cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2014)" : 25 Documents clear
PENGARUH PENERAPAN ”REALISASI PRODUK” DALAM ISO 9001:2008 TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIDANG MUTASI KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA ICHE CHYNTYA NAVY ARIESTA
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Realisasi produk merupakan salah satu elemen penting dalam ISO 9001:2008 yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi dalam menghasilkan suatu produk, karena menurut Moenir produk merupakan salah satu komponen kepuasan pelanggan yang menjadi sasaran manajemen pelayanan umum, sehingga dalam penerapan ”realisasi produk” dibutuhkan kinerja pegawai yang berkompeten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan ”realisasi produk” dalam ISO 9001:2008 terhadap kinerja pegawai bidang mutasi Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi. Penelitian ini mengambil sampel seluruh pegawai bidang mutasi dan mantan pegawai bidang mutasi yang dipindahkan ke bidang lainnya, sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 33 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan Y=13,07+0,29X1+0,18X2+0,61X3, yang dapat diartikan bahwa kinerja pegawai dapat meningkat apabila ketiga variabel realisasi produk dalam ISO 9001:2008 ditingkatkan. Dari hasil uji tersebut juga diperoleh nilai R2 sebesar 0,56 atau 56%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Y (kinerja pegawai) dipengaruhi oleh variabel X (realisasi produk) sebesar 56% dan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh variabel lain. Secara bersama-sama, penerapan realisasi produk (perencanaan layanan, proses terkait dengan pelanggan, penyediaan layanan) dalam ISO 9001:2008 memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bidang mutasi Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya yang ditunjukkan dengan nilai 12,30. Secara individual, hanya sub-variabel penyediaan layanan (dalam realisasi produk) yang memberikan pengaruh pada kinerja pegawai bidang mutasi Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya, dengan nilai 3,59. Kata Kunci: Realisasi Produk, ISO 9001:2008, Kinerja Pegawai
REFORMASI BIROKRASI DALAM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  (STUDI PADA PELAYANAN SISTEM E-REGISTRATION DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO BARAT) NUR RIZQA, DAARIS
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Reformasi perpajakan jilid pertama dilakukan dengan cara memberikan pelayanan dengan memanfaatkan Teknlogi Informasi yang berupa sistem e-registration untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan reformasi birokrasi dalam kualitas pelayanan publik sistem e-registration di KPP Pratama Sidoarjo Barat dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif Hasil menunjukkan reformasi birokrasi dalam kualitas pelayanan sistem e-registration dilihat dari transparansi dilakukan pelayanan dan sosialisasi yang cukup terbuka dari situs resmi dirjen pajak namun penyediaan layanan tidak maksimal karena sering terjadi error pada server sehingga sistem e-registration tidak dapat digunakan selama tiga bulan terakhir, untuk akuntabilitas pelayanan sistem e-registration diatur oleh keputusan dirjen pajak PER-44/PJ/2004 sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan, kondisi pemberi layanan dikhususkan pada satu staf yakni fungsional pranata komputer hanya saja penerima layanan masih belum sepenuhnya memahami sistem tersebut, hal itu mempengaruhi tingkat partisipatif Wajib Pajak dalam penggunaa sistem e-registration mengingat masih minimnya masyarakat yang memahami internet sehingga untuk mengakses sistem e-registration masyarakat masih sedikit, dalam melaksanakan pelayanan dengan sistem e-registration tidak ada diskriminasi karena sistem diatur oleh pusat dan adanya nomor antrian di KPP Pratama Sidoarjo Barat sehingga tercipta kesamaan hak antara Wajib Pajak satu dengan yang lainnya, dan hak Wajib Pajak selalu dipenuhi ketika mereka sudah melaksanakan kewajiban maka pemberi layanan juga melaksanakan kewajiban dengan cara melindungi data Wajib Pajak, mendapatkan NPWP gratis, serta diberikan pelayanan yang baik sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kata kunci : reformasi birokrasi, kualitas pelayanan, e-Registration
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI PELAYANAN ELECTRONIC FILING SYSTEM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA) SOFIA MARDIKA ULFA
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pengelolaan yang lebih baik. Salah satu instansi yang mengadakan reformasi birokrasi adalah Dirjen Pajak dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Dirjen Pajak adalah e-Filing, yaitu system pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan Wajib Pajak Pribadi melalui www.pajak.go.id yang dilaksanakan oleh semua KPP Pratama di Inonesia termasuk KPP Pratama Sidoarjo Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan E-Filing. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dan wajib pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara. Data diambil dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, observasi terus terang, dokumentasi, dan triangulasi teknik. Berdasarkan teori kualitas dari Parasuraman yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles, kualitas pelayanan E-Filing di KPP Pratama Sidoarjo Utara telah memenuhi kelima dimensi tersebut meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti, sosialisasi hanya dilakukan di awal program E-Filing diluncurkan, kurangnya jumlah pegawai di bagian pelayanan, dan masih belum tersedianya unit computer di KPP Pratama Sidoarjo Utara yang digunakan sebagai fasilitas pendukung layanan online bagi wajib pajak. Kata kunci: reformasi birokrasi, kualitas pelayanan, E-Filing
MANAJEMEN STRATEGI PAGUYUBAN WAHANA KARYA ANEKA BOGA DALAM MENGELOLA KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI RUKO MANYAR INDAH KELURAHAN BARATA JAYA, SURABAYA MOHAMAD FAISHAL RIZKY AMIRUDDI
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Paguyuban Wahana Karya Aneka Boga (Wakanebo) merupakan salah satu paguyuban pedagang kaki lima (PKL) yang cukup bagus pengelolaannya dan memiliki potensi cukup tinggi karena letaknya yang strategis dan harga yang murah sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk berkunjung menikmati kuliner yang ditawarkan. Persaingan dengan restoran atau tempat kuliner lain yang sejenis dan lebih nyaman karena lebih tertutup serta menggunakan Air Conditioner (AC). Sedangkan untuk produk makanan yang ditawarkan, tidak kalah lezat dengan restoran mewah, selain itu harga juga lebih terjangkau. Kurangnya kualitas SDM yang ada bisa diatasi dengan mengikuti pelatihan yang diadakan pemkot melalui dinas koperasi. Manajemen pengelolaan yang bagus karena menggunakan pendekatan kekeluargaan membuat paguyuban ini lebih kompak dan tertib. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen strategi paguyuban wahana karya aneka boga dalam mengelola ketertiban pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya, Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi menurut (Suyanto 2007:10) dengan fokus penelitian diantaranya pendefinisian visi misi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, penetapan tujuan dan saran, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Diantaranya dengan melihat peluang, hambatan, kekuatan, serta mengurangi faktor kelemahan di lingkungan paguyuban Wahana Karya Aneka Boga (Wakanebo) di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya, Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Paguyuban Wakanebo selaku pengelola pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah Surabaya telah melakukan upaya dalam manajemen strategi pengelolaan ketertiban pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah Kelurahan Barata Jaya Surabaya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan membuat aturan tentang ketertiban pedagang dalam menjaga kebersihan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa paguyuban wakanebo sudah mampu mengelola pedagang kaki lima di Ruko Manyar Indah selaku anggota paguyuban dengan cukup baik. Dalam mengelola ketertiban para pedagang kaki lima, paguyuban wakanebo menggunakan pendekatan kekeluargaan dan menekankan pengetahuan. Dengan demikian wawasan para pedagang anggota paguyuban wakanebo akan semakin luas, baik dalam kuliner ataupun manajemen pelayanan prima kepada konsumen. Kata kunci: Manajemen Strategi, Pedagang kaki lima, Paguyuban pedagang kaki lima
EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PERSERO CABANG DIPONEGORO SANDY WHISNU ADITYA
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam menjalani bisnisnya, meningat bahwa UMKM sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Namun masih terdapat dalam penerapannya, antara lain tidak meratanya dalam pemberian program KUR sehingga beberapa para pelaku usaha mikro tidak mendapatkan layanan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro di PT. Bank rakyat indonesia (BRI) persero cabang diponegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh nasabah BRI cabang diponegoro yang menggunakan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan metode pengambilan sampel Proportional Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel 60 orang yang terdiri dari para pelaku usaha mikro yang terdiri dari pedagang sayuran, tukang tambal ban, penjual jamu, tukang kerupuk, penjual makanan, dan lain-lain. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas program oleh Budiani dengan variabel ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro memperoleh nilai 3,93 yang berada pada interval 3,41–4,2 masuk kategori efektif. Sementara prosentase efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro mencapai 78%. Namun berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kekurangan seperti pada indikator Tujuan program, yaitu tidak tepatnya sasaran program. Indikator Sosialisasi program menunjukkan bahwa masih kurangnya kompetensi petugas serta syarat pengurusan program masih sulit. Kemudian pada Indikator Pemantauan program, yaitu tidak sesuainya pelaksanaan program dengan prosedur yang ditentukan Saran yang dapat diberikan diberikan yaitu: 1) Petugas berwenang diharapkan melakukan pendataan ulang 2) Sosialisasi tentang program KUR harus diperjelas dan dipahami kepada para pelaku usaha mikro 3) Ketentuan dan syarat dalam kepengurusan program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) harus dipermudah 4) Petugas yang berwenang harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh bank Kata Kunci: Efektivitas Program, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro
EVALUASI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) MELALUI “HOT-FIT” MODEL DI KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA AYU MEIRANI
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan sistem pelayanan kepegawaian secara online dan terhubung dengan BKN pusat, BKN Kanreg, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Propinsi, dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Setelah lima tahun SAPK diterapkan, perlu adanya evaluasi terhadap SAPK di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap SAPK di Kanreg II BKN Surabaya melalui “HOT-Fit Model. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu “HOT-FIT” Model (teknologi, organisasi, manusia dan net benefit). Sumber data dalam penelitian ini adalah Kabid Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (INKA) dan dua orang Kepala Seksi Bidang Informasi Kepegawaian (INKA), Kepala Bidang Pensiun dan tiga orang kepala seksi pensiun, Kepala Bidang Mutasi dan dua orang Kepala Seksi Pensiun, serta lima orang pegawai BKD sebagai pengguna. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles Huberman yang terdiri dari reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pada elemen teknologi, dapat dikatakan baik, karena ketersediaan informasi secara up to date dan akurat. Pada elemen manusia, hasil penelitian menunjukkan perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai berkaitan dengan komputer dan TI. Dalam elemen organisasi, ada dua dimensi yang dilihat, yaitu dimensi struktur kelembagaannya dan dimensi lingkungannya, terdiri dari pendanaan dan peraturan pemerintah yang mendukung program terkait. Pada elemen net benefit, SAPK mampu meningkatkan produktifitas penggunanya. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diberikan penulis yaitu memperjelas alur verifikasi informasi yang berkaitan dengan SAPK, mengadakan diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai, serta pengembangan dan perbaikan pada SAPK, mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen (SIM), SAPK, HOT-FIT MODEL
ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban) DANY ARTI ASIH P
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangakan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Kedudukan BPD adalah memperkuat pemerintahan Desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, salah satunya berkaitan dengan tugasnya dalam proses pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran BPD dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah anggota BPD periode 2007-2013 dan periode 2013-2019, panitia pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat Desa Sandingrowo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran BPD dalam Kepala Desa sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2006 adalah memproses pemilihan Kepala Desa yaitu, membentuk panitia, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa. Peran BPD Desa Sandingrowo secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan. Namun, peran BPD ini masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, yakni masih adanya praktik money politik yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Diharapkan untuk kedepannya, BPD Desa Sandingrowo dapat memberi sikap tegas terhadap tindakan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa. Kata Kunci: Peran, BPD, Pemilihan Kepala Desa.
MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENINGKATAN POTENSI WISATA SEGORO INDAH DALEGAN DI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK HIDAYATULLAH
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Wisata Segoro Indah Dalegan (WISID) merupakan salah satu obyek wisata alam yang menjadi ciri khas Kabupaten Gresik yang berada di Desa Dalegan Kecamatan Panceng. WISID adalah pantai dengan panjang 300 meter merupakan hamparan pasir putih yang lembut dengan diiringi lenggak-lenggok ombak dan masih belum tersentuh tangan-tangan pengusaha pariwisata. Kurang terealisasinya proyek pembangunan WISID yang dikarenakan ketidakberhasilan dalam pembebasan lahan di sekitar area pantai yang menjadi hambatan bagi DISBUDPARPORA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategis DISBUDPARPORA Kabupaten Gresik dalam peningkatan potensi WISID. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis menurut (J. David Hunger dan Thomas Wheelen 2003:9) dengan fokus penelitian diantaranya pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Diantaranya dengan melihat peluang, hambatan, kekuatan, serta mengurangi faktor kelemahan dari WISID. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1992:20) dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DISBUDPARPORA telah melakukan berbagai upaya dalam manajemen strategis peningkatan potensi wisata dengan memberikan wewenang kepada Desa Dalegan sebagai pihak pengelolah. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan wahana bermain. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelolah belum sepenuhnya dikatakan berhasil dalam peningkatan potensi wisata. Hal tersebut terkendala pembebasan lahan sebagai faktor penghambat. Untuk meningkatkan optimalisasi, pihak pengelolah perlu mengadakan penyuluhan mengenai wisata agar mampu meningkatkan potensi wisata lebih baik lagi. Kata kunci: Manajemen Strategi, Wisata, Desa Dalegan
MANAJEMEN STRATEGI PENERTIBAN SISTEM TERA DAN TERA ULANG TAKARAN POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (STUDI PADA BIDANG METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR) DEDI SETIAWAN
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

Sistem tera dan tera ulang diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakakurasian antara takaran pompa ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jumlah nominal yang dibayarkan konsumen kepada operator SPBU, salah satunya dengan dilaksanakannya sistem tera dan tera ulang yang rutin dan tertib pada setiap SPBU yang ada. Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen strategi penertiban sistem tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM di SPBU. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi menurut Hunger dan Thomas (2003:9) dengan fokus penelitian diantaranya pengamatan lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan pengendalian. Diantaranya dengan melihat peluang, hambatan, kekuatan serta mengurangi faktor kelemahan di lingkungan organisasi Bidang Metrologi pada Disperindag Prov. Jatim. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Metrologinya selaku pihak yang berwenang dalam pengawasan dan evaluasi pada transaksi perdagangan (Metrologi Legal) telah melakukan upaya dalam manajemen strategi penertiban sistem tera dan tera ulang takaran pompa ukur BBM di SPBU. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan aturan yang berlaku tentang sistem tera dan tera ulang pada Metrologi Legal yang disertai dengan dengan reward dan punishment yang tegas. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa staf Bidang Kemetrologian sudah mampu menertibkan sistem tera dan tera ulang pompa ukur BBM di setiap SPBU di wilayah kerjanya. Kendati demikian juga masih ditemukan beberapa hambatan/kendala seperti keterbatasan tingkat pengetahuan tentang Kemetrologian pada sebagian SDM di Bidang Metrologi serta kurangnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat baik sebagai pengelola SPBU maupun sebagai konsumen. Untuk meningkatkan optimalisasi, Bidang Metrologi perlu melakukan langkah-langkah kualitas dan kuantitas SDM dan sumber daya organisasi lainnya, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik akan pentingnya Metrologi legal. Kata Kunci: Manajemen Strategi, Tera dan Tera Ulang, Metrologi.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA ARIF HIDAYAT
Publika Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v2n1.p%p

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA Arif Hidayat S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (arif_hiday4t_cs@yahoo.com) Abstrak Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif sewa Rusunawa di surabaya termasuk Rusunawa Tanah Merah Tahap I. dalam pengimplementasiannya di Rusunawa Tanah Merah Tahap I masih terdapat beberapa permasalahan, seperti keamanan dan pemeliharaan, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2013 pada Rusunawa tanah Merah Tahap I kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sie pemanfaatan rumah I, Pengelola Rusunawa Tanah Merah Tahap I, serta 6 orang penghuni rusunawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel Isi kebijakan, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 belum memenuhi kepentingan Target groupnya, manfaat yang diberikan tidak mencakup secara kolektif dari harapan kelompok sasaran, target perubahan dari Peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2013 belum tercapai, letak pengambilan keputusan jauh dengan kelompok sasaran, Implementor kebijakan sudah jelas dan tepat, Sumber daya manusia petugas Taman belum dialokasikan serta sumber daya peralatan yang mengalami kerusakan dan belum ada pembaruan, sedangkan dari variabel lingkungan implementasi, kepentingan penghuni menghambat proses implementasi, strategi yang diterapkan sudah baik, karakteristik dan rezim yang berkuasa bersifat menghambat serta kepatuan target group yang rendah juga menghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013. Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah Kebijakan harus tegas dengan memberikan tanggung jawab penuh kepada petugas keamanan, sumber daya manusia bidang petugas taman harus segera dialokasikan, sumber daya peralatan harus segera diperbaiki dan dilengkapi, implementor harus tegas dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013, sanksi harus tetap dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pensosialisasian secara bersama, Implementor harus mengedukasi target group agar mereka memahami konsep hak dan kewajiban Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue