Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM INOVASI DESA (PID) DI DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN DESY AMELIA NURGIARTA; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Pemberdayaan Masyarakat menjadi upaya penting dalam mendorong masyarakat desa untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya dan berdiri tegak diatas kakinya sendiri, memiliki daya saing serta mandiri. Melalui Program Inovasi Desa, mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa menggunakan Dana Desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa di Desa Labuhan Kecamatan Berondong Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini dilihat dari upaya pokok pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Inovasi Desa, upaya meningkatkan SDM melalui PAUD dan Penyediaan layanan kesehatan desa kurang didukung keberadaan infrastruktur pendidikan jenjang SMP dan SMA menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses pendidikan sehingga masih perlu diupayakan perencanaan pembangunan fasilitas sekolah agar masyarakat dapat mengakses pendidikan yang terjangkau dari segi letak dan biaya serta dalam pelayanan kesehatan diharapkan memiliki jadwal pelayanan yang lebih teratur. Bidang pembinaan usaha, inovasi yang dilaksanakan mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memaksimalkan potensi lokal desa. Peningkatan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan ikut mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Pemerintah desa dan didukung Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan memberikan akses untuk mengembangkan usaha masyarakat melalui kerja sama dengan para investor atau pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan usaha di Desa Labuhan serta terkait himbauan dan motivasi pembinaan lingkungan dan hidup bersih perlu ditingkatkan didukung dengan peraturan di Desa. Kata Kunci: Program, Inovasi, Desa, Pemberdayaan, Lamongan

MANAJEMEN PELATIHAN INSTITUSIONAL BERBASIS KOMPETENSI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Mojokerto) Ratna Ayu Rizqiyah; Fitrotun Niswah
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

AbstrakPelatihan kerja mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Adanya persaingan yang sangat ketat dalam memasuki pasar kerja perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi para pencari kerja. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan lapangan kerja yang tersedia, merupakan masalah baru yang perlu dipecahkan serta dicari jalan keluarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut UPT Pelatihan Kerja Mojokerto membuka Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi. Tujuan pelatihan kerja tersebut akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dengan pola manajemen pelatihan yang baik pula. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini menggunaakan teori dari Mujiman yang meliputi analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan program pelatihan, penyusunan bahan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen pelatihan institusional berbasis kompetensi dalam tahap analisis kebutuhan pelatihan telah dilakukan dengan baik dimana program pelatihan yang akan dibuka pada tiap periode telah disesuai dengan kebutuhan masyarakat, pasar kerja dan anggaran yang telah diberikan. Perencanaan program pelatihan, yang meliputi perencanaan instruktur dimana beberapa instruktur di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto memiliki asisten untuk membantu kegiatan pelatihan agar berjalan dengan baik. Metode yang biasanya dipakai dalam penyampaian materi adalah metode ceramah, praktik, simulasi dan tanya jawab. Untuk fasilitas yang digunakan setiap kegiatan pelatihan institusional berbasis kompetensi dari tahun ke tahun hampir sama dimana pihak UPT Pelatihan Kerja Mojokerto melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkesinambungan. Untuk biaya pelaksanaannya menggunakan dana dari APBN dan APBD. Penyusunan bahan pelatihan berpedoman pada Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. Pelatihan institusional berbasis kompetensi dilaksanakan selama kurang lebih 40 hari. Proses evaluasi pelatihan dilaksanakan tes pada akhir pelatihan dimana instruktur mengadakan tes akhir atau tes sumatif pada peserta pelatihan. Dari hasil tersebut akan digunakan oleh instruktur untuk menentukan kelulusan.Kata kunci : Manajemen, Pelatihan, Kompetensi, Tenaga KerjaAbstractJob training has an important role to increase labor quality. The existence of competition to enter the labor market need serious attention for job seekers. Imbalance of amount of labor and available jobs, is one of new problem that need to be solved. To address that problem, Jobs Training Technical Implementing Unit of Mojokerto providing Institutional Training Based on Competence. The purpose of jobs training could well done if supported by good scheme of training management. Type of this research is descriptive research using qualitative approach. Data sources retrieval techniques in this research using purposive sampling. Research scope using Mujiman theory include training needs analysis, planning training program, preparation of training materials, conducting training, and evaluation. The research showed that in institutional training management based on competency in stage of training requirement analysis is doing well that is represent by training program that will be open in every period is suitable with community needs, labor market and financial funding that already arranged. Planning training program that include planning instruktors, where some instructors in Jobs Training Technical Implementing Unit of Mojokerto have assistants to help training activities to run well. Material delivery method that usually used is lecture, practice, simulation and question answer. The facilities that used in every training activities for years by Jobs Training Technical Implementing Unit of Mojokerto is already made maintenance continuously. For the cost of implementation using funds from the APBN and APBD. Preparation of training materials guided by regulations from Ministry of labor Number 2 year of 2016 about Standardization of National Work Competency. Institutional training based on competency held for about 40 days. Evaluation process of training carried out tests at the end of training, and from that result is used by instructors to decide graduation for participants during the program.Keywords: Management, Training, Competency, Labor

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro TRISA AMININ; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Tanpa tempat tinggal, manusia tidak dapat hidup dengan layak karena tempat tinggal merupakan hal vital yang harus terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan tidak serta merta membuat kebutuhan manusia cukup, karena kebutuhan papan juga merupakan faktor yang penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Program untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR), yang bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau Peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Salah satu daerah yang mengadakan program ini adalah Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 14,35%. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Fokus dari penelitian ini adalah swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSPS berjalan cukup baik. Pada prinsip swadaya masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, baik dalam bentuk tenaga dan bentuk bantuan berupa bahan bangunan dan uang. Prinsip pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan cukup baik berikut dengan partisipasi masyarakat, namun masyarakat tidak mengikuti proses perencanaan karena perencanaan hanya dari pihak desa saja. Pada prinsip transparan ditemukan kurang transparan, masyarakat tidak mengetahui rincian dana tapi hanya mengetahui totalan anggaran saja. Kemudian Prinsip dapat dipertanggungjawabkan ditujukkan pihak pemerintah desa yang memberikan bantuan BSPS kepada abdi sosial (sesuai dengan target PemDes tahun 2018) dan melaksanakan program BSPS dari awal sampai rumah selesai dibangun. Sedangkan untuk prinsip pengembangan mandiri pasca kegiatan terlihat adanya warga penerima bantuan yakni abdi sosial yang memiliki keinginan untuk membuka usaha toko kecil untuk menunjang kehidupan keluarga. Kata Kunci: Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bedah Rumah

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN DI KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI MARITA DYAH AYU FATIMAH; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Pembangunan jalan dalam 3 tahun terakhir sendiri cukup masif dilakukan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Salah satu daerah yang menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah adalah Kabupaten Wonogiri. Bentuk komitmen Bupati Wonogiri dalam rangka melaksanakan pembangunan tersebut dapat dilihat dari konsistensi pembangunan jalan yang dilakukan, terutama adalah pembangunan Jalan Kabupaten. Pada tahun 2018, Kecamatan Selogiri menjadi salah satu Kecamatan yang dipilih untuk dilakukannya pembangunan Jalan Kabupaten. Hambatan yang ditemui di lapangan yaitu terbatasnya sumber daya manusia, peralatan yang rusak, dan kelangkaan bahan material. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah tahap perencanaan meliputi kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi perencanaan, kemampuan teknik analisis, dan mutu informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahap implementasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pendorong meliputi komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana, dan dukungan dari kelompok kepentingan. Faktor penghambat meliputi banyaknya pemain (actors), terdapat komitmen atau adanya loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri, jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, dan waktu dan perubahan kepemimpinan. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis Implementasi Pembangunan Jalan Kabupaten di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang membuktikan bahwa dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri khususnya Bidang Bina Marga sudah berusaha keras dalam melaksanakan pembangunan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan strategi meningkatkan kualitas jaringan jalan. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat program tersebut. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri perlu mengajukan penambahan sumber daya manusia, terutama yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri perlu melakukan update pada website yang dikelolanya, karena beberapa link tidak dapat diakses. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri perlu memperhatikan penunjang kegiatan yang bersifat administrasi seperti penyusunan SOP kegiatan pembangunan Jalan Kabupaten. Pembangunan Jalan Kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri diharapkan akan terus berjalan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan, Jalan Kabupaten. Abstract Roads are the basic infrastructures that humans need to be able to move from one location to another in order to meet the needs. The construction of roads in the last 3 years alone sufficiently massive to do both at the national and regional levels. One area that makes the road infrastructure as one of the main priorities in regional development is Wonogiri. Regent Wonogiri commitment in order to implement such development can be seen from the consistency of road construction is done, especially the construction of district roads. In 2018, District Selogiri become one of the District selected to undertake the construction of district roads. Obstacles encountered in the fieldnamely limited human resources, the damaged equipment, and the scarcity of materials. This type of research is descriptive and qualitative approach. The focus of this research is planning stages include the ability of staff planning, organizational capability planning, capability analysis techniques, and the quality of the information needed. While the implementation phase consists of two factors, namely the driving factors include the commitment of the political leadership and organizational skills, the commitment of the executive, and support from interest groups. Inhibiting factors include the number of players (actors), there is a commitment or their dual loyalty, complexity inherent in the project itself, the level of decision-making is too much, and time and change leadership. This research subject is determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used were documentation, interviews, and observations. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that of the analysis Implementation Road Development District in District Selogiri Wonogiri which proves that the planning phase to the implementation phase shows that the Public Works Department Wonogiri especially of Highways has been trying hard to implement road construction aimed at improving the quality of regional infrastructure with strategies to improve the quality of the road network. Although in practice there are factors that hinder the program. The suggestions made by the researcher is Public Works Department Wonogiri need to propose the addition of human resources, especially those who have become the Civil Service. Public Works Department Wonogiri need to do an update on the website that it manages, since some link is not accessible.Of Highways Department of Public Works Wonogiri need to pay attention to support activities such as preparation of SOPs are administrative district roads development activities. District Road Development carried out by the Public Works Department Wonogiri expected to continue to run even if there is a change of leadership. Keywords: Implementation, Development, District roads.

EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT 86 DI UPTD KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN BANGKALAN MADURA (Studi Kasus di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan) EKA FAIRUZ IZDIHAR; FITROTUN NISWAH
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Tuntutan masyarakat akan sebuah pelayanan publik yang lebih memudahkan masyarakat serta lebih efektif terus diinginkan oleh masyarakat. Untuk itu Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangkalan dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan yaitu menciptakan layanan unggulan yang berada di Pasar Induk Desa Kokop yaitu Samsat 86. Dengan adanya layanan unggulan Samsat 86 ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Pelayanan Samsat 86 di UPTD Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangkalan Madura pada gerai Samsat 86 di Desa Kokop dengan menggunakan enam indikator dari Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir kompetensi petugas memberikan pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebesar 97 dari jumlah populasi yang berjumlah 2.850 wajib pajak yang ada di gerai Samsat 86. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelayanan Samsat 86 di UPTD Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangkalan Madura (Studi Kasus di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan) dapat dikatakan efektif. Dari pengujian validitas, reliabilitas, dan analisis statistik-deskriptif dihasilkan bahwa penilaian setiap sub-variabel efektivitas pelayanan pada Samsat 86 memperoleh nilai efektivitasnya secara keseluruhan dengan presentase lebih dari 61% yaitu prosedur pelayanan 73,4%, waktu penyelesaian 77,7%, biaya pelayanan 79,2%, produk pelayanan 75,7%, sarana dan prasarana 68,2% dan yang terkahir kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan sebesar 78,9% dimana semua dimasukkan kedalam kategori efektif. Saran yang diberikan oleh peniliti dari hasil penelitian ini meliputi, perlunya peningkatan pelayanan terkait dengan kelengkapan fasilitas dan kelayakan fasilitas. Dimana masih terdapat sebagian wajib pajak yang masih berdiri ketika membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kata Kunci: efektivitas, pelayanan, samsat 86 Abstrack Community demands for a public service that makes it easier for the community and more effective will continue to be desired by the community. For this reason, the SAMSAT Joint Office in Bangkalan Regency in providing services that are easier, faster and more transparent is to create superior services in the Kokop Village Main Market, Samsat 86. With the presence of superior services Samsat 86 is expected to increase the number of motor vehicle tax receipts (PKB) which will increase Regional Original Income (PAD). This study aims to find out and analyze the effectiveness of Samsat 86 services in the UPTD at the SAMSAT Joint Office in Bangkalan Madura Regency at Samsat 86 outlets in Kokop Village using six indicators from MENPAN Decree No. 63 of 2003, namely service procedures, time of completion, service costs, service products, facilities and infrastructure, and finally the competence of officers providing services. This research is quantitative descriptive. This study took a sample of 97 of the total population of 2,850 taxpayers in Samsat 86 outlets. Data collection techniques used were observation, questionnaires, documentation, and literature studies. Quantitative data analysis techniques using statistical analysis and descriptive analysis. The results showed that the effectiveness of the Samsat 86 Service in the UPTD of the Joint Office of SAMSAT in Bangkalan Madura Regency (Case Study in Kokop Village, Bangkalan Regency) could be said to be effective. From the testing of validity, reliability, and descriptive-statistical analysis, it was found that the assessment of each service effectiveness sub-variable in Samsat 86 obtained overall effectiveness values with a percentage of more than 61%, namely service procedures 73.4%, completion time 77.7%, costs service 79.2%, service products 75.7%, facilities and infrastructure 68.2% and the last is the competency of employees in providing services at 78.9% where all are included in the effective category. Suggestions given by researchers from the results of this study include, the need for improved services related to the completeness of facilities and the feasibility of facilities. Where there are still some taxpayers who still stand when paying motor vehicle tax (PKB).

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA JOGOSATRU KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN) NUR AZIZAH; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya, proses dimana perubahan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik dengan cara menggali dan kemudian dikembangkan, maka pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk memberikan daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan dapat dilaksanakan dimana saja termasuk di Desa Jogosatru diadakan pemberdayaan perempuan melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), khususnya pendidikan dan ketrampilan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberdayaan perempuan melalui program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa Jogosatru kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Ketua PKK dan Anggota PKK .Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pada tahapan persiapan dengan mendatangkan pembicara dalam agenda presentasi dan sosialisasi untuk penyamaan persepsi tentang pemberdayaan, selain itu juga melakukan persiapan lapangan dengan studi langsung ke lapangan secara langsung untuk melihat kelayakan daerah pemberdayaan. Tahap Pengkajian melakukan pengkajian melalui mengkaji keluhan perempuan disana yang hanya sebagai ibu rumah tangga biasa dan data informasi desa serta tingkat pendidikannya, Tahap Prencanaan alternatif yaitu dengan adanya alternatif pelatihan demonstrasi memasak kacang telur, demonstrasi make up, pelatihan kreasi hantaran dan pelatihan menjahit. Tahap memformulasikan rencana aksi yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat ,tahap pelaksanaan yaitu dengan melaksanakan pelatihan kreasi hantaran sebanyak 12 kali dalam satu tahun dengan setiap bulan pelatihan model lipatan berbeda-beda, dan pelatihan demonstrasi memasak kacang telur sebanyak 3 kali dalam satu tahun dengan pembuatan produk berdasarkan pesanan. Tahap Evaluasi yaitu dilaksanakan evaluasi secara berkala dan secara besar di akhir tahun. Tahap terminasi yaitu pelatihan tersebut tetap dilanjutkan untuk dilaksanakan. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah agar produk dari hasil pemberdayaan masyarakat bisa di promosikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti menggunakan akun sosial media, dalam pengemasan hasil produk kacang telur ukuran kiloan bisa dalam botol (toples) atau kardus (box), tahapan terminasi dukungan yang diberikan bisa berupa dukungan yang lebih nyata dan lebih dari sekedar dukungan motivasi kata-kata saja bisa seperti melalui paid promote serta melakukan studi banding dan menambah refrensi agar kedepannya bisa menjadi produk unggulan di Desa Jogosatru yang bisa sampai dikenal secara Luas. Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Pendidikan dan Ketrampilan.

EVALUASI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DI DESA BADANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG (STUDI PADA SEKTOR KETAHANAN PANGAN) DWI ARIESKA SETYANINGRUM; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan Peraturan tentang kebijakan program yaitu Program Terpadu P2WKSS yang merupakan program penanggulangan kemiskinan. Program P2WKSS salah satunya melaksanakan kegiatan dengan pemberian bibit hortikultura dan mengadakan pelatihan. Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa sasaran program P2WKSS dengan yang memiliki potensi keunggulan potensi, yaitu kegiatan pembibitan hortikultura. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Fokus penelitian menggunakan model evaluasi William, N. Dunn yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Sementara itu, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan evaluasi kegiatan program P2WKSS dalam hal pemberian bibit hortikultural di Desa Badang dalam pelaksanaanya kurang berjalan dengan optimal. Hal ini berdasarkan temuan lapangan peneliti yaitu adanya keterbatasan waktu dari masyarakat utamanya kaum wanita yang tidak sesuai dengan hasil kebijakan yang terlaksana. Tidak ada kejelasan sosialisasi dan kreteria dalam penetapan masyarakat penerima bantuan karena kondisi yang hampir sama diwilayah Desa Badang penerima bantuan membutuhkan bantuan pembibitan hortikultura. Menurut hasil penelitian, saran yang bisa diberikan adalah; 1) Dalam penyampaian informasi kepada kelompok wanita tani, pendamping pelaksana diharapkan lebih kreatif lagi, sehingga pesan yang disampaikan menarik untuk diterima oleh kelompok sasaran, 2) Ibu Nurul selaku Ketua Kelompok Wanita Tani harap selalu mengingatkan masyarakatnya yang menjadi kelompok sasaran dalam program terpadu P2WKSS untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Sebaiknya program yang dilaksanakan berkelanjutan dan tidak terhenti dalam satu tahun agar manfaat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh bisa lebih dikembangkan sehingga menciptakan kesejahteraan perempuan, 4) Pemberian benih bibit yang diberikan dari pemerintah kepada kelompok sasaran seharusnya langsung diberikan kepada Kelompok Wanita Tani secara langsung. Kata Kunci: Evaluasi, Program, Hortikultura.

IMPLEMENTASI PROGRAM SIM SAMSAT TERMINAL (+) KERTAJAYA MOJOKERTO SATLANTAS POLRES MOJOKERTO KOTA (Studi pada Pelayanan Perpanjangan Masa Berlaku SIM) DINI WINANTASARI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Sebagai badan penegak hukum, Kepolisian Resort Mojokerto Kota khususnya pada Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota menyediakan suatu program layanan dalam hal Regident SIM yang dinamakan “SIM SAMSAT Terminal (+) Kertajaya Mojokerto” yang di dalamnya terdapat pelayanan perpanjnagan masa berlaku SIM untuk masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota yang bertempat di Kompleks Terminal Kertajaya Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori pendekatan George Edward III (Agustino 2012:149) yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIM SAMSAT Terminal (+) Kertajaya Mojokerto telah memenuhi keempat variabel tersebut dan sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi, sumber daya fasilitas, dan kesesuaian SOP. Selain itu jumlah pemohon perpanjangan masa berlaku SIM di SIM SAMSAT Terminal (+) Kerajaya Mojokerto cenderung sepi dibandingkan dengan program layanan yang lainnya, sehingga peneliti menyarankan untuk pihak Satlantas Polres Mojokerto Kota lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Perpanjangan, SIM Abstract As a law enforcement agency, the Mojokerto City Police Department, especially at the Mojokerto City Police Traffic Unit, provides a service program in the case of a Regident SIM called "SIM SAMSAT Terminal (+) Kertajaya Mojokerto" in which there is an extension service for the SIM in the area the law of the Mojokerto City Police Station which is located at the Kertajaya Terminal Complex in Mojokerto. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the research uses the theory of the approach of George Edward III (Agustino 2012: 149) which consists of Communication, Resources, Disposition, Structure of the Bureaucracy. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that SIM SAMSAT Terminal (+) Kertajaya Mojokerto has fulfilled these four variables and has been quite good in its implementation, despite several obstacles in terms of communication, facility resources, and conformity of SOP. In addition, the number of applicants for SIM validation at SIM SAMSAT Terminal (+) Kerajaya Mojokerto tend to be quiet compared to other service programs, so researchers suggested that the Mojokerto City Police Satlantas be more active in conducting program socialization to the community. Keywords: Implementation, Extension, SIM

IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO ZULIA SAIDAH; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Dinas Sosial Kota Mojokerto menjalankan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diterapkan di seluruh Kota Mojokerto, salah satunya di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. SLRT merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan yang lain. Munculnya SLRT memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Wates yang ingin mendapatkan bantuan sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis Implementasi SLRT di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari empat aspek diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Teknik Pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SLRT sudah dijalankan, meskipun pada kenyataanya masih terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Penyampaian informasi yang kurang merata mengakibatkan masih banyak masyarakat di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang tidak tahu tentang SLRT. Sumber daya manusia di tingkat dinas dan kelurahan sudah cukup, akan tetapi di tingkat kelurahan masih ada beberapa fasilitator yang kurang aktif dalam pelaksanaannya. Aspek ketiga yaitu disposisi, pengangkatan birokrat dilakukan secara baik dengan membuat keputusan bersama untuk memilih beberapa aktor masyarakat yang akan ikut dalam menjalankan SLRT. Tidak ada insentif yang didapatkan oleh fasilitator yang berkerja di tiap kelurahan. Strukur birokrasi sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Kata Kunci : Implementasi, Layanan, SLRT, Abstract The Mojokerto City Social Service runs the Integrated Referral Service and System (SLRT) which is applied in all Mojokerto City, one of which is in the Wates Subdistrict, Magersari District, Mojokerto City. SLRT is a system that helps identify the needs of the poor and connects them with other protection programs. The emergence of SLRT makes it easy for the poor in Wates Village who want to get social assistance easily. The purpose of this study is to describe in depth and analyze the implementation of SLRT in Wates Subdistrict, Magersari District, Mojokerto City. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this study consists of four aspects including communication, resources, disposition, bureaucratic structure. Data collection techniques are interview techniques, observation, and documentation which are analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of SLRT has been implemented, although in reality there are still some obstacles both from internal and external factors. The uneven information delivery resulted in many people in Wates Subdistrict Magersari Sub-District, Mojokerto City who did not know about SLRT. Human resources at the service and kelurahan level are sufficient, but at the kelurahan level there are still some facilitators who are less active in their implementation. The third aspect is disposition, the appointment of bureaucrats is done well by making a joint decision to select several community actors who will participate in running the SLRT. There is no incentive to be obtained by facilitators who work in each village. The structure of bureaucracy has been carried out in accordance with the main tasks and functions that exist. Keywords: Implementation, Service, SLRT

EFEKTIVITAS PROGRAM E-SISKAMLING DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) JEMBER DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Program e-siskamling adalah kebijakan yang digagas oleh Polres Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan bersama. Melalui aplikasi tersebut, warga pelaksana ronda dapat terhubung langsung dengan kepolisian jika menemui adanya gangguan kamtibmas saat melakukan ronda, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method, yaitu strategis eksplanatoris esensial. Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah indikator efektivitas program yang terdiri dari empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemahaman program. Teknik analisis data terdiri dari empat tahap yaitu pengolahan, pengorganisasian data, penemuan hasil, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-siskamling sudah berjalan efektif. Dari keempat indikator efektivitas tersebut, indikator ketepatan sasaran program mendapatkan persentase skor sebesar 72,6% dengan kriteria efektif. Hal ini juga didukung dengan pernyataan responden bahwa sasaran program mampu menerima dan melaksanakan program esiskamling. Indikator sosialisasi program mendapatkan jumlah presentase skor total sebesar 76,2% dengan kriteria efektif. Indikator pencapaian tujuan program mendapatkan persentase skor sebesar 73% masuk, dan masuk pada kategori efektif. Hal ini juga didukung pernyataan responden bahwa partisipasi masyarakat cukup baik untuk menjaga keamanan lingkungan dan adanya peningkatan keamanan di titik rawan. Sedangkan indikator yang memiliki jumlah skor terendah adalah indikator pemantauan program dengan jumlah presentase skor sebesar 69,4%. Pemantauan program e-siskamling dilakukan oleh Satbinmas Polres Jember dengan mengecek grafik keaktifan ronda dan pada saat anev (analisa dan evaluasi kinerja Polres) menegur Bhabinkamtibmas yang desa binaannya kurang aktif. Akan tetapi, pada anev akhir-akhir ini sudah tidak lagi menegur Bhabinkamtibmas yang keaktifannya kurang. Indikator pemantuan program masih masuk pada kategori efektif dengan perolehan skor 69,4%. Secara keseluruhan nilai persentase skor jawaban dari empat indikator diatas untuk Efektivitas Program E-Siskamling di Kepolisian Resor Jember memperoleh skor sebesar 72,8% yang masuk pada kelas interval 61%-80% yang berarti “Efektif”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan Polres Jember diharapkan lebih memantau kembali keaktifan berjalannya program e-siskamling di 248 desa dan kelurahan yang ada, karena program ini cukup efektif untuk mencegah tindak kejahatan di malam hari terutama di jam-jam rawan dan untuk anggota Bhabinkamtibmas yang menjadi kordinator lapangan diharapkan terus aktif dalam mendekati warga di desa binaannya, dan terus mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan lingkungan bersama. Kata Kunci: Efektivitas, Program, E-Siskamling. Abstract The e-siskamling program is a policy initiated by the Jember Regional Police to increase community participation in maintaining security and order in the common environment. Through the application, patrol executors can be connected directly to the police if they encounter any civil service disruptions when conducting patrols, so the purpose of this research is to know and describe how effective the program is in achieving its goals and objectives.This study uses mixed methods research methods, namely essential essential explanatory strategies. This method uses quantitative and qualitative, which gives this weight or priority to quantitative data. The focus of this research is program indicators which consist of four indicators, namely the program of targeting accuracy, socialization programs, goal programs, and understanding programs. The data analysis technique consists of four steps, namely processing, organizing data, finding results, and descriptive analysis. The results of the study indicate that the esiskamling program has been effective. Of the four indicators, the indicator of the accuracy of the target program obtained a score of 72.6% with effective criteria. This is also supported by respondents agreement about the target program that can be accepted and implemented by the e-siskamling program. The socialization program gets a total percentage score of 76.2% with effective criteria. The Assessment Program determines the goal of getting a score of 73% in, and in the effective category. This was also supported by respondents that community participation was good enough for environmental security and also increased security at appropriate points of vulnerability. While indicators that have the lowest number of scores are program evaluation indicators with a percentage score of 69.4%. The e-siskamling monitoring program was carried out by the Jember Police Satbinmas by examining the charts of activist patrols and at the time anev reprimanded the Bhabinkamtibmas whose target villages were less active. However, at the end of the day there has been no longer reprimanding Bhabinkamtibmas whose activeness is lacking. The monitoring indicator program is still in the effective category with an approval score of 69.4%. Overall, the average score of the answer scores of the four indicators on the Effectiveness of the E-Siskamling Program in the Jember Resort Police scored 72.8% in the 61% -80% interval class which meant "Effective". Based on the results of these studies, the advice that can be given by the researcher is that the Jember Regional Police is expected to monitor again the activity of the e-siskling program in 248 existing villages and sub-districts, because this program is effective enough to prevent crime at night especially in vulnerable hours and for Bhabinkamtibmas members who are field coordinators, they are expected to continue to be active in approaching residents in their target villages, and continue to socialize the importance of maintaining the security of the common environment. Keywords: Effectiveness, Program, E-Siskamling.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA