports on time and the results of financial reports reported to the public exceed the specified deadline. Therefore, this study aims to determine and describe the performance of village officials in implementing financial administration in the Winongan Lor Village Office. This study uses descriptive qualitative research. This study focuses on employee performance indicators from Mitchell which include work quality, initiative, punctuality, ability, and communication. The data sources for this study use primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use narrative analysis techniques. The results of this study indicate that the work quality indicator has produced good work quality, the initiative indicator has been initiated well. The timeliness indicator has not been carried out properly because there are still delays in the budgeting and financial reporting processes. The ability indicator has shown good ability. The communication indicator has been carried out well.

Implementasi Smart Govenrment melalui Program Sumbergedang Baru di Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Khalid Bahar Yusuf; Deby Febriyan Eprilianto; Muhammad Farid Maruf; M. Noer Falaq Al Amin
Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/komunikasi.v3i1.891

This study aims to describe the implementation of smart government through the Sumbergedang Baru Program in Sumbergedang Village, Pandaan District, Pasuruan Regency. The program is a digital village initiative that utilizes information technology to improve the quality of public services, transparency of governance, and the social and economic empowerment of rural communities. This study employed a descriptive qualitative approach with purposively selected informants, including the village head, village officials, community groups (Pokmas GPS and G4S), and residents as service recipients. The findings show that digital literacy among the community and village officials has begun to develop, as indicated by their ability to use basic devices and applications; however, the utilization of village digital services remains limited and uneven across age groups. In terms of ICT accessibility, the village has established an internet network and public Wi-Fi hotspots, yet network coverage and stability have not fully reached all hamlets. Regarding regulations, the village government has established basic policies through decrees forming community groups and regulating the digital village program, although these have not been comprehensively integrated. In terms of human resource quality, village officials and young cadres are relatively adaptive to technology, but a capacity gap remains among older age groups. Overall, the implementation of smart government through the Sumbergedang Baru Program is still at the stage of building a digital village foundation, requiring further improvements in digital literacy, human resources, infrastructure expansion, and technology-based transparency.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search