cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi
ISSN : 14121131     EISSN : 25285750     DOI : 10.21831
Core Subject : Science,
FISIENSI - Kajian Ilmu Administrasi adalah jurnal ilmiah dari hasil penelitian dan/atau kajian pustaka dalam bidang ilmu administrasi perkantoran baik dalam bidang kependidikan maupun dalam bidang ilmu administrasi murni dengan fokus dan ruang lingkup pembahasan tentang: 1) Pendidikan Vokasi Administrasi Perkantoran, 2) Manajemen Sumber Daya Perkantoran, 3) Administrasi/Manajemen Perkantoran, 4) Otomatisasi Perkantoran, 5) Teknologi Perkantoran, 6) Hubungan Masyarakat, 7) Simulasi Perkantoran, 8) Manajemen Event, 9) Pelayanan Prima, 10) Kesekretarisan, 11) Korespondensi, 12) Komunikasi, 13) Organisasi, dan 14) Kearsipan. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY secara berkala satu tahun dua kali yakni pada bulan Februari dan Agustus.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Efisiensi No. 1 Volume IX, Februari 2009" : 5 Documents clear
Reformasi Fungsi Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Budi Sayoga
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume IX, Februari 2009
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8238.465 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v9i1.3959

Abstract

Reformasi birokrasi dalam pelayanan informasi dan komunikasi pada publik harus dilakukan. Reformasi pelayanan ini akan dapat meningkatkan kualitas informasi secara transparan, cepat, akuntabel, dan profesional. Dampaknya diharapkan keberadaan institusi informasi komunikasi semakin kredibel dan mampu mencerdaskan masyarakat. Sehingga institusi ini akan memberikan kontribusi untuk menciptakan sosok masyarakat yang cerdas, beradab, dan modern.
Merumuskan Kompetensi Manajer Kantor Masa Kini Afra Tien Sotyaningrum
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume IX, Februari 2009
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7616.716 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v9i1.3925

Abstract

Peranan manajer kantor bagi organisasi sangat penting. Perbincangan tentang manajer kantor menjadi penting mengingat unit yang dipimpinnya. yaitu kantor, menentukan kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Manajer kantor merupakan pendamping pucuk pirnpinan, ia harus mampu menjadikan kantor sebagai pendukung bagi organisasi dalam melakukan berbagai macam aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan orang yang tepat pada jabatan ini. Berkenaan dengan ltu, maka organisasi memerlukan deskripsi tentang kompetensi manajer kantor masa kini, sebagai upaya untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan ini. Manajer yang tidak memenuhi kompetensi menyebabkan kantor tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kantor tidak akan berfungsi sebagai unit yang memper1ancar aktivitas, malahan sebaliknya justru menjadi penghambat bagi organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Untuk merumuskan kompetensi manajer kantor maka pertama-tama perlu dideskripsikan dulu tentang ruang iingkup tugas kantor dan menajer kantor, serta tantangan-tantangan manajemen perkantoran di masa kini. Kemudian berdasarkan itu dapat dirumuskan kompetensi manajer kantor sebagai upaya untuk mendeskripsikan ukuran kemampuan seorang manajer kantor.
Aplikasi Konsep Sistem dalam Pengelolaan Sekolah Muhyadi Muhyadi
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume IX, Februari 2009
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4280.111 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v9i1.3926

Abstract

Lembaga pendidikan (sekolah) merupakan organisasi yang lebih berorientasi pada layanan sosial kemasyarakatan. Sebagai sebuah organisasi, sekolah melibatkan banyak komponen (baik internal maupun ekstenral), sehingga setiap sekolah memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kondisi ini menuntut diterapkannya model pengelolaan yang komprehensif. Sekolah tidak saja dituntut mampu menjadikan dirinya sebagai sebuah lembaga yang sehat tetapi juga harus mampu mengakomodasi semua kepentingan stakeholder.
Desentralisasi Fiskal sebagai Bentuk PErtimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Kepada Daerah Indarto Waluyo
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume IX, Februari 2009
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6563.427 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v9i1.3943

Abstract

Refoimasi yang terjadi di era tahun 90 an mendorong keinginan pemberian wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Laporan bank dunia tahun 1999 mengemukakan bahwa terjadi gerakan-gerakan lokalisasi di sejumlah Negara. Lokalisasi yang mencerminkan hasrat lebih besar dari penduduk setempat untuk lebih banyak turut bersuara dalam pemerintahan, mewujudkannya dalam bentuk tuntutan akan identitas daerah. Hal ini mendorong pemerintah nasional untuk memberikan desentralisasi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan kota sebagai cara yang terbaik untuk mengatur dan menangani perubahan-perubahan yang mempengaruhi politik domestik dan pola pertumbuhan. Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan separangkat paket kebijakan reformasi dalam bidang keuangan daerah, dimulai dari dikeluarikannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempumakan dalam UU No. 32.2004 dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 33/2004. Dengan diberlakukannnya paket kebijakan pemerintah tersebut, anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat mengalami penurunan yang cukup signifikan (29,8%) dan pada saat yang sama anggaran yang dikelola oleh daerah naik 25,2%. Dengan adanya hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas publik dalam jumlah dan kualitas yang sama dan berimbang dengan cara pedesentralisasian urusan disertai dengan pendesentralisasian pembiayaan. Selain itu, pemerintah daerah secara demokratis dapat menentukan dan mengatur sendiri berbagai pelayanan dari kebutuhannya tanpa intervensi yang dalam dari pusat.
Pentingnya Memberdayakan Pegawai dalam Konteks Perubahan Sunarta Sunarta
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume IX, Februari 2009
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6813.526 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v9i1.3953

Abstract

Dalam implementasi pemberdayaan pegawai diperlukan tingkat kejujuran yang tinggi, keterbukaan, dan integritas pada manajemen puncak, sehingga pemberdayaan bukan sekedar pernberian delegasi dar; pimpinan kepada pegawai dibawahnya, tetapi lebih pada apa dan bagaimana sistem nilai dalam organisasi tersebut dipatuhi. Proses pemberdayaan pegawai suatu organisasi, dapat dilakukan melalui lima tahap: (1) proses diseminasi informasi (informing), tahap (2) proses konsultasi (consulting), tahap (3) proses pengumpulan ide (sharing). tahap (4) proses pendelegasian (delegating). dan tahap (5) proses pemberdayaan (empowering). Ada empat komponen atrlbut pokok organisasi perusahaan yang harus segera diperbaiki jika ingin tetap eksis dalam kancah persaingan global. yakni (1) berorientasi pada pelanggan dan kualitas (customer and quality driven), (2) efektivitas pendapatan dan biaya (revenue and cost effective), (3) kecepatan dan fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar (fast and flexible in responding to market changes), dan melakukan inovasi secara berkelanjutan (continually innovating).  Keberhasilan organisasi yang hidup di masa kini dan masa mendatang akan ditentukan oleh faktor kecepatan, fleksibilitas, integritas, dan inovasi dalam memenangkan setiap pesaingan. Sebuah paradigma baru organisasi moderen menganggap bahwa setiap orang adalah pemimpin (leadership from everybody), sehingga melalui pembentukan mindset tersebut pegawai berkesempatan memacu mengembangkan bakat kepemimpinannya. Oengan berkembangnya potensi sebagai pemimpin don mampu mengembangkan kualitas, kompetensi, serta komitmen yang ada pada setiap pegawai, maka akan mempermudah di dalam melakukan alignment visi pribadinya dengan visi organisasi dimana pegawai tersebut bernaung.

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2009 2009