astuti, puji -
Unknown Affiliation

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 49 TAHUN 2018 Handayani, Fitria -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, isu strategis yang berkaitan dengan kesehatan meliputi adanya keterbatasan sumberdaya kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan, dan masih terdapat ancaman penyakit menular. Berdasarakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan kepala daerah Kabupaten Wonogiri Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan kepala daerah oleh DPRD Kabupaten Wonogiri serta kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan kepala daerah oleh DPRD Kabupaten Wonogiri. . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif, dan mengambil kasus tunggal. Metode kualitatif digunakan, karena bertujuan dan berusaha untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri dan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Wonogiri saling berkaitan dengan fungsi lainnya. Kaitannya fungsi pengawasan dengan fungsi legislasi adalah pada dasarnya objek dari ii pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah. Dalam membuat kebijakannya pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dan DPRD Kabupaten Wonogiri banyak melibatkan stakeholder lainnya seperti PKFI dan pihak ketiga lainnya. Dari hasil pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa keluhan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten harus terus dilakukan mengingat pembangunan kesehatan merupakan hal yang penting karena melalui pembangunan kesehatan diharapkan daerah akan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal.
E-SERVICE UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PETI KEMAS DI TERMINAL PETI KEMAS SEMARANG Kurniawan, Muhammad Rifqi; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terminal Peti Kemas Semarang berupaya meningkatkan kepuasan pada pengguna jasa layanan pengujian peti kemas dengan menerapkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang diterapkan meliputi kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), easy of use, dan web design. Penelitian ini dilakukan di pengguna jasa Terminal Peti Kemas Semarang sejumlah 100 responden. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan berdasarkan teori. Analisis digunakan dengan bantuan program aplikasi statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehandalan (reliability) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; daya tanggap (responsiveness) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; jaminan (assurance) berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; easy of use berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa; dan web design berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna jasa.
ANALISIS KAPASITAS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI BIROKRASI KOTA SEMARANG (STUDI PENELITIAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH) Adriyanti, Dania Listyo; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kapasitas kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Hal ini karena setiap pemimpin memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam kepemimpinannya. Di Indonesia sekarang ini sudah tidak lagi melihat perbedaan gender dalam kepemimpinan sehingga telah membuka jalan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Fokus penelitian ini adalah meneliti seorang pemimpin di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis kapasitas kepemimpinan perempuan yang ada di Birokrasi Kota Semarang yaitu seorang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memakai metode campuran (mixed method) yaitu kombinasi dari metode kualitatif serta metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif menggunakan studi kepustakaan sedangkan metode kuantitatif data dengan menyebar kuesioner yang diberikan ke pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah besaran sampel pada penelitian ini adalah 45 orang pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Hasil temuan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik dalam memimpin bawahannya dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang pemimpin. Kapasitas tersebut diantaranya mengarahkan bawahannya, tanggung jawab, ketegasannya dalam mengambil keputusan, memiliki integritas dan kewibawaan. Sehingga dapat membuktikian bahwa perempuan di Indonesia memiliki kapasitas dalam kepemimpinan dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Rekomendasi pada penelitian ini adalah hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi pemimpin perempuan lainnya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dan hendaknya para perempuan berani untuk terjuan dalam pemerintahan serta berani untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin bawahannya dengan baik
COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA MANGROVE DEMANG GEDI DI KABUPATEN PURWOREJO Maharani, Melsa Adelia; Astuti, Puji -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bentuk pengelolaan pariwisata Community Based Tourism (CBT) yang ada di Kabupaten Purworejo dimana pengelolaan pariwisata CBT berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mana telah menjadi issu menarik dalam beberapa tahun terakhir dalam dunia pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Gedangan, masyarakat Desa Gedangan, dan pengelola Desa Wisata Gedangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan pariwisata Mangrove Demang Gedi berbasis Community Based Tourism dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan yang memuat rencana pembentukan desa wisata dan penyuluhan sadar wisata dari pemerintah desa. Tahap pelaksanaan memuat pelaksanaan kegiatan desa wisata dimana masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sarana prasarana pariwisata serta ikut serta dalam pelatihan dan bimbingan yang diadakan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pihak ketiga. Tahap pengawasan dan evaluasi memuat pertemuan rutin yang menyediakan ruang publik untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannya kegiatan desa wisata dengan cara menyampaikan saran, kritik, dan masukan bagi pengelola dan pemerintah desa. Pengelolaan pariwisata ini memberikan manfaat yaitu: 1) meningkatnya keterampilan dan kemandirian masyarakat, 2) meningkatnya kualitas hidup masyarakat, 2) tergalinya sumber daya alam dan budaya secara maksimal
PERAN SABET KEPALA DESA TERPILIH DALAM PILKADES PRAMBATAN KIDUL PADA PILKADES SERENTAK KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 Sukowati, Onik -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan pemilihan lokal, yakni Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari peran aktor lokal. Penyebutan terhadap aktor lokal berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang menyebut aktor lokal tersebut sebagai botoh, broker, maupun sebagai sabet. Di Desa Prambatan Kidul sendiri, sebutan untuk orang-orang yang mengusung calon dalam ajang Pemilu dan bertanggungjawab terhadap kemenangan sang calon biasa dipanggil sabet. Muncul asumsi dari peneliti bahwa peran aktor lokal sabet dari Kepala Desa terpilih yang didukung oleh modal sosial diduga membuat Sutopo Hadi Prasetio terpilih menjadi Kepala Desa Prambatan Kidul pada Pilkades serentak Kabupaten Kudus 2019. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dianalisis menggunakan teori modal sosial. Data penelitian diperoleh dengan wawancara interview guide, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi sabet dari Kepala Desa terpilih, Kepala Desa terpilih dan masyarakat Desa Prambatan Kidul. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan pengelompokkan data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat pemanfaatan modal sosial oleh sabet Kepala Desa terpilih dalam menjalankan perannya untuk memenangkan Sutopo Hadi Prasetio dalam Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul 2019. Empat elemen penting dalam modal sosial oleh para sabet dalam perannya untuk memenangkan Sutopo Hadi Prasetio pada Pemilihan Kepala Desa Prambatan Kidul, yaitu : Kepercayaan sabet terhadap cakades yang akan diusung dan kepercayaan masyarakat terhadap sabet sebagai wajah dari cakades (para sabet berperan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar memilih cakades yang diusung); Upaya kooperatif antar anggota organisasi yang didalamnya para sabet berperan untuk memenangkan calon yang diusung melalui strategi yang disepakati bersama cakades; Mutual Affection yang menjelaskan interaksi antara orang-orang yang beperan dalam kemenangan Sutopo Hadi Prasetio sebagai Kepala Desa Prambatan Kidul, dimana pihak-pihak yang terlibat saling peduli sesama untuk mencapai tujuan bersama; Terciptanya jaringan sosial berupa keanggotaan sabet yang dibentuk oleh Sutopo bersama Syaiin (ketua sabet berperan membentuk keanggotaan sabet bersama cakades). Berdasarkan temuan pada saat proses wawancara, akan lebih baik jika di masa depan Calon Kepala Desa bisa lebih percaya diri terhadap kemampuan dan kualitas dirinya tanpa menyerahkan tanggungjawab kemenangan dalam pemilihan umum hanya kepada sabet yang mendukung
KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN WATERPARK TIRTOREDJO DI DESA SUDIMORO KABUPATEN MAGELANG Amalia, Syifa Putri; Adnan, Muhammad -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kinerja pengelolaan pariwisata Waterpark Tirtoredjo di Desa Sudimoro, Kabupaten Magelang, yang dikelola oleh BUMDes Sudimoro. Meskipun memiliki potensi tinggi, pengelolaan Waterpark menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya profesionalisme manajemen, keterbatasan sumber daya manusia, promosi yang tidak efektif, dominasi pemerintah desa, serta masalah aksesibilitas dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan teori kinerja dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan peningkatan kapasitas manajemen, perbaikan infrastruktur, optimalisasi strategi pemasaran, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan demikian, Waterpark Tirtoredjo diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat Sudimoro
Pengelolaan Bangunan Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Magelang Tahun 2023 Nazali, Ilham Alva; Herawati, Nunik Retno; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Magelang dinobatkan sebagai salah satu kota tertua di Indonesia dengan usia di tahun 2024 telah menginjak angka 1118 memiliki dinamika sejarah panjang, dari era Hindu-Budha, Islam, kolonial, dan pasca kemerdekaan. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Kota Magelang sejatinya menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang kini wujudnya kita kenal sebagai cagar budaya. Peninggalan sejarah di Kota Magelang mayoritas berupa bangunan, yang kemudian mengalami pengembangan kategorisasi menjadi struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Oleh karena nilai sejarah yang tersimpan di dalamnya, cagar budaya menjadi salah satu aspek kebudayaan yang wajib dilestarikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kota Magelang. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan tata kelola dan manajemen aset yang kemudian dilakukan tabulasi data dengan data yang diperoleh dari para informan. Data yang diperoleh menunjukkan selama 10 tahun setelah ditetapkan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, pemerintah Kota Magelang telah melakukan inventarisasi terhadap 51 objek dengan rincian : 1 cagar budaya tingkat nasional, 1 cagar budaya tingkat provinsi, 10 cagar budaya tingkat kota, 10 ODCB dalam kajian, 23 ODCB belum dikaji, dan 6 ODCB bermasalah. Pemerintah Kota Magelang di tahun 2023 telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan berdasar definisi pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi justru terfokuskan pada bangunan ODCB yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan pada bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Walikota
ANALISIS KINERJA PELAYANAN BRT KOTA SEMARANG MELALUI STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 Laila, Nur Isna; Martini, Rina -; Astuti, Puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada proses pengadaan tahap awal Trans Semarang terkendala permasalahan sehingga sulit untuk diterima masyarakat. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan BLU Trans Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kinerja pelayanan BLU UPTD Trans Semarang tahun 2023 dengan melihat penilaian pengguna jasa dengan bagaimana pelayanan secara nyata telah diberikan, serta menggambarkan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif sebagai metode utama dan kuantitatif sebagai metode pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi temuan Parasuraman (1985) yang mengidentifikasi lima dimensi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pelayanan. Hasil temuan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan BLU Trans Semarang belum sepenuhnya berhasil, hal ini dikarenakan penyediaan fasilitas pendukung pada elemen keselamatan dan kenyaman belum terpenuhi secara merata di seluruh armada yang beroperasi. Ketersediaan fasilitas keselamatan seperti sabuk keselamatan penumpang dan handgrip hanya tersedia di beberapa armada baru, serta masih terdapat fasilitas pengatur suhu yang tidak berfungsi di beberapa armada. Selain itu, persoalan penumpukan jumlah penumpang pada jam-jam sibuk masih terus terjadi dan membutuhkan solusi penyelesaian. Hambatan utama BLU Trans Semarang adalah sistem pelayanan yang masih berbasis mix traffic, sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan
MALAPRAKTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA) Andrea, Ancilla -; -, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai malapraktik yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi malapraktik serta faktor-faktor yang menyebabkan malapraktik tersebut. Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, tantangan dalam pelaksanaan proses Pemilu Indonesia masih menjadi isu serius yang memiliki dampak besar dalam implementasi Pemilu yang berintegritas. Pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, memiliki tantangan tersendiri karena adanya jumlah besar Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di sana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi dokumenter. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Bawaslu RI, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, lembaga Migrant Care, serta peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk malapraktik, seperti manipulasi data pemilih, penggunaan Pantarlih fiktif, dan kecurangan dalam metode pos, KSK, dan TPS. Faktorfaktor penyebab malapraktik meliputi regulasi yang kurang adaptif dan spesifik terhadap kebutuhan WNI di luar negeri, kualitas Undang-Undang Pemilu yang rendah dan tidak memberikan bobot khusus pada Pemilu di luar negeri, tata kelola organisasi yang buruk dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterlambatan pembentukan PPLN dan Panwaslu, serta minimnya pengawasan dalam pemungutan suara metode pos dan KSK sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan dan manipulasi. Temuan ini menegaskan bahwa malapraktik dalam Pemilu di luar negeri tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu
Aplikasi SAKPORE : Inovasi dalam Pelayanan Perizinan Berbasis E-Government di Kota Pekalongan Prasetyowati, Mei -; Astuti, Puji -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi disebut sebagai salah satu langkah inovatif yang dirancang oleh suatu Organisasi Pemerintahan dengan tujuan memberikan perubahan yang mengarah pada pelayanan yang lebih inovatif, efektif dan juga efisien. Sehingga dalam pelaksanaannya hubungan anatara inovasi dan pelayanan publik akan terus berdampingan seiring dengan masalah di Masyarakat yang kian kompleks. Melalui penciptaan SAKPORE oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan mendorong arus perubahan dalam sistem pelayanan perizinan yang kini mendukung penuh pelayanan yang transparan, efektif dan juga efisien. SAKPORE adalah Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis yang diciptakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai alat yang digunakan Masyarakat Kota Pekalongan yang hendak mengurus perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. didalamnya memuat fitur-fitur pelayanan perizinan dalam bentuk digital yang dikemas sedemikian rupa sesuai dengan Masyarakat Kota Pekalongan butuhkan. Dimana fitur tersebut menjanjikan bentuk kepastian kepada pengguna atau pemohon, sehingga pemohon bahkan petugas dapat mengetahui proses maupun prosedur pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi SAKPORE di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai inovasi pelayanan perizinan berdasarkan prinsip-prinsip inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif deskriptif yang disertai dengan teknik pengumpulan data memalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penciptaan SAKPORE memberikan keuntungan materiil dan juga non materiil bagi Masyarakat Kota Pekalongan. Selain keuntungan yang dirasakan kehadiran SAKPORE kemudian menciptakan alur birokrasi yang efisiensi dan juga trasnparan. Dikemas dalam bentuk digital yang mendukung penggunaan teknologi yang kian maju dan mengedepankan keminiman biaya serta kesulitan bagi Masyarakat yang hendak mengurus perizinan di Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan. Sehigga dapat disimpulkan bahwa SAKPORE adalah alat inovasi yang memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna pelayanan perizinan dan keberlangsungannya perlu dipertahankan untuk terus menciptakan lingkup birokrasi dan pelayanan yang optimal