Articles
24 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021"
:
24 Documents
clear
<![CDATA[KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN PT. GOJEK INDONESIA SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN GO-PAY UNTUK PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Rora Arina Mubasari]]>;
<![CDATA[Rina Martini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Gojek Indonesia sebagai penyedia layanan Go-Pay untuk pembayaran PBB di Kota Semarang dan mengindentifikasi keuntungan yang diterima oleh kedua belah pihak. Teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini menggunakan teori kemitraan, Public Private Partnership, Pelayanan Publi, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanan kemitraan sudah berjalan dengan baik dengan membentuk suatu kemitraan yang mutualistik dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dan merasa penting untuk menjunjung tujuan kemitraan. Kemitraan ini memberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi pihak yang terlibat, seperti peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan publik bagi Pemerintah Kota Semarang, dan meningkatnya branding serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan bagi PT. Gojek Indonesia. Selama keberjalanan, terdapat pula kendala dan kekurangan dalam kemitraan ini, namun masing-masing pihak dapat menyelesaikannya dengan baik dan terus melakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tujuan dari kemitraan ini.]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA SALATIGA TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Dyaparayuga Sandy Putra]]>;
<![CDATA[Rina - Martini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Strategi dinas sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Salatiga memiliki tujuan untuk menjelaskan strategi lembaga terkait pelaksanaan PKH dan peran stakeholder dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Salatiga. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskripstif dimana penulis menggunakan informasi dari instansi Dinas Sosial Kota Salatiga dan pelaksana teknis PKH Kota Salatiga serta pihak luar sebagai penyeimbang data yaitu masyarakat, dan tokoh masyarakat di Kota Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan implementasi PKH di Kota Salatiga dipengaruhi oleh strategi dinas sosial dan peran stakeholder dalam menjalankan PKH. Strategi Dinas Sosial dalam pelaksana PKH menggunakan strategi kelembagaan, penyampaian informasi dan peningkatan kapasitas SDM. Strategi Dinas Sosial dengan cara pendekatan persuasif yang dapat meningkatkan pelayanan sosial. Hal tersebut berdampak bagi masyarakat penerima PKH sehingga KPM merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial dan pemberdayaan bidang ekonomi untuk menciptakan usaha mandiri. Implementasi PKH diperlukan strategi dan komitmen pelaksana PKH untuk mewujudkan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Peran stakeholderjuga mendorong pelaksanaan PKH di Kota Salatiga melalui pendampingan, koordinasi antar aktor dan monitoring. Peran stakeholder mendukung adanya pelaksanaan PKH agar berjalan maksimal. Unsur dari stakeloholder tersebut terkait pelaksana PKH baik koordinator maupun pendamping, dinas sosial, pemkot salatiga maupun unsur lainnya. Hal tersebut menjadikan PKH di Kota Salatiga sebagai pelaksana kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan menurunnya angka kemiskinan di Kota Salatiga. Perubahan yang terjadi adanya PKH seperti pola pikir KPM, penyaluran bantuan, SDM PKH dan pendampingan KPM melalui KUBE.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELURAHAN SIAGA BENCANA (KSB) DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KELURAHAN MANGKANG WETAN KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Aura Perintis Mahardika]]>;
<![CDATA[Supratiwi - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kelurahan Siaga Bencana (KSB) merupakan sebuah kebijakan pnanggulangan bencana yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat dan mulai dikembangkan sejak tahun 2011. Awal mula kebijakan ini diciptakan akibat keterbatasan pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana di daerah yang berlokasi jauh dari pusat pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat ini diterapkan agar penaggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif oleh masyarakat daerah setempat secara mandiri. Hingga tahun 2020, Kota Semarang telah memiliki 56 Kelurahan Siaga Bencana dengan berbagai macam karakteristik bencana yang berbeda-beda. Jumlah ini terus bertambah secara akumulatif sesuai dengan RPJMD Kota Semarang sejak tahun 2011. Kelurahan Mangkang Wetan adalah salah satu KSB dengan kerawanan bencana jenis banjir dengan frekuensi kejadian bencana yang tinggi diantara kelurahan lain dengan jenis kerawanan bencana yang sama. Letak Kelurahan Mangkang Wetan yang berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) beringin juga merupakan salah satu faktor pemicu tingginya frekuensi banjir di daerah ini. Penelitian ini akan menitikberatkan pada implementasi Kebijakan Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Mangkang Wetan ditinjau dari perspektif pemangku kebijakan (stakeholders) dan perspektf masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Analisis Resolusi Konflik Relokasi Tanah Sengketa Di Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Dwiki Adnan Fuadi]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permukiman Tambakrejo merupakan daerah yang berada di wilayah pesisir utara laut Kota Semarang dan berada di bantaran sungai Bajir Kanal Timur (BKT). Wilayah ini sering terkena rob air laut yang membuat hampir setiap hari tergenang air. Tambakrejo juga merupakan daerah permukiman kumuh yang penduduknya berlatarbelakang ekonomi rendah dan menempati wilayah padat penduduk. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang melakukan relokasi penduduk ketempat yang lebih layak untuk ditempati dan sekaligus menormalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) agar lebih luas dan bersih, namun adanya penolakan dari warga Tambakrejo membuat timbulnya konflik antara warga dengan pemerintah Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan resolusi konflik relokasi tanah sengketa Tambakrejo yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar tercapai rasa keadilan bagi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil dari BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kota Semarang serta warga Tambakrejo dalam meresolusi konflik yang timbul akibat relokasi, agar terciptanya rasa keadilan bagi BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kota Semarang dengan warga Tambakrejo.]]>
<![CDATA[THE STRATEGY OF THE MINISTRY OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS IN THE DISTRICT OF SAMOSIR THROUGH THE BRAND IMAGE OF THE CITY ]]>
<![CDATA[GRACE MIRANDA ROMAITO SITORUS]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is motivated by the many problems of Pariwasata in Samosir Regency that have not been developed. This is due to the tourism potential, which amounts to 115. However, in reality, the potential of Samosir Regency, the Samosir Tourism Office, has not done the distribution of tourism development properly. Each tourist attraction and service is still very limited, even though tourists really expect extra services to provide satisfaction to their tourists. Therefore, the purpose of this study is to describe and analyze the strategies undertaken by the Ministry of Tourism in Developing Tourism Destinations in Samosir Regency through city branding. This study uses the analysis method of Strength, Weakness, Opportunity, Treath (SWOT) and a qualitative descriptive approach with primary and secondary data types obtained from observations and interviews and direct observation.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI IBU RUMAH TANGGA PADA PILPRES 2019 (STUDI KASUS DESA BALONG DAN DESA JOMBLANG KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA) ]]>
<![CDATA[Alimta - Fesyalia]]>;
<![CDATA[Kushandajani - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap masyarakat, karena setiap masyarakat memiliki pendapat untuk menentukan pilihannya yang akan dipilih disaat Pemilu. Di sini perempuan juga dapat menyalurkan suaranya dalam Pemilu, selain itu Ibu Rumah Tangga juga dapat menyalurkan suaranya dalam kegiatan Pemilu. Fokus penelitian ini berada di dua Desa yang ada di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yaitu Desa Balong dan Desa Jomblang, hal ini dikarenakan dua Desa ini memiliki komposisi penduduk Ibu Rumah Tangga sebagai mata pencaharian sehari-hari. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis tingkat partisipasi politik yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga Desa Balong dan Desa Jomblang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memakai metode kuantitatif yang berisi angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Metode kuantitatif data dengan menyebar kuesioner yang diberikan ke Ibu Rumah Tangga Desa Balong dan Desa Jomblang. Jumlah besaran sampel pada penelitian ini adalah 88 responden serta dibagi menjadi 44 responden Ibu Rumah Tangga Desa Jomblang dan 44 responden Ibu Rumah Tangga Desa Jomblang. Peneliti menggunakan teori Partisipasi Politik dari Huntington dan Nelson.Hasil penelitian ini adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan Ibu Rumah Tangga Desa Balong dan Desa Jomblang yaitu kegiatan pemilihan, sebagian besar Ibu Rumah Tangga Desa Balong dan Desa Jomblang turut berpartisipasi politik dalam memberikan hak pilihnya pada Pilpres 2019. Politik uang sangan mempengaruhi keinginan Ibu Rumah Tangga dalam menyalurkan hak pilihnya. Kesimpulan peneletian ini menunjukkan bahwa masih banyak Ibu Rumah Tangga yang mengharapkan politik uang, sebagai alasan memberikan suara dalam pemilihan umum.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Laxchyta Bara Abadi]]>;
<![CDATA[Kushandajani - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Democracy is a form of a country's political system. Wilson Churchill said that the best successful system of government, but no system is better than that. Participation is very necessary in a country to advance the country itself, especially big countries in the world including Indonesia itself which has a heterogeneous society. Participation from the community can be a benchmark for the state to see what it wants. The general election is a forum for community members to elect their representatives because the people themselves will make that person their leader or president. But the reality is that Banguntapan District is still a sub-district with a low level of participation. The purpose of this paper is to identify the low participation factor, analyze the level of participation and find out the reasons for the low level of participation of rural communities in Banguntapan District in the 2019 Presidential Election. With the theory of public perception and the theory of motivation and indicators used, the reality that occurs in the field is that there are ideological factors that play a big role. The people of Banguntapan District have their perceptions regarding the 2019 Election, these perceptions are more negative. This means that they have the view that their vote does not influence government decisions. In general, the 2019 Election in Banguntapan District has been carried out well but there are still shortcomings, such as village people who are still politically indifferent or less aware of the election because they think that voices like them will not be heard. The suggestion that can be given to the Bantul KPU is to consider various solutions to overcome the low participation rate in Banguntapan District. The advice that can be given to the people of Banguntapan District is that they are expected to continue to participate in various democratic activities]]>
<![CDATA[ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DANA DESA TAHUN 2019 DI KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Nur Agustina Legowo Putri]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaporan yang tepat waktu sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab keuangan yang telah dipergunakan sekaligus menjadi tolak ukur penyusunan laporan yang sesuai prosedur aturan mengingat anggaran dana desa yang diberikan kepada desa tidak sedikit sehingga diperlukan kapasitas pemerintah desa yang mampu menyusun laporan dana desa dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2018 pemerintah desa di Kecamatan Pagentan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara menjadi Kecamatan paling lambat dalam pelaporan laporan realisasi dana desa dimana seluruh desa mengalami keterlambatan pelaporan. Untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa dalam menyusun laporan realisasi dana desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix method deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan laporan realisasi dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sudah mengalami peningkatan kapasitas dibandingkan di tahun 2018 walaupun di dalam proses penyusunan laporan masih terdapat beberapa kendala-kendala seperti beberapa kurang terampil dalam memenuhi prosedur kerja, jaringan komunikasi yang susah, dan terdapat rangkap tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu, sebagai upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kapasitas pemerintah desa diantaranya adalah menyelenggarakan bimbingan teknis kepala desa dan perangkat desa mengenai penyusunan laporan dana desa dan pemenuhan tugas, pokok, fungsi, hak dan kewajiban sesuai regulasi yang telah ditetapkann, serta sosialisasi regulasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan realisasi dana desa.]]>
<![CDATA[EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Hana Fajar Lestari]]>;
<![CDATA[Supratiwi - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 tentang Kesehatan yang menetapkan mengenai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk mengubah perilaku merokok sembarangan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Semarang serta untuk mengetahui mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, data/arsip dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah cukup baik, kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah bebas asap rokok. Namun masih ada beberapa kekurangan. Sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak berkelanjutan, eksistensi papan pengumuman dan tanda larangan juga belum ada. Sehingga perlu dilakukan evaluasi mandiri oleh pengawas internal Dinas Kesehatan Kota Semarang.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PEMANDIAN AIR PANAS KRAKAL ]]>
<![CDATA[Azizah, Nur -]]>;
<![CDATA[-, Sulistiyowati -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Krakal merupakan suatu kawasan yang memiliki keberagaman budaya dan obyek wisata alam. Dalam mempertahankan kelestarian budaya serta objek wisata di yang ada di Desa Krakal dilakukan sebuah perumusan strategi oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Strategi dari pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata di pemandian air panas Krakal dan juga untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami dalam proses penyusunan strategi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Objek penelitian dilakukan di Pemandian Air Panas Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka dengan jumlah informan tujuh orang.           Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen belum cukup berhasil dalam mengembangkan wisata di Pemandian Air Panas Krakal karena dana yang diterima oleh Disporawisata tidak mencukupi akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta tidak adanya investor semakin menghambat pengembangan wisata. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah fasilitas lahan parkir, pedestrian, debit air yang kurang memadai saat ramai dengan aliran yang kecil dibarengi dengan kondisi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata untuk kemajuan ekonomi. Pemerintah daerah dapat melakukan berbagai macam pelatihan secara berkala dan intensif untuk meningkatkan kelompok sadar wisata di sekitar Pemandian Air Panas Krakal. Serta lebih memanfaatkan media informasi untuk menggaet investor guna memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga jumlah pengunjung akan meningkat.]]>
