cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 11 No 4 (2023)" : 25 Documents clear
STRATEGY MANAGEMENT OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN EAST JAVA PROVINCE IN EFFORTS TO PREVENT DRUGS ABUSE IN EAST JAVA Adhima, Naila Fauza; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2365-2378

Abstract

East Java Province is one of the provinces in Indonesia with a high rate of drug abuse cases based on the results of the 3rd Quarter 2022 Infographic. Efforts to prevent drug abuse cases in East Java need to be carried out to minimize the impact that occurs. These prevention efforts can be carried out by BNN East Java Province through appropriate strategic management so as to reduce the wrong use of drugs. The purpose of this study is to conduct further analysis regarding strategic management carried out by BNN East Java Province. This research is included in the type of descriptive qualitative research with data collection methods through interviews, observation, documentation, and literature review. The focus of this study uses the theory of J. David Hunger and Thomas L. Wheelen which includes environmental observation, strategy formulation, strategy implementation and evaluation and control using snowball sampling. While the data analysis technique is carried out through four stages, namely collecting related data, reducing the data obtained, presenting the data after being processed and drawing conclusions to find out the expected results. The results showed that the BNN of East Java Province conducted environmental observations by identifying internal factors and external factors of the organization, the formulation of strategies was carried out to determine the vision, mission, strategy and policies of the organization, then at the strategy implementation stage the BNN of East Java Province carried out four programs which included advocacy programs , alternative empowerment programs, community empowerment programs as well as information and education management programs that are well implemented and have a positive impact on efforts to prevent drug abuse by conducting an evaluation at the last stage to find out the various obstacles and obstacles faced. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi berdasarkan hasil Infografis Triwulan III Tahun 2022. Upaya pencegahan kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur perlu dilakukan guna meminimalisir dampak yang terjadi. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur melalui manajemen strategi yang tepat sehingga mampu mengurangi penggunaan yang salah dari narkoba. Tujuan dari penelitian ini untuk untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai manajemen strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data melalui wawacara, observasi, dokumentasi, dan kajian literatur. Fokus penelitian ini menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi startegi dan evaluasi serta pengendalian dengan menggunakan snowball sampling. Sedangkan Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu mengumpulkan data terkait, reduksi data yang diperoleh, penyajian data setelah diolah dan penarikan kesimpulan guna mengetahui hasil yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa BNN Provinsi Jawa Timur melakukan pengamatan lingkungan dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal organisasi, perumusan strategi dilakukan menentukan visi, misi, strategi dan kebijakan organisasi, kemudian pada tahap implementasi strategi BNN Provinsi Jawa Timur melaksanakan empat program yang meliputi program penyelenggaraan advokasi, program pemberdayaan alternatif, program pemberdayaan masyarakat serta program pengelolaan informasi dan edukasi yang dilaksanakan dengan baik serta memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan evaluasi pada tahap terakhir guna mengetahui berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi.
ANALISIS INOVASI LAYANAN BERBASIS WEBSITE SIPENTOLMANIS (SISTEM PELAYANAN TERPADU ONLINE KECAMATAN JETIS) DI KABUPATEN MOJOKERTO Arthamevia, Valencya; Oktariyanda, Trenda Aktiva
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n3.p2351-2364

Abstract

The urgency of public service quality in Indonesia is increasing and has become the main focus for improvement. The innovation of SIPENTOLMANIS (Sistem Pelayanan Terpadu Online Kecamatan Jetis) website-based services was created by Jetis District to bring services closer for community by facilitating online administrative processes without visit the district office. However, a problem was found regarding the widespread lack of awareness among the community about the existence of SIPENTOLMANIS innovation. As a result, people often experience confusion when trying to request services because they are unaware of the new procedures for the online service. Therefore, this study aims to analyze and describe the implementation of the website-based service innovation SIPENTOLMANIS (Sistem Pelayanan Terpadu Online Kecamatan Jetis) in Mojokerto Regency. The research used a descriptive research with a qualitative approach. The research focused on the theory of public sector innovation attributes by Halvorsen (2005) consisting of four indicators: technology procurement, technology development, bureaucracy and organizational reform, and new policies. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The result of technology procurement indicator showed the implementation of the website as an integrated online service medium. Technology development indicator demonstrated the utilization of hardware and software technologies in every service process. Bureaucracy and organizational reform indicator indicated an improvement service transparency through innovations involving collaboration with village institutions, SMKN 1 Jetis, also Mojokerto District Communication and Information Office. New policies indicator highlighted the policy implementation of using the online service SIPENTOLMANIS as a change from the previous manual service method. Urgensi kualitas pelayanan publik di Indonesia semakin meningkat dan menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan. Inovasi layanan berbasis website SIPENTOLMANIS (Sistem Pelayanan Terpadu Online Kecamatan Jetis) diciptakan oleh Kecamatan Jetis sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan proses pengurusan administrasi secara online tanpa harus datang ke kantor kecamatan. Namun, ditemukan permasalahan terkait masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya inovasi SIPENTOLMANIS. Akibatnya masyarakat sering mengalami kebingungan saat hendak mengajukan permohonan layanan karena tidak mengetahui bagaimana prosedur baru dari pelayanan online tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan inovasi layanan berbasis website SIPENTOLMANIS (Sistem Pelayanan Terpadu Online Kecamatan Jetis) di Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori atribut inovasi sektor publik oleh Halvorsen (2005) mencakup empat indikator meliputi, technology procurement, technology development, bureaucracy and organizational reform, dan new policies. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada indikator technology procurement menunjukkan adanya pengadaan website sebagai media pelayanan tepadu online. Indikator technology development, menunjukkan adanya penerapan teknologi hardware dan software dalam setiap proses pelayanan. Indikator bureaucracy and organizational reform, menunjukkan adanya peningkatan transparansi pelayanan melalui inovasi yang turut melibatkan kerja sama dengan perangkat desa, SMKN 1 Jetis dan Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Indikator new policies menunjukkan berlakunya kebijakan untuk menggunakan pelayanan online SIPENTOLMANIS sebagai perubahan dari metode pelayanan manual sebelumnya.
PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO DALAM PELAKSANAAN HYBRID LEARNING DI MASA PANDEMI COVID-19 Putri, Tarisa Novia; Ma'ruf, Muhammad Farid
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2379-2390

Abstract

KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN GERAKAN PRAMUKA DALAM PENYELENGGARAAN HUNIAN SEMENTARA BAGI PENYINTAS ERUPSI GUNUNG SEMERU 2021 TAQIY, MUCHAMMAD DAFFA NAUFAL; Kurniawan, Badrudin
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2401-2416

Abstract

Indonesia is traversed by volcanic eruption-prone routes in a series of passages of The Pacific Ring Of Fire which causes the areas it traverses to frequently experience earthquakes and volcanic eruptions. This is what causes Indonesia to be vulnerable and have the potential for volcanic disasters. One of the natural disasters that occurred in East Java was the eruption of Mount Semeru. Many efforts have been made by the Lumajang Regency Government to deal with the impact of the eruption, one of which is the provision of temporary housing for victims in collaboration with the East Java Scout Movement. The purpose of this research is to analyze the process of cooperation to the form of cooperation between the Government of Lumajang Regency and the Scout Movement of East Java in disaster management after the eruption of Mount Semeru. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses the Collaboration Governance model according to Ansell and Gash (2007), with 4 variables namely starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaborative processes. The results of the study showed that the collaboration between the Government of Lumajang Regency and the Scout Movement to organize temporary housing for survivors of the 2021 Mount Semeru eruption was well achieved to improve the welfare of the people affected by the eruption of Mount Semeru. In the collaboration process, there are 5 stages including face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. Indonesia dilalui jalur gunung api rawan erupsi dalam rentetan jalur lintasan The Pasific Ring Of Fire yang menyebabkan daerah yang dilaluinya sering mengalami gempa bumi dan gunung erupsi. Inilah yang menyebabkan Indonesia rawan dan memiliki potensi bencana gunung berapi. Salah satu bencana alam yang terjadi di Jawa Timur yaitu erupsi Gunung Semeru. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Lumajang untuk menanggulangi dampak erupsi, salah satunya penyelenggaraan hunian sementara bagi korban yang berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kerjasama hingga bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka Jawa Timur dalam penanggulangan bencana pasca erupsi Gunung Semeru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Collaboration Governance menurut Ansell dan Gash (2007), dengan 4 variabel yaitu starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Hasil penelitian diperoleh bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam upaya penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 tercapai dengan baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Pada proses kolaborasi terdapat 5 tahapan diantaranya faces to faces dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome.
PENGARUH KEMAMPUAN PEMIMPIN KEPALA DESA TERHADAP PENERAPAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA JEBLOGAN, KECAMATAN PARON, KABUPATEN NGAWI Haryonno, Hafids; Ma'ruf, Muhammad Farid
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2391-2400

Abstract

This study aims to investigate the influence of the leadership skills of the Jeblogan Village Head on the implementation of Good Village Governance. This research uses a quantitative approach by collecting data through questionnaires distributed to the people of Jeblogan Village. The probability sample method was used to select research samples based on predetermined criteria with 115 respondents involved. The results of data analysis show that the coefficient path between the leader ability constructs produces a t-statistic value of 19.227 and a p-value of 0.000, with the test criteria that with an alpha value (a) = 5%, the coefficient path is declared significant if the t-statistic value is more than 1.96 and the p-value is less than 0.05. Thus, the ability of the leader of the Jeblogan Village Head has a positive and significant influence on the implementation of Good Village Governance. This indicates that the higher the leader's ability to lead and manage the village, the better the implementation of good governance principles in Jeblogan Village. These findings have important implications for village development in Indonesia. Greater attention needs to be given to the development of leadership skills for the Jeblogan Village Head and other village leaders, so that they can be effective in implementing Good Village Governance. In addition, stakeholders, both government and community, also need to support and actively participate in efforts to improve the implementation of good governance principles at the village level. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kemampuan pemimpin Kepala Desa Jeblogan terhadap penerapan Good Village Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat Desa Jeblogan. Metode sampel probabilitas digunakan untuk memilih sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan responden yang terlibat sebanyak 115. Hasil analisis data menunjukkan bahwa jalur koefisien antara konstruk kemampuan pemimpin menghasilkan nilai t-statistik sebesar 19,227 dan nilai p-value sebesar 0,000, dengan kriteria pengujian bahwa dengan nilai alpha (a) = 5%, jalur koefisien dinyatakan signifikan jika nilai t-statistic lebih dari 1,96 dan nilai p-value kurang dari 0,05. Sehingga, kemampuan pemimpin Kepala Desa Jeblogan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Village Governance. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pemimpin dalam memimpin dan mengelola desa, semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Desa Jeblogan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan desa di Indonesia. Diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan kemampuan kepemimpinan bagi Kepala Desa Jeblogan dan pemimpin desa lainnya, agar mereka dapat efektif dalam menerapkan Good Village Governance. Selain itu, para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, juga perlu mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tingkat desa.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA WATUKARUNG KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN (STUDI PADA POKDARWIS DESA WATUKARUNG) Ariani, Nindy Arista; Rahaju, Tjitjik
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2415-2424

Abstract

Tourism is the biggest contributor that can boost the economy from regional to national. Watukarung Village is one of the villages in Pacitan Regency with the most tourism potential having around 14 tourist points that can be developed. Watukarung Village has Pokdarwis as community empowerment actors in developing tourism. The purpose of this research is to describe community empowerment efforts by Pokdarwis in developing tourism in Watukarung Village. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is community empowerment efforts which include enabling, empowering, and protecting. Sources of data come from informants and supporting documents. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that community empowerment through tourism development in Watukarung Village is going well. Enabling efforts by Pokdarwis Tirto Mukti and Pokdarwis Selogoni have been carried out with an analysis of tourism potential and community involvement, although improvements are still needed for Pokdarwis Selogoni. Empowering efforts are carried out by strengthening tourism branding, building facilities and infrastructure, as well as tourism awareness training for the community. Efforts to protect are carried out by safeguarding the interests of the weak community, as well as efforts to develop group legality. So that researchers provide suggestions, namely the need for continuation of the analysis of tourism potential that is being carried out, agency involvement in tourism development, and tourism promotion innovation. Pariwisata merupakan penyumbang pendapatan terbesar yang dapat mendongkrak perekonomian dari daerah hingga nasional. Pemanfaatan potensi wisata dapat diterapkan guna meningkatkan perekonomian suatu daerah. Desa Watukarung merupakan salah satu desa di Kabupaten Pacitan dengan potensi wisata terbanyak memiliki sekitar 14 titik wisata yang dapat dikembangkan. Pengembangan pariwisata tentu membutuhkan peran aktif masyarakat, dalam hal ini Desa Watukarung memiliki Pokdarwis sebagai aktor pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Desa Watukarung. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang meliputi enabling, empowering, dan protecting. Sumber data berasal dari informan dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata Desa Watukarung berjalan dengan baik. Upaya enabling oleh Pokdarwis Tirto Mukti dan Pokdarwis Selogoni sudah dilakukan dengan analisis potensi wisata dan pelibatan masyarakat meskipun masih dibutuhkan peningkatan pada Pokdarwis Selogoni. Upaya empowering dilakukan dengan penguatan branding wisata, pembangunan sarana dan prasarana, serta pelatihan sadar wisata kepada masyarakat. Upaya protecting dilakukan dengan menjaga kepentingan masyarakat lemah, juga adanya upaya pembangunan legalitas kelompok. Sehingga peneliti memberikan saran yaitu perlunya kelanjutan dari analisis potensi wisata yang di lakukan, keterlibatan dinas dalam pengembangan wisata, dan inovasi promosi wisata.
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PEMULIHAN GIZI GERAK MEMBAGI MAKANAN BERSAMA (GESIT GEMBIRA) DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO Putri, Julia Eka; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2441-2454

Abstract

Stunting atau sering dikenal dengan isitilah kerdil merupakan kondisi balita yang tinggi badannya pendek jika dipadankan dengan umurnya, persoalaan terkait dengan stunting masuk kedalam masalah gizi kronik yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, nutrisi ibu saat hamil, dan kurangnya asupan nutrisi untuk balita. Di masa depan anak penderita stunting akan rentan terhadap penyakit, serta pengembangan otak dan kecerdasan akan melemah, sehingga stunting akan menjadi ancaman serius bagi kuliatas sumber daya manusia. Dalam rangka percepatan penurunan stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selaku pengemban di bidang kesehatan melalui program Gesit Gembira menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor 440/021.5/431.302.2.2/2022 Tentang Standar Pelayanan Gesit Gembira sebagai pedoman pelaksanaan program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan model implementasi menurut Quade. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi Gerak Membagi Makanan Bersama. Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal, namun di dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan mulai dari belum terjangkaunya sasaran yang berada di beberapa wilayah yang jauh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, kurangnya tim pelaksana/tenaga ahli, waktu pelaksanaan yang kurang efektif, penyediaan jenis makanan halus untuk balita di bawah usia 1 tahun, dan beberapa orang tua pasien yang tidak bersikap koperatif. Stunting or often known as dwarfism is a condition of toddlers whose height is short when matched with their age, issues related to stunting are included in chronic nutritional problems caused by many factors such as socio-economic conditions, maternal nutrition during pregnancy, and lack of nutritional intake for toddlers. In the future, children with stunting will be vulnerable to disease, and brain development and intelligence will be weakened, so stunting will be a serious threat to the quality of human resources. In order to accelerate the reduction of stunting, Situbondo Regency Health Office as the bearer in the health sector through the Gesit Gembira program issued a Decree Head Situbondo Regency Health Office Number 440/021.5/431.302.2.2/2022 concerning Gesit Gembira Service Standards as a guideline for program implementation. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The research focus uses the implementation model according to Quade. The data collection techniques in this study are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study describe that the Implementation of the Joint Food Sharing Nutrition Recovery Home Program in Accelerating Stunting Reduction at the Situbondo Regency Health Office has been running well and implemented optimally, but in the implementation there are several problems ranging from the unreachability of targets located in several areas far from Situbondo Regency Health Office, the lack of an implementation team/expert personnel, ineffective implementation time, the provision of refined food types for toddlers under 1 year of age, and some patient parents who are not cooperative.
ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN ONLINE UNTUK MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE (STUDI PADA SP4N-LAPOR! DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI) Rachmasari, Tania; Ma'ruf, Muhammad Farid
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2401-2414

Abstract

The dynamics of demands for better development and public services are now a special concern for all regions in Indonesia. Especially the role in changing the meaning from government to governance to realize good governance. As the Ngawi Regency Government through the implementation of smart government, implements the People's Online Aspirations and Complaints Service (SP4N-LAPOR!) to manage public service complaints effectively and integratedly. The service is managed by the Ngawi District Office of Communication, Informatics, Statistics and Encryption. However, the implementation of the principle of transparency still faces problems in the uneven distribution of information so that there are still people who do not know about the application. In addition, the availability of information related to follow-up provided by the government and the SP4N-LAPOR! admin. Therefore, this study aims to analyze and describe the implementation of the principle of transparency in managing online complaints through SP4N-LAPOR! to realize good local governance in Diskominfo SP Ngawi Regency. This type of research is descriptive qualitative. This research focuses on three aspects of transparency by Sedarmayanti in Janah (2021) which include the principle of checks and balances, there is access to information for the public and open policy oversight. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, documentation studies, and literature study. Then analyzed with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that in the indicators of the principle of checks and balances, the implementation of the principle of transparency in complaint management has been carried out properly. In the indicator of access to information by the public, the implementation of the principle of transparency has been implemented. Where Diskominfo SP Ngawi has conveyed a clear online complaint mechanism. Meanwhile, open policy oversight went quite well. Dinamika tuntutan pembangunan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik kini menjadi perhatian khusus bagi seluruh daerah di Indonesia. Terkhusus peranan pada perubahan makna dari government ke governance untuk mewujudkan good governance. Sebagaimana Pemkab Ngawi melalui penerapan smart government, menerapkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) untuk mengelola pengaduan pelayanan publik secara efektif dan terintegrasi. Layanan tersebut dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. Namun, pada pelaksanaan prinsip transparansinya masih mengalami kendala pada penyebaran informasi yang belum merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi tersebut. Selain itu kesediaan informasi terkait tindak lanjut yang diberikan oleh pemerintah maupun admin SP4N-LAPOR!. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan menggambarkan pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengaduan online melalui SP4N-LAPOR! untuk mewujudkan good local governance di Diskominfo SP Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek transparansi oleh Sedarmayanti dalam Janah (2021) meliputi prinsip check and balance, terdapat akses inormasi bagi masyarakat dan pengawasan kebijakan secara terbuka. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya tahapan dalam menganalisis datanya yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan jika pada indikator prinsip check and balances, pelaksanaan prinsip transparansi pada pengelolaan pengaduan sudah dilakukan dengan baik. Pada indikator akses informasi oleh masyarakat, pelaksanaan prinsip transparansi sudah berjalan. Dimana Diskominfo SP Ngawi telah menyampaikan mekanisme pengaduan online secara jelas. Sedangkan pengawasan kebijakan secara terbuka berjalan cukup baik.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM RANGKA PENINGKATAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN SIDOARJO ardiansyah, ferdhy; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2455-2464

Abstract

The BSPS program is one of the flagship programs of the Ministry of PUPR, as one of the efforts to deal with housing problems as a form of government concern in carrying out the construction of livable houses for MBR. The BSPS program is government facilitation in the form of a number of funds given to low-income people. The BSPS program was also carried out in Sidoarjo Regency. The purpose of this study is to describe the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in increasing the availability of livable houses in Sidoarjo Regency. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. This study uses horn and meter implementation theory with standard indicators and policy objectives, policy resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, attitudes of implementers, economic, social and political environment. From the results of the study it was found that the implementation of the BSPS program carried out in Sidoarjo Regency had obstacles in various sectors, especially in land ownership by residents who were still in contact with PT KAI. It was also found that the BSPS program was an utilization of existing APBN funds. The utilization of the budget for implementing the BSPS program has been maximized, although there are still some obstacles. As well as in fulfilling building materials for the implementation of the BSPS program, there is a shortage of building material stocks and often the price of building materials rises. Based on the results of the research conclusions, suggestions can be given so that they are useful for implementing the BSPS program, while suggestions are as follows: there is a need for ongoing socialization regarding the BSPS program by the P2CKTR Service so that the understanding of the BSPS program can be accepted by the community and there is also a need for supervision regarding the availability of building materials and also the determination standardization of prices for building materials to prevent misuse of existing budget funds. Program BSPS menjadi salah satu program unggulan Kementerian PUPR, sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi MBR. Program BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program BSPS juga dilakukan pada Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi horn dan meter dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dari hasil penelitian didapati bahwa implementasi program BSPS yang dilaksanakan pada Kabupaten Sidoarjo terdapat kendala diberbagai sektor terutama pada kepemilikian tanah oleh warga yang masih bersinggungan dengan PT KAI. Ditemukan juga bahwasnya program BSPS ini merupakan pemanfaatan dana APBN yang ada. Dalam pemanfaatan anggaran pelaksanaan program BSPS telah maksimal meski masih terdapat beberapa hambatan. Serta dalam pemenuhan bahan bangunan guna pelaksanaan program BSPS terdapat kekurangan stok bahan bangunan dan seringkali harga bahan bangunan naik. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat diberikan saran agar berguna untuk pelaksanaan program BSPS, adapun saran sebagai berikut : perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terkait program BSPS oleh Dinas P2CKTR agar pemahaman program BSPS dapat diterima oleh masyarakat dan juga perlu adanya pengawasan terkait ketersediaan bahan bangunan dan juga penetapan standarisasi harga bahan bangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana anggaran yang ada.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PADA DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022) Nada Rosyida Putri Ananta; Suci Megawati
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2465-2476

Abstract

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo menyebutkan ada 3 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa pada tahun 2022 yaitu Sidoarjo, Buton sebelah Utara, dan daerah Langkat. Pusat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa dijadikan role model penerapan Pemilihan kepala desa karena kebijakan yang dibuat bisa meminimalisir kericuhan dan seluruh kemungkinan yang terjadi. Sebagai daerah kedua tertinggi paparan covid 19 di Jawa Timur, Sidoarjo melakukan perubahan aturan daerah nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyatakan sesungguhnya panitia pemilihan kepala desa boleh membentuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) lebih dari 1 dengan pertimbangan banyaknya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemungutan Tetap) pada 1 lokasi TPS, luasnya wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah dalam kondisi riil masyarakat yang terlibat dan tidak mengganggu seperti pada eksperimen. Yang menjadi ciri khas penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dengan wawancara yang akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan atau pemerintah desa juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diartikan bahwa implementasi perda di Desa Tambaksumur berjalan dengan baik namun masih ada beberapa faktor yang harus diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara Pemerintah pusat mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi role model pelaksanaan Pilkades karena aturan yang dibuat dapat memback up segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Potensi kekacauan minimal. Sebagai daerah terpajan Covid-19 tertinggi kedua di Jawa Timur, Sidoarjo mengubah perda nomor 8 tahun 2015 pada pasal 37 yang menyebutkan bahwa panitia Pilkades dapat membentuk lebih dari 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan mempertimbangkan besarnya jumlah hak pilih yaitu maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada 1 lokasi TPS, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Kepala Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Desain penelitian penelitian ini yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alami atau dalam kondisi nyata dari orang-orang yang terlibat dan tidak diatur seperti dalam eksperimen Yang menjadi ciri penelitian ini adalah bahwa data yang dikumpulkan dengan wawancara akan dilakukan kepada dua pihak yaitu pelaksana kebijakan pemerintah desa dan juga kepada masyarakat dengan pedoman wawancara yang sesuai dengan teori implementasi oleh Van Meter Van Horn karena paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa Tambaksumur. . Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Desa Tambaksumur sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang perlu diluruskan terutama pada indikator sumber daya dan lingkungan. Kata Kunci: Pilkades, Implementasi Kebijakan, Tempat Pemungutan Suara

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue