cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019" : 29 Documents clear
KETERTARIKAN POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTEKS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PURBALINGGA Budi, Agung Setia; Sardini, Nur Hidayat
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.173 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi political efficacy Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ingin menjelaskan rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas melalui persepektif political efficacy. Peneliti berusaha mengkaji studi kasus tersebut dan mengangkatnya dengan judul Ketertarikan Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Purbalingga.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian adalah studi dokumen (study of document). Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari wawancara responden, serta data sekunder dari arsip dan dokumen.Penelitian ini menemukan bahwa pemilih disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga, memiliki makna penting sebagai perwujudan dari demokrasi, serta sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas. Kemudian untuk tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih cukup rendah, faktor yang mendasarinya adalah kurangnya pemahaman mereka terkait Pilgub tersebut, dan termasuk kurangnya ketertarikan politik mereka terhadap Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga.Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada partai politik untuk memberikan pendidikan politik terhadap pemilih disabilitas supaya partisipasinya dapat ditingkatkan, serta untuk KPU Kabupaten Purbalingga agar memberikan sosialisasi secara mendalam dan mudah dipahami bagi pemilih disabilitas, supaya target tingkat partisipasi memilih dapat tercapai. Selain itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya harus memberikan kemudahan akses bagi para penyandang disabilitas, agar dapat mengakomodasi hak-hak dan kepentingan mereka.
EVALUASI SELEKSI PERANGKAT DESA KEBUMEN, KECAMATAN BANYUBIRU, KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 Endry Chrisnurlenawati; Kushandajani .
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.113 KB)

Abstract

  Kebumen Village is one of the villages that participated in the selection of village officials in 2017. Interesting incident had occurred in the selection of Kebumen village equipment. The results of the selection tests for the Kebumen village equipment state that the first rank of each position formation offered by a couple is accidentally achieved. This research aims to evaluate the selection process of Kebumen village according to “Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa“. This study uses a qualitative descriptive research method. Sources of data are taken from primary data based on information from sources and secondary data obtained from other sources and data. The results of this study found that the implementation of the Kebumen Village Toolkit, which had been implemented for the first time, had run smoothly. However, there are still some violations of the selection procedures for the Kebumen Village. In addition, there is no turmoil from the community so that the peace of society is more maintained because the results of the selection are objective that come from selection tests.
PENGELOLAAN ASET DESA DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA CENANG DANG DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES) M. KHANIF HERMAWAN; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.426 KB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dari persperktif Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Mengetahui proses pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta upaya dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi kegiatan dalam proses pengelolaan aset desa. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive yakni sesuai dengan kriteria yang relevan untuk memperoleh key informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan kecenderungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Cenang dan Desa Dukuhmaja, karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan aset desa. Dari 14 rangkaian pengelolaan aset desa, hanya 4 kegiatan yang telah sesuai yaitu: Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian. Sedangkan terdapat 6 kegiatan yang kurang sesuai antara lain: Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pembinaan. Kemudian 4 kegiatan yang tidak sesuai yaitu: Pengamanan, Pelaporan, Penilaian, serta Pengawasan.Rekomendasi yang penulis berikan untuk Pemerintah Desa Cenang dan Dukuhmaja adalah memperbarui format-format dalam pengelolaan aset desa agar sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, mengamankan aset desa dengan mensertifikatkan dan memasang tanda batas untuk aset berupa tanah dan bangunan, lebih disiplin dalam melakukan Pelaporan aset desa, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan lebih intensif.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PADAS, KECAMATAN KEDUNGJATI, KABUPATEN GROBOGAN Naufan, Fakkar Dafin; ., Kushandajani
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.796 KB)

Abstract

This research is entitled "Leadership of Village Heads in Management of Village Funds in Padas Village, Kedungjati District, Grobogan Regency". Leadership has an important role in determining the performance of public organizations to manage village funds in accordance with established government regulations. The leadership of the village head is also very important in prioritizing development programs to suit the needs of the local community. This research was conducted in Padas Village because Padas Village was one of the villages that carried out disbursement later than the other villages. This study aims to find the year the cause of this is based on the concept of traditional and transactional leadership of the village head. The leadership of the village head is analyzed based on the role of the village head in general which has been stated in the Law, government regulations, regent regulations concerning the management of village funds.
EVALUASI PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (BLU UPTD) TRANS SEMARANG TERHADAP PRAMUDI DAN ARMADA BRT TRANS SEMARANG Nuruddin, Naufal Hanif; ., Kushandajani
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.816 KB)

Abstract

BLU UPTD Trans Semarang yakni sebagai pengelola administrasi dari Trans Semarang yang memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya BRT Trans Semarang. Dalam operasionalisasinya BRT Trans Semarang mendapatkan laporan-laporan mengenai keluhan masyrakat. Keluhan terhadap pramudi masih mendominasi. Total ada 95 keluhan terkait pengemudi, mulai dari laporan pengemudi ugal-ugalan, menerobos lampu merah, merokok di dalam bus, berkata kasar, dan lain sebagainya. Kemudian disusul keluhan terhadap armada dengan total 87 keluhan terkait ac, pintu, mesin, dan emisi. Saat dilakukan sidak uji emisi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peran Pengawasan BLU UPTD Trans Semarang terhadap pramudi dan armada BRT Trans Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus penelitiannya adalah pengawasan mengenai keluhan terhadap pramudi dan keluhan mengenai armada Trans Semarang. Hasil penelitian menunjukkan BLU UPTD Trans Semarang sebagai regulator Trans Semarang telah melaksanakan manajemen pengawasan dalam pengecekan kelengkapan surat-surat pramudi, namun perlu adanya pengawasan langsung dari BLU Trans Semarang dalam proses seleksi terhadap calon pramudi yang handal. dan kelaikan armada sesuai SOP, hal ini terlihat dari observasi dan hasil wawancara dari BLU UPTD Trans Semarang.
PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017 DI JAKARTA PUSAT Dery Viska; Lusia Astrika
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media sosial banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai hal salah satunya adalah hal-hal yang berbau politik. Banyak masyarakat kita melihat atau mungkin berpartisipasi dalam hal politik khususnya saat musim pemilu datang. Tingkat pendidikan dari masing-masing pemilih juga menjadi faktor bagaimana mereka menyikapi fenomena-fenomena yang ada dimedia sosial. Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas tentunya akan memengaruhi perilaku memilih mereka. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media sosial dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perilaku pemilih yang ada di DKI Jakarta khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan melihat apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017.
ANALISIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Nuri, M. Alfian Zidni; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.59 KB)

Abstract

Birokrasi kereap sekali dilanda berbagai patologi birokrasi yang sangat polemik. Adapun penyakit dari birokrasi adalah parkinsonian bahkan penyakit itu menjamur hingga saat ini. Parkinsonian merupakan penyakit dimana struktur birokrasi membesar namun tidak diimbangi dengan fungsi. Dalam perwujudan sebuah organisasi yang efektif dan efisien seperti menuju good governance yang diidam – idamkan oleh semua pihak selama ini, pemerintah melakukan perbaikan di tubuh birokrasi dengan beberapa cara. Salah satu contoh yang digunakan untuk mengatasi penyakit parkinonian birokrasi tersebut dengan restrukturiasi. Restrukturisasi ini dilakukan dengan dikeluarkannya Perda Nomer 19 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Untuk melihat sejauh mana pemerintah Kabupaten Magelang melakukan restrukturiasi, maka penulis memilih pemerintah Kabupaten Magelang sebagai subjek penelitian.Untuk mendapatkan diskriptif tentang penataan perangkat daerah berdasarkan Perda Nomer 19 tahun 2016 ini di Kabupaten Magelang, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Bupati Magelang. Melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang berada di bagian organisasi dan juga pengamat politik/ akademisi.Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penjabaran tentang analisis penataan perangkat daerah berdasarkan Perda Nomer 19 tahun 2016, maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan indikasi spesialisasi pekerjaan dan departementalsasi. Ditambahnya dengan power block model yang dikemukakan oleh karl max.Dari hasil penelitian diketahui bahwa struktur di pemerintah Kabupaten Magelang mengalami pembengkakan. Sebelumnya dinas yang ada yaitu 13 dinas saat ini menjadi 18 dinas, selain itu ada struktur yang kemudian ditambahkan menjadi dinas baru yang membuat pemerintah Kabupaten Magelang meningkatkan jabatan. pada dasarnya Perda Nomer 19 tahun 2016 bertujuan perampinagn namun, hasilnya belum terjadi perampingan. Penataan di Kabupaten Magelang sesuai Perda Nomer 19 tahun 2016 harus dikaji ulang karena permasalahan bukan karena kebutuhan tetapi juga adanya kepentingan politik.
PARTISIPASI PEREMPUAN DI DPRD PERIODE 2014-2018 DI KABUPATEN KENDAL Esna Oktaviana; Puji Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.739 KB)

Abstract

Partisipasi perempuan dalam dunia politik saat ini memiliki peran yang beranekaragam. UU No. 7 Th. 1984 pasal 7 tentang wanita dalam kehidupan politik dan publik bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria untuk dipilih dn memilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik pemerintahan dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintah di semua tingkat, dan berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggota perempuan DPRD di kab. kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota legislatif perempuan di DPRD kab. Kendal dan skripsi ini juga membahas faktor apa saja yang mendukung kinerja anggota legislatif perempuan DPRD kab. Kendal untuk melaksanakan fungsinya.Penilitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumen dan dokumentasi. Penilitian dilakukan di kantor DPRD kendal dan kantor Dinas yang terkait di kab. kendal.Berdasarkan hasil penilitian diketahui bahwa ada 11 anggota perempuan DPRD kab. Kendal yang terdiri dari 3 orang komisi A bidang pemerintah, 4 orang komisi B bidang ekonomi, 1 orang komisi C prasarana, 3 orang komisi D bidang sosial. anggota legislatif perempuan di kab. kendal sudah bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsi legislasi, dilihat dari cukup banyak perda inisiatif yang sudah dihasilkan sesuai dengan fokus bidang komisi masing-masing serta kontribusi yang diberikan seperti menyampaikan pendapat/usulan dan melakukan diskusi (rapat) tidak ada regulasi yang lebih tinggi. Untuk menjalankan fungsi keungan kinerja anggota perempuan DPRD kendal sudah baik dilihat dari keaktifan anggota perempuan dalam proses penyusunan APBD pelaksanaan reses, keikutsertaan dalam perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD kab. Kendal dan melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kegiatan pelaksanaan APBD kendal. Kinerja dalam fungsi pengawasan cukup baik sudah melakukanpengawasan proses reses, mengadakan kunjungan kerja, bekerjasama dengan OPD melakukan survey lapangan dan pengawasaan pelaksanaan APBD. Tapi tidak ada data/dokumen terkait pelaksanaan pengawasaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja anggota perempuan DPRD yaitu personal background, political background, penglaman di DPRD, dan lama bekerja di pemerintahan. Anggota aki-laki dan perempuan harus saling mendukung tidak mementingkan kepentingan pribadi dan sudah seharusnya anggota mengupayakan penambahan anggaran.
KESIAPAN BUS RAPID TRANSIT KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN UNTUK MENCAPAI INOVASI SMART MOBILLITY ISMARDIYANSYAH .; Warsito .
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.937 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat konsep pintar tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep kota pintar. Kota pintar didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat, Apalagi ditopang dengan banyaknya sarana penunjang dan dibantu operator selular akan mempercepat tercapainya sebuah kota untuk menuju kota pintar dalam arti sesungguhnya, bukan hanya pintar dalam kecanggihan teknologi
Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah Kurniasih, Wiwin; ., Turtiantoro
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.552 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang studi orientasi ideologi marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah. Kajian mengenai hal tersebut dilakukan karena ideologi seringkali tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan, ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara dan telaah dokumen dalam pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh adalah ideologi sebagai dasar perjuangan terbukti diterapkan dalam konsep kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah. Namun orientasi kognitif yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah menyajikan realitas bahwa pemahaman marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya dalam tataran informatif belum pada pelibatan perasaan dan kombinasi nilai dalam tindakan. Akibatnya hambatan datang dari kurangnya pemahaman secara konseptual dan praksis tentang marhaenisme sehingga materialisasi nilai ideologis yang telah terkonsep dalam kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah tidak berjalan.

Page 1 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue