cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2015)" : 15 Documents clear
UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI KOPERASI WANITA SEKAR ARUM SURABAYA WAHYU TRI LESTARI
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

Keberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, merupakan hal yang sangat penting. Pemberdayaan ekonomi dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan untuk membangun perempuan agar semakin produktif sehingga dapat meningkatkan derajat dan taraf hidup perempuan serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Begitu pula yang telah dilakukan oleh Kopwan Sekar Arum, yang merupakan salah satu kopwan yang telah terbentuk dan mengupayakan untuk memberdayakan ekonomi perempuan yang tergabung menjadi anggota di Kopwan Sekar Arum. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Upaya Pemberdayaan Ekonomi melalui Koperasi Wanita Sekar Arum Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, fokus penelitian ini meliputi indikator keberdayaan ekonomi yang meliputi Authority (kewenangan), Confidence and competence (rasa percaya diri dan kemampuan), Trust (keyakinan), Opportunity (kesempatan), Responsibility (tanggung jawab), dan Support (dukungan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Wanita Sekar Arum Surabaya melalui indikator Authority (kewenangan) menyangkut pemberian kewenangan menentukan jenis usaha bagi anggota serta kewenangan pengurus dan anggota yang berhak mengeluarkan anggota nakal (tidak disiplin mengangsur); Confidence and competence (rasa percaya diri dan kemampuan) menyangkut pemberian dana pinjaman sebagai upaya agar anggota menjadi lebih percaya diri untuk membuka usaha; Trust (keyakinan) yang tidak hanya pemberian dana pinjaman tetapi juga meliputi pemberian jasa konsultasi pada anggota melalui sharing-sharing yang dilakukan pengurus maupun pengawas kepada anggota (meskipun sifatnya masih terbatas); Opportunity (kesempatan) yang berkaitan dengan pemberian dana pinjaman modal saja karena belum ada pelatihan ketrampilan untuk anggota kopwan; Responsibility (tanggung jawab) yang meliputi tanggung jawab anggota dalam mengangsur pinjaman dari kopwan secara rutin, tanggung jawab pengurus dan pengawas dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan); serta Support (dukungan) yang meliputi dana hibah dari Pemerintah Provinsi, dukungan dari pihak-pihak luar yang ikut memberikan pelatihan kepada pengurus dan pengawas kopwan, serta dukungan ketua Kopwan. Namun, upaya pemberdayaan tersebut masih belum optimal dikarenakan kurangnya jaringan, pinjaman yang diberikan Kopwan rendah, pemberian jasa konsultasi yang belum melibatkan ahli, dan belum adanya pelatihan ketrampilan dari Kopwan yang menyebabkan anggota kurang bisa mengembangkan usahanya. Saran yang diberikan dalam penelitian ini meliputi lebih mengoptimalkan upaya pemberian jasa konsultasi dengan melalui pengembangan jaringan atau dengan mengadakan kerja sama dengan klinik wirausaha di instansi terkait, sehingga agar bisa memberikan solusi dan informasi pada anggota yang mempunyai kesulitan dalam mengembangkan usahanya, pemberian kesempatan pada anggota Kopwan hendaknya bukan hanya melalui pemberian pinjaman modal, sebaiknya Kopwan Sekar Arum menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya untuk mengadakan pelatihan, serta sebaiknya Kopwan Sekar Arum juga membentuk unit bisnis lain yang terkait dengan kebutuhan pokok. Dengan begitu, Kopwan akan mendapatkan keuntungan yang dapat dinikmati bersama dari usaha tersebut. Bagi Pemprov supaya mempertimbangkan penambahan anggaran serta dukungan kebijakan lain yang dapat menjadi solusi perbaikan pemberdayaan ekonomi melalui Kopwan. Kata Kunci: Upaya Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi Wanita
KAJIAN GOVERNANCE NETWORKS DALAM PROGRAM THE SUNAN GIRI AWARDS DI KABUPATEN GRESIK YUNI SITI AISAH
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

This paper is about governance networks as a new governance model that suit to been being used for overcome public problem. And also innovation to enhance the quality of public policies and services in public sector. The aim of this paper is to explain the relation involved network participant, Local Government of Gresik Regency and The SunanGiri Foundation during accomplishment of The SunanGiri Awards in order to ensure if the networks are going right as well as governance networks perspective. In recent decade, government has been turned to governance. it involving another sector outside of public sector that could joined up on overcome and solve problems and wicked problems of public that can enhance the public value. Governance networks understood as a model of governance that bring on horizontal equal position of interdependent actors based on negotiation around the regulation that regulating them over interaction and ability to self governing during reaching the main goal together. A good relation among participant could bring the success of a governance networks that applied on as a platform of collaborative. Away better if capital resources, type of tie, policy tools, administrative strategies, accountability structure, and performance management system are managed well. In this sense relation among the participant of networks are seen as the important thing to ensure that governance networks keep on track doing right. This research is going wth descriptive qualitative approach. The datas are primery and secondary datas that have been mixed.As for the source of the data collection techniques using the techniques of interview, observation, and documentation. Meanwhile the focus of this research are Koliba’s structural knowledge that are covering capital resources, type of tie, policy tools, administrative strategies, accountability structure, and performance management system. The result showed that relation among the participant of networks represents relation of Governance Networks. Capital resources describe the ability of each actors for entering the network. Type of tie describe the relation formed by negotiation for build a network. Policy tools describe the rules among participants of network during their role on the network. Administrative strategies describe the coordination among participants of network to acces all the administrative tools on the network. Accountability structure describe the accountability of each actors as well as accountability framework on the governance networks. Performance management system describe monitoring performance of each participants of network during the accomplishment of the program Keywords :New Public Governance, governance, networks, governance networks, relation
Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya DWI RATNASARI
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

Manajemen pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses yang berarti mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) secara sederhana pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring). Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan bangunan dan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah terkait dengan Pengamanan Barang milik daerah berdasarkan dengan Peraturan Daearah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang proses pengamanan barang/aset milik daerah di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan observasi. Sementara itu, fokus penelitian ini dianalisis dengan berdasarkan dengan Peraturan Daearah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah serta melalui melalui prinsip-prinsip manajemen aset daerah dari Mahmudi dalam Hidayat (2012:50-51). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses pengamanan barang/aset milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sudah cukup baik dan berdasarkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi pada saat melakukan pengamanan aset milik daerah tentunya muncul kendala yang terjadi. Dalam hal mengatasi permasalahan yang muncul dinas dibantu oleh pihak Kelurahan yang mengetahui keadaan di lapangan, dinas/SKPD terkait dengan bantuan kuasa hukum dan bantip (bagian penertiapan/ Satpol PP). Kata kunci : manajemen pengelolaan aset daerah, pengamanan barang/aset milik daerah.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN II TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK (TBBM) JAMBI NUR HARYANI
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

Tingginya angka kecelakaan kerja membuat pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur semua perusahaan yang ada di Indonesia dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Dasar awal peraturan SMK3, berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1970, dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2009, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Penerapan SMK3 di Indonesia untuk mengurangi atau meminimalisir masalah angka kecelakaan kerja. Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan SMK3 di Pertamina TBBM Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan SMK3 di Pertamina TBBM Jambi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Fokus penelitian ini menggunakan teori sistem David Easton yang terdiri dari input, proses, output, feedback. Input sendiri terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan komitmen atau sikap. Proses itu sendiri didukung oleh komunikasi yang ada, sementara output yang merupakan hasil, yang mana dari hasil yang ada akan di evaluasi oleh para pengambil keputusan. Feedback merupakan tahapan akhir dari teori sistem yang digunakan, didukung informasi dari hasil yang ada, maka feedback kembali menyampaikannya ke input sehingga dapat diproses kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertamina TBBM Jambi dapat dikategorikan baik dalam pelaksanaan SMK3. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil SMK3 menggunakan teori sistem David Easton yang menunjukan bahwa keseluruh indikator yang ada berjalan cukup baik. Input yang ada berupa sarana prasarana yang ada sangat mendukung terlaksananya SMK3, dilakukan pelatihan-pelatihan SMK3 kepada karyawan untuk meningkatkan nilai SDM yang ada. Proses yang didukung oleh komunikasi yang digunakan Pertamina yaitu, melalui internal email, rapat rutin dan melalui media sosial berupa blackberry massenger group. Output yang berupa hasil yang dapat dilihat dari angka kecelakaan yang zero accident dan pencapaian Pertamina TBBM Jambi dalam penilaian PROPER serta POSE yang baik, sehingga evaluasi yang dilakukan hanya untuk meningkatkan pencapaian yang sudah ada. Feedback merupakan proses akhir yaitu penyampaian informasi dari hasil yang ada. Berjalan baiknya program diharapkan dapat selalu dijaga dan ditingkatkan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah Media komunikasi yang terus berkembang saat ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh Pertamina TBBM Jambi untuk semakin meningkatkan dan mengembangkan komunikasi yang digunakan dalam program SMK3 ini. Keberagaman komunikasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah dan mempercepat proses berlangsungnya program ini sendiri dan penyampaian program SMK3 pun lebih beragam, dan bervariasi, sehingga lebih efiensi bagi karyawan dan perusahaan sendiri. Kata Kunci : kecelakaan kerja, SMK3, Pertamina TBBM Jambi
PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PONDOK SOSIAL KALIJUDAN KOTA SURABAYA DALAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG TUNAGRAHITA DESSY FAUZIAH IMANIAR PUTRI
Publika Vol 3 No 5 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n5.p%p

Abstract

h masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Namun faktanya kesejahteraan sosial di Indonesia masih dikatakan rendah, hal ini dilihat dari masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri misalnya, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 1.872.862 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Tunagrahita merupakan salah satu PMKS yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau biasa juga disebut dengan retardasi mental, yang ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan berinteraksi sosial. Dengan adanya permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kota Surabaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan pembinaan kepada anak penyandang tunagrahita melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita, yang mencakup kegiatan bimbingan dan pemberian pelayanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013. Pemberian pembinaan dilakukan dengan memberikan kegiatan bimbingan dan pemberian pelayanan kepada anak penyandang tunagrahita. Pada kegiatan bimbingan meliputi bimbingan mental/spiritual, fisik, sosial, dan keterampilan anak penyandang tunagrahita telah banyak mengalami perubahan kearah yang lebih baik, Anak tunagrahita dapat lebih mandiri dalam menjalankan fungsi sosialnya dan mempunyai bakat yang luar biasa. Pada pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara baik dan dilakukan secara rutin sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial anak penyandang tunagrahita. Kata Kunci: Peran, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pembinaan, Anak Penyandang Tunagrahita.

Page 2 of 2 | Total Record : 15