Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.921
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Dia: Jurnal Administrasi Publik Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara The Journal of Society and Media Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal La Sociale JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)
Badrudin Kurniawan
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELATIHAN TATA KELOLA KEARSIPAN BERBASIS PRINSIP 5 S UNTUK MENDUKUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO Pradana, Galih Wahyu; Kurniawan, Badrudin; Meirinawati, Meirinawati; Prabawati, Indah
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ja.v5n2.p89-95

Abstract

Tata kelola kearsipan memiliki peranan penting bagi setiap instansi tidak terkecuali bagi Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah Desa Kupang membutuh beragam informasi sebagai sumber daya pendukung. Tata kelola kearsipan yang baik mampu mendukung kedua kegiatan tersebut. Namun peneliti menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kupang sehingga tata kelola kearsipan belum berjalan optimal. Berberapa hal yang menjadi kekurangan pemerintah Kupang misalnya (1) Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penerapan 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu dan Shitsuke); (2) masih terbatasnya ketrampilan aparat dalam penerapan 5S; (3) Terbatasnya pemahaman perangkat tentang format baru buku register desa dan keterkaitan tata kelola kearsipan yang baik dengan pencatatan buku register desa. Berdasarkan permasalahan tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, berkeinginan untuk membantu perangkat Desa Kupang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan dan administrasi pemerintahan desa. Terdapat 2 kegiatan diselenggarakan oleh tim yakni (1) Pemaparan dan diskusi tentang penerapan prinsip 5 S untuk mendukung administrasi pemerintah desa dan (2) Simulasi penerapan prinsip 5S dan pencatatan buku register desa. Meskipun perangkat desa menyambut positif kegiatan yang tim lakukan namun masih ada beberapa masukan yang mereka berikan terkait pelaksanaan PKM, misalnya perangkat desa menginginkan waktu pelatihan yang lebih lama dan Tim PKM diberikan saran juga untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Jabon tentang tata kelola kearsipan, mengingat selama ini Pemerintah Kecamatan yang melakukan penilaian kepada Desa Kupang. Kata Kunci : tata kelola kearsipan, prinsip 5S, administrasi pemerintahan desa
Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pendidikan KRS Online (Studi Pada Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH Unesa) Oktariyanda, Trenda A.; Meirinawati, Meirinawati; Rahayu, Tjitjik; Fanida, Eva H.; Ma’ruf, M. Farid; Kurniawan, Badrudin; Pradana, Galih W.
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v8i1.1211

Abstract

Pesatnya perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik.Hasil olah data melalui SIM tersebut diperuntukan bagikeperluan pimpinan untuk mengerjakan pekerjaan manajemen.dan pengambilan keputusan. Kualitasmanajemen dan pengambilan keputusan akan berdampak pada tinggi rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) juga menerapkan SIM secara online dalam layanan pendidikannya, misalnya untuk pelayanan Kartu Rencana Studi (KRS).Layanan ini belum menunjukkan performa yang optimal karena masih ada beberapa kendala yang terjadi.Hal ini diindikasikan mampu mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa.Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan KRS onlinekhususnya di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan KRS online ini menggunakan beberapa indikator meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tariff, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan KRS Online mampu memberi kepuasan pada mahasiswaProgram Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH Unesa. Tingkat kepuasan yang dirasakan mahasiswa bahkan mencapai 3,69 untuk semua indikator penilaian.  Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, Layanan KRS online, Kepuasan Masyarakat DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v8i1.1211
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA Kurniawan, Badrudin
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1424

Abstract

Produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terus bertambah besar tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam kenyataannya, pelanggaran akan peraturan tersebut masih banyak terjadi. Pelanggaran terjadi di setiap jenis aktifitas pengelolaan limbah B3.  Hal ini yang mendasari peneliti untuk membahas pengawasan pengelolaan limbah B3 di Indonesia dan tantangannya. Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni studi pustaka. Mayoritas jenis data yang digunakan yakni literatur-literatur yang ada Namun peneliti juga menggunakan hasil wawancara untuk memperjelas beberapa poin. Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan setidaknya dengan cara melakukan (1) verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3 dan/atau (2) inspeksi. Apabila ditemukan pelanggaran aturan dalam pengelolaan limbah B3 maka pemerintah berwenang dalam memberikan sanksi administratif. Namun pengelola limbah B3 tidak secara langsung mendapatkan sanksi administratif. Prinsip yang dipegang oleh pemerintah yakni pengawasan dilakukan dengan mengutamakan aspek pembinaan. Penerapan pengawasan ini tidak selalu berjalan lancar, justru seringkali menghadapi berbagai tantangan yakni kurangnya jumlah dan kemampuan pengawas, keterbatasan sarana pemeriksaan, minimnya pengetahuan masyarakat, banyaknya pengelola limbah B3 yang tidak berizin, dan jenis instrumen kebijakan Command and Control memiliki kelemahan-kelemahan.Kata Kunci: limbah bahan berbahaya dan beracun, pengawasan, tantanganDOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424
Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul) Ma’ruf, Muhammad Farid; Kurniawan, Badrudin; Pangestu, Rizky Purna Aji Galih
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.109 KB) | DOI: 10.33005/jdg.v7i2.1209

Abstract

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Berwisata di desa, dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternatif pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan desa wisata dalam menggali dan mengembangkan potensi wisata desa adalah Kabupaten Gunungkidul propinsi Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pelitian deskriptif kualitatif dimana lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bejiharjo, Kecamatan karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian. Hasil pnelelitian pemerintah desa telah bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menata ulang dan menggali obyek-obyek wisata yang sebelumnya belum ada sehingga dapat dikunjungi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo bekerjasama dengan masyarakat telah menyediakan prasarana wisata yang dibutuhkan wisatawan berupa empat sampah, mushola, kamar mandi, warung makan dan sebagainya, sedangkan prasarana wisata yang masih belum disediakan adalah fasilitas kesehatan seperti klinik dan Apotek. Klinik Kesehatan atau Apotek perlu disediakan bagi wisatawan karena jika wisatawan mendadak sakit bisa tidak jauh-jauh untuk membeli obat. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan sarana wisata bagi wisatawan berupa alat transportasi yaitu pick up dan untuk menginap sudah disediakan home stay. Sarana wisata di Desa Wisata Bejiharjo ini masih belum lengkap karena belum disediakan gazebo dan rumah makan. Pemerintah desa telah membuat surat keputusan (SK) penetapan kelompok wisata (Pokdarwias) Dewa Bejo, namun masih terdapat beberapa kelompok pengelola wisata yang belum memilki SK penetapan sebagai pengelola wisata dari pemerintah desa. Kata Kunci: Desa Wisata Bejiharjo DOI  https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1209
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI PROVINSI JAWA TIMUR Qoni Akmalya Rusyidiana; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Abstract

Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaandapat di lakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan pendidikan non-formal.Pendidikan non-formal dapat menggantikan pendidikan formal yang tidak dapat dijangkau orang yang tidakmampu karena kesulitan biaya ataupun hal lainnya. Pendidikan non-formal di Indonesia sangat di perhatikanoleh pemerintah, terbukti dari banyaknya jenis lembaga atau organisasi non-formal yang berdiri. Daribanyaknya lembaga pendidikan non-formal tersebut penulis ingin mengkaji tentang Sanggar KegiatanBelajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jenis pendidikan non-formal yang secara umummemiliki tugas untuk membuat program dan mengembangkan bahan belajar pada pendidikan non-formaldengan disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten atau Kota serta potensi setiap daerah. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan melalui program Sanggar KegiatanBelajar (SKB) di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mengunakanbahan-bahan pustaka sebagai data utama. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan programSanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Jawa Timur sudah terbilang cukup baik. Masyarakat mendapatkanmanfaat seperti tambahan penghasilan setelah mengikuti pelatihan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya jumlah pamong belajar, rendahnyapartisipasi masyarakat dan dana yang tidak memadai dari dinas terkait. Saran yang bisa diberikan olehpeneliti adalah menambah jumlah pamong belajar, melakukan sosialisasi tentang Sanggar Kegiatan Belajar(SKB), Dinas terkait diharapkan memberikan alokasi dana yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan di SanggarKegiatan Belajar (SKB) serta menambahkan jaringan mitra kerja yang akan mendukung kegiatan di SanggarKegiatan Belajar (SKB). Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan non-formal, Sanggar Kegiatan Belajar Empowerment is an effort to improve the quality and welfare of the community. Empowerment can be donein various ways, one of which is by using non-formal education. Non-formal education can replace formaleducation that cannot be reached by people who can not afford because of financial difficulties or otherthings. Non-formal education in Indonesia is highly considered by the government, as evidenced by the manytypes of non-formal institutions or organizations that are established. Of the many non-formal educationalinstitutions the writer wants to study about the Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar(SKB) is a type of non-formal education which generally has the task to create programs and develop learningmaterials in non-formal education according to the characteristics of the Regency or City and the potentialof each region. This study aims to find out how the implementation of empowerment through the SanggarKegiatan Belajar (SKB) program in East Java province. This study uses library research using librarymaterials as the main data. The results of the study stated that the implementation of the Sanggar Kegiatanbelajar (SKB) program in East Java was fairly good. The community gets benefits such as additional incomeafter attending training at the Sanggar kegiatan Belajar (SKB). Constraints in the implementation of thisprogram are the lack of numbers of tutors, the low participation of the community and inadequate fundingfrom relate dagencies. Advice that can be given by researchers is to increase amount of tutors to learn,Socialization about Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Relevant agencies are expected to provide and anetwork of partners who will support activities in Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)Keywords: Community Empowerment, Non-formal Education, Sanggar Kegiatan Belajar
PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU DI JAWA TIMUR Ranggalawe Maestro Nusantara; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Abstract

Pemberdayaan petani dengan melakukan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu merupakan kegiatandengan mengedepankan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) dalam usaha tani, petani dapat mengatasimasalah pengendalian Organisme Pengendalian Tanaman (OPT) dan menekan penggunaan pestisida kimia.Tujuan penelitian adalah untuk mengatahui bagaimana pemberdayaan petani melalui program PenerapanPengendalian Penerapan Pengendalian Hama Terpadu di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenispenelitian studi pustaka (library research). Metode pengumpulan data menggunakan literatur-literatur yangada. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemberdayaan petani melalui penerapan prinsip PHT di JawaTimur dengan mengedepankan agroekosistem dan melakukan pengendalian OPT yang berbasis ramahlingkungan, dengan memberdayakan petani menggunakan prinsip PHT petani dapat mengelola hasil taninyadari segi sumber daya manusia dan kelembagaan yang lebih ideal dalam mengatasi hasil tani mereka melaluibeberapa program PHT yaitu Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan ManajemenTanaman Sehat (MTS). Namun dalam pembuatan pestisida nabati petani merasa kurang praktis karenamembutuhkan waktu dalam proses pembuatan sehingga banyak petani lebih memilih menggunakan pestisidakimia karena lebih mudah memperoleh obat pertanian kimia dan penggunaan yang mudah tanpa memikirkanefek jangka panjang dari pestisida kimia.Kata Kunci: Pemberdayaan, Petani , Pengendalian Hama Terpadu. Empowering farmers by implementing integrated pest control application is an activity by promoting theprinciple of Integrated Pest Control (IPM) in the farming business, farmers can overcome the problemscontrolling plant control organisms (OPT) and suppress the use of chemical pesticides. The purpose of theresearch is to know how farmers are empowering through the implementation an integrated pest controlimplementation program in East Java. In this study, the research study used library research. The methodof collecting data using the existing literature. The results showed that in the empowerment of farmersthrough the implementation of the principles of IPM in East Java by promoting Agroecosystems andconducting environmentally friendly OPT control, by empowering farmers to use the principle of thefarmers IPM can manage their crops in terms of human and institutional resources that are more ideal inovercoming their produce through several IPM programs, namely Integrated Pest Control School (SLPHT)and healthy Plant Management (MTS). But in the manufacture of vegetable pesticides farmers feel lesspractical because it takes time in the manufacturing process so that many farmers prefer to use chemicalpesticides because it is easier to acquire chemical agricultural drugs and the use of easy without thinkingof the long-term effects of chemical pesticides.Keywords: Empowerment, Farmers, Integrated Pest Contol.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Patria Adhi Baskoro; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p149-158

Abstract

Penanganan sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dengan adanya penanganan sampah ini masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Widodo (2013), meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik. Penanganan sampah di Kecamatan Taman masih perlu banyak perbaikan di dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya implementasi kebijakan penanganan sampah bertujuan agar daerah Jl. Bringin Bendo bebas dari sampah liar dan bau sampah yang dapat mengganggu lingkungan warga. Bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak ada TPS yang ilegal dan tidak ada pencemaran tempat maupun udara. Saran penelitian ini adalah Pemerintah memberikan pendekatan terhadap masing-masing organisasi pelaksana untuk saling bertukar pendapat dalam mencapai tujuan bersama, Kata kunci: implementasi kebijakan, penanganan sampah, pemerintah Waste handling is very important to assist the government in dealing with waste problems in Indonesia. With this waste management, the community is part of the government's efforts to carry out the implementation of policies that have been stipulated in the Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management and Cleaning Service Retribution. The purpose of this study was to determine the implementation of waste management policies in Taman Subdistrict, Sidoarjo Regency. The type of research used is descriptive, with a qualitative approach. The theory used to carry out the analysis is the theory of implementation according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn in Widodo (2013), which includes size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes / trends of executing, communication between organizations and implementing activities, socio-economic and political environment. Waste handling in Taman Subdistrict still needs a lot of improvement in its implementation. The results showed that the implementation of waste management policies aimed at the Jl. Bringin Bendo is free from illegal trash and the smell of garbage that can disturb the environment of residents. Aim to discipline the community so that there are no illegal polling stations and no pollution of places or air. The suggestion of this research is that the government provides an approach to each implementing organization to exchange opinions in achieving common goals. Keywords: policy implementation, waste handling, government
EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR Bella Pristika; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p241-254

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak asing lagi dan menjadi sorotan publik tertama dalam permasalahan dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Tidak hanya itu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menghambat jalannya lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yiatu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan Teori menurut William Dunn. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan konstribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur
EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN TUBAN bintari laras anggraini; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p309-322

Abstract

Salah satu yang menunjukkan skala kesejahteraan bagi masyarakat yaitu rumah layak huni, akan tetapi kenyataannya di Kabupaten Tuban masih ditemukan permasalahan tentang perumahan yang belum terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah. Permasalahan pemukiman dan perumahan merupakan salah satu tolok ukur menentukan standar kemiskinan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori (Agustino, 2017) meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Melalui buku-buku, jurnal, skripsi, regulasi, dokumentasi dan wawancara yang ditambahkan untuk mendeskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban sejak 2007 berjalan dengan baik ditunjukkan dengan target realisasi pelaksanaan program tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 5.276 unit. Namun demikian hasil temuan menunjukkan belum optimal. Terbukti dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya indikator koordinasi yang dilakukan belum menyeluruh hingga ke 20 kecamatan. Kemudian belum terpenuhinya indikator sarana prasarana teknologi dalam mendukung kinerja program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten tuban. Kata Kunci: Perumahan Rakyat, Evaluasi Program, Rumah Tidak Layak Huni One shows the scale of welfare for the community, namely a liveable house, but in reality, in Tuban Regency, there are still problems regarding unreached housing for the middle to lower class. Settlement and housing problems are one of the benchmarks in determining poverty standards. The Tuban Regency Government, through the Public Housing and Settlement Area Office of Tuban Regency, refers to the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Unworthy Houses and Infrastructure. The Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses is an aid intended for low-income people to increase their standard of living for the better and provide welfare for the middle to lower class communities. This research uses qualitative methods with a research focus using theory (Agustino, 2017) covering apparatus resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations. Data collection techniques are carried out using primary and secondary data through books, journals, theses, and regulations. Documentation and interviews were added for description. The results showed that the evaluation of the Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses in Tuban Regency since 2007 has been going well, as indicated by the realization of the program implementation target from 2016 to 2020, reaching 5,276 units. However, the findings show that it is not optimal. It is proven by the limited resources of the apparatus for technical personnel and supervisors in the Public Housing and Settlement Areas Service. Furthermore, the coordination indicators carried out were not comprehensive in up to 20 districts. The indicators of technology infrastructure have not yet been fulfilled in supporting the performance of the rehabilitation program for unfit for habitation in Tuban Regency. Keywords: Public Housing, Program Evaluation, Unworthy Houses
ANALISIS PENERAPAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) KOTA SURABAYA Aulia Putri Novianty; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p1-12

Abstract

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang telah diterapkan sejak tahun 2003. Program ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Walikota nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya. Penerapan Program RSDK betujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan dengan cara perbaikan rumah dan pemberdayaan masyarakat. Komponen utama dalam Program RSDK ialah 1) penyiapan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM); 2) perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni; dan 3) penumbuhan dan/atau pengembangan ketrampilan sosial - ekonomi keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Program RSDK telah berjalan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan dampak positif dari adanya program ini. Namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap program ini sehingga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait program ini, Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan program ini dinilai kurang aktif dalam menggerakkan dan mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, jumlah pekerja/sumber daya manusia untuk perbaikan rumah masih belum memadai, serta bantuan dana yang minim menjadi penghambat perbaikan rumah karena kerusakan di setiap bangunan berbeda-beda. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustaakan (library research) dengan mengumpulkan sumber data dari literatur-literatur yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Program RSDK Kota Surabaya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi George Edward III dengan mengkaji empat faktor atau variabel kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Kata Kunci : Implementasi Program, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) The Slum Area Social Rehabilitation Program (RSDK) is one of the policies of the Surabaya City Government that has been implemented since 2003. This program is implemented based on Mayor Regulation number 41 of 2015 concerning General Guidelines for the implementation of the Surabaya City Slum Social Rehabilitation Program. The implementation of the RSDK Program aims to improve the socio-economic standard of life of the community and the environment by means of house improvements and community empowerment. The main components in the RSDK Program are 1) preparation of the Poor Family Development Unit (UPKM); 2) improving the environment and building houses that are not suitable for habitation; and 3) growth and / or development of family socio-economic skills. The results of this study indicate that the implementation of the RSDK Program has gone well so that many people have had a positive impact from this program. However, in the implementation process, several obstacles were still found, such as a lack of public interest in this program which resulted in the low participation and understanding of the community regarding this program, the Poor Family Development Unit (UPKM) as the main figure in the implementation of this program was considered less active in mobilizing and inviting the wider community. To participate, the number of workers / human resources for house repairs is still inadequate, and minimal financial assistance is an obstacle to house repairs because the damage in each building is different. The method used in this research is library research by collecting data sources from existing literatures. The purpose of this study was to determine and assess the implementation of the RSDK Program in Surabaya City. This study was analyzed using George Edward III's theory of implementation by examining four factors or policy variables, namely bureaucratic structure, resources, communication and disposition. Keywords: Program Implementation, Slum Area Social Rehabilitation (RSDK)
Co-Authors Abdillah, Maulana Rois Adelia Meitasari Ahmad Nizar Hilmi Armant, Dendi Aulia Putri Novianty Bambang Sigit Widodo Bayu Setiawan Bella Pristika bintari laras anggraini Deby Febriyan Eprilianto Diasry Putri Cantika Donny, Achmad Ekandana, Mochammad Rizky Eprilianto, Deby Febriyan Fanida, Eva H. Gading Gamaputra Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Galih Wahyu Pradana Galih Wahyu Pradana Hamida, Annurya Ilmi Jyhan Azzarrah INDAH PRABAWATI Indah Prabawati Izzar Ananta Swastyayana Jhon Dearson Parapat Luci Fransiska Ma'ruf, Muhammad Farid Martintje Maria Hukubun Ma’ruf, M. Farid Ma’ruf, Muhammad Farid Meirina wati Meirinawati Meirinawati Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Melda Fadiyah Hidayat Muhammad Farid Ma'ruf Muhammad Farid Ma`ruf Muhammad Turhan Yani Nasution, Parlindungan Arief Ni Putu Ruslina Darmayanthi Nike Yulis Nur Ivana Novia Agustyas Putri NOVIYANTI Nurma Yusuf, Rofiatul Muhimmah Oktariyanda, Trenda A. Pangestu, Rizky Purna Aji Galih Patria Adhi Baskoro Prabawati, Indah Prabawati, Indah Pradana, Galih W. Pradana, Galih Wahyu Pramudyansyah, Arya Bagus Qomaruddin Qomaruddin Qoni Akmalya Rusyidiana Rachmanasuha, Hayla Rahayu, Tjitjik Ranggalawe Maestro Nusantara Rima Pratiwi Salsa Izza Shafinaz Sukardi Saosang, Munawarsyah Sarimatus Fadilah Shela Aprilia Suci Megawati Sukarsono, Faza Muhammad Sya'diyatus Salamah TAQIY, MUCHAMMAD DAFFA NAUFAL Tauran Tauran Tauran Tauran, Tauran Tjijik Rahaju Tjitjik Rahaju Tjitjik Rahaju Tolentino de Araujo Tolentino Trenda Aktiva Oktariyanda Tri Susanti Wibisono, Haryo Kunto Winata, Muhammad Danu Wiwik Sri Utami Yoan Wandan Sari Yuni Lestari