Articles
31 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022"
:
31 Documents
clear
<![CDATA[POLA KEMITRAAN DALAM PENGOPTIMALAN KONSEP ECOTOURISM UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KARIMUNJAWA DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Ummi - Hani]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Penelitian ini membahas mengenai pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep ecotourism untuk pengembagan pariwisata di Karimunjawa. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jepara melakukan kemitraan/kerja sama dengan pihak lain seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal.Penelitian ini menggunakan teori kemitraan dan konsep ecotourism, dimana dalam teori kemitraan terdapat indikator yang harus dipenuhi seperti tidak ada dominasi dari salah satu pihak, keterbukaan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dengan kata lain dapat saling menguntungkan. Selain itu dalam konsep ecotourism sendiri memiliki ciri bahwa dalam implementasinya, penyelenggaraan pariwisata harus memerhatikan keberlangsungan lingkungan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pelaku wisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep ecotourism untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa melibatkan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal Karimunjawa sudah berjalan dengan baik, dengan pola kemitraan mutualistik, yaitu adanya persekutuan dua pihak atau lebih yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan kemitraan di Karimunjawa dengan prinsip kesetaraan dan tidak saling mendominasi untuk dapat saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dengan mudah mencapai tujuan secara lebih optimal. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antar pihak (pemerintah, masyarakat), maupun kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah rumah tangga]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DE BALE DI DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN ]]>
<![CDATA[Anggit Henggar Jati]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud proses kesejahteraan di desa. Grobogan merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menunjukan angka kemiskinan kurang lebih 11 % . Desa Cingkrong merupakan salah satu desa di Kabupaten Grobogan yang mendirikan BUMDes kreatif, inovatif, profit dan berkisnambungan yang berupa BUMDes Edupark pertama di Purwodadi Grobogan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah Daerah dan Desa melalui proses atau alur pendirian BUMDes dengan menggunakan konsep Pendirian BUMDes oleh David yang meliputi 4 (empat) tahap praksara yakni inisiatif pemerintah desa, potensi Desa, SDM pengelola BUMDes, penyertaan modal, dan disahkan melalui 3 (tiga) tahap sosialisasi, musyawarah desa, dan penetapan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta data yang diperoleh melalui kegiatan atau teknik wawancara, observasi dan dokumetasi dan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berbentuk berita, jurnal atau dokumen penting lainya. Informan yang dipilih menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis menuntukan masalah dan pertanyaan sendiri untuk dapat diajukan oleh informan yang terjun secara langsung dalam masalah tersebut.Adapun teknik analisis data pada penelitan ini delakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Pemerintah Daerah Grobogan dan Desa Cingkrong telah melakukan serangkaian tahapan pendirian BUMDes dari tahap praksara inisiatif pemerintah desar, Perekrutan SDM pengelola BUMDes dan penyertaan modal dilakukan oleh dan proses selanjutnya merupakan pengesahan melalui tahap sosilaisasi dan dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa dan diakhiri dengan adanya penetapan peraturan desa. Dalam proses pendirian ini masih memiliki kekurangan yang berupa adanya sistem perkrutan konvensional, dan peran pemerintah daerah hanya mendampingi sehingga dalam mewujudkan peraturan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 90 pada point pertama memberikan akses modal maupun hibah belum terlihat sama sekali, maka dari itu penulis merekomendasikan saran yaitu merubah sistem prekrutan SDM pengelola lebih transparan dan akuntabel, dan pemerintah daerah memberikan akses modal secara rill bagi BUMDes yang akan berdiri kelak]]>
<![CDATA[Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang Dilihat Dari Perspektif Good Governance ( Studi Penelitian Pada Parkir Di Wilayah Taman Indonesia Kaya) ]]>
<![CDATA[Faiz - Rahmadhia]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skipsi ini berangkat dari penulis yang awalnya sempat mendapatkan mata kuliah tata kelola pemerintahan yang baik dan membahas tentang pengelolaan dalam aspek pemerintahan yang mengedepankan prinsip good governance. Setelah melakukan studi literatur dan pengamatan dilapangan yang ternyata penulis menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang. Dalam kasusnya temuan berada pada target retribusi yang sudah ditentukan tidak pernah mencapai target dan mengganggu penerimaan pendapatan asli daerah jenis retribusi. Dalam melakukan pengamatan dan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui sistem wawancara dengan informan yang penulis rasa dapat memberikan gambaran dan penjelasan guna mendapatkan data yang akurat. Penelitian skripsi ini menggunakan kajian teori tata kelola dan good governance. Adapun beberapa narasumber yang penulis wawancarai diantaranya Kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang dan jajarannya meliputi kasi pendataan.perizinan dan pungutan,juru parkir Taman Indonesia Kaya dan pengguna layanan parkir Taman Indonesia Kaya. Berdasarkan temuan selama pengambilan data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam sudut pandang prinsip good governance yaitu akuntabilitas tahap proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan banyak stakeholder. Hal ini selaras dengan prinsip good governance akuntabilitas atau pertanggung jawaban Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir. Selanjutnya dalam prinsip transparansi, semua data tidak dibuka secara bebas, namun jika masyarakat membutuhkan data tersebut maka Dinas Perhubungan akan memberikannya. Dalam rekap jurnal penerimaan, seluruh penerimaan dari retribusi parkir tertulis dan terekap dengan baik dan sesuai dengan realita lapangan. Selanjutnya dalam prinsip partisipasi, masyarakat cukup aktif dalam melakukan evaluasi dan memberikan masukan guna terciptanya tata kelola perparkiran yang lebih baik, namun dalam hal pembayaran retribusi parkir masih ditemukannya masalah bahwa masyarakat enggan membayar retribusi parkir akibat pelayanan buruk yang diberikan oleh juru parkir. Terkait dengan mangkirnya juru parkir Taman Indonesia Kaya diakibatkan oleh penurunan pendapatan akibat pandemic Covid-19. Oleh karena itu diperlukannya solusi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut yaitu Guna meminimalisir adanya parkir illegal, perlu dibangunnya posko Dinas Perhubungan yang berisikan koordinator lapangan guna mengawasi berjalannya kegiatan parkir yang baik dan sesuai peraturan. Memberikan pelatihan kepada juru parkir terkait memberikan pelayanan yang baik dan benar. Lebih sering dalam melakukan operasi gabungan. Dari yang melakukan 3 kali dalam sebulan, dapat di tambah lagi menjadi 2 kali dalam seminggu dengan hari yang tidak selalu sama. Dengan hal tersebut maka akan meminiimalisir terjadinya pelanggaran dan penghilangan juru parkir illegal.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN HERU SUSANTO DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KEMAMBANG KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Alvi - Sinthya]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Demikian pula kepemimpinan kepala desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang kepala desa menggunakan model kepemimpinan tertentu agar tercapainya tujuan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kemambang sejauh ini telah menunjukan perbedaan semenjak kepemimpinan Heru Susanto sebagai Kepala Desa mulai dari akses mobilitas yang semakin mudah sampai sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan Heru Susanto dan hasil pembangunan desa dari kepemimpinan Heru Susanto sebagai Kepala Desa di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kaitannya dengan kepemimpinan Kepala Desa Heru Susanto dalam pembangunan desa. Adapun analisis data meliputi reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemimpinan Heru Susanto bersifat transformasional. Sebagai Kepala Desa, Heru Susanto merupakan pemimpin yang berusaha merealisasikan visi menjadi aksi serta sebagai pemimpin beliau memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan semula. Hasil kepemimpinan Heru Susanto mencakup sinergi dari berbagai elemen dalam masyarakat untuk saling bekerjasama dalam pembangunan desa di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM GANJAR PRANOWO DALAM KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Yovita Bilqis Saba Taqwa]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Media sosial awal munculnya hanya memperkenalkan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, saat ini media sosial sebagai informasi antara individu dengan institusi salah satunya instagram. Perkembangan tersebut Menjadi perkembangan partai politik dan kandidat dengan memperkenalkan dirinya melalui Instagram. Instagram secara signifikan mengubah aksesibilitas dan ketersediaan informasi pada paslon tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mnegetahui dan menganalisis Penggunaan media sosial instagram Ganjar pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, untuk mengetahui dan menganalisis dampak positif dan negatif dalam Penggunaan media sosial instagram Ganjar Pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018, dan untuk mengetahui kendala dalam Penggunaan media sosial instagram Ganjar Pranowo dalam kampanye politik pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana proses dan efektivitas kampanye politik di media sosial akun Instagram @ganjarpranowo pada Kampanye Pemilihan umum Jawa Tengah 2018. Hasil penelitian penggunaan media sosial instagram kampanye politik melalui Media Instagram, tidak banyak mengeluarkan material yang lebih banyak dibandingkan tanpa menggunakan media sosial Instagram, kampanye melalui media sosial instagram hanya membutuhkan waktu sedikit sekali kampanye bisa memperlihatkan pada masyarakat luas dibandingkan tanpa media sosial yang harus bisa bertemu masyarakat sekabupaten, Kampanye menggunakan media sosial instagram mampu menghasilkan suara yang lebih maximal karena kecepatan akses intagram yang bisa memperluas upload setiap kegiatan kampanye yang diposting.2. Dampak Positif Mempermudah Bawaslu dalam pengawasan, Masyarakat secara langsung bisa mengikuti kampanye yang dilakukan Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo bisa meramalkan apakan bisa menang atau kalah dilihat dari folloer yang memberi like setiap kegiatan kampanye.3. Dampak Negatif Bawaslu tidak bisa mengadakan pengawasan secara detail, sebab Ganjar Pranowo tidak semua kegiatannya diupload, Masyarakat tidak bisa melihat langsung kebenaran kampanye yang dilakukan, dalam isntagramnya hanya berisi kalimatkalimat yang manis, Tidak bisa menilai apakah calon calon tersebut berkualitas atau tidak, dan Media sosial instagram pemilihan pemimpin dipandang kelas yang sangat rendah karena sekelas dengan produk yang dijual yang tidak tahu apakah produk-produk tersebut sesuai]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Dewi Ratna Filianingsih]]>;
<![CDATA[Budi - Setiyono]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan desa wisata sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Jawa Tengah. Dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan tersebut serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Pengambilan serta analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data berupa wawancara, studi literatur, serta observasi. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 telah berjalan dengan baik sejalan dengan aspek-aspek implementasi kebijakan yang baik menurut Mirelle S. Grindle. Dalam pelaksanaan implementasi terdapat beberapa hambatan seperti faktor kepentingan aktor yang terlibat, kualitas sumber daya, serta adanya aspek komunikasi]]>
<![CDATA[Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Pencegahan Maladministrasi Dan Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Rifqi Diagesta Wirananda]]>;
<![CDATA[Achmad - Taufiq]]>;
<![CDATA[Rina - Martini]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori peran, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi, dan maladinistrasi dalam menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarkat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang serta mengalisis hambatan yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara Hasil Penelitian ini menemukan bahwa (1) Peran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mencegah maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang masih kurang optimal, dikarenakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial Ombudsman masih kurang dinamika interaksi antara Ombudsman dengan masyarakat dibuktikan dalam program Pripun Kabaripun, Konco Ombudsman dan Kamis Kuis Manis masih belum sepenuhnya tanggapan yang diberikan masyarakat melalui kolom komentar respon semuanya oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (2) Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang adalah kurang nya sumber daya manusia serta anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang mengakibatkan Ombudsman kurang maksimal dalam melakukan sosialisai menggunakan media sosial.]]>
<![CDATA[PROSES PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID – 19 DI DESA PASEKARAN KECAMATAN BATANG TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Setiastuti, Tri Kumala]]>;
<![CDATA[-, Kushandajani -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid – 19 merupakan masalah yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan sehari – hari masyarakat terutama ekonomi. Berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM menjadi salah satu alasan terjadinya penurunan tingkat ekonomi, dikarenakan terdapat pembatasan kegiatan dalam kehidupan sehari – hari termasuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan kegiatan program bantuan sosial bagi masyarakat untuk membantu mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa pandemi. Adapun program bantuan sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasekaran Kabupaten Batang dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini didasarkan pada konsep utama mengenai proses dan bersumber pada Peraturan Bupati Batang No. 31 tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial tunai pusat dan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pasekaran sudah berjalan sesuai dengan rangkaian tahapan atau proses yang baik berdasarkan pada Peraturan Bupati Batang No. 31 tahun 2020. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses penyaluran program bantuan sosial yaitu akuntabilitas dan transparansi]]>
<![CDATA[PERAN SABET KEPALA DESA TERPILIH DALAM PILKADES PRAMBATAN KIDUL PADA PILKADES SERENTAK KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Sukowati, Onik -]]>;
<![CDATA[Astuti, Puji -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberhasilan pemilihan lokal, yakni Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari peran aktor lokal. Penyebutan terhadap aktor lokal berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang menyebut aktor lokal tersebut sebagai botoh, broker, maupun sebagai sabet. Di Desa Prambatan Kidul sendiri, sebutan untuk orang-orang yang mengusung calon dalam ajang Pemilu dan bertanggungjawab terhadap kemenangan sang calon biasa dipanggil sabet. Muncul asumsi dari peneliti bahwa peran aktor lokal sabet dari Kepala Desa terpilih yang didukung oleh modal sosial diduga membuat Sutopo Hadi Prasetio terpilih menjadi Kepala Desa Prambatan Kidul pada Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dianalisis menggunakan teori modal sosial. Data penelitian diperoleh dengan wawancara interview guide, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi sabet dari Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih dan masyarakat Desa Prambatan Kidul. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan pengelompokkan data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat pemanfaatan modal sosial oleh sabet Kepala Desa terpilih dalam menjalankan perannya untuk memenangkan Sutopo Hadi Prasetio dalam Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul 2019. Empat elemen penting dalam modal sosial oleh para sabet dalam perannya untuk memenangkan Sutopo Hadi Prasetio pada Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul, yaitu : Kepercayaan sabet terhadap cakades yang akan diusung dan kepercayaan masyarakat terhadap sabet sebagai wajah dari cakades (para sabet berperan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar memilih cakades yang diusung); Upaya kooperatif antar anggota organisasi yang didalamnya para sabet berperan untuk memenangkan calon yang diusung melalui strategi yang disepakati bersama cakades; Mutual Affection yang menjelaskan interaksi antara orang-orang yang beperan dalam kemenangan Sutopo Hadi Prasetio sebagai Kepala Desa Prambatan Kidul, dimana pihak-pihak yang terlibat saling peduli sesama untuk mencapai tujuan bersama; Terciptanya jaringan sosial berupa keanggotaan sabet yang dibentuk oleh Sutopo bersama Syaiin (ketua sabet berperan membentuk keanggotaan sabet bersama cakades). Berdasarkan temuan pada saat proses wawancara, akan lebih baik jika di masa depan Calon Kepala Desa bisa lebih percaya diri terhadap kemampuan dan kualitas dirinya tanpa menyerahkan tanggungjawab kemenangan dalam pemilihan umum hanya kepada sabet yang mendukung]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang) ]]>
<![CDATA[Pradama, Al Haliim -]]>;
<![CDATA[-, Turtiantoro -]]>;
<![CDATA[Herawati, Nunik Retno]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Latar belakang dalam penelitian ini adalah masih terdapat Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yang sulit diatur dan berdagang secara ilegal khususnya di Kecamatan Semarang Tengah . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Merilee S. Grindle tentang teori implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah Content of Policy, Context of Policy, dan Outcomes mempengaruhi sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, terdapat tiga dampak positif yaitu dampak positif terhadap Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Semarang, dan Pedagang Kaki Lima. Terdapat saran yaitu Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak menggunakan data tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pendataan dan pendafftaran Pedagang Kaki Lima dan peneliti juga berharap semoga Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Semarang dapat terjun secara langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasi data Pedagang Kaki Lima, supaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tepat sasaran, disiplin dalam berkerja supaya memiliki waktu lebih untuk memberikan sosialisasi terhadap Pedakang Kaki Lima]]>
