cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020" : 22 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA RAMAH ANAK DI DESA GUNEM KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG Kurniawati, Dini Oktavia; Marom, Aufarul
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (702.421 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.26972

Abstract

Dalam rangka pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan anak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), KemenPPPA menyelenggarakan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Salah satu kabupaten yang berupaya untuk mewujudkan kabupaten yang layak bagi anak adalah Kabupaten Rembang. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 2014-2019 menilai bahwa Desa Gunem yang ada di Kabupaten Rembang dinilai mampu menarik perhatian beliau dalam upayanya menekan angka pernikahan anak hingga kekerasan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa Ramah Anak (DRA) di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan memperhatikan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan DRA telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat maupun pihak Plan Internasional, namun pelaksanannya dinilai masih kurang optimal karena belum adanya kesesuaian aspek seperti ketiadaan peran badan usaha, partisipasi anak menurun, kurangnya sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas penunjang kebijakan yang ramah anak. Saran yang dapat diberikan adalah: menjalin hubungan kerja sama secara formal dengan perusahaan setempat dan menekankan pentingnya CSR; melaksanakan re-organisasi Forum Anak Desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang kebijakan.
SISTEM MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI LAPOR! KEMENDAGRI Jessica Valentina Satria; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.548 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27360

Abstract

Manajemen pengaduan berbasis teknologi menjadi jawaban dalam mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih baik. LAPOR! Kemendagri hadir sebagai kanal aspirasi dan pengaduan berbasis online bagi masyarakat yang memiliki keluhan mengenai pelayanan publik di lingkungan Kemendagri yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! Kemendagri yang berada pada Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori sistem dan dimensi manajemen komplain yang lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input dalam pengelolaan pengaduan LAPOR! Kemendagri masih mengalami kekurangan pada aspek sumber daya manusia. Aspek proses dilaksanakan tidak secara individual melainkan hasil kerjasama pegawai dan seluruh komponen Kementerian Dalam Negeri dengan menjaga komunikasi sebagai kunci kesuksesan.Sosialisasi kejelasan LAPOR! Kemendagri belum dilaksanakan secara maksimal. Pada aspek output, program evaluasi dan monitoring penanganan pengaduan telah dilaksanakan secara rutin. Feedback yang didapatkan berasal dai fitur rating yang disediakan dalam sistem sedangkan dari pihak masyarakat telah merasakan perkembangan akan pelayanan pengaduan. Saran yang dapat diberikan adalah penambahan jumlah sumber daya manusia pada Sub Bidang Fasilitasi Pengaduan, sosialisasi secara lebih menyeluruh agar masyarakat mengetahui adanya LAPOR! Kemendagri, dan penempatan Admin LAPOR! Kemendagri oleh pegawai yang berkompeten dan teliti.
ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU STUDI KASUS KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Setiawan, Beny; Nurcahyanto, Herbasuki
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.287 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27351

Abstract

Angka Kematian Ibu menjadi indikator keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan. Tahun 2017 Kecamatan Pedurungan memiliki kasus kematian ibu tertinggi di Kota Semarang yakni enam kasus dan empat kasus pada tahun 2018. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang keselamatan ibu dan anak, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menekan angka kematian ibu yang melibatkan berbagai stakeholders. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholders dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Metode Penilitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan stakeholder Kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai peran sebagai policy creator, fasilitator, akselerator, dan koordinator. Stakeholders primer adalah Tenaga Kesehatan (Bidan) memiliki peran sebagai fasilitator, implementer, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator. Stakeholders Skunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, Institusi pendidikan dan Dunia Usaha yang masing-masing berperan sebagai fasilitator. Rekomendasi yang dapat diberikan yakni Dinas Kesehatan dapat menjadi pemimpin utama dan memastikan optimalnya peran untuk mensinergiskan seluruh stakeholders. Koordinasi dan komunikasi harus selalu diupayakan dan pelibatan stakeholders terutama petugas lapangan dalam setiap proses kegiatan termasuk penumbuhan komitmen disetiap pertemuan rutin. Kerjasama dengan pihak swasta atau organisasi peduli kesehatan juga perlu dilakukan untuk membantu mempercepat penanggulangan angka kematian ibu di sektor bantuan pendanaan atau tenaga.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG Rafika Yolanita; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.52 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27367

Abstract

The government has established a prospect family program as one of the poor handling efforts. However, the implementation of prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang is still not able to run effectively because it is still found the area that has many receivers outside the household is very poor, high graduations capable, and high Percentage of funds that have not been extended. The purpose of this research is to analyse the effectiveness of the prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang. The method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses the theories of Makmur, Campbell, and Nugroho about the criteria of program effectiveness, that is the accuracy of the goals, the accuracy of the objectives, satisfaction with the program, and the accuracy of the implementer. The results of this study indicate that the effectiveness of the family expectation program in terms of targeting accuracy, goal accuracy, and program satisfaction has not been effective, because there are still obstacles in its implementation, while the accuracy of the implementers has been able to run well. This is influenced by inhibiting factors such as the absence of an MoU, the emergence of social jealousy, KPM behavior that does not carry out its obligations, excessive co-worker workload, and poor quality system. The recommendation is to improve the socialization of the program, create a memorandum of understanding that governs cooperation between stakeholders, increased employment of KPM obligations, the addition of escort personnel, and improve the system PKH reports. Keywords : effectiveness, prospect family program, pov
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG Rachma, Ika Nur; Widowati, Nina
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.294 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27356

Abstract

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kotaku bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalammenangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu dan untuk mengetahui faktor pendorong maupun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu sudah sesuai dengan Surat Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh tersebut dibuktikan dengan telah terlaksananya program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya kendala teknis ketika pelaksanaan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah. Adapun saran dari peneliti yaitu meningkatan pembangunan jalan yang sempit, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, serta meningkatan sistem persampahan yang baik di Kelurahan Mangunharjo.
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI (TKM) DI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus : Desa Taringgullandeuh Kecamatan Kiarapedes) Nurfauziah, Nisa Maulida; Nurcahyanto, Herbasuki
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.653 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.26933

Abstract

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program is a program to empower unemployed citizens by giving them entrepreneurship preparation, business fund, and regular assistance done by guidance staff. The method used in this paper is a descriptive qualitative method by using interviews, observation, and documentation to collect the data. The indicators to measure the effectiveness of this program are object accuracy, program socialization, goal completion, and educative monitor and control systems. The research result using those four factors shows the implementation of the Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program has not been fully effective yet since there are still some obstacles during the process. Several factors support the effectiveness of this program, such as the high interest of Taringgullandeuh residents and also the excellent performance of the trainers. However, several factors also hamper the effectiveness of this program, such as the location of the village that is quite distant from the town center and the conservative residents, limited funding and infrastructure, lack of participation from the government in promoting the products, and the ineffectiveness role of the guidance staff. Therefore, the researcher offers several suggestions for the implementation of this program, such as the government need to be wiser in selecting the target of this program, be more active in promoting this program through various media, and promoting the products produced by the fostered community regularly. The government also needs to give a clear penalty to the guidance staff who do not provide effective assistance.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN TEGAL Elok Prihatin; Ida Hayu Dwimawanti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.749 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27012

Abstract

Fenomena Kenakalan remaja di Kabupaten Tegal yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, karena berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan berdampak terhadap kondisi keamanan lingkungan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan enam informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan cukup baik dengan melihat aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Namun, proses kolaboratif ini masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat dan swasta yang kurang aktif dalam kolaborasi. Faktor pendukung dalam kolaborasi adalah kualitas SDM, ketersediaan infratruktur, insentif untuk berpartisipasi, sejarah kerjasama, dan ransparansi dalam kolaborasi. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui adalah keterbatasan anggaran, kurangnya keterbukaan informasi publik, kurang intensifnya kegiatan sosialisasi, dan ketidaktersediaannya LPKS. Penulis menyarankan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas remaja serta mengoptimalkan peran keluarga dan sekolah dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.
SURVEI KUALITAS LAYANAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG Lintang Febi Usmani; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.232 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27361

Abstract

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sebuah aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online. Tujuan diciptakannya aplikasi Sakpole untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di Jawa Tengah serta terhindar dari denda keterlambatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai kualitas layanan aplikasi Sakpole di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori D&M Information Succes Model milik DeLone & McLean yang terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan, penggunaan dan manfaat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi Sakpole di Kota Semarang dengan 93 responden menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem mendapat nilai 82.53 dengan kategori baik, kualitas informasi 80.24 mendapat nilai dengan kategori baik, kualitas layanan mendapat nilai 83.47 dengan kategori baik, kepuasan 80.78 mendapat nilai dengan kategori baik, manfaat mendapat nilai 80.31 dengan kategori baik. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas aplikasi SAKPOLE mendapat nilai 81.3. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Sakpole berkualitas Baik. Kata Kunci : Aplikasi, Sakpole, Kualitas, Layanan Abstract
EVALUASI PROGRAM KESELAMATAN IBU DAN ANAK DALAM ANTINATAL CARE DAN NIFAS DI PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN KOTA SEMARANG Barus, Dena Arianti Br; Widowati, Nina
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.203 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27352

Abstract

Program Antinatal Care dan Nifas adalah Program Nasional yang berfokus dalam melayani ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, agar mampu menjalani kehamilan dengan sehat dan bersalin dengan selamat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari keberhasilan pelaksanaan program Antinatal Care (ANC) dan Nifas di Puskesmas Tlogosari Wetan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif, melalui wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik Purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Antinatal Care dan Nifas belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang efektifnya pemberian konseling pada ibu hamil dan ibu nifas, kurang efektifnya penulisan simpus sehingga belum terwujudnya pelaksanaan program Antenatal Care dan Nifas yang komperhensif dan berkualitas, belum cukup mampu menghilangkan Missed Opportunity hal ini terjadi karena kurang cukupnya fasilitas dan waktu pemeriksaan sehingga masih adanya Missed Opportunity, belum meratanya pengetahuan ibu terhadap program Antinatal Care dan Nifas dan kurangnya sosialisasi program kepada setiap daerah di Tlogosari Wetan, adapun saran dari peneliti yaitu meningkatkan efektifitas dengan cara pemaksimalan kualitas sumber daya manusia yang ada, memaksimalkan tenaga magang dan melaksanakan pelatihan penanganan ibu dalam masa Antintal Care dan Nifas, meningkatakan kecukupan dengan pemaksimalan sarana dan prasarana, serta mengadakan sosialisasi dan membuat poster pentingnya program Antinatal Care dan Nifa di ruang publik.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA PEMERINTAHAN “SATRIYA” DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nurhadi, Ilham Muktiaji; Suryaningsih, Margaretha
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.853 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27357

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang berbudaya dengan jargon "Jogja Kota Budaya". Budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya dapat pula diterapkan dalam ruang birokrasi, lebih tepatnya di diri masing-masing ASN. Terdapat kebijakan mengenai budaya pemerintahan yang mengatur tentang perilaku ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini meneliti tentang Kebijakan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Pemerintahan “Satriya”, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses implementasi serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya "Satriya di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Merille. S. Grindle dengan Content of policy dan Context of policy . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan budaya Satriya belum berjalan secara optimal. Inti dari implementasi kebijakan tersebut yang menyasar ASN agar memiliki perilaku Satriya belum dapat terwujudkan secara maksimal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan budaya Satriya ini adalah jenis manfaat, derajat perubahan yang dinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan serta tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Saran yang diberikan yaitu perlunya mengoptimalkan implementasi kebijakan agar sasaran kebijakan yakni ASN dapat memiliki budaya Satriya guna meningkatkan kinerja dan berujung pada terwujudnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue