cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Royhan Assaiq
Contact Email
royhanmuhammad2001@gmail.com
Phone
+6289521003291
Journal Mail Official
familierechtstaiyo@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Ageng Giring, Bansari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813 Telp. (0274) 391224
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Familierecht
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 3123237X     DOI : https://doi.org/10.69879/familierecht.v2.i1.146
Core Subject :
Familierecht is a scientific journal that publishes research articles, literature reviews, and critical reflections in the field of Family Law, including: 1. Islamic Family Law: A Textual Analysis: In-depth study of classical and contemporary Islamic legal texts. Comparative Study: An analysis that compares Islamic family law with other legal systems. Historical Evolution: Tracing the historical development of Islamic family law. 2. General Family Law: Legislative Developments: Traces and analyzes changes in family law legislation globally. Judicial Interpretation: Case studies of laws and interpretations by the courts. Policy Implications: The impact of family law policy on society. 3. Islamic Family Law and Gender Discourse: Gender Roles and Rights: An exploration of gender dynamics in Islamic family law. Feminist Perspectives: Feminist critique and advocacy in Islamic law. Socio-Legal Impact: How gender discourse shapes and is shaped by Islamic family law. 4. Drafting Islamic Civil Law: The Practice of Legal Drafting: Techniques and methodologies in drafting Islamic civil law. Legislative Reform: Efforts and challenges in reforming Islamic family law through legislative channels. Case Studies: An examination of specific examples of Islamic civil law drafting and implementation. 5. Sharia Economic Law This section examines the legal aspects of Islamic economics, such as accounting, economics, fiqh muamalah, and regulations governing Sharia-compliant economic systems. 6. Islamic Constitutional Law (Siyasah) This area examines the principles of Islamic governance, including government systems, public policy, and the implementation of Islamic law within the state. 7. Islamic Criminal Law (Jinayah) This area provides discussions on criminal law in Islam, including offenses categorized as crimes and the punishments prescribed by Sharia.
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Pergeseran Tatanan Sosial dan Relevansi Sadd Żarī‘ah dalam Pembaharuan Hukum Islam Hanin Yumna; Maya Nur Alfiani; Kinanti Ruhamma Furqan
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 2 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1i2.97

Abstract

Artikel ini membahas konsep sadd żarī‘ah sebagai salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan kemafsadatan dan penjagaan kemaslahatan. Dalam konteks sosial kontemporer, perubahan zaman menghadirkan berbagai problematika baru yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW, seperti isu ekonomi modern, perkembangan teknologi, serta dinamika keluarga Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui kajian literatur berupa kitab, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sadd żarī‘ah memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur’an, sunnah, kaidah fiqh, dan logika hukum. Implementasinya dapat ditemukan dalam berbagai bidang, mulai dari ibadah (misalnya donor darah saat berpuasa), muamalah (seperti praktik MLM, riba, dan e-commerce), hingga isu-isu kontemporer seperti kloning, inseminasi buatan, serta problematika sosial lainnya. Meskipun demikian, penerapannya memerlukan batasan dan syarat tertentu agar tetap selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, sadd żarī‘ah tidak hanya berfungsi sebagai metode preventif, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang mampu menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Temuan ini menegaskan pentingnya sadd żarī‘ah sebagai kerangka metodologis untuk memperbarui hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.
Penetapan Pembagian Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil Pada Kasus Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Wonosari Khiyaroh Khiyaroh; Mariono Mariono; Ricy Fatkhurrokhman; Atsanie Maulida Kirom
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 1 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1.i1.98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Wno mengenai perkara cerai talak yang diajukan oleh suami berstatus Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait gugatan rekonvensi pembagian sepertiga gaji. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Dalam konteks perceraian Pegawai Negeri Sipil, terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian gaji pasca perceraian, namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis putusan pengadilan yang dikaji dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi istri terkait pemberian sepertiga gaji PNS untuk istri dan anak, dengan pertimbangan bahwa kewajiban suami terhadap istri pasca cerai terbatas pada pembayaran nafkah iddah dan mut’ah, sedangkan kewajiban nafkah anak telah ditetapkan secara bulanan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan prinsip maslahah mursalah karena bertujuan menghindari kemudaratan yang berkelanjutan bagi suami tanpa mengabaikan pemenuhan hak anak.
Kedudukan Hakim Wanita di Pengadilan ‎Agama: Studi Komparasi Ulama Fikih dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus; Auliyya Anfasyah Hidayat; Muh. Nur Fithri Dahlan
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 1 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1.i1.99

Abstract

Permasalahan hakim wanita di Pengadilan Agama menjadi topik yang menarik untuk dianalisis, terutama terkait dengan penerapan hukum Islam (fiqh) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia dari perspektif fiqh dan perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Isu ini penting untuk dipahami mengingat peran hakim wanita yang semakin signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam konteks hukum agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum terkait hakim wanita dan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan fiqh dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan antara pandangan fiqh klasik dan hukum positif Indonesia mengenai kedudukan hakim wanita di Pengadilan Agama. Meskipun sebagian ulama fiqh klasik berpendapat bahwa hanya laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim, perkembangan zaman dan perubahan sosial menyebabkan beberapa ulama kontemporer memperbolehkan hakim wanita, terutama dalam konteks perkara perdata. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tidak membatasi jenis kelamin hakim, yang membuka kesempatan bagi wanita untuk berperan dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim wanita di Pengadilan Agama Indonesia sah secara hukum, baik menurut fiqh maupun hukum Indonesia.
Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Analisis Hukum, Tafsir Islam, dan Dinamika Sosial Januariansyah Arfaizar; Yusdani, Yusdani; Alwan Sobari; Nurulhuda Madjamang
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 1 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1.i2.100

Abstract

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu paling kompleks di Indonesia karena menyentuh ranah hukum, tafsir Islam, dan kehidupan sosial. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menutup ruang legalisasi pernikahan lintas agama, sementara dalam praktiknya masih terdapat celah melalui pencatatan perkawinan di luar negeri maupun permohonan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum, pandangan tafsir klasik dan modern, serta dinamika sosial yang muncul dalam kehidupan rumah tangga pasangan beda agama di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, dengan sumber primer berupa undang-undang, Al-Qur’an, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa literatur tafsir, karya fikih, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan content analysis melalui reduksi, klasifikasi, dan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan adanya dualisme hukum: di satu sisi agama menegaskan larangan, sementara negara masih membuka peluang pengakuan administratif. Dari sisi tafsir, mayoritas ulama klasik menolak pernikahan beda agama, khususnya bagi Muslimah, sementara pemikir modern menawarkan tafsir kontekstual dengan menekankan prinsip maslahat. Pada ranah sosial, pasangan beda agama menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pendidikan anak, praktik ibadah, serta penerimaan keluarga dan masyarakat. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan integratif yang melibatkan aspek hukum, tafsir agama, dan dimensi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu regulatif dan membutuhkan kajian mendalam guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan sosial masyarakat multikultural.
The Metamorphosis of Family Law in Turkey: Navigating between Maslahah and Religious Authenticity Ahmad Faridz Anwar; Fadli Daud Abdullah; Anne Agnia Nurhasanah; Arif Maula; Jupita Sekar Arum
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 1 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/rva7dg97

Abstract

This study explores the metamorphosis of family law in Turkey in response to ongoing social dynamics and the tension between maslahah (public interest) and religious authenticity. The background of this study lies in Turkey's radical transition from the Ottoman legal system, rooted in Hanafi jurisprudence, to the adoption of the Swiss Civil Code in 1926, which marked a decisive shift toward secularization. The primary objective is to examine how Turkish family law reforms integrate modern legal values, such as gender equality and social justice, while navigating Islamic legal principles. Using a qualitative normative approach, the study employs historical and comparative analysis of legal texts, codifications, and reform trajectories. The results show that the reforms addressed issues such as the prohibition of polygamy, equal distribution of inheritance, women's right to marry without a guardian, annulment and nullification of marriages, divorce regulations, and compensation mechanisms. The findings demonstrate that Turkish legal reforms embodied a dual dimension: law as a passive response to evolving social dynamics, and law as an active instrument of social engineering. The implication is that the Turkish experience illustrates the possibility of harmonizing Islamic law through ijtihad with modern legal frameworks, ensuring relevance to contemporary needs while maintaining the foundations of religious authenticity.
Inner Child Issues akibat Fatherless: Telaah Psikologis dan Hukum Keluarga Islam Maulana Achsan Al Farisi; Junnatun Mukhassonah; Zakia Ilma Mazida; Nana Ismiyatun Surifah
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 1 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/fcftd463

Abstract

This study explores the impact of father loss, whether due to death, divorce, or absence, on children’s emotional, psychological, and social development, as well as from the perspective of Islamic family law. Findings from in-depth interviews reveal that the absence of a father not only creates inner child issues but also affects children’s motivation, academic performance, social relationships, and perceptions of future marriage. Although some children develop independence as a coping mechanism, the emotional burden remains significant. From the standpoint of Islamic family law, this condition reflects the neglect of paternal obligations as emphasized in the Qur’an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law regarding financial support, caregiving, and moral guidance. Family support, particularly from mothers and extended relatives, plays a crucial role in mitigating these negative impacts, underscoring the importance of a father’s presence not only financially but also emotionally and spiritually as the foundation for children’s resilience and stability.  
Analisis Scientometric Tren Riset Penelitian Hukum Keluarga Islam: Studi Bibliometrik dengan Menggunakan R Biblioshiny 2015-2025 Amri Saputra
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 1 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1.i1.103

Abstract

Hukum keluarga Islam merupakan bidang kajian penting yang terus berkembang seiring dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren riset hukum keluarga Islam pada periode 2015–2025 dengan pendekatan scientometric menggunakan perangkat R Biblioshiny. Data diperoleh dari basis data ilmiah internasional dengan kata kunci relevan, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren publikasi, tingkat sitasi, penulis dan afiliasi produktif, jurnal berpengaruh, serta peta tematik. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan jumlah publikasi, dengan Indonesia sebagai kontributor terbesar, diikuti Malaysia, Irak, Turki, dan Inggris. Isu-isu utama yang mendominasi meliputi perkawinan, perceraian, poligami, pernikahan anak, hak anak, dan kesetaraan gender, sementara tema baru mengarah pada digitalisasi hukum, pluralisme hukum, dan keterkaitan dengan hukum internasional. Temuan ini menegaskan bahwa penelitian hukum keluarga Islam tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga semakin responsif terhadap isu-isu global dan interdisipliner, sehingga dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan di masa mendatang
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Akad Gadoh Sapi di Dusun Bantalwatu, Desa Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul Navirta Ayu; Ali Ridlo; Syahril Ramadani
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 2 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1.i2.105

Abstract

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemodal dan pelaksana,Yang mana pemilik menyerahkan sapi kepada pemelihara untuk dipelihara. Adapun keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesapakatan di awal akad. Dalam posisi ini pemodal dan pelaksana harus saling percaya satu sama lain, pada hakekatnya bagi hasil adalah sebuah kerjasama untuk tujuan tertentu dan antara pihak pihak-pihak yang bersangkutan memiliki rasa tanggung jawab dan porsi masing-masing. Akad Kerjasama Pemeliharaan Sapi yang terjadi di Dusun Bantalwatu Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tersebut dalam hukum Ekonomi Islam dapat dikatagorikan sebagai akad Mudharabah.Dalam praktik di lapangan akad yang digunakan tidak menjelaskan batas waktu pelaksanaan kerjasama, namun dalam teori Mudharabah akad perjanjian harus menjelaskan batas waktu kerjasama. Dengan ini peneliti merumuskan masalahan sebagai berikut: 1) Tinjauan hukum Islam terhadap batasan waktu terhadap akad Gadoh sapi di Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. 2) Tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil Gadoh Sapi di Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penilitian dianalisis dengan metode induktif, yaitu diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batasan waktu kerjasama pemeliharaan secara jelas dan pasti, dan sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dalam analisis hukum Ekonomi Islam.
Dialektika Nilai Pesantren dan Narasi Modern: Persepsi Mahasiswi UNIDA Gontor terhadap Fenomena Childfree Amalia Sholikhah; Ahmad Syaifudin Anwar
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 2 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1.i2.106

Abstract

Fenomena childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak, telah menjadi topik perbincangan yang menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022, prevalensi perempuan di Indonesia yang memilih untuk childfree mencapai sekitar 8% pada kelompok usia 15-49 tahun yang pernah menikah, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat. Meskipun demikian, pandangan mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap anak sebagai anugerah dan tujuan utama pernikahan sesuai ajaran agama serta budaya. Namun, kajian mengenai persepsi mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pandangan mahasiswi Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor angkatan 2021/2022, yang dikenal dengan lingkungan pendidikan agamanya yang kuat, terhadap fenomena childfree. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 14 mahasiswi UNIDA Gontor dari berbagai program studi , sementara data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan teori maslahah Imam Al-Syatibi sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswi (10 dari 14 orang) menolak konsep childfree. Penolakan ini didasari oleh faktor agama, yaitu keyakinan bahwa anak adalah amanah Allah dan tujuan pernikahan , serta faktor sosial dan budaya yang menekankan keberlanjutan generasi. Sementara itu, tiga mahasiswi menyatakan setuju dan satu bersikap netral. Pandangan ini didasari pertimbangan kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan pengalaman pribadi seperti trauma. Berdasarkan analisis teori maslahah, pandangan penolakan berada pada tingkatan dharuriyyat, sedangkan pandangan yang mendukung atau netral berada pada tingkatan hajiyyat atau tahsiniyyat.  
Konsep Dasar Metode Studi Islam: Kerangka Epistemologis dalam Memahami Agama dan Peradaban Fadli Daud Abdullah; Nisa Fadilah; Ayus Fadhlu Rohman; Moh Fakhrizal Amin; Anne Agnia Nurhasanah
Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga dan Ilmu Syari'ah Vol. 1 No. 2 (2025): Familierecht
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69879/familierecht.v1.i2.107

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami urgensi mempelajari metode studi Islam sebagai kerangka epistemologis dalam membaca agama dan peradaban modern. Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang dinamis dan terus berinteraksi dengan perkembangan sosial, budaya, serta tantangan globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relevansi metode studi Islam dalam memberikan solusi alternatif atas problem marginalisasi umat, meluruskan arah peradaban, dan menggali kembali ajaran Islam yang otentik agar tetap kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mengkaji literatur primer dan sekunder serta menafsirkan fenomena sosial-keagamaan secara kontekstual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa metode studi Islam berfungsi sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial, sekaligus sebagai mekanisme kontrol internal eksternal dalam menjaga otoritas ajaran. Temuan penting penelitian ini menegaskan bahwa sifat interdisipliner studi Islammengintegrasikan tafsir, sejarah, filsafat, sosiologi, hingga ilmu sosial modern memberikan landasan kuat bagi pengembangan pemikiran Islam yang kritis, moderat, dan adaptif. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kurikulum pendidikan Islam berbasis metodologi agar generasi muda tidak hanya menjadi penghafal teks, melainkan juga pemikir dan ulama yang mampu menempatkan Islam dalam dialog global, serta membangun peradaban inklusif dan berkeadilan.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Familierecht Vol. 2 No. 1 (2026): Familierecht Vol. 1 No. 2 (2025): Familierecht Vol. 1 No. 1 (2025): Familierecht