Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan Wisata Kweden River Park RIO YOGGHY ANGGARA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Pengambangan pariwisata lintas daerah bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi, agar tidak terpusat pada daerah tertentu saja, salah satu yang dapat dikembangangkan dalam upaya pengembangan sektor wisata adalah pada tingkatan terendah sistem pemerintahan Negara Indonesia yaitu desa. Pengembangan Wisata Kweden River Park merupakan salah satu contoh pengemban desa wisata. Berdasarkan surat keputusan kepala desa dengan nomor 188/19/144.508.2007/2016 Wisata Kweden River Park telah ditetapkan sebagai salah satu unit usaha dari BUMdes Bhakti sejahtera. Aspek yang menunjang pengembangan pariwisata menurut Suwantoro (2004:19) memiliki lima indikator yaitu Objek dan daya Tarik wisata, Prasarana wisata, Sarana wisata, Tata Laksana/Insfrastruktur, Masyarakat /Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendepskripsikan pengembangan Wisata Kweden River Park melalui Objek dan daya Tarik wisata, Prasarana wisata, Sarana wisata, Tata Laksana/Insfrastruktur, Masyarakat/Lingkungan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wisata Kweden River Park, merupakan Kawasan wisata dalam kelompok minat khusus, baik sarana wisata, prasarana wisata serta insfrasutuktur/tatalaksana sudah cukup mewadahi dan telah tersedia dengan baik hanya saja pihak pengelola harus terus berupaya mengembangan pelayanan wisata agar selalu menawarkan hal-hal yang dibutuhkan wisatawan sehingga dapat berdampak fositif terhadap masyarakat/lingkungan. Kunci: Pengembangan,Wisata

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA SURABAYA (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan) DESI ENDANG SUWARNI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Setiap daerah memiliki anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pertumbuhan ekonomi. Sehingga perlu adanya penyerapan anggaran yang optimal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Adapun penyerapan anggaran yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2016 menunjukkan adanya keterlambatan penyerapan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada tahun 2016 khususnya penyerapan anggaran yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapana anggaran daerah milik Halim (2014:91), yang terdiri dari lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD, lambannya proses tender dan ketakutan menggunakan anggaran. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pemngumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan anggaran yakni pada perencanaan operasionalnya merupakan faktor yang dominan menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran yang terjadi di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 2 program kegiatan yang tidak dapat terealisasi pada tahun anggaran 2016. Yakni program Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum) dan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih. Sedangkan untuk faktor lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender dan adanya ketakutan menggunakan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pada tahun 2016. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan operasioanl ke arah yang lebih baik perlu adanya peningkatan etos kerja dalam proses penelaahan program sehingga kesalahan seperti tidak terealisasinya program tidak terulang kembali di tahun anggaran berikutnya. Kata Kunci: Penyerapan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) Abstract Each area has a budget which is used to finance local government spending in order to meet the basic needs of the community which cannot be met by private parties. The budget aims to improve the welfare of communities through the improvement of economic growth. So the need for the optimal absorption of the budget to achieve the desired economic growth targets. As for the absorption of the budget took place in the city of Surabaya in the year 2016 showed a delay in absorption. This research aims to describe and analyze on what are the factors that affect the occurrence of delays the absorption of Budget income and Expenditure area (APBD) Surabaya city in 2016 in particular absorption the budget that occur in the Work Unit (SKPD) Area Device Public Works Agency Bina Marga and Pematusan the city of Surabaya. The research method used is descriptive qualitative approach. The focus in this study using four factors that affect the delay absorption of the budget area belongs to Halim (2014:91), which consists of low budget planning, the length of the process of discussion of the budget in peoples representative Council District (DPRD), the sluggish process of tenders and fear of using the budget. data collection techniques are used in the form of observation, interview and documentation. Data analysis was performed with data collection, data presentation, data reduction, and the withdrawal of the conclusion. The results of this research show that the weak budget planning in operational planning is the dominant factor in the cause of the delay in the absorption of the budget that is happening in SEGWAY Bina Marga public works and Pematusan The City Of Surabaya. It can be seen from the presence of 2 programs of activities that cannot be realized in fiscal year 2016. I.e. the network development programme clean water/drinking water (NOT drinking water) and the activities of the Monitoring, evaluation and reporting of network development of clean water. As for the length of the process factors discussion of the budget, the sluggish process of tenders and the fear of using the budget not found problems that can affect the delay absorption of the budget by the year 2016. To improve the quality of operational planning to the better need for improved work ethic in the process of review of the program so that a mistake like not realized his program do not happen again in the next fiscal year. Key Word: Absorption, Budget income and expenditure areas (APBD), The Unit Of Work Device Area (SKPD)

UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENYEDIAAN PEDESTRIAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA BIANCA ANDRIANI VIANTO; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

AbstrakProgram Penyediaan pedestrian di Kota Surabaya merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dari tahun 2010 yaitu dilakukan pembenahan pedestrian pada jalan protocol di Kota Surabaya dengan secara bertahap dan memberikan fasilitas pedestrian untuk penyandang disabilitas. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas melalui fasilitas pedestrian yang telah disediakan seperti ramp, ubin pemandu, lantai landai. Penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah kota Surabaya dalam penyediaan pedestrian yang layak untuk penyandang disabilitas dengan menggunakan empat kriteria asas fasilitas dan aksesbilitas yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat dan tujuan belum sepenuhnya tercapai bahwa 1. Asas Kemudahan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya sudah memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas karena pemerintah memberikan fasilitas seperti ubin pemandu, ramp, lantai landai untuk penyandang disabilitas agar memudahkan dalam mengakses pedestrian. 2. Asas Kegunaan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya sudah cukup menciptakan kegunaan pedestrian. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pedestrian yang beralih fungsi dan tidak seutuhnya digunakan oleh penyandang disabilitas di kota Surabaya. 3. Asas Keselamatan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya fasilitas sudah cukup menjamin keselamatan bagi penyandang disabilitas karena fasilitas yang disediakan pemerintah masih belum sepenuhnya memenuhi syarat keselamatan masih ditemukan pedestrian yang rusak dan pedestrian yang memiliki ramp. 4. Asas Kemandirian, dalam pelaksanaanya pedestrian sudah cukup memberikan kemandirian untuk penyandang disabilitas karena dalam pelaksanaanya dibantu dengan Satpol PP dan Linmas kota Surabaya. Kata Kunci : Upaya, Pedestrian, Disabilitas Abstrack Pedestrian provisioning program in Surabaya is a program made by the Government through the Public Works Department of Bina Marga and Pematusan Kota Surabaya from 2010, which is done by improving pedestrian on the protocol road in Surabaya City by gradually providing pedestrian facilities for persons with disabilities. The purpose of this program is to provide pedestrian accessibility especially for people with disabilities through pedestrian facilities that have been provided such as ramp, guiding tiles, sloping floors.. This research uses descriptive research with qualitative approach. This study focuses on Surabaya city government efforts in providing pedestrian worthy for persons with disabilities by using four criteria of facilities and accessibility ie convenience, usability, safety and independence. Data collection techniques through observation, interview while data analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques include reduction, data, data presentation and conclusion. Based on the results of this study indicate that the benefits and objectives have not been fully achieved that 1. Principle of Convenience, in the provision of pedestrian in the city of Surabaya already provides facilities for people with disability because the government provides facilities such as guiding tiles, ramps, sloped floors for disabled people to facilitate access to pedestrian . 2. Principle Usefulness, in the provision of pedestrian in the city of Surabaya is enough to create the use of pedestrian. This is because there are still pedestrian who switch function and not fully used by people with disability in the city of Surabaya. 3. The principle of safety, in providing pedestrian in the city of Surabaya facilities is sufficient to ensure the safety of people with disability because the facilities provided by the government still not fully meet the safety requirements are still found damaged pedestrian and pedestrian who have ramp. 4. Principle of Independence, in the implementation of pedestrian is enough to provide independence for people with disability because in the implementation assisted by Satpol PP and Linmas Surabaya. Keywords : Effort, Pedestrian, Disability

PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA SALAK DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO SHOFI NINDYA KISWANTI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Agrowisata merupakan konsep wisata dengan keindahan alam yang memanfaatkan lahan pertanian maupun lahan perkebunan menjadi objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan agrowisata menjadi salah satu sektor wisata andalan yaitu dengan mengembangkan kawasan agrowisata salak pada tahun 2015. Dalam pengembangan kawasan agrowisata salak Desa Tanjungharjo, masih ditemui beberapa hambatan. Sehingga diperlukan upaya-upaya pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan Pengembangan Kawasan Agrowisata Salak di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dan apa saja Hambatan-hambatan Dalam Pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini menggunakan teori Suwantoro (2004) yang meliputi 5 unsur, yaitu : objek dan daya tarik, prasarana wisata, sarana wisata, tatalaksana/infrastruktur, masyarakat/lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data dari penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu tahap pengumpulan data,reduksi data, display data atau sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam peengembangan kawasan agrowisata salak Desa tanjungharjo dalam sudah cukup baik. Hal ini ditandai dari adanya kerjasama yang baik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Desa Tanjungharjo dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) “Salak Manis” dan terdapat keterlibatan masyarakat dalam setiap pengembangan kawasan agrowisata salak Desa Tanjungharjo. Selain itu, prasarana dan sarana wisata yang dimiliki kawasan agrowisata salak sudah cukup terpenuhi, namun dalam penyediaan prasarana wisata masih terdapat kendala yakni belum tersedianya kamar mandi yang merupakan salah satu prasarana inti. Ketersediaan prasarana dan sarana wisata didukung dengan adanya infrastruktur dan tatalaksana yang sudah terpenuhi yaitu melalui pembentukan POKDARWIS, adanya pelatihan-pelatihan kepada anggota POKDARWIS maupun kepada masyarakat dan adanya pengembangan infrastruktur pendukung. Namun dalam pegembangan agrowisata salak Desa Tanjungharjo masih ditemui beberapa hambatan yaitu, keterbatasan jumlah anggaran, kuantitas sumber daya manusia, belum maksimalnya jalinan kemitraan. Kata Kunci : Pengembangan, Kawasan, Agrowisata Abstract Agrotourism is a concept with a natural beauty that makes use of farmland as well as plantation into a tourist attraction which has attraction. Bojonegoro regency is one of regencies who develop agro-tourism becomes one of the mainstay tourism sector by developing salak agro tourism region in the year 2015. In the development of agro tourism area of Tanjungharjo Village, there are still some obstacles. Therefore, further development efforts are needed. This study aims to describe the development of agro-tourism area of Salak in the village of Tanjungharjo, Kapas sub-district, Bojonegoro regency and any obstacles in its development. This research uses descriptive research method with qualitative approach. While the focus of this study using the theory Suwantoro (2004) which includes 5 elements, namely: objects and attractions, tourism infrastructure, tourism facilities, management / infrastructure, community / environment. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis of this study using Miles and Huberman model is the stage of data collection, data reduction, data display or data presentation and drawing conclusions. The results of this study show that in the village of salak agro tourism area peengembangan tanjungharjo in already good enough. It is characterized from the presence of good cooperation between the Department of culture and tourism as well as the Government of the village of Tanjungharjo and the Group aware of tours (POKDARWIS) "Sweet Salak" and there is community involvement in the development of each area of the orchard, the village of Salak Tanjungharjo. In addition, the infrastructure and means owned agrowisata, salak is enough but in the provision of tourist infrastructure, there is still a constraint i.e. hasnt been the availability of a bathroom which is one of the core infrastructure. The availability of infrastructures and means of tourism supported by the existing infrastructure and the tatalaksana who have been fulfilled through the establishment of POKDARWIS, the existence of training-training to members of the POKDARWIS as well as to the community and the development of supporting infrastructure. But in the village of salak agro tourism pegembangan Tanjungharjo still encountered several obstacles, namely, limitation of the number of budget, lack of engagement POKDARWIS, inadequate patchwork of partnerships.Keyword : Development, Agrotourism, Agrotourism region

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (Studi kasus di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik) RAHAYU PUSPITASARI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.Pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Namun Badan Permusyawaratan Desa belum bisa melaksanakan pengawasan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan APBDes dilaksanakan dengan baik, yakni melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa,dan Perangkat Desa. Pengawasan terhadap APBDes yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan, hal ini diketahui dari proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Laporan proses pelaksanaan kerja dari pihak pelaksana APBDes tahun 2017 pada minggu keempat bulan Januari tahun 2018 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Dalam mekanisme pelaporan APBDes yang dilaksanakan Kepala Desa kepada BPD melalui musyawarah BPD. Pengawasan terhadap APBDes ini sudah dilakukan oleh BPD, hal ini terbukti dari Pemerintah desa yang melibatkan BPD dalam setiap rapat musyawarah desa. Dalam hal pengawasan ,terdapat laporan penggunaan dana APBDes yaitu laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) guna mengetahui pemakaian dana dari APBDes tersebut.Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan saran agar Badan Permusyawaratan Desa Mojogede hendaknya lebih dekat dengan masyarakat. Sebagai wakil dari masyarakat desa dapat lebih aktif dalam menampung aspirasi – aspirasi masyarakat dengan sering terjun ke masyarakat untuk menampung aspirasi – aspirasi masyarakat tidak hanya melalui forum – forum musyawarah saja, sehingga seluruh aspirasi masyarakat ataupun keluhan dari masyarakat dapat tersalurkan dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi BPD dan pemerintah Desa dalam penyerapan APBDes.. Kata Kunci : Peran BPD,Pengawasan, Pengelolaan APBDes Abstract Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is a village regulation that contains sources of revenue and allocation of village expenditure within a period of one year. APBDes consists of village income, village expenditure and financing. The draft APB Desa is discussed in the village development planning meeting. Head of Village together with BPD set APBDes every year with Village Rules. APBDes supervision is done by the community through BPD (Village Consultative Board) and government on it, every year will be supervised system. The Government, will conduct supervision in budgeting, budget evaluation and budget accountability. However, the Village Consultative Body has not been able to carry out supervision properly, it can be seen from the number of public complaints related to the supervision conducted by BPD. This research aims to know the role of Village Consultative Board (BPD) in the Supervision of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes ) in Mojogede Village, Balongpanggang Sub-district, Gresik Regency. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Technical analysis of data in this study is data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results stated that BPD supervision in the formation of APBDes draft was implemented well, namely through village meeting meeting which was attended by BPD, Village Head, and Village Device. Monitoring of APBDes conducted by BPD has been implemented, this is known from the monitoring process undertaken by BPD on the Report of the implementation process of work of the implementers of APBDes 2017 in the fourth week of January 2018 which was attended by the BPD, the Village Head and the Village Devices and figures community. In the mechanism of reporting APBDes conducted by the Village Head to BPD through deliberation BPD. Supervision of this APBDes has been done by BPD, this is evident from the village government involving BPD in every village meeting. In terms of supervision, there is a report on the use of funds APBDes the report Letter of Accountability (SPJ) to determine the use of funds from the APBDes tersebut.Oleh therefore, researchers can provide suggestions for Mojogede Village Consultative Agency should be closer to the community. As representatives of the village community can be more active in accommodating the aspirations of the community by often plunging into the community to accommodate the aspirations of the community not only through forums of deliberation alone, so that all the aspirations of the community or complaints from the community can be channeled and become material considerations and evaluation for the BPD and the village government in the absorption of APBDes. Keywords: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes

Pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo di Kabupaten Bojonegoro NAILYL AROFATUN NAJAKHA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstrak Desa Wonocolo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata pada tahun 2016. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo yang dilakukan oleh pengelola desa wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata menurut Suwantoro dengan kajiannya meliputi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Prasarana Wisata, Sarana Wisata, Tatalaksana/Infrastruktur, dan Masyarakat/Lingkungan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Pengembangan Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo dilihat dari aspek obyek dan daya tarik wisata, terdapat beberapa obyek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung mulai dari wisata alam, jalur adventure, museum Rumah Singgah dan kuliner. Pada aspek prasarana wisata, Kelompok Sadar Wisata bekerjasama dengan masyarakat menyediakan mushola, toilet, warung makan, tempat parkir dan sebagainya. Dari aspek sarana wisata, Kelompok Sadar Wisata telah menyediakan homestay/penginapan, gazebo dan alat transportasi untuk wisatawan. Dari aspek tatalaksana/infrastruktur, pemerintah desa telah mengukuhkan Kelompok Sadar Wisata, namun pemerintah desa masih belum menyusun peraturan desa (PerDes) tentang Desa Wisata. Selanjutnya dari aspek masyarakat/lingkungan, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pelatihan. Respon dari masyarakat terkait adanya desa wisata positif, akan tetapi masih terdapat hambatan terkait pola pikir (mindset) masyarakat yang membutuhkan proses agar mau beralih dari penambang minyak dan hanya mengandalkan kehidupan melalui penambangan minyak secara tradisional yang memiliki resiko tinggi untuk menjadi menyedia jasa wisata. Saran yang diberikan peneliti adalah pengelola Desa Wisata Edukasi Migas Teksas Wonocolo seperti pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Little Texas Petrolium perlu saling berkordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam membuat Peraturan Desa (PerDes) tentang pengelolaan desa wisata yang mencakup biaya jasa wisata secara terorganisir, penarikan tiket masuk wisatawan, dan penarikan membayar parkir yang legal. Kata Kunci: Desa, Wisata, Edukasi Abstract Wonocolo village is one of the villages in Bojonegoro regency which has been designated as Tourism Village in 2016. Therefore, it is necessary to develop a Migas Teksas Wonocolo Education Tourism Village conducted by the tourist village manager. This study aims to describe and analyze the development of Migas Textas Wonocolo Tourism Village. Research type used in this research is descriptive research with qualitative approach. While the focus of his research using the theory of planning, implementation, and development of tourism in tourist destinations according to Suwantoro with his study include Object and Tourism Attractions, Tourist Infrastructure, Tourist Facilities, The Regulation/Infrastructure, and Community/Environment with Purposive Sampling technique. Data analysis techniques in this study using data analysis consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions through interviews, observation and documentation studies. The results indicate that efforts to Development of Migas Teksas Wonocolo Education Tourism viewed from the aspect of objects and tourist attraction, there are several attractions that become the attraction of tourists to visit ranging from nature tourism, adventure lines, museums and culinary Houses. In the aspect of tourism infrastructure, Travel Awareness Group (Pokdarwis) in cooperation with the community provides musholla, toilets, food stalls, parking lots and so forth. From the aspect of tourism facilities, Travel Awarness Group (Pokdarwis) has provided homestay, gazebo and transportation for tourists. From the regulation/infrastructure aspect, the village government has established the Travel Awarness Group, but the village government still has not arranged village regulations on Tourism Village. Furthermore, from the aspect of community/environment, the government has conducted socialization and training. The response from the community related to the positive tourist village, but there are still obstacles related to the mindset of people who need the process of wanting to switch from oil miners and rely solely on life through traditional oil mining that has a high risk to become a tourist services provider. The suggestion given by the researcher is the manager of Migas Teksas Wonocolo Education Tourism like village government and Travel Awarness Group (Pokdarwis) Little Texas Petrolium need to coordinate with Culture and Tourism Office of Bojonegoro Regency in making Village Regulation about the management of tourist village which includes the cost of tourism services in an organized, withdrawal of tourist passes, and withdrawals paid for legal parking. Keywords: Village, Tours, Education

EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN SISTEM INFORMASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (SITTEK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO NADIYAH RAHMI HIDAYAH; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

ABSTRAK EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN SISTEM INFORMASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK (SITTEK) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO Nama : Nadiyah Rahmi Hidayah NIM : 14040674038 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : M. Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) merupakan terobosan inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo yang memanfaatkan Teknologi Informasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK), bertujuan untuk lebih memaksimalkan kinerja sistem perizinan online terutama dalam pengesahan izin sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan penerbitan izin dan membantu meringankan kesibukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori DeLone dan McLean (2003), meliputi Systems Quality (Kualitas Sistem), Information Quality (Kualitas Informasi), Use (Penggunaan), User Satisfaction (Kepuasan Pemakai), Net Benefits (Manfaat-manfaat Bersih). Metode analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Layanan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo terlaksana dengan efektif. karena sejak diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) pada 15 Juni 2015, dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengurusan proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, yang dimana sebelum adanya Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK), Kepala Dinas tidak dapat mengerjakan pekerjaan lainnya karena harus dituntut memberikan pengesahan izin yang tidak dapat diwakilkan. Setelah adanya Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) ini dapat memudahkan Kepala Dinas dalam memberikan pengesahan izin dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan smartphone maupun komputer, sehingga dapat meminimalisir adanya keterlambatan dalam proses memberikan pengesahan izin oleh Kepala Dinas yang selama ini menjadi kendala dalam perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Hambatan yang muncul pada penerapan Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK) sebagian besar dikarenakan dari masyarakat sendiri yang kurang memahami ketentuan dan persyaratan dalam mengurus perizinan. Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (SITTEK)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DI DESA SEMAMPIR , KECAMATAN SEDATI , KABUPATEN SIDOARJO TEGUH SUPRAYOGI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

ABSTRAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) OLEH PT. PERTAMINA (PERSERO) DI DESA SEMAMPIR , KECAMATAN SEDATI , KABUPATEN SIDOARJO Nama : Teguh Suprayogi NIM : 13040674008 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas : FISH Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : M.Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah mencanangkan program Corporate Social Responbility (CSR) bagi perusahaan mulai tahun 2007. Program CSR (Corporate Social Responbility) ini bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap kampung untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh terhadap proses pemberdayaan yang ada di program CSR oleh PT. PERTAMINA (persero) di Desa Semampir , Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam mengatasi permasalahan yang ada di Desa Semampir yang dilihat dari lima fase pendekatan pemberdayaan yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh PT Pertamina dilihat dari aspek pemungkinan yakni diberikannya bantuan alat-alat untuk membantu proses usaha yang dijalankan, aspek penguatan yakni diberikan pelatihan pemanfaatan barang bekas, aspek perlindungan berupa kesempatan yang sama terhadap masyarakat dan tidak saling membedakan satu sama lain., aspek penyokongan yakni dengan diadakannya pameran di Sidoarjo maupun luar Sidoarjo. aspek pemeliharaan yakni pengawasan rutin datang ke desa semampir. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu untuk aspek pemungkinan diharapkan melanjutkan fasilitas yang sampai saat ini tidak ada kelanjutan. Pada aspek penguatan, diharapkan lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Pada aspek perlindungan, diharapkan PT Pertamina (Persero) memberikan keseriusan dalam peningkatan mutu supaya produk yang telah dibuat tidak ditinggalkan Pada aspek penyokongan diharapkan diharapkan PT Pertamina (Persero) lebih memberi keluasan ke berbagai kota. Pada aspek pemeliharaan diharapkan .PT Pertamina Persero dapat memelihara bantuan yang telah diberikan Kata Kunci : Pemberdayaan , Masyarakat, Corporate Social Responbility ABSTRACT COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH CSR PROGRAM (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) BY PT. PERTAMINA (PERSERO) AT THE VILLAGE VILLAGE, SEDATI DISTRICT, SIDOARJO REGENCY Name: Teguh Suprayogi NIM: 13040674008 Study Program: S1 State Administration Science Faculty: FISH Name of Institute: Universitas Negeri Surabaya Advisor: M. Farid Maruf, S.Sos., M.AP. Community Empowerment is one effort undertaken by the Government in an effort to improve the welfare of the community. Efforts to improve the social welfare of the community have been done for a long time with various programs to improve the economy of the community. The government launched the Corporate Social Responbility (CSR) program for the company starting in 2007. The Corporate Social Responsibility (CSR) Program aims to develop the potential of each kampong to develop its business. The purpose of this research is to understand more about empowerment process that exist in CSR program by PT. PERTAMINA (Persero) in Semampir Village, Sedati District, Sidoarjo Regency. The type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. The focus of this research is empowerment conducted by PT Pertamina (Persero) in overcoming the problems in Semampir Village which is seen from five phases of empowerment approach that is possibility, strengthening, protection, support and maintenance. The result of the research shows that community empowerment by PT Pertamina is seen from the aspect of the possibility which is given the aid of tools to assist the business process that is run, the strengthening aspect is given training the utilization of second-hand goods, protection aspect in the form of equal opportunity to society and not distinguish each other ., aspects of the support that is with the holding of exhibitions in Sidoarjo and outside Sidoarjo. the maintenance aspect is routine supervision coming to the village at least. The suggestion given by the researcher is for the aspect of the possibility is expected to continue the facility which until now there is no continuation. On the strengthening aspect, it is expected to provide more training. On the aspect of protection, PT Pertamina (Persero) is expected to give seriousness in improving the quality so that the product that has been made is not left On the aspect of the support expected PT Pertamina (Persero) gives more extent to various cities. On the aspect of maintenance is expected. Pertamina Pertero PT can maintain the assistance that has been given Keywords: Empowerment, Society, Corporate Social Responbility

EFEKTIFITAS KERJASAMA ANTAR DAERAH (STUDI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA) QURANIN RIEDHA HIDAYATI; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

ABSTRAK Efektifitas Kerjasama Antar Daerah (Studi tentang Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya) Nama : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 140406740456 Program Studi : S1 Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah memberikan manfaat adanya otoritas pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Pentingnya kerjasama pada hakekatnya adalah sebuah interaksi yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pelayanan dan penyediaan Terminal Purabaya. Tujuan dari diselenggarakan kerjasama tersebut ialah untuk mengisi konsep pengembangan wilayah GERBANGKERTOSUSILA. Pengelolaan atau penyediaan fasilitas umum diruang publik khususnya di perkotaan pada dasarnya terkendala ketersediaan lahan. Tujuan penelitian adalah mengukur seberapa efektif pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dilihat dari indikator-indikator efektifitas kerjasama antar daerah yaitu: Transparansi, kekokohan dan keluwesan, perubahan aturan, kapasitas pemerintah, distribusi kekuasaan, tingkat ketergantungan, ide intelektual. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pada kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Mengukur pelaksanaan kerjasama berdasarkan variabel efektifitas. Pada variable efektifitas transparansi dijabarkan kerjasama ini tidak efektif, karena tidak adanya laporan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai aktifitas operasional maupun pendapatan. Pada variabel kekokohan dan keluwesan pada pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak masih berpegang teguh pada naskah perjanjian yang lama dengan tujuan konsistensi pada masing-masing anggota yang bekerjasama. Pada Indikator perubahan aturan menilai kerjasama berdasarkan banyaknya perubahan aturan. Dalam perkembangan perubahan aturan selama menjalankan kerjasama terdapat perubahan aturan kerjasama yang signifikan. Pada indikator kapasitas pemerintah dalam pengelolaan Terminal Purabaya telah diberikan hak dan kewajiban pada masing-masing anggota. Pada indikator distribusi kekuasaan, dalam pengelolaan Terminal Purabaya terjadi ketimpangan kekuasaan pihak yang berperan adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pada indikator tingkat ketergantungan antar anggota, kedua pihak Pemerintah sering merasa rugi. Pada indikator ide intelektual diukur mempertimbangkan peran strategis antar pihak dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Peneliti menyarankan pada aspek transparansi UPTD Terminal melakukan pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai ruang lingkup. Indikator kekokohan dan keluwesan mengajukan adanya norma baru dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Perubahan aturan usulan addendum perjanjian Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disertai pengajuan penghentian perjanjian sementara hingga selesainya permasalahan. Indikator kapasitas pemerintah, dalam pelaksanaan pengelolaan Terminal Purabaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih meningkatkan kapasitasnya dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya. Indikator distribusi kekuasaan, perlunya peninjauan ulang komposisi pengelolaan Terminal Purabaya sebaiknya menimbang kesetaraan kewenangan. Indikator tingkat ketergantungan, Sebaiknya antara kedua daerah menimbangkan keuntungan namun, dalam hal jasa transportasi publik menyesuaikan kondisi sosial masyarakat. Indikator Ide Intelektual, dalam kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya para pihak teknis pelaksana sebaiknya diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Kata Kunci: Efektifitas, Kerjasama Antar Daerah, Pengelolaan Terminal ABSTRACT Effectiveness of Inter-Regional Cooperation (Study of Surabaya City Government Cooperation with Government of Sidoarjo Regency in Purabaya Terminal Management) Name : Qur’anin Riedha Hidayati NIM : 14040674056 Study Programme : S1 Science of Public Administration Departement : Public Administration Faculty : The Faculty of social and law Institution : Universitas Negeri Surabaya Lecturer : Muhammad Farid Ma’ruf, S.Sos., M.AP. Implementation of local government autonomy provides the benefit of local government authorities to establish relationships with other local governments. The importance of cooperation is essentially a dynamic interaction to achieve a common goal. Surabaya City Government and Sidoarjo Regency Government have agreed to cooperate in service and provision of Terminal Purabaya. The purpose of the organized cooperation is to fill the concept of development of GERBANGKERTOSUSILA region. The management or provision of public facilities in public spaces, especially in urban areas, is basically constrained by land availability. The purpose of this study is to measure how effective the implementation of cooperation between the Government of Surabaya and the Government of Sidoarjo Regency in the management of Purabaya Terminal. At the management of Terminal Purabaya. Measuring the implementation of cooperation based on effectiveness variables. In variable of transparency effectivity, this cooperation is not effective, because there is no periodical report to Sidoarjo Regency Government about operational activity and income. On the variables of robustness and flexibility in the implementation of cooperation both parties still cling to the old agreement with the goal of consistency in each member who cooperate. In the indicator of change rules assess the cooperation based on the many changes in the rules. In the development of regulatory changes during the implementation of cooperation there is a significant change of cooperation rules. In the indicator of government capacity in the management of Purabaya Terminal has been granted rights and obligations on each member. In the power distribution indicator, in the management of Purabaya Terminal, there is an imbalance of power of the party that plays the role of Surabaya City Government. In the indicator of the level of interdependence between members, both sides of the Government often feel the loss. In intellectual idea indicator is measured considering strategic role between parties in management of Terminal Purabaya. Researcher suggest on transparency aspect UPTD Terminal do reporting to Government of Sidoarjo Regency and Surabaya City Government with various scope. The indicators of robustness and flexibility suggest a new norm in legislation. Indicators The proposed amendments to the proposed amendment of the Surabaya City Government to the Sidoarjo Regency Government together with the submission of a temporary agreement to the completion of the matter. Indicator of government capacity, in the management of Purabaya Terminal Government of Sidoarjo regency further increase its capacity in Purabaya terminal management cooperation. The power distribution indicator, the need to review the management composition of Purabaya Terminal should weigh the equality of authority. Indicators of degree of dependence, It is preferable between the two regions to consider the benefits but, in the case of public transportation services adjust the social conditions of the community. Intellectual Idea indicator, in cooperation of terminal management Purabaya the executing technical party should be included in decision making process. Keywords: Effectiveness, Cooperation

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA ANTI PROVERTY PROGRAM (APP) (Studi Pada Kelompok Masyarakat “Tapak Emas” di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun) RIKA ARINDA; MUHAMMAD FARID MARUF
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh setiap pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya. Begitu pula Pemerintah Jawa timur menerapkan Porgram Anti Kemiskinan (Anti Proverty Program). Salah satu daerah yang menjadi lokasi penerapan program APP yaitu Desa Tawangrejo. Untuk memberdayakan masyarakat Desa Tawangrejo dibentuk Pokmas Tapak Emas yang bergerak di industri rumahan berupa pembuatan sandal dan sepatu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan CIPOO (context, input, process, output, dan outcome) oleh Sulistiyani (2017). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dilihat dari pendekatan CIPOO (Sulistiyani, 2017) belum terpenuhi. Dalam aspek context baik dari segi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek kinerja organisasi dan aspek penguasaan materi pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari belum adanya struktur organisasi yang jelas serta belum adanya penguasaan materi yang baik dari anggota Pokmas. Dalam aspek input sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemilihan ketua sesuai kemampuan serta adanya bantuan fasilitas dari pemerintah. Aspek process belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari sosialisasi dan pelatihan yang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh Pokmas Tapak Emas. Pada aspek output pokmas Tapak Emas mampu untuk menghasilkan sandal dan sepatu. Terakhir pada aspek outcome, Pokmas Tapak Emas berada pada pemberdayaan tingkat I dimana berdaya sebagai mitra kerja/pendamping dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilihat dari belum adanya struktur organisasi yang jelas serta belum menguasai materi pemberdayaan. Kata Kunci: pemberdayaan ekonomi masyarakat, Anti Proverty Program (APP), Pokmas Tapak Emas

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search