cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013" : 40 Documents clear
ANALISIS MODEL KETERWAKILAN POLITIK ANGGOTA DPD RI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2009-2014 (STUDI TENTANG FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANGNYA SEBAGAI REPRESENTASI KEPENTINGAN DAERAH) Ratih Mega Swari; Fitriyah .; Susilo Utomo
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPD presence raising hopes that the interests of the communities in the area and the problems faced in the area can be raised and fought at the national level. With the DPD, the public policies at both the national and local levels, is no longer expected to be harmful and even siding with the regional interests and the interests of Folk. DPD is required to perform a balancing power (checks and balances) due to the characteristics of DPD as a representative body composed of independent members, regardless of party politics, and elected directly by the people in the region. Therefore, the Council is also required to carry the aspirations of the voters in his district.To realize the legitimation of DPD and can function effectively as a representative of the area then it is necessary to strengthen the formulation of laws governing Council at the central position, that the amended Constitution. While relating the functions and positions needed to be strengthened DPD substantial and profound changes that DPD understand, understand and be able to apply the functions, duties and power, so the Council in the future to run more effectively. Model of political representation which is run by members of the DPD becomes important to be analyzed in order to know what kind of model is compatible with the DPD of Central Java Province as the representation of regional interests.
KONTRIBUSI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 (STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BANYUMANIK) Dewi Azimah; Rina Martini; Ghulam Mannar
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerkembangan pasar modern yang semakin tak terkendali di Kota Semarangditandai dengan banyaknya jumlah pasar modern melebihi jumlah pasar tradisionalnya.Hal ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan pasar tradisional yakni dapatmenggeser peran pasar tradisional sebagai tempat masyarakat berbelanja. Denganadanya pasar modern yang menyediakan fasilitas yang bagus, maka masyarakat akancenderung berbelanja di pasar modern dari pada di pasar tradisional.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan seberapa besarkontribusi pasar tradisional dan pasar modern bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) KotaSemarang tahun 2011, bagaimana mekanisme kontribusi dilakukan dan apa saja regulasiyang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengatur kedua pasar tersebut.Penulis mengambil objek penelitian di Wilayah Kecamatan Banyumanik untukkemudahan dan kapabilitas data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalampenelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaansubjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara sebagai data primer,sedangkan data sekunder berasal dari buku literatur dan peraturan-peraturan pemerintah.Hasil penelitian menunjukan bahwa pasar tradisional di Wilayah KecamatanBanyumanik berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang sebesarRp. 364.128.420,- pada tahun 2011 sedangkan pasar modern tidak diketahui. Pasartradisional berkontribusi melalui retribusi pasar yang dipungut setiap hari dan setiapbulan, sedangkan pasar modern berkontribusi melalui retribusi perijinan sebelummendirikan pasar modern, yakni melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan IjinGangguan (HO). Namun karena dalam perijinannya pengusaha pasar modernmenggunakan nama pribadi dan tidak menggunakan nama usahanya, sehingga tidakdiketahui besarnya kontribusi yang berasal dari pasar modern. Hal ini belum bisa diatasioleh Pemerintah Kota Semarang karena tidak ada Perda yang mengatur pasar modern.Pemerintah Kota Semarang sebagai instansi resmi yang berwenang mengaturpasar di Wilayahnya harus segera mengesahkan peraturan daerah tentang pengelolaanpasar modern agar keberadaannya tidak mengganggu pertumbuhan pasar tradisionalsehingga kedua pasar ini dapat berkembang tanpa ada salah satu yang merasa dirugikan.Kata Kunci: Pasar Tradisional, Pasar Modern, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah
PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA MELALUI INVESTASI MOBIL CEPU LIMITED TAHUN 2009-2011 Siti Endang Lestari Drs.Turtiantoro, Msi Lusia Astrika S.IP, M.si
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi:Peran pemerintah daerah dan investasi swasta sangat penting untukmeningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pemegangkekuasaan dan pemangku kebijakan perlu melakukan kerjasama dengan investasiswasta yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan investasi swastadalam meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengidentifikasi kendalayang dihadapi oleh pemerintah daerah dan investasi swasta dalam meningkatkanlapangan kerja bagi masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitiandeskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengambilaninforman menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Teknikanalisis yang digunakan adalah analisis diskriptif. Adapun teknik untuk mengujikualitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian membuktikan bahwapemerintah daerah dan investasi swasta dalam upaya meningkatkan lapangan kerja bagimasyarakat dilaksanakan melalui beberapa peran, dan untuk mendukung peran tersebutterdapat pula langkah dan strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dan investasiswasta untuk mencapai tujuan meningkatkan lapangan kerja.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN JEPARA Sandi Hertanto; Kushandajani Nur .; Puji Astuti
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fish Auction is one of the most important things in fisheries sector for fishermen to drop their ships and sell their fish. The problem that often occurred is fishermen are inclined to sell and put their fishes in auction outside the legal auction place. This condition caused by the management of the auction place itself that is still unstructured, minimum humanresources in managing the auction place, the facilities provided and also the low level of security compare to outside the legal auction place.Objective of this research is to know how the roles of the local government (Department of Oceanography and Fisheries) in managing fish auction place, along with the obstacle factors in managing the place in Jepara regency.To reveal the problems from the objectives, the researcher used the qualitative method with the analysis descriptive approach, in which the efforts of this research is to describe the condition in the present time in one research object by using the theory of management function by George Terry as the basis ground in conducting this research. So that the division of this research consists of planning, organizing, conducting, and controlling that are done by the local government.The result of this research showed that the roles of the local government in managing the fish auction place in Jepara regency could not be said as optimal because there are several obstacles and problems, so that particular controls are still needed from the local government to minimalist those conditions. Advice given the increase quality and quantity of the human resources, to evaluate the performnceof employees involved in the management of fish auction, and also increase the support in society in every level.Key words : government’s roles, management, fish auction place.
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 Kadis Pujo I; Priyatno Harindra H; Turtiantoro .
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this study, researchers wanted to know about public service in east Ungaran subdistrict office Semarang district 2012. The study focused on the official subdistrict service to people east Ungaran. Public service demands excellent human resources that is human resources.In this study using quantitative research methods of descriptive research. This study analyses how public service in east Ungaran subdistrict office Semarang district 2012. The population of this research is people east Ungaran subdistrict and the sample in this research is 84 people. Sample technique that use is random sampling technique.The results showed that public service in east Ungaran office subdistrict was good enough. People was satisfied about work of east Ungaran official subdistrict.Kata Kunci : Public Service
PENDIDIKAN ALTERNATIF BERBASIS KOMUNITAS: STUDI PADA SEKOLAH QARYAH THAYYIBAH Satya Manggala Pragolapati; Wiwik Widayati; Supratiwi .
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The phenomenon of community governance or people who are able to plan and make decision that affect directly to the community itself such as in educational service keeps popping up. Created an alternative school as in Qaryah Thayyibah Alternative School was one of example of it. This study aims to determine the role of Qaryah Thayyibah in providing education services through an alternative school model and see the level of public acceptance of the school. This study used a qualitative approach which describes research in the form of a description without using numbers and classified as non-experimental descriptive type because researcher is just trying to describe and explain from what is obtained from the field without performing experiments on the respondents. The study was conducted over three months from the date of 21 December 2012 - 22 December 2012 through observation, interviews and documentation of the managers, assistants, community, government and other literature relating to the Qaryah Thayyibah Alternative School. The results of this study describes role of Qaryah tayyibah in providing education services through its alternative school models of learning and school management. Although the school management is still low but has sought involve the community and parents in the learning process and school management. The results also explain the level of public acceptance is still relatively low in the existence Qaryah tayyibah Alternative School.  Suggestions given for Qaryah Thayyibah Alternative School are the need for strengthening the functions of the school management and the need for two-way communication between the school and the community who both involved and not involved in the educational process.
RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI MALUKU PASCA REFORMASI Ernita Krisandi Budi Setyono S.Sos, M. Pol. Adm Tri Cahyo Utomo, MA
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractA horizontal conflict occured in Maluku between Christian and Moslem during the last decade. There are a lot of reasons to explain why it could happen such economics and political problems which are connected to ethnic group sentiment. In 1999 conflict explode at the first time caused a lot of victims and damage in many public facilities, until 2011 there were more conflicts with the same pattern happened in Maluku. Since then, conflict resolution were conducted by a lot of parties, Government, NGO, customary institutions, and others grass root movement. Maluku get better from day to day, but it took long time but the sitution remains fregile. The conflict worsen social segregation which is inherited by colonial governments. Poor commitment and professionalism of the law enforcement officers (police, TNI) to realize peace and security caused the conflict continually persistent. Furthermore, some of the local political actors get some advantages from the conflicts to get and save their interests. This paper describes the conflict and seek to find resolutions formula that can make integration and justice to all Maluku peoples.Key Words : conflict, social movement, peace buildingAbstraksiKonflik Maluku merupakan konflik horizontal yang terjadi penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik ini dipicu oleh banyak faktor, seperti ekonomi dan politik yang kemudian dibawa dalam ranah sentimen ras dan agama. Konflik pertama kali terjadi pada tahun 1999 dan menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan infrastruktur lainya, hingga 2011 lalu di Maluku masih terjadi kerusuhan yang melibatkan dua kelompok beda agama tersebut. Berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh banyak kalangan, Pemerintah, LSM, Lembaga Adat, dan gerakan akar rumput masyarakat lainya yang terbentuk karena keprihatinan akan konflik yang berkepanjangan. Dari hari kehari Maluku semakin membaik, kerusuhan tidak lagi sebanyak pada tahun – tahun pertama hingga tahun ke – 3 konflik, akan tetapi bukan berarti konflik sudah sama sekali tidak terjadi. Segregasi sosial yang menjadi warisan peninggalan Belanda belum bisa dihilangkan dan semakin tajam dengan adanya konflik antar kedua suku agama tersebut. Komitmen aparat penegak hukum setempat untuk menjaga keamanan dengan profesionalitas yang tinggi kurang dapat diwujudkan dengan baik. Elit politik lokal setempat tak sedikit yang memanfaatkan konflik sebagai cara untuk mencapai atau melindungi kepentingan mereka. Maluku butuh sebuah formulasi penanganan konflik yang dapat mendorong tercapainya sebuah integrasi dan keadilan yang merata bagi penduduknya.Kata Kunci: konflik, gerakan soaial, resolusi konflik
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) TAHUN 2009-2010 DI KABUPATEN GROBOGAN Barkah Welli Sanjaya Yuwanto, Ph.D Dra. Puji Astuti, M.Si
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram PAMSIMAS merupakan program pemerintah pusat yang membantu penyediaan air minum dan sanitasi dengan konsep berbasis kebutuhan masyarakat bagi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memiliki kesulitan didalam pemenuhan akses air dan sanitasi. Salah satu kabupaten yang telah melaksanakan Program PAMSIMAS Tahun 2008 adalah Kabupaten Grobogan. Akan tetapi, dari pemberitaan surat kabar Tahun 2011 menyatakan bahwa Program PAMSIMAS gagal terlaksana untuk membantu masyarakat dalam akses air dan sanitasi, bahkan dikatakan banyak yang mangkrak (tidak terawat). Padahal menurut pemerintah kabupaten dan konsultan PAMSIMAS, bahwa desa-desa penerima Program PAMSIMAS telah berhasil, bahkan ada yang mendapatkan HID.Tipe penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Desa Jetaksari, Kenteng, Ngrandah dan Pakis sebagai desa penerima Program PAMSIMAS untuk menggambarkan mengapa terjadi variasi pencapaian tujuan Program PAMSIMAS, yakni berhasil dan gagal. Selain itu, juga menggambarkan dalam analisisnya bagaimana proses pelaksanaan PAMSIMAS?Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pada proses pelaksanaan PAMSIMAS yakni pada komponen pendukung keberhasilan Program PAMSIMAS seperti perencanaan (komponen I: Keterlibatan Masyarakat), pembangunan (komponen II: Pelayanan sanitasi dan kesehatan masyarakat), dan pengelolaannya (komponen III: penyediaan sarana air minum dan sanitasi).Proses perencanaan (komponen I), tidak selamanya berbasia masyarakat didalam perencanaan program, karena yang terlibat adalah perwakilan masyarakat dan pemerintah desa dan hasil perencanaan tidak di sampaikan kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat dari keempat desa hanya mengetahui perencanaan program dari komponen kontribusi biaya (in-cash) dan tenaga (in-kind) untuk pembangunan Program PAMSIMAS, tanpa mengerti tentang rincian pembangunan tersebut. Disisi lain, Desa Jetaksari memiliki masalah pada pembangunan1 Barkah Welli Sanjaya adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang. Alamat email : sanjaya_barkah@yahoo.com2 Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip3 Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip2(komponen II) yang berdampak pada pelaksanaan pengelolaan (komponen III), yakni masalahpada proses penentuan sumber air yang tidak melalui uji kelayakan dan kesehatan sehingga airyang dihasilkan tidak layak konsumsi oleh masyarakat, yang pada akhirnya membuat saranatidak pernah dipakai serta tidak terawat oleh masyarakat. Desa Kenteng, Ngrandah dan Pakismemiliki masalah pada upaya penambahan jumlah sumur (komponen III) untuk melayanikebutuhan masyarakat akan air bersih, meskipun telah dilakukan pengembangan akses sarana air.Namun penggunaan air dari ketiga desa tersebut tidak efektif, karena masyarakat lebih memilihmenggunakan sarana air pribadi daripada sumur PAMSIMAS ketika musim penghujan,sedangkan penggunaan sarana PAMSIMAS hanya ketika musim kemarau. Padahal, ProgramPAMSIMAS mengaharapkan adanya keberlanjutan penggunaan untuk membantu pemasukanbiaya untuk pengelolaan sarana air.Sedangkan dari sisi kegiatan pengelolaan sanitasi, hanya Desa Kenteng yang memiliki kegiatanrutin untuk melaksanakan pemantauan tingkat kesadaran sanitasi dan PHBS masyarakat,sedangkan Desa Jetaksari, Ngrandah dan Desa Pakis memiliki masalah masalah koordinasi danbantuan serta pemahaman mengenai konsep “relawan” (sukarela) antar anggota kader sanitasimaupun pemerintah. Sehingga membuat pelaksanaan kegiatan pemantauan sanitasi dan PHBSmasyarakat terkendala, meskipun memiliki potensi untuk dilanjutkan kembali.Kata kunci: Program PAMSIMAS, proses, keterlibatan masyarakat
STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN IDZA PRIYANTI - NARJO (IJO) DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BREBES 2012 Alfiyan Dwi Noprianto; Suwanto Adhi; Susilo Utomo
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brebes is one of the regency in Central Java that have conducted elections in 2012. The winner is the couple Idza Priyannti - Narjo. Victory of this couple is interesting to observe. First, look at the background of candidates who in fact had no political background to face with incumbent candidate Agung Widyantoro. Second, look at to the abung party support that he get by many of party coalition and the large parties in Brebes Regency, to face with Idza Priyanti who had supported by only some party. By the two reason above, interesting to know about political strategy to used by Idza Priyanti Narjo, so they can be the winner of election in Brebes Regency.The purpose of this study was to determine the strategies used by couples Idza Priyanti - Narjo so can obtain a majority vote in the Brebes General Election 2012. This study uses a qualitative analysis in descriptive analytical. The main data sources obtained from indepth interviews with several informants, Idza Priyanti and Narjo as the main actor, the bearer party PDIP and PKS and successful team, and literature of documents that relevant to this study.Based on the research, the strategy used by Idza Priyanti - Narjo, can be classified in two ways. First, the strategy that ijo used including job program, fight to people prosperous and 6 main pillar program and had the independent tim from this couple. Second, the strategy that propose party used including the solid party support and the strategy by succesful team, political marketing strategy and the effective campaign.Keywords: Winning Strategies, Election.
Dinamika Konflik Internal Kadipaten Pakualaman Di Tengah Isu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dipopamiak, Edyprono; Windiani, Reni; Utomo, Susilo
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The title of this thesis is Dynamics of Internal Conflict in the Duchy Pakualaman onthe Yogyakarta Privileges Issues. This background of research for the phenomenon of a conflictin one of the most influential indigenous units in Special Region of Yogyakarta (DIY) where isthe passing of the debate on the status of the privilege in Yogyakarta. Kadipaten Pakualamanas one of the most influential, suffered internal divisions due to differences in views on thePrivileges Yogyakarta and the struggle for the throne as Paku Alam IX.Based on the above formulation of this study aims to determine the Dynamics ofInternal Conflict Kadipaten Pakulaman at the same time of the passing of the DIY Privilegesissues the enactment of Law No.13/2012 about Privileges DIY where is sets Sultan and PakuAlam Hamengkubuwono as a regional head in DIY. However, the conflict in which the kingtwin is more complex at Paku Alam are not only fighting over the throne but also the positionof the deputy governor of DIY.The formulation of the problem posed in this research is "How does that happen onDynamics of Internal Conflict in the Kadipaten Pakualaman as a result of KPH Anglingkusumodisobedience attitude and underlying factors such insubordination in 2012".The Authors in conducting this study is used descriptive analytic methods andtechniques of data taken is collect documentation and interview. Data processing also used anInteraktive model methods.The results of this research, were made known the conflict occurs because of asuccession of Paku Alam who didn’t go smoothly in 1999, the distrust factors between theinternal relatives in the Kadipaten Pakualaman Castle, indications of the intervention of outsideparties into the conflict to influence issues of privilege and the motive power of the rebellionundertaken.Keywords: Privilege, Internal Conflict, Disobedience

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue