Garuda - Garba Rujukan Digital

PERILAKU MEMILIH PEMILIH PEMULA PUTUS SEKOLAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN REMBANG (STUDI PADA JENJANG PENDIDIKAN SMP) Devi - Maharani; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Beginner voters are citizens who are registered by the election organizer in the voter list, and just participating in the election to vote for the first time since the election was held in Indonesia with an age range of 17-21 years. Beginner voters who have just entered the age of their voting rights don’t have a broad political reach yet, which makes them very vulnerable to be influenced and approached by certain parties. Socialization about politics and elections is being given to the beginner voters, especially those at the senior high school education level, this has made voters who have dropped out of school at the previous education level not having the opportunity to get the socialization. Therefore this research will focus on finding out the voting behavior of the beginner voters who dropped out of school in the 2019 general election in Rembang Regency, especially at the junior high school level. This study uses a qualitative descriptive method to achieve the research objectives. The results showed that between the three approaches to voter behavior, the sociological approach, the psychological approach, and the rational approach, the informants tended to be prefer to rational approach. They choose the candidate of their choice by paying attention to the quality of the candidate and trying to choose a candidate who they think is better and more capable of becoming a leader and who will give benefits both for themselves and the country.

PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH SANTRI DI WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (NU) LASEM KABUPATEN REMBANG DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 Muhammad Akmal Arravi; Kushandajani - -; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur partisipasi politik Santri NU Lasem; dan memetakan perilaku memilih Santri NU Lasem berdasarkan pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional dalam kontestasi Pilpres 2019. Analisa dalam penelitian ini berdasar pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; teori partisipasi politik menurut Gabriel Almond; dan perilaku memilih menurut Denis Kavanagh. Subjek penelitian ini adalah para santri yang berada dalam lingkup MWCNU Lasem yang berjumlah 3.017 santri. Penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan nilai kritis 10% dan dengan jumlah sampel sebesar 97 orang santri. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran angket/kuesioner yang didukung dengan teknik dokumentasi. Data diolah dengan tahap editing, coding, dan tabulasi yang kemudian disajikan dalam bentuk diskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik santri NU Lasem masih tergolong cukup rendah, yaitu jika dilihat dari segi keikutsertaan santri dalam pendidikan dan diskusi politik; afiliasi santri dengan partai politik; dan partisipasi santri menjadi panitia pemilu. Sementara jika dilihat dari segi partisipasi penggunaan hak pilih tergolong tinggi, yaitu sebesar 86,6%. Faktor arahan dari keluarga dan kiai/ulama masih menjadi pengaruh dalam perilaku memilih santri. Namun demikian, pilihan santri lebih ditentukan oleh pertimbangan rasional. Temuan penelitian menunjukan sebanyak 87,6% santri NU Lasem menggunakan pertimbangan rasional untuk memberikan pilihan politik pada Pilpres 2019.

Studi Komparasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Wilayah DKI Jakarta pada Era Kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama dan Anies Baswedan Allya Natasya Aurora; Rina - Martini; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia tentu memiliki peranan yang sangat penting baik itu sebagai pusat pemerintahan maupun dalam perputaran perekonomian negara. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwasannya Jakarta memiliki cukup banyak memiliki pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan, salah satunya iyalah banjir. Secara historis Jakarta memang sudah mengenal rentetan banjir besar yang terjadi sejak masih bernama Batavia. Penelitian ini difokuskan bagaimana upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh dua gubernur terakhir yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan dengan menggunakan pendekatan komparasi kebijakan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi ke lokasi yang berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan banjir Jakarta serta deep interview dengan narasumber yang memiliki kredibilitas atau terlibat langsung dalam proses kebijakan penanggulangan banjir di Jakarta. Hingga dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh kedua Gubernur antara Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan memiliki dua fokus utama yang berbeda dimana pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama membangun sebuah sistem pengendalian air atau sistem drainase yang dapat berfungsi untuk mengalirkan air secepat mungkin ke laut sehingga genangan atau banjir dapat di hindarkan sedangkan pada era kepemimpinan Anies Baswedan memiliki fokus agar air yang datang baik dari hujan yang turun maupun air kiriman dari hulu dapat terlebih dahulu di resapkan oleh tanah di wilayah DKI Jakarta hal ini memiliki tujuan agar air tanah di Jakarta dapat terisi kembali.

STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA SALATIGA TAHUN 2018 Dyaparayuga Sandy Putra; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Strategi dinas sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Salatiga memiliki tujuan untuk menjelaskan strategi lembaga terkait pelaksanaan PKH dan peran stakeholder dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Salatiga. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskripstif dimana penulis menggunakan informasi dari instansi Dinas Sosial Kota Salatiga dan pelaksana teknis PKH Kota Salatiga serta pihak luar sebagai penyeimbang data yaitu masyarakat, dan tokoh masyarakat di Kota Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan implementasi PKH di Kota Salatiga dipengaruhi oleh strategi dinas sosial dan peran stakeholder dalam menjalankan PKH. Strategi Dinas Sosial dalam pelaksana PKH menggunakan strategi kelembagaan, penyampaian informasi dan peningkatan kapasitas SDM. Strategi Dinas Sosial dengan cara pendekatan persuasif yang dapat meningkatkan pelayanan sosial. Hal tersebut berdampak bagi masyarakat penerima PKH sehingga KPM merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial dan pemberdayaan bidang ekonomi untuk menciptakan usaha mandiri. Implementasi PKH diperlukan strategi dan komitmen pelaksana PKH untuk mewujudkan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Peran stakeholderjuga mendorong pelaksanaan PKH di Kota Salatiga melalui pendampingan, koordinasi antar aktor dan monitoring. Peran stakeholder mendukung adanya pelaksanaan PKH agar berjalan maksimal. Unsur dari stakeloholder tersebut terkait pelaksana PKH baik koordinator maupun pendamping, dinas sosial, pemkot salatiga maupun unsur lainnya. Hal tersebut menjadikan PKH di Kota Salatiga sebagai pelaksana kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan menurunnya angka kemiskinan di Kota Salatiga. Perubahan yang terjadi adanya PKH seperti pola pikir KPM, penyaluran bantuan, SDM PKH dan pendampingan KPM melalui KUBE.

Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Pencegahan Maladministrasi Dan Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang Rifqi Diagesta Wirananda; Achmad - Taufiq; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori peran, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi, dan maladinistrasi dalam menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarkat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang serta mengalisis hambatan yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara Hasil Penelitian ini menemukan bahwa (1) Peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mencegah maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang masih kurang optimal, dikarenakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial Ombudsman masih kurang dinamika interaksi antara Ombudsman dengan masyarakat dibuktikan dalam program Pripun Kabaripun, Konco Ombudsman dan Kamis Kuis Manis masih belum sepenuhnya tanggapan yang diberikan masyarakat melalui kolom komentar respon semuanya oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (2) Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang adalah kurang nya sumber daya manusia serta anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang mengakibatkan Ombudsman kurang maksimal dalam melakukan sosialisai menggunakan media sosial.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO.31 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) SE-KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI Nani Alia Muddatsir; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menjelaskan hasil dari implementasi Peraturan Bupati No.31 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) se-Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Untuk menganalisis hal tersebut, peneliti ini menggunakan variabel-variabel seperti standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, aktivitas pengamat dan komunikasi interorganisasional, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap pelaksana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan dan implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Metter dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian sistem keuangan desa (siskeudes) di Kecamatan Girimarto.Penelitian ini menggunakan metode deskripstif kualitatif disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Girimarto sebelum adanya aplikasi sistem keuangan desa masih terdapat banyak kendala yang dialami, namun dengan adanya fitur terbaru aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang telah diterapkan di semua desa Kecamatan Girimarto memiliki dampak positif dan hasil survei membuktikan bahwa implementasi tersebut belum berhasil dan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) serta belum memenuhi indikator sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintahan desa kedepannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menunjang pemaksimalan implementasi sistem keuangan desa tersebut

Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021 Dinno Mukti Setyoaji; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah, kini desa dianggap mempunyai peran penting dalam pembangunan. Dalam hal tersebut masyarakat desa menjadi objek dari pembangunan, dikarenakan keadaan masyarakat desa yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk menangani masalah tersebut masyarakat harus diberdayakan. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemberdayaan yaitu dengan memberikan dana desa. Dikarenakan nominal dana desa yang relatif besar wajar apabila mendapatkan perhatian dari publik tentang penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui pemanfaatan dana desa dan manfaat dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dan data yang telah terkumpul akan dianalisis. Hasil dari penelitian menunjukkan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan program pemberdayaan yang dipilih membawa manfaat untuk masyarakat, selain itu program pemberdayaan ini juga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Simpulan dan saran dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk dalam pemanfaatan dana desa sudah bisa dinyatakan efektif. Diharapkan dana untuk program pemberdayaan masyarakat lebih diperbesar lagi, dikarenakan pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

Peran Fungsi Partai Politik Terhadap Lingkungan Hidup Muhammad Catur Utama; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dalam kaitan fungsi partai politik Gerindra di Kota Semarang terhadap lingkungan hidup, dan untuk mengetahui komitmen ketua partai Gerindra di Kota Semarang dalam membawa partainya untuk lebih peka terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil temuan didapatkan bahwa partai Gerindra kota Semarang secara umum menjalankan fungsi partai dengan memerhatikan aspek lingkungan hidup juga komitmen yang tinggi dari ketua partai Gerindra kota Semarang untuk membawa partainya lebih peduli terhadap lingkungan hidup

RESOLUSI KONFLIK TANAH ULAYAT PADA TAHUN 2000 DI NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH KABUPATEN AGAM Irvan - Evendi; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat yang ada di Minangkabau memiliki sistim matrilineal dan hukum adat yang masih hidup serta dipakai sampai sekarang, salah satu bentuk dari hukum adat tersebut adalah sistim pemerintahan nagari, namun nagari disamakan dan disetarakan dengan pemerintahan desa, sehingga menimbulkan perbedaan cara penyelesaian konflik yang kurang berkelanjutan dan sulit diterima kedua pihak yang berkonflik.Penelitian ini untuk memberikan alternatif cara penyelesaain konflik di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi.Tanah ulayat adalah hak yang diperoleh dari sistim pemerintahan adat yang dipakai, apabila penyelesaian konflik mengunakan cara diluar kebiasaan adat akan menimbulkan konflik baru. Resolusi konflik alternatif diluar pengadilan cocok untuk diterapkan. Pihak yang berkonflik diharapkan memakai cara penyelesaian konflik ADR (Alternative Dispute Resolution) agar tercapai kesepakatan win-win solution yang menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara kedua belah pihak

TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA SENDANGDALEM KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN King Abdul Aziz; Dzunuwanus Ghulam Manar; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pertumbuhan desa wisata yang begitu pesat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan, termasuk Desa Sendangdalem, Kabupaten Kebumen. Konsep desa wisata memiliki prinsip berdampak secara ekonomi, berorientasi pada lingkungan dan berkelanjutan sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi masih adanya perbedaan cara pandanga aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dan hubungan aktor yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Sendangdalem.Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi serta analisis data dengan teori community based tourism dan stakeholder analyst.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Desa Wisata Sendangdalem telah memberikan ruang diskusi dan menyampaikan aspirasi kepada masyakat dengan mengadakan tiga tahap proses dalam pengelolaan, yaitu perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Terkait pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator dan memberikan arahan strategis. Pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan yang berada di lokasi desa wisata dan masyarakat sebagai objek pengembangan desa wisata. Kaitannya dengan hubungan antar aktor, di Desa Sendangdalem terdapat beberapa aktor utama yaitu Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Masyarakat, Madia Massa dan PKK. Hubungan antar berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam kaitanya dengan Desa Wisata Sendangdalem aktor yang paling dominan adalah pemerintah desa dan pokdarwis. Pihak swasta masih kurang berminat karena status desa wisata masih berkembang. Masyarakat desa menjadi pemandu wisata, penyedia penginapan, penyedia makanan, dan tenaga pekerja untuk pembangunan. Pemberdayaan di desa wisata sendangdalem sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh para pengelola dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa wisata. Tetapi, jalur river tubing yang digunakan saat ini dikelola oleh dua pokdarwis yang terkadang menyebabkan perselihanBersasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah desa harus menyelesaikan permasalahan dualisme jalur river tubing agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Serta pemerintah dapat lebih memberdaayakan masyarakat sendangdalem dalam kegiatan wisata yang dijalankan

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search