Articles
37 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2018)"
:
37 Documents
clear
<![CDATA[PERKEMBANGAN KEDIRI STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ PADA TAHUN 1895 - 1930 ]]>
<![CDATA[ROFI PRADANA, HAFID]]>;
<![CDATA[, WISNU]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKediri merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mempunyai tanah yang subur. Tidak heran apabila sejak abad ke-19 orang-orang Belanda gencar membangun industri pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan sentra pertanian dan perkebunan yang ada di sana. Memasuki abad ke-20 ditandai dengan seiringnya perkembangan ekonomi di Kediri, muncullah moda transportasi trem yang didirikan oleh Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM) pada tahun 1895. KSM merupakan perusahaan pelayanan jasa transportasi trem yang mengangkut hasil barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Lintas jalur trem KSM membentang dari Jombang ke Pare dan berakhir di Kediri. Untuk jasa pengangkutan barang, KSM mengangkut hasil perkebunan dan pertanian dari industri-industri di Kediri maupun Jombang. Untuk jasa pengangkutan penumpang, KSM memberikan layanan kereta penumpang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang pada akhirnya pada tahun 1920 layanan kelas 1 dihapus dan hanya menyisakan layanan kelas 2 dan 3. KSM memberikan pengaruh bagi aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial tersebut berupa mobilitas manusia dan barang. Sedangkan untuk aspek ekonomi, KSM mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pribumi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Tujuan dari penelitian ini antara lain, 1) Untuk menganalisis perkembangan perekonomian dan sarana transportasi di wilayah Kediri sebelum dibangunnya KSM, 2) Untuk menganalisis perkembangan Kediri Stoomtram Maatschappij pada tahun 1895 -1930, dan 3) Untuk menganalisis dampak pembangunan Kediri Stoomtram Maatschappij terhadap perkembangan wilayah Kediri.Kata Kunci: Trem, KSM, Ekonomi]]>
<![CDATA[PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR PADA MASA GUBERNUR BASOFI SUDIRMAN TAHUN 1993-1998 ]]>
<![CDATA[NAILA YULIA NATASYA, RAGIL]]>;
<![CDATA[, WISNU]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Kemiskinan merupakan sebuah kasus yang mana sulit untuk dipecahkan. Dalam mengatasi kemiskinan perlu menggunakan sinergi dan sistematis agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang bermatabat sehingga tidak akan ada kemiskinan yang terjadi. Dengan tingginya angka kemiskinan yang terjadi maka diperlukan langkahlangkah yang positif. Jika kondisi seperti itu tetap ada maka akan membuka peluang yakni akan timbul masalah yang bisa mengancam suatu proses keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan.permasalahannya 1) Bagaimana pelaksanaan program pengentasana kemiskinan pada masa Basofi Sudirman ? 2) Bagaimana kendala dan hasil dari program pengentasan kemiskinan pada masa Basofi Sudirman ? tahun 1966 ? 1998. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: 1) Heuristik melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan; 2) Kritik Sumber; 3) Intepretasi; 4) Historiografi. Berdasarkan hasil penelitian Program pengentasan kemiskinan pada masa Gubernur Basofi Sudirman yakni ada 2, program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yakni IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan dijalankan pada masa pemerintahan Basofi Sudirman dan yang kedua yakni program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan sendiri oleh Basofi Sudirman yakni GKD (Gerakan Kembali Ke Desa), GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), Urunan Pengusaha. Berikut ini adalah program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pusat dan dilaksanakan pada masa Gubernur Basofi Sudirman. Kendala yang dihadapi kebanyakan yakni belum mengertinya masyarakat tentang program yang dicanangkan oleh pemerintah Jawa Timur. Sehingga membuat masyarakat salah dalam pelaksanaannya. Hasil yang dicapai dalam program pengentasan kemiskinan yakni ada dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial meliputi : berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya siswa yang bersekolah. Kemudian di bidang ekonomi meliputi : bertambahnya industry di Jawa Timur, bertambahnya PDRB. Kata Kunci: Program Kemiskinan, Jawa Timur, perubahan]]>
<![CDATA[PENATARAN P-4 (PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA) BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN SAWUNGGALING KOTAMADYA SURABAYA 1981-1996 ]]>
<![CDATA[RATNASARI, DEWI]]>;
<![CDATA[ALRIANINGRUM, SEPTINA]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[P-4 merupakan sebuah pedoman tentang penghayatan pengamalan Pancasila yang dibuat pada masa Orde Baru. P-4 dimasyarakatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap. Pemasyarakatan P-4 tersebut dilaksanakan melalui penataran yang disebut dengan Penataran P-4. P-4 ditatarkan untuk mengatasi berbagai bentuk permasalahan sosial yang terjadi dalam sebuah lingkungan masyarakat yang hidup dalam kota-kota besar, salah satunya adalah Kotamadya Surabaya. Dalam Penataran P-4 yang dilaksanakan di Seluruh Indonesia, Surabaya merupakan kotamadya dengan nilai tertinggi di Jawa Timur sebagai pelaksana Pemasyarakatan P-4 pada tahun 1989. Penataran P-4 tersebut dilaksanakan di setiap kelurahan. Kelurahan Sawunggaling merupakan salah satu Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang (1) Bagaimana proses Penataran P-4 bagi masyarakat di Kelurahan Sawunggaling serta (2) Mengapa Kelurahan Sawunggaling menjadi Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Heuristik (pengumpulan sumber) didapatkan peneliti di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan Badan Arsip Daerah Jawa Timur. Sumber berupa hasil wawancara dilakukan kepada warga masyarakat Kelurahan Sawunggaling yang ditatar pada masa tersebut. Kritik sumber dilakukan peneliti agar sumber yang didapatkan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai sumber interpretasi data. Interpretasi data merupakan analisis serta sintesis sumber agar penulisan sejarah dapat dilaksanakan dengan baik. Historiografi merupakan metode akhir dalam penelitian, yakni dengan menuliskan hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan.Hasil penelitian ini adalah tentang proses serta alasan mengapa Kelurahan Sawunggaling terpilih sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Proses pelaksanaan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling tuntas dilaksanakan selama 15 tahun (1981-1996). Pelaksanaan Penataran P-4 di kelurahan tersebut digunakan pola pendukung 17 jam serta 25 jam. Pada tahun 1996 Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling tuntas dilaksanakan bagi seluruh masyarakat usia dewasa. Pelaksanaan Penataran P-4 secara konsisten dan bertahap aktif diikuti oleh masyarakat, sehingga pada tahun 1989 Kelurahan Sawunggaling terpilih sebagai salah satu Pelaksana P-4 Teladan.Kata Kunci: Penataran P-4, Kelurahan Sawunggaling, Masyarakat]]>
<![CDATA[PERUBAHAN FUNGSI BENTENG PENDEM VAN DEN BOSCH DI NGAWI PADA TAHUN 1962-2011 ]]>
<![CDATA[PURNAWATI, MEYDA]]>;
<![CDATA[, ARTONO]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang terdiri dari dari gugusan kepulauan yang kaya akan budaya dan kekayaan alam di setiap wilayahnya. bukan hanya dari sektor maritim dan hasil tambangnya saja,dengan letak Indonesia yang strategis membuat tanahanya subur sehingga menghasilkan hasil alam yang tidak di miliki oleh negara lain. Contohnya saja Indonesia menjadi primadona di era kolonial di karenakan Indonesia kaya akan hasil rempah-rempah yang sangat di dampakan oleh bangsa Eropa. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia antara lain Belanda sekitar abad ke XVI-XVII di mulai dengan penaklukan Batavia.tentunya rakyat indonesia tidak hanya diam dengan hal tersebut,sikap kolonial itu memunculkan berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah. Untuk menanggulangi perlawanan tersebut bangsa Belanda mendirikan sejumlah sarana pertahanan di berbagai tempat. Bahkan akibat pecahnya pemberontakan Diponegoro Belanda melancarkan stelsel benteng atau sistem sistem benteng. Salah satunya Belanda membuat benteng pertahanan yaitu Benteng Pendem Van Den Bosch di Ngawi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana deskriptif kota Ngawi? (2) Bagaimana latar belakang berdirinya Benteng Pendem Van Den Bosch di Ngawi? (3) Bagaimana perubahan fungsi Benteng Pendem Van Den Bosch di Ngawi tahun 1962-2011?.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Ngawi adalah salah satu kota yang berada paling Barat di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.295,98 km2 . Kota Ngawi mempunyai wisata yang baru di buka pada tahun 2011 yaitu Benteng Pendem Van Den Bosch, sejarah berdirinya benteng ini adalah Belanda mendirikan benteng ini dengan tujuan untuk mengawasi kota Ngawi yang letaknya sangat strategis berada di 2 aliran sungai besar yaitu Bengawan Solo dan sungai Bengawan Madiun dimana pada saat itu sungai menjadi jalur perdagangan. Benteng ini juga bertujuan sebagai pertahanan kota dari serangan musuh. Musuh yang di maksudkan disini adalah pengikut pangeran Diponegoro. Benteng ini di bangun oleh Johannes Graaf Van Den Bosch pada tahun 1839-1845. Benteng ini telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi yang pada awalnya hanya berfungi untuk menahan serangan musuh kemudian pada tahun 1980 berubah fungsi menjadi markas Yon Armed 12 yang awalnya berkedudukan di Malang, kemudian karena keadaan benteng sudah tidak memadai maka markas Yon Armed di pindahkan ke Jalan Siliwangi dan benteng hanya di fungsikan sebagai tempat penyimpana amunisi. Hingga pada tahun 2011 benteng ini di buka untuk umum dan di fungsikan sebagai wisata sejarah untuk masyarakat sekitar.Kata kunci : Benteng, Benteng Pendem, Benteng Ngawi]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN DESA PERDIKAN TAWANGSARI KABUPATEN TULUNGAGUNG 1824 – 1905 ]]>
<![CDATA[WIDYAWATI, MAYA]]>;
<![CDATA[, ARTONO]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa Perdikan Tawangsari adalah suatu wilayah di Mancanegara Wetan Kesultanan Mataram yang berstatus Perdikan Mutihan. Berbeda dengan desa perdikan lainnya, wilayah ini memiliki kedudukan yang kuat dikarenakan memiliki Layang Kekancingan dari dua raja Mataram. Sesuai perjalanan waktu desa ini berkembang dan memiliki kedudukan penting dalam proses pembangunan kota Tulungagung. Dalam penelitian ini akan meneliti beberapa permasalahan antara lain: 1) tentang latar belakang terbentuknya desa perdikan Tawangsari; 2) perkembangan wilayahnya masa 1824 hingga 1905; dan 3) kontribusi desa perdikan Tawangsari ini bagi awal perkembangan Tulungagung. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah. Motede penelitian sejarah terdiri dari : 1) Heuristik; 2) Kritik; 3) Interpretasi; 4) Historiografi.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: 1) sejarah penetapan desa perdikan Tawangsari yang di terima oleh Kyai Abu Mansur, karena jasanya membantu Pakubuwana II dan Mangkubumi dalam memperoleh kedudukanya sebagai raja Mataram; 2) perkembangan desa perdikan Tawangsari dibagi dalam dua periode. Pertama kebijakan masa Kyai Abu Mansur pada tahun 1824-1870 meliputi tiga aspek yaitu: pembangunan pondok pesantren di perdikan Tawangsari yang meningkat, ikut andil dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Tulungagung dan sebagai pendorong pembangunan pusat kota Tulungagung. Kedua sepeninggal Kyai Abu Mansur masa 1780-1905 terjadinya pembagian wilayah perdikan Tawangsari menjadi 3 yaitu: Tawangsari, Winong dan Majan; 3) kontribusi desa perdikan Tawangsari bagi awal perkembangan Tulungagung mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama.Kata Kunci : Perkembangan Desa Perdikan, Mutihan, Kontribusi]]>
<![CDATA[KOPERASI SEBAGAI ALAT UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP EKONOMI TERPIMPIN DI INDONESIA TAHUN 1961 ]]>
<![CDATA[ARIF DARAINI, MUHAMAD]]>;
<![CDATA[LIANA, CORRY]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mendorong tiga sektor perekonomian Indonesia yaitu sektor negara, swasta, dan koperasi untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Koperasi sebagai salah satu sektor untuk menerapkan ekonomi terpimpin kemudian melaksanakan musyawarah nasional koperasi pertama di Surabaya pada tahun 1961 untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Berkaitan dengan hal itu memunculkan persoalan bahwa (1) Apakah koperasi sebagai pilar perekonomian nasional merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (2) Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap koperasi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (3) Bagaimana program gerakan koperasi Indonesia dalam sistem ekonomi terpimpin?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, Interpretasi, dan Historiografi.Hasil penelitian menunjukan bahwa koperasi memang benar-benar digunakan sebagai alat untuk melaksanakan sistem ekonomi terpimpin yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi yang mengatur koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin. Selain peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi yang mengatur sistem pendistribusian koperasi dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pendidian Koperasi untuk menyusun sistem kaderisasi koperasi. Menindaklanjuti peraturan tersebut, gerakan koperasi melaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi Pertama di Surabaya untuk menyusun program dalam melaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Program yang disusun oleh gerakan koperasi untuk melaksankaan ekonomi terpimpin adalah program dalam bidang perkoperasian, pendidikan, penerangan, produksi, distribusi, dan pembiayaan.Kata Kunci: Ekonomi terpimpin, Koperasi, Gerakan koperasi]]>
<![CDATA[KOPERASI SEBAGAI ALAT UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP EKONOMI TERPIMPIN DI INDONESIA TAHUN 1961 ]]>
<![CDATA[ARIF DARAINI, MUHAMAD]]>;
<![CDATA[LIANA, CORRY]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mendorong tiga sektor perekonomian Indonesia yaitu sektor negara, swasta, dan koperasi untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Koperasi sebagai salah satu sektor untuk menerapkan ekonomi terpimpin kemudian melaksanakan musyawarah nasional koperasi pertama di Surabaya pada tahun 1961 untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Berkaitan dengan hal itu memunculkan persoalan bahwa (1) Apakah koperasi sebagai pilar perekonomian nasional merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (2) Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap koperasi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (3) Bagaimana program gerakan koperasi Indonesia dalam sistem ekonomi terpimpin?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, Interpretasi, dan Historiografi.Hasil penelitian menunjukan bahwa koperasi memang benar-benar digunakan sebagai alat untuk melaksanakan sistem ekonomi terpimpin yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi yang mengatur koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin. Selain peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi yang mengatur sistem pendistribusian koperasi dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pendidian Koperasi untuk menyusun sistem kaderisasi koperasi. Menindaklanjuti peraturan tersebut, gerakan koperasi melaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi Pertama di Surabaya untuk menyusun program dalam melaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Program yang disusun oleh gerakan koperasi untuk melaksankaan ekonomi terpimpin adalah program dalam bidang perkoperasian, pendidikan, penerangan, produksi, distribusi, dan pembiayaan.Kata Kunci: Ekonomi terpimpin, Koperasi, Gerakan koperasi]]>
<![CDATA[MEROSOTNYA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM PEDESAAN KABUPATEN LAMONGAN PADA TAHUN 1994-2017 ]]>
<![CDATA[Ashfiak, Ahmad]]>;
<![CDATA[HANAN PAMUNGKAS, YOHANES]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada tahun 1994 angkutan pedesaan di Kabupaten Lamongan sudah memiliki trayek tetap sebanyak 11 trayek angkutan pedesaan di Lamongan yang diakui oleh pemerintah. Dengan adanya penetapan trayek tersebut, aktivitas masyarakat sehari-hari bisa lebih ringan karena akses angkutan pedesaan semakin tersebar luas di Kabupaten Lamongan, Selain itu angkutan umum pedesaan juga dapat menambah lapangan pekerjaan.karena masyarakat di Kabupaten Lamongan bisa menjadi sopir dari angkutan pedesaan yang memiliki trayek tetap tersebut. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Lamongan. Namun hal terebut tidak bertahan lama, setelah munculnya sepeda motor di Kabupaten Lamongan permasalahan pada angkutan umum pedesaan mulai muncul. Permasalahan tersebut yaitu merosotnya jumlah angkutan umum pedesaan di Kabupaten Lamongan. Masyarakat yang tadinya menggunakan angkutan umum pedesaan sebagai transportasi, beralih pada sepeda motor. Sepeda motor dianggap lebih efektif dan efisien untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan angkutan umum pedesaanRumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana Peranan Sarana Transportasi Angkutan Umum Pedesaan di Kabupaten Lamongan pada tahun 1994-2017? (2) Bagaimana pengaruh sepeda motor terhadap Transportasi Angkutan umum pedesaan di Kabupaten Lamongan? (3) Mengapa Transportasi Angkutan Umum pedesaan di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan di Tahun 1994-2017? Permasalahan-Permasalahan tersebut diberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap data-data dan sumber-sumber yang didapatkan melalui tahapan metode penelitian sejarah. Tahapan metode penelitian sejarah yang dilakukan meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Transportasi angkutan umum pedesaan di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan di Tahun 1994-2017 karena masyarakat Lamongan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari salah satunya adalah sepeda motor. Bagi masyarakat Lamongan sepeda motor dianggap sebagai kendaraan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan angkutan umum pedesaan yang ada di Kabupaten Lamongan.Kata Kunci: Transportasi, Angkutan Umum Pedesaan, Kabupaten Lamongan]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH SURABAYA TAHUN 2000-2015 ]]>
<![CDATA[ZAKKI ZUNUHA, AHMAD]]>;
<![CDATA[, NASUTION]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Surabaya merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang padat. Padatnya penduduk Surabaya menyebabkan produksi sampah tergolong tinggi. Tingginya volume sampah yang dihasilkan jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan masalah. Sehingga kota Surabaya tidak akan terlepas dari permasalahan sampah apabila pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Rumusan masalah yang diambil adalah 1. Bagaimana permasalahan dan pengelolaan sampah Surabaya Tahun 2000-2015. 2. Bagaimana hasil pengelolaan sampah Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, intepretasi dan historiografi.Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lakarsantri pada tahun 2000 dan TPA Sukolilo pada tahun 2001 adalah bukti bahwa terdapat masalah pada pengelolaan sampah di Surabaya. Pengelolaan sampah Surabaya pada awalnya hanyalah dengan ambil, angkut dan buang.Surabaya mulai menerapkan pengelolaan berbasis masyarakat dengan dibantu komunitas Tunas Hijau. Pengelolaan sampah menggunakan 3R, sehingga memunculkan industri kreatif di Jambangan. Pengelolaan sampah di Surabaya yang baik membuat Surabaya meraih penghargaan Adipura kencana dan sebagai kota percontohan pengelolaan sampah di TPA.]]>
<![CDATA[PERAN MAYJEN SUNGKONO DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DI JAWA TIMUR TAHUN 1945 – 1950 ]]>
<![CDATA[LUKLUI, IRKHUL]]>;
<![CDATA[ALRIANINGRUM, SEPTINA]]>
<![CDATA[ Avatara Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sungkono lahir di kota Purbalingga pada tanggal 11 Januari 1911. Pada peristiwa 10 November 1945 Sungkono merupakan salah satu tokoh penggerak semangat juang rakyat Surabaya. Sungkono diangkat sebagai kepala BKR Kota Surabaya ketika peristiwa 10 November 1945. Penelitian ini akan membahas mengenai (1) Bagaimana latar belakang Mayjen Sungkono sebelum tahun 1945 dan karier di dunia militer; (2) Bagaimana peran Mayjen Sungkono di Jawa Timur tahun 1945 ? 1950. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu tahap Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Sumber dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan anak dan kerabat dar Sungkono juga wawancara dengan para veteran pejuang 45, didapat juga melalui arsip perihal persemian Sungkono sebagai kepala divisi Brawijaya, Arsip keterlibatan Sungkono dalam peristiwa 10 November 1945 sampai tahun 1950. Tahap kedua yakni kritik sumber yaitu kritik intern menemukan data yang menunjukan peran Sungkono periode tahun 1945 ? 1950. Tahap Ketiga yakni interpretasi data. Melalui berbagai literature serta wawancara memperoleh fakta tentang peran Sungkono dalam peristiwa 10 November 1945 dan selama menjadi Kepala Divisi Brawijaya . Fakta-fakta tersebut menjadi pondasi peneliti dalam menganalisis fakta sesuai dengan tema penelitian disertai dukungan sumber sekunder. Tahap keempat yakni historiografi untuk menuliskan hasil penelitian karya sejarah secara kronologis sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian menjelaskan Sungkono yang terlahir dari pasangan Ki Tawireja dan Ibu Rinten. Sungkono mulai dikenal dikalangan rakyat Surabaya ketika terjadi pemberontakan tujuh kapal pada tahun 1930. Pada jaman Jepang Sungkono telah bergabung dalam anggota PETA. Tanggal 4 September 1945 Sungkono terpilih sebagai komandan BKR Kota Surabaya. Sebagai komandan BKR Kota Surabaya Sungkono Sebagai bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan seluruh kota. Dengan cara kota harus dipertahankan dari usaha pendudukan oleh musuh. Sebagai komandan BKR Kota Surabaya Sungkono menggerakan pasukan dengan dibantu Polisi Istimewa dibawah pimpinan Moh. Jasin, Pemuda Republik Indonesia (PRI) beserta rakyat dan pemuda lainnya yang belum jelas induk pasukannya untuk mengepung markas Gubeng. Sungkono juga menjabat sebagai gubernur militer pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Sumbangsih yang diberikan Sungkono bukan hanya pada bidang militer juga bidang sosial, politik dan pendidikan. Pada tahun 1950 Sungkono berpindah ke Jakarta menjadi ?Penasehat Umum? Menteri Pertahanan di Jakarta.]]>
