cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 61 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017" : 61 Documents clear
Peran MIGRANT CARE dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2015 Yovi Arista; Nur Hidayat Sardini; Puji Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.272 KB)

Abstract

AbstractIndonesian migrant workers are still being a vulnerable group who facing a various problem, beside their contribution for the national budget income. Vulnerability situation became an implication of the unsafe labor migration processes, and also the un-fulfillment of the rights and interests of migrant workers which is being a responsibility of the state. In the age of democratization on Reformation-era, migrant workers issue and problems are being a public attention. Especially for the civil society organization that have a focus on struggle to advocates the rights and interest of Indonesian migrant workers, one of them is Migrant CARE. This research aims to see how the role of Migrant CARE as an entities of civil society in advocating the interests of Indonesian migrant workers in 2014 through 2016, and also to analyze for the supporting and obstacles factors for Migrant CARE in carrying their role.The type of research is qualitative analytical descriptive. Data was obtained from several sources such as primary data and secondary data that used as an instrument of analysis. Data collection techniques used were in-depth interviews, literature/documents study, and observation.The results showed that the role of Migrant CARE as civil society entities in 2014-2016 was effective to build a solutional efforts in advocating the interests of Indonesian migrant workers. This was manifested through the Migrant CARE's performances in their advocacy efforts, from law assistance to policy advocacy, developing a research, as well as empowering migrant workers by encourage the initiative of safe labor migration and sovereignty for migrant workers, through a social movements. Some of the supporting factors for Migrant CARE to carried their role such as the positive image, strategies and goals that were socially accepted, and support in financial and political aspects. Although, there are several obstacles factors such as the government's ray perspective to see migrant worker problems, corruption in the labor migration services, and also internal situation in the Migrant CARE’s organization. Recommendations from this research are addressed to Migrant CARE for giving more attention about their role’s sustainability, other recommendation addressed to Indonesian Government for giving more appreciation and bigger space of involvement to civil societies in policy-making processes.Keywords: Role of Civil Society, Migrant CARE, Migrant Workers
ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ASLIH FUNGSI LAHAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI Farhan Firdiansyah; Edi Santosa; Pudji Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.326 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Semarang. Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Semarang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganilisis dampak yang terjadi dari implementasi kebijakan pembangunan, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan dan persepsi masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari kebijakan pembangunan tersebut. Peneliti memilih Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang sebagai studi kasus penelitian. Dimana akan diukur dampak yang terjadi dari implementasi kebijakan terhadap konversi lahan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani serta mengetahui persepsi masyarakat tentang implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode penelitian kombinasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dan Pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta menyebar kuisioner kepasa masyarakat dan dianalisis menggunakan skala likert serta menguji pengaruh dengan analisis Chi-Square. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Daerah terkait serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih kurang baik dari segi pengawasan. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka konversi lahan pertanian yang terjadi karna pengawasan yang kurang intensif. Selain itu dari hasil penelitian dari masyarakat bahwa konversi lahan yang dilakukan oleh pemilik lahan dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta kebutuhan akan lahan rumah bagi masyarakat dari adanya pertumbuhan penduduk. Dari hal tersebut memperlihatkan angka kesejahteraan petani yang menurun melalui penghitungan Nilai Tukar Petani. Oleh karna itu, pemerintah harus lebih memperketat pengawasan guna tercapainya implementasi yang sesuai dengan tujuan kebijakan.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Persepsi Masyarakat, Konversi Lahan,Kesejahteraan Petani
Partisipasi Pemilih Anggota Syarikat Islam Banjarnegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Syafrizal Prabowo; Nur Hidayat Sardini; Fitriyah .
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.211 KB)

Abstract

AbstrakDewasa ini, dinamika politik di Indonesia semakin umum menjadi konsumsi masyarakat. Ormas terbentuk bukan semata untuk menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ideologi politik, juga karena fitrah dan tugasnya berbeda. Namun, ormas memiliki peran yang cukup besar sebagai pemersatu para aktor atau pelaku politik. Di Kabupaten Banjarnegara, ormas Syarikat Islam (SI) berperan besar dalam proses atau aktivitas politik.Anggota SI Banjarnegara tercatat sebagai anggota beberapa Partai Politik yang berbeda. Sebagian menduduki jabatan di lembaga legislatif daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, beberapa anggota SI tergabung dalam Tim Sukses setiap pasangan calon mewakili Partai Politik yang berbeda.Partisipasi Politik anggota SI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara tergolong tinggi. Mulai dari partisipasi politik yang terendah sampai Partisipasi Politik yang aktif yaitu sebagai Tim Sukses dalam Pilkada. Sebelumnya, pihak SI telah menghimbau kepada seluruh anggotanya dengan sebuah Maklumat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu tersebut. Namun, dengan catatan harus menjaga jarak yang sama terhadap semua Pasangan Calon.Warga SI diperbolehkan berpolitik dengan ideologinya masing-masing namun tidak membawa nama besar Syarikat Islam. Partisipasi Politik yang tertinggi terbukti dengan adanya anggota SI yang tergabung dalam Tim Sukses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara.
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIREBON Dwi Setyaningsih; Teguh Yuwono; Neny Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.29 KB)

Abstract

Waste is solid remain of human activities and is abundant in major cities. If not managed well, waste will become a problem and causes many risks and dangers for public welfare, such as causing floor, creating unhealthy environment, disturbing city scenery, and even creating social problems. So, correct waste management is required. Waste management in Cirebon still uses collect – transport – dispose pattern, leading to low community involvement in waste management. Community involvement in waste management is important considering the volume of waste increases every day while the government doesn’t have enough budgets to use advanced technology in waste management. This study was performed by combined method of qualitative and descriptive quantitative researches using interview, observation, documentation and questionnaire data to describe the actual condition, as well as using triangulation of data source, technique, and theory. The research result showed that waste management in Cirebon still usescollect – transport – dispose patternan hasn’t worked with private sector or NGO. Community involvement in waste management was quite good in packing, collecting, and transporting, while the involvement in the implementation of3Rwas lacking. Government efforts to improve community involvement were socialization and coaching.Keywords: Waste, Waste Management, Community Involvement
Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang) Firman Bimasakti; Yuwanto .; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.045 KB)

Abstract

Abstract. Electronic Government abbreviated e-Gov is the application of information and communication technology systems used and developed by the government in providing services to the community whenever and wherever people can get easy access to information and public services provided by the government. The essence of e-Gov implementation is to improve the quality of government services by utilizing information technology. The purpose of this study is to illustrate how the application of e-Gov in an effort to create Good Governance and to identify the support and obstruct factors e-Gov application in the Department of Population and Civil Registry of Semarang Regency.The research method using qualitative method with triangulation data that is observation, interview and data written or archive. Informants in this study are Head of Population Registration Services, Head of Civil Registration Services, Head of PIAK and Data Utilization and Head of Information Administration Division of Population Department of Population and Civil Registry of Semarang Regency.The results showed that the based governance of e-Gov in the Department of Population and Civil Registration of Semarang Regency is still classified in the Integration stage. Where the Department of Population and Civil Registration of Semarang Regency has been using a variety of digitalization services to support its tasks, but it can not be done optimally. There are 4 of 5 types of transformation points that can not be fulfilled, including services to the citizens to service by the citizens, traditional citizens to the online citizens, the digital divide to digital democracy and paper-based document to government online. There are three factors that obstruct the implementation of e-Gov in the Department of Population and Civil Registration of Semarang Regency, such as communication, resources and disposition. While the driving factor is the bureaucratic structure.Keyword : e-Gov, Department of Population and Civil Registration of Semarang Regency.
Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Kesetaraan Kemandirian Dan Kesejahteraan Difabel Di Kabupaten Klaten ( Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2011 Tentang Kesetaraan Kemandirian Dan Kesejahteraan Difabel ) Ahmad Muhammad Fakhruddin; Budi Setiyono; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a country where every law that citizens have rights andobligations which should be protected by law. A right is something that is inherentto the human being, not only a perfect man but also inherent to the human beingless than perfect (disabled). This needed protection which guaranted the rights ofthe disabled to realize equality, independence and disabled priority in KlatenRegency.Regional Regulation of Klaten Regency no. 2 of 2011 on Equality,Independence, and Disabled Prosperity as the basic of law about education,health, employee, social-politics, economy, and culture for the better future ofdisabled in Klaten Regency. This study discuss about the policy study to analyzehow Klaten Regency Government actualize the regional regulation by qualitativedescriptive methode. This study was held in Klaten Regency, Central Java. Bydata collection of interview and documents.Researcher found in Regional Regulation of Klaten Regency no. 2 of 2011on Equality, Independence, and Disabled Prosperity about policy implementationvariabels that influence the implementation performance of Klaten RegencyGovernment effort to create equality and disabled prosperity. At this study,Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) were been the mediator to regionalregulation implementation. Factors restricting the research is not yet evenlysocialization of local regulations to the disabled and limited budgets in support ofimplementation of the change. Recommendations of the researcher is to saw thefinancial resources and cooperation between the various parties to support theimplementation of local regulations and thorough socialization from Governmentto society in order to identify their contents nor diffable of regional regulationsand created a good relationship between the Government with the disabled.Keywords: Disabled, Implementation, Klaten
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENDIDIKAN BOARDING SCHOOL SMK NEGERI 3 DI KABUPATEN PURBALINGGA Sabani, Ivana Andi; ., Sulistyowati; Adnan, Muhammad
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poverty is a classic problem of mankind in every part of the world and becomes a complex issue because it is not just about low income. The low level of education, skills, and the lack of introduction to technology are the human resource constraints that are closely related to the causes of poverty. Purbalingga regency is one of the areas with a high percentage of poor people who are always ranked in the poorest areas in Central Java Province. The purpose of this research is to analyze the policy of poverty reduction by Purbalingga Government through establishment of Boarding School of SMK Negeri 3 Purbalingga.This study uses mixed methods between qualitative and quantitative with a qualitative approach remains the main approach. Data collection techniques were carried out, among others, by collecting documents and in-depth interviews with actors involved in the policy, and using a research questionnaire to the research subjects of alumni / boarding school graduate SMK Negeri 3 Purbalingga. Analysis of research data is done by combining primary data obtained and findings in both qualitative and quantitative data.Based on the research that has been done, it is known that the policy has been implemented optimally, consistently, and there is a continuous suitability of vision among policy actors in 3 different Heads of District (Bupati), and achievements that can penetrate TOP 35 in Public Service Innovation Competition (SiNovik) 2016. Quantitative data shows that there is an increase of living standards of alumni SMK Negeri 3 Purbalingga coming from poor families, as the object of poverty problem in Purbalingga Regency. This shows that policies that have the principle of breaking the poverty chain have succeeded in reducing the number of poor people, the sustainability of the program is likely to reduce poverty significantly.Keywords: Poverty Reduction, Education Implementation Model, Policy Implementation.
Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Keterlambatan Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Blora Tahun 2014 Septika Lindawati; Soewanto Adhi; Sulistyowati .
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.954 KB)

Abstract

ABSTRAKSIAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD di Kabupaten Blora akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Blora Tahun 2014 mengakibatkan program pembangunan infrastruktur dan proyek energi mandiri pedesaan tidak dapat dilaksanakan dan Kabupaten Blora mendapatkan sanksi atas Keterlambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi keterlambatan dalam pengesahan APBD. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, dan menganalisis data dari dinas/instansi terkait. Hasil penelitian didapatkan ada 5 faktor yang melatarbelakangi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Blora Pada Tahun Anggaran 2014 yaitu : (1) Faktor Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Mentaati Jadwal Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, (2) Faktor Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (3) DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Fungsi Penganggaran Keuangan Daerah Kurang Maksimal (4) Faktor Sumber Daya Manusia antara Eksekutif dan Legislatif, Sikap serta Adanya Faktor Politik Tertentu dalam Penetapan APBD, (5) Faktor Birokrasi dan masalah teknis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan Pedoman Penyusunan APBD berubah ubah setiap tahunnya. Solusi Kebijakan dari Keterlambatan dalam Penetapan APBD di Kabupaten Blora untuk Tahun Anggaran 2014 adalah: (1) Membina hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam hal penganggaran keuangan daerah serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik (2) Menginisiasikan suatu perjanjian bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mentaati tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, (3) Peningkatan kinerja DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penganggaran Keuangan Daerah, (4) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penganggaran keuangan daerah, (5) Edukasi Birokrasi Pemerintah Daerah.Kata kunci: Keterlambatan APBD, Pembangunan Daerah, Komunikasi dan Koordinasi
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA, MASYARAKAT DAN ANTAR PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENCEMARAN LIMBAH BATIK DI KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2015 Cavandhes, Ayu; Yuwono, Teguh; Harsasto, Priyatno
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.459 KB)

Abstract

Batik industry is an industry that many exist in Pekalongan city, theexistence of batik industry are produces waste from the process of making batik.There are two possibilities to dispose the batik waste, there are processed first anddiposed directly without processing that will cause pollution. The purpose of thisresearch are to identify the patterns of inter-governmental cooperation, andgovernment with private and community in overcoming the problem of batik wastepollution, and to know the success rate ofcooperation patterns that has been doneto overcome the problem of batik waste pollution.The method of the research is used qualitative approach with data collectiontechnique that consist of observation, interview, and documentation. Informants inthis research are head of Environmental Section and Environmental LawArrangement of Environmental Department (DLH) Pekalongan city, Head ofPollution Control and Damage Section of DLH Pekalongan city, Head of wastepollution control section of DLH Pekalongan city, the private sector there is batikcraftsmen, and the community there is environmental care community.The result of the study indicate that 1) The pattern of inter-governmentalcooperation is for funding the manufacture of IPAL, 2) The pattern of governmentcooperation with the privat sector (batik craftsmen) is divison the authority, that isgovernment facilitates the construction of IPAL and provides land, whereas batikcraftsmen are obliged to maintain and operate the IPAL, 3) The pattern ofgovernment cooperation with the community is the community independentlyprovide assistance for the construction of IPAL, while the government did thecoaching, supervision, assistances, and providing moral support. 4) Theimplementation of cooperation in overcoming the pollution of batik wate inPekalongan city has not effectively.Keywords : Cooperation, Pollution of Batik Waste
Pengelolaan Dana Desa Sebagai Implikasi Berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak” Churrotul Ainiyyah; Kushandajani .; Puji Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.606 KB)

Abstract

ABSTRACTThe birth of the Village Act, namely Law number 6 of 2014 bring changes in the financialmanagement of the village, because the existence of Law of the village each get an extra sourceof income i.e. the village Fund (DD) estimated to be Rp 1.4 billion per year. The Batursarivillage is one of the recipients of the funding of the village as well as a recipient of funds (DD)the highest village in the Regency of Demak. With the income of the village with the sum high,certainly should be managed properly. If financial management of the village are not managedproperly, it will bring up a variety of issues.This research uses qualitative research methods with types of descriptive researchtechniques and data collection through interviews and documentation. The technique ofdetermination of informants in this study using a Purposive Sampling. As for thesubject/informants in this study is the head of the village, the village Secretary, Treasurer of thevillage, and BPD (Chairman) of the village of Batursari.The research indicates that the planning stages in the management of the village Fundthere are decision-making through deliberations undertaken the present hamlets to villages andinvolves elements of society. At this stage of implementation, the village Fund used properly aswell as the existence of the report and accountability for the use of the funds. At the stage ofmonitoring already exercised by the parties – the authorities do so. As for the implications of theexistence of the Village Laws against village fund management i.e. faster satisfy all the needsand wishes of the community, reporting APBDes using an application, its strategic role inescorting the BPD uses of the village Fund. However, the management of the Fund at the villageBatursari village can not be said to be fully transparent and accountable, yet the existence ofincome and expenditure details shapping Fund as well as the realization of the use of funds ofthe village on the information boards that are in the Hall of the village, the village so theGovernment must immediately pinned the financial details on the village Board the villageinformation so that the public is aware of and can supervise the use of the money.Keywords: Laws of the village, the Fund village, financial management

Page 1 of 7 | Total Record : 61

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue