cover
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 1,286 Documents
PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK (Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur  I Kota Surabaya) Evinta Kisnawati
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Bagi suatu negara, APBN merupakan sumber pendapatan di Indonesia, di dalam APBN terdapat 3 hal utama yaitu penerimaan negara,belanja daerah serta pembiayaan negara. Salah satu biaya yang masuk dalam pembiayaan negara diperoleh melalui pembayaran pajak. Problematika karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan harta mereka membuat pemerintah membuat kebijakan baru di perpajakan, yaitu kebijakan amnesti pajak. Latar kebijakan amnesti pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Proses sosialisasi merupakan salah satu faktor yang penting, karena dalam implementasinya salah satu kesuksesan sebuah kebijakan adalah pahamnya masyarakat terhadap proses sosialisasi yang diberikan para pelaksana. Salah satu instansi yang melakukan sosialisasi adalah Kanwil DJP Jatim I Kota Surabaya. Dengan adanya kebijakan amnesti pajak tentu menimbulkan persepsi dari para peserta sosialisasi Persepsi penting untuk memberikan dukungan kita terhadap keberhasilan suatu kebijakan dan pihak pelaksana ketika menyampaikan sosialisasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan Amnesti Pajak (Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya).Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang dipakai sumber data primer dan sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data yang kita miliki, lalu menyajikan data yang ada dalam kualitatif, penyajian data berupa teks baru ditarik kesimpulan dari penelitian yang kita buat.Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa indikator si perseptor banyak para peserta sosialisasi yang mendukung dengan kebijakan amnesti pajak ini . Ini dapat dibuktikan pada periode pertama dari kebijakan amnesti pajak pendapatan uang tebusan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 1,48 triliun per hari. Untuk indikator sasaran disimpulkan bahwa para peserta sosialisasi sudah memahami mengapa kebijakan amnesti pajak ini penting namun dalam persepsi ada dampak positif dan dampak negatif dari adanya kebijakan amnesti pajak. Berikutnya indikator situasi, dapat disimpulkan minim kendala, Kanwil DJP Jatim I Kota Surabaya semaksimal mungkin sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Para peserta sosialisasi juga tidak mempunyai kendala yang terlalu banyak saat mengikuti sosialiasi. Kesalahan persepsi yang dilakukan pihak pelaksana adalah halo effect.Kata kunci: Amnesti Pajak, Sosialisasi, Persepsi
Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Megatron di Kota Surabaya ketron kogoya
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Perencanaan dan pembangunan (termasuk berbagai kebijakan penting) dilaksanakan dari pusat atau dari atas ke bawah (topdown planning and development). Pemerintah Daerah, tidak diberi kewenangan penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini berarti mengekang atau tidak mendengarkan aspirasi daerah. Hemat kata, Kekuasaan Pemerintah Pusat sangat dominan (H.S. Sunardi dan Purwanto:2006). Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yang dianalisis sesuai dengan strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; Perluasan Basis Penerimanaan, Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan, Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak, Transparan dan Akuntabilitas, yang selanjutnya di implementasikan dalam strategi peningkatan pajak yang terdiri dari ; perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran, peningkatan efisiensi administrasi, transparansi akuntabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Fokus penelitian yang digunakan adalah Perluasan basis Penerimaan, Pengendalian Kebocoran, Transparansi dan Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya dalam peningkatan pendapatan Megatron di Surabaya telah dilakukan dengan hasil sebagai berikut :Dilihat dari faktor Perluasan basis penerimaan, DPPKAD Pemkot Surabaya sudah berjalan dengan standar yang sudah ditetapkan sesuai SOP (Standard Operational Procedure) dalam pelayanan Megatron kepada stake holder atau dalam hal ini pihak swasta. Dari faktor pengendalian atas kebocoran dapat dilihat bahwa DPPKAD Pemkot Surabaya sudah melakukan melakukan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kebocoran pendapatan dan hal – hal yang mengacu terhadap sanksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari faktor peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dapat dilihat bahwa sikap yang ditunjukkan oleh DPPKAD Pemkot Surabaya yakni telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta, Bank Jatim dalam pembayaran pajak Megatron. Dari faktor transparansi dan akuntabilitas yang dihadapi organisasi sudah berjalan baik dan perumusan strategi yang tengah dilakukan sudah tertata dengan rapi menggunakan peran teknologi (IT) dalam hal menentukan estimasi yang harus dilakukan untuk tahun yang akan datang dalam peningkatan pendapatan pajak reklame. Kata kunci: pajak, reklame, megatron, dinas pendapatan daerah
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Smart Card Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo MOHAMAD YANUAR PRATAMA
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo menciptakan inovasi smart card guna meminimalisir para calo dan lebih memudahkan proses perizinan para pemilik usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana inovasi pelayanan publik melalui smart card pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pada teori atribut inovasi oleh Rogers yaitu: Relative Advantage (Keuntungan Relatif), Compatibility (Kesesuaian), Complexity (Kerumitan), Triability (Kemungkinan dicoba), Observability (Kemudahan diamati). Pada atribut relative advantage diketahui bahwa keuntungan dari adanya inovasi smart card adalah meminimalisir praktek percaloan dan lebih memudahkan para pemohon izin. Pada atribut compatibility menjelaskan bahwa smart card sesuai dengan keinginan masyarakat dalam proses perizinan yang lebih mudah. Atribut complexity menjelaskan bahwa tidak ada kerumitan dalam pendaftaran dan juga penggunaan smart card. Namun ada beberapa kendala yaitu belum adanya tambahan pengamanan sidik jari dan retina mata, serta masih kurangnya sumber daya manusia pada bagian customer service yang mengakibatkan antrian panjang para pengurus izin. Atribut triability juga menjelaskan bahwa tidak adanya fase uji coba dalam inovasi smart card. Hanya ada sosialisasi selama dua minggu dan setelah itu smart card wajib digunakan bila hendak mengurus perizinan. Pada atribut observability menunjukkan bahwa selama smart card berjalan, telah sesuai dengan keinginan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo yakni untuk memudahkan para pemohon izin dan meminimalisir para makelar. Kata Kunci: Inovasi, Smart Card
Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ALIF FARHAN ARIFIN
Publika Vol 4 No 11 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n11.p%p

Abstract

Abstrak Batik adalah kerajinan tradisional Indonesia yang sudah turun-temurun yang kaya akan ragam dan nilai budaya, Batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, Maka dari itu Bupati Pamekasan untuk melestarikan batik dan mengembangkan UKM batik tulis Pamekasan dikeluarkanlah kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 Perihal Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan. sampai akhirnya Kabupaten Pamekasan didelarasikan oleh Gubernur Jawa timur sebagai kabupaten batik di Jawatimur, Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi serta kendala apa saja yang terdapat pada Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Kepala Sekolah Negeri, Pengrajin Batik Tulis Pamekasan. Teknik Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan ini dari beberapa variabel berikut : 1) Sumber Daya, dalam kebijakan ini yang digunakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya waktu yang sudah sangat memadai, tetapi untuk sumber daya dana telah tersedia ketika sekolah mengkordinir seragam batik dari sekolah. 2) Standar dan Sasaran Kebijakan, dari hasil penelitian standart dan sasaran kebijakan untuk mengembangkan UKM batik tulis Pamekasan mulai mengalami hambatan karena banyak sekolah yang tidak mewajibkan siswa-siswinya memakai batik tulis Pamekasan. 3) Karakteristik Agen Pelaksana, untuk dinas pendidikan sendiri masih kurang tegas dan disiplin melaksanakan kebijakan hal ini yang dapat dilihat dari tidak ada pemantauan perihal kebijakan ini. 4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi yang sedang berjalan juga mengalami kendala dimana beberapa kepala sekolah tidak berkoordinasi dengan dinas pendidkan terkait kendala yang sedang dihadapi. 5) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi), dukungan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang kurang baik dimana tidak ada sosialisasi berkelanjutan perihal kebijakan. 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, ketiga elemen ini memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan. Faktor sosial, seperti rendahnya pendidikan masayarakat. Faktor ekonomi, seperti rendahnya perekonomian wali murid, khususnya yang tinggal di desa. Faktor Politik, seperti pergantian bupati selama 2 periode. Faktor-faktor tersebut yang menghambat kebijakan dan mengakibatkan kebijakan yang telah dicanangkan kurang diperhatikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 berjalan kurang baik, maka saran peneliti adalah melakukan sosialisasi dan pemantauan kembali ke sekolah dan membangun komunikasi dengan pengrajin batik tulis untuk memproduksi batik dengan harga terjangkau. Kata Kunci: Implementasi, Batik Tulis Lokal Pamekasan
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (Studi Kasus Pada Pemberian Bantuan Mesin Jahit Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang) Kurnia Vinda
Publika Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n1.p%p

Abstract

Abstrak Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama. Kelompok Usaha Bersama ini diberikan bantuan stimulant untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi. Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kelompok Usaha Bersama yang telah diberikan bantuan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang berupa mesin jahit. Bantuan ini digunakan untuk menghasilkan produk berupa tas yang terbuat dari bahan kain. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya modal untuk membeli bahan baku dan pemasaran sehingga kelompok tersebut bergantung pada pengepul. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, Kepala Desa Ngampungan, Pendamping, Ketua dan 5 anggota Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk keefektifan dari program pemberdayaan masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang belum dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat dari empat indikator efektivitas program bahwa hanya dua indikator yang bisa dikatakan baik yaitu pada indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi program. Kondisi yang terjadi pada Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera sampai saat ini dalam pemanfaatan bantuan mesin jahit yang diberikan oleh pemerintah masih bergantung pada pengepul. Hal ini menyebabkan program ini dalam pelaksanaannya belum dapat memberdayakan masyarakat karena masyarakat belum dapat mandiri sepenuhnya. Saran yang diberikan penulis yaitu dilakukannya sosialisasi untuk awal pelaksanaan program, lebih diadakan pertemuan antara penyelenggara dan pelaksana program, dibuatkan laporan hasil dari pemantauan secara tertulis oleh pendamping dan memaksimalkan peran pendamping. Kata Kunci : Efektivitas, Pemberdayaan, Masyarakat
IMPLEMENTASI PROGRAM ZERO WASTE  DI KABUPATEN SIDOARJO Ratna Ilmi Anggraini
Publika Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n1.p%p

Abstract

Abstrak Sampah masih menjadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh termasuk di Sidoarjo. Meningkatnya volume sampah dipengaruhi berbagai faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kepedulian masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui strategi dan kebijakan dalam menjadikan lingkungan bersih dan hijau. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih hijau. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat program Zero Waste yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya generasi muda serta meminimaisir sampah di Sidoarjo. Program Zero Waste dilakukan selama 18 kali. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program Zero Waste di Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan pendekatan menurut Van Meter dan Van Horn, terdiri dari enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi, Sikap, Komunikasi Organisasi, Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program Zero Waste telah berjalan baik, perlu adanya perbaikan. Diperlukan sikap nyata dari remaja untuk memberi perubahan. Ukuran dan tujuan kebijakan dilihat dari segi kuantitas adalah peserta 1.000 orang. Jumlah ini tidak selalu sama dalam setiap kegiatan. Faktor yang mempengaruhi adalah cuaca dan jarak. Sumber daya diperlukan untuk pelaksanaan program sudah cukup mumpuni. Karakteristik pelaksana berdasarkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sikap pelaksana dalam menjalankan program adalah tercermin dengan antusiasme serta komitmen menjalankan program. komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana dilakukan dalam bentuk formal dan non formal. Komunikasi ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman. Implementasi program Zero Waste mendapatkan dukungan dari lingkungan politik yaitu Bupati, Camat serta Kepala Desa. Dukungan ekonomi derasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan program kurang mendapat dukungan dari lingkungan sosial, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitar. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah melakukan sosialisasi secara maksimal dan mengembangkan konsep pelaksanaan program serupa di tahun yang akan datang tanpa menghilangkan tema anak muda. Kata kunci: Implementasi, Program Zero Waste.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGOLAHAN ADMINISTRASI DESA SECARA ELEKTRONIK (PADE) DI DESA MANTUP KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN ENI ZAHROTIN INDRAYANI
Publika Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n1.p%p

Abstract

Abstrak Desa merupakan pemerintah yang berada di tingkat bawah, namun memiliki peranan yang sangat penting dalam perubahan perbaikan layanan. Pelayanan Desa yang buruk akan memberikan dampak terhadap pembangunan nasional. Untuk menata administrasi desa secara baik dan benar Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Desa kepada masyarakat yang berfokus pada dampak perubahan positif terhadap masyarakat maupun Aparatur Desa. Desa Mantup merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mantup yang menggunakan program PADE serta dinobatkan sebagai desa terbaik nomor satu pelaksanaan program PADE di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan yaitu efektivitas program menurut Sutrisno (2007) terdiri dari 5 (lima) indikator antara lain: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Teknik analisis data menurut Sugiyono (2013) yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pengolahan, pengorganisasian, dan penemuan hasil. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Program Pengolahan Administrasi Desa (PADE) di Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sudah berjalan efektif. Nilai presentasi skor jawaban dari kuesioner Efektivitas Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) di Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebesar 77,13 % yang termasuk kedalam kriteria efektif. Sehinggan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara keselurahan pelaksanaan Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) di Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sudah berjalan secara efektif. Pada indikator pemahaman program nilai presentasi skor jawaban sebesar 77,45%, presentasi ini berada pada kelas interval 60,6% - 80,5 % dengan kriteria Efektif. Indikator tepat sasaran jumlah presentase sebanyak 82,88 % yang berada pada kelas interval 80,6% - 100 % dengan kriteria Sangat Efektif. Indikator tepat waktu jumlah presentase sebanyak 82,60% yang berada pada kelas interval 80,6% - 100% dengan kriteria Sangat Efektif. Indikator tercapainya tujuan jumlah presentase sebanyak 81,43% yang berada pada kelas interval 80,6 % - 100 % dengan kriteria Sangat Efektif.indikator perubahan nyata jumlah presentase sebanyak 81,40% yang berada pada kelas interval 80,6% - 100% dengan kriteria Sangat Efektif. Kata Kunci : Efektivitas, Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik.
MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN TAMAN REMAJA SURABAYA SEBAGAI DESTINASI WISATA KOTA SURABAYA AJENG TANWINDA
Publika Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n1.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah Kota Surabaya memiliki program pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan potensi pariwisata dan jumlah wisatawan. Taman Remaja Surabaya merupakan salah satu destinasi wisata Kota Surabaya yang berdiri tahun 1971. Pemerintah memiliki rencana penutupan Taman Remaja Surabaya yang disebabkan oleh kurangnya pengembangan Taman Remaja Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan manajemen strategi pengembangan Taman Remaja Surabaya sebagai destinasi wisata Kota Surabaya. Fokus penelitian menggunakan proses manajemen strategi menurut J. David Hunger and Thomas Wheelen, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan lingkungan Taman Remaja Surabaya menunjukkan bahwa kekuatan Taman Remaja Surabaya adalah sumber daya anggaran, sumber daya manusia serta potensi Taman Remaja Surabaya yang menyediakan fasilitas pentas seni. Kelemahan Taman Remaja Surabaya berupa kurang memadainya fasilitas parkir. Taman Remaja Surabaya berpeluang untuk menjadi icon pariwisata yang memajukan kebudayaan daerah. Taman Remaja Surabaya memiliki ancaman berupa persaingan dengan obyek wisata lain. Perumusan strategi pengembangan Taman Remaja Surabaya diarahkan untuk meningkatkan daya tarik serta memberikan fasilitas pentas seni. Pengembangan Taman Remaja Surabaya juga melibatkan masyarakat dalam memberikan penampilan kesenian maupun kritik dan saran. Implementasi strategi pengembangan Taman Remaja Surabaya dilakukan dengan promosi serta menambah wahana kecil, perawatan maupun dekorasi. Tahap evaluasi dan pengendalian menunjukkan bahwa pengembangan Taman Remaja Surabaya memiliki kendala berupa perizinan dari pemerintah. Saran yang yang diberikan peneliti adalah meningkatkan fasilitas lahan parkir dan toilet, menjalin kerjasama dengan dewan kesenian, membuat program-program kegiatan yang baru dan menarik bagi masyarakat di berbagai usia dan mengatasi kendala yang menghambat pengembangan Taman Remaja Surabaya, seperti perizinan. Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, TRS
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Studi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk) DEWI LINGGARWATI
Publika Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n1.p%p

Abstract

Abstrak Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya menghasilkan, meningkatkan serta mengelola sumber penerimaan pada setiap daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah retribusi daerah. Adapun jenis retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarka hal tersebut, maka perlu mendiskripsikan bagaimana upaya untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk (DPPKAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengdekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun Fokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akuntanbilitas. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu evaluasi tarif dilakukan setiap tahun mengacu dan pada kemampuan pedagang atau wajib retribusi, melakukan audit secara rutin baik dari Dinas atau UPTD, peningkatan moralitas dilakukan dengan memberikan pembinaan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar Nganjuk, laporan penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat diketahui melalui kantor DPPKAD karena tidak tersedianya website dalam transparansi.Namun, perlu adanya perubahan peraturan daerah mengingat kenaikan tarif setiap tahunnya, pentingnya media informasi seperti website untuk memberikan transparansi kepada masyarakat luas, serta perlunya evaluasi yang dilakukan agar pengunjung pasar tetap ramai bukan hanya pada hari pasaran saja agar pasar daerah mampu meningkatkan pendapatan melalui penerimaan retribusi pelayanan pasar. Kata Kunci: Upaya peningkatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Pelayanan Pasar.
STRATEGI KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA CANGGU KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI Dhea Nurmayasari
Publika Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v5n1.p%p

Abstract

Abstrak Strategi pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan membentuk mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Terkait hal tersebut strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan tujuan menjadi mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Desa Canggu. Persoalan yang terjadi wisata Desa Canggu tidak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga kunjungan wisatawan masih rendah, hal tersebut terlihat dari data pengunjung wisata Desa Canggu 2014-2016, dan menurut wawancara dengan Ketua Pokdarwis menyatakan bahwa kunjungan wisata di Desa Canggu sangat rendah jika dibandingkan wisata lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi kelompok sadar wisata dalam mengembangkan pariwisata di Desa Canggu. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Canggu, Ketua pokdarwis Desa Canggu, pedagang di area wisata sebanyak 2 orang, dan pengunjung wisata sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dokumenstasi dan triangulasi data. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pokdarwis dalam mengembangkan wisata Desa Canggu dilakukan di 4 bidang yaitu pertama strategi pengembangan indutsri pariwisata dengan mengembangkan pedagan di tempat wisata dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Canggu. Kedua strategi pengembangan destinasi pariwisata dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi pengunjung seperti toilet, mushola, dan kantin. Ketiga strategi pemasaran dan promosi pariwisata dengan membuat sebuah blog Desa Canggu yang berisi informasi pariwisata Desa Canggu. Keempat strategi pengembangan sumber daya pariwisata dalam hal ini pokdarwis sudah berperan secara baik dalam pengembangan pariwisata di Desa Canggu. Kata Kunci : Strategi Pengembangan, Pariwisata

Page 65 of 129 | Total Record : 1286