cover
Contact Name
Muhammad Farkhan
Contact Email
farkhan@uinjkt.ac.id
Phone
+6285881159046
Journal Mail Official
alturats@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Tarumanegara, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten, Indonesia 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Buletin Al-Turas
ISSN : 08531692     EISSN : 25795848     DOI : https://dx.doi.org/10.15408/bat
JOURNAL BULETIN ALTURAS (ISSN 0853-1692; E-ISSN: 2579-5848) is open access journal that is published by Faculty of Adab and Humanities, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. It serves to disseminate research and practical articles that relating to the current issues on the study of history, literature, cultures, and religions. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines by using Bahasa Indonesia, English, and Arabic.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas" : 12 Documents clear
Perpustakaan Dalam Sejarah Islam: Riwayat Tradisi Pemeliharaan Khazanah Intelektual Islam Saepuddin, Didin
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.451 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.2927

Abstract

Abstrak Perpustakaan dalam sejarah Islam menempati posisi yang signifikan. Keberadaannya merupakan bagian integral dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam terutama pada abad 8-10 M. Kehadiran perpustakaan dalam sejarah Islam sangat mengagumkan baik dari segi pengelolaan, jumlah kitab,  jumlah pemakai, dan apresiasi para khalifah waktu itu.   Secara hipotetis dapat dikemukakan bahwa jika tidak ada perpustakaan di masa tersebut maka  ilmu pengetahuan dan peradaban tidak akan mengalami kemajuannya. Atau setidak-tidaknya perkembangan ilmu akan berjalan sangat lambat dan tersendat-sendat. Fungsi Perpustakaan dalam sejarah Islam adalah pertama, tempat mencari bahan referensi bagi para penuntut ilmu di berbagai tingkat pendidikan; kedua, bahan kajian para intelektual Islam; ketiga, pusat penyimpanan buku-buku dan manuskrif berharga karya ilmuan,  keempat, sebagai tempat pertemuan untuk kepentingan diskusi ilmiah dan debat intelektual, dan kelima, menjadi simbol kembanggaan khalifah dan penguasa setempat. Kata Kunci: Bayt al-Hikmah, Baghdad, al-Rasyid, al-Ma’mun, Peradaban.  ------ Abstract Library in Islamic history plays in a very significant role. Its existence is very amazing as well as it becomes as an unseparated part of the Islamic civilization and Islamic knowledge  development particularly at 8Th -10th century. Hypothetically, if library does not exist, knowledge will not develop fast as well. There are some functions of library. The first, it is a place where the science seekers look for the reference; the second, it becomes a center of a study for muslim scholar, the  third, it stores and saves a very valuable manuscript work and books, the fourth, a place where muslims scholar conduct meeting or discussion ,the  fifth, library symbolizes a dignity of the Khalifa and the authorities. Key words: Bayt al-Hikmah, Baghdad, al-Rasyid, al-Ma’mun, Civilization.
Syariah Law and The Rights of Non-Muslims: The Importance of Reinterpreting traditional Syariah And Disseminating Progressive Syariah Sukron Kamil
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.144 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.2933

Abstract

Abstract During the era of Reformasi the face of Indonesian politics was marked by, among other things, the kindling in a number of regions of the formalizing of Islamic law through regional bylaws, and in other areas through public policy. Efforts to achieve this started at the third level, that is at the level of regulating aspects of religious services and worship, going beyond Islamic family and economic law, and this was also the case with formalizing shariah law at national level.Despite the positive impacts of thissuch as improved security, seen from the perspective of the rights of non-Muslims the implementation of regional Islamic regulations or public policy is a threat, in part because of its positioning as something that may trigger the violation of non-Muslim rights. Examples of this are freedom of worship, freedom to establish schools, the right to take positions of leadership and inter-faith marriage. Moreover, parts of this implementation directly infringe the rights of non-Muslims, such as the obligation to wear a veil. From the Islamic legal perspective, shariah bylaws or regulation have also crossed the boundaries of traditional shariah law, particularly in the requirement to wear a veil and in freedom of worship. Shariah bylaws are a close reflection of traditional Islamic law. Because of this, the shariah law already embodied in regional legislation must be reinterpreted to make it something of benefit to people, providing a sound footing for accomodating such contemporary demands as basic human rights. In any case, the shariah that becomes formalised in bylaws should be progressive and modern, and this is the shariah law that needs to be publicised and supported. Key Words: shariah bylaws,dzimmî, mainstream, hudîûd, khalwat, jizyah, ahl al-kitâb, takwil,and istishlâh.  ------- Abstak Selama era reformasi, wajah perpolitikan Indonesia ditandai dengan adanya, antara lain, menjamurnya jumlah daerah-daerah yang memberlakukan hukum Islam melalui peraturan daerah, melalui kebijakan publik.Usaha untuk memeroleh hal ini dilakukan dengan tiga tingkatan, yaitu pada tingkat pemberlakuan aspek-aspek keagamaan, pelayanan dan peribadatan, kemudian berlanjut pada masalah hukum ekonomi dan keluarga islami, dan hal ini juga menjadi masalah pemberlakuan hukum syariah pada tingkat nasional.Meskipun dampak positif semacam ini dapat meningkatkan keamanan, ditinjau dari perspektif hak-hak non-muslim terhadap pemberlakuan peraturan daerah atau kebijakan publik menjadi sebuah ancaman, dikarenakan posisinya sebagai sesuatu yang bisa memicu pelanggaran  hak-hak non-muslim. Contohnya adalah kebebasan beribadah, kebebasan medirikan sekolah, hak untuk mengambil alih kepemimpinan dan perkawinan beda keyakinan. Di samping itu, sebagian dari implementasi ini dapat berpengaruh pada pelanggaran hak-hak non-muslim, misalnya kewajiban untuk memakai jilbab. Dari perspektif hukum Islam, hukum/peraturan syariah telah melanggar batas hukum syariah tradisional, khususnya dalam mewajibkan penggunaan jilbab dan kebebasan beribadah.Perda syariah merupakan refleksi hukum islam klasik. Hal ini dikarenakan hukum islam mencakup peraturan daerah yang harus ditafsirkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan menampung aspirasi suara bawah. Keywords: shariah bylaws,dzimmî, mainstream, hudîûd, khalwat, jizyah, ahl al-kitâb, takwil,and istishlâh.
Dinamika Ekonomi Masyarakat Arab di Batavia Tahun 1900-1942 Akhmad Yusuf
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2055.257 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.2931

Abstract

Abstrak Sejak awal abad ke-17 Batavia yang dahulu dikenal dengan nama Sunda Kelapa lalu menjadi Jayakarta kemudian menjadi Batavia sudah berkembang menjadi sebuah pelabuhan dagang yang menjalankan aktivitas perniagaan. Batavia merupakan pusat kota pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1619–1942. Sepanjang sejarah kolonial, administrasi dan daftar statistik pemerintah kolonial membagi-bagi penduduk menurut bangsanya dan secara khusus memisahkan masyarakat Cina dan Arab dari golongan pribumi.Batavia memiliki lokasi geografis sangat strategis, Batavia sangat cocok untuk dijadikan pusat kegiatan ekonomi di Asia. Selain sebagai tempat berkumpulnya kapal-kapal, Batavia selanjutnya juga berfungsi sebagai salah satu kota pelabuhan utama dalam jaringan perdagangan Asia. Dalam beberapa catatan sejarah bahwa golongan Arab dan Cina masuk wilayah Nusantara dan berasimilasi dengan masyarakat pribumi hingga menjadi ‘peranakan’ atau orang-orang keturunan yang lahir di Nusantara, namun oleh pemerintah dipaksakan dengan alasan untuk ‘melindungi’ kaum pribumi. Khususnya pedagang; tetapi pasti juga dengan alasan politik dan ekonomi. Kebanyakan dari para pedagang ini membentuk sebuah mata rantai atau jaringan perdagangan yang terjalin antar sesama komunitas. Sudah sejak lama masyarakatArab meninggalkan tanah air mereka di Hadhramaut (Yaman Selatan) yang tandus,untuk memperbaiki hidup.Mereka berdiaspora ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Nusantara. Untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Kata Kunci : Arab, Hadhramaut, Jaringan Ekonomi, Perdagangan, Batavia, 1900-1942.  ------- Abstract Since the beginning of 17th century, Batavia which was known as Sunda Kelapa then Jayakarta then Batavia, had been a trading city which manykinds of trading activities were there. Batavia was a centre of dutch east indies government since 1619-1942. Along the colonial history, administration and statistic data of colonial government categorized their people based on their nations and, specifically, separated the Chinese and Arabs from the natives.Batavia had a strategic geography, Batavia was the best site for economic activites in Asia. Not only as a site for ships to anchor, Batavia was also functioning as one of the main port towns in Asia trading network. Depend on historical records the Chinese and Arabs kept entering the Nusantara and assimilated theirselves with the natives as ‘offspring’ or descendants who were born in Nusantara, however the government forced them to be separated with reason to protect the natives.Especially the traders, which the other political and economic reasons were included as well. Majority of the traders created trader cycles or networks which were consolidated within the community. Since a long time ago the Arabs left their hometowns in the dry Hadhramaut (South Yemen), including to Nusantara to make livings. They went overseas diasporically. They did trading and teaching religions to natives. Keywords: Arabs, Hadhramaut, Networking Economy, Trade, Batavia, 1900-1942
Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930) Fauzan, Ahmad
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.725 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.2926

Abstract

Abstrak Tulisan membahas tentang transportasi ibadah haji di masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1911-1930 M. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui kondisi transportasi haji, baik dalam arti ekonomis maupun sebagai sarana pendukung bagi perjalanan haji yang ada di pelabuhan Batavia. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif, sementara data diperoleh melalui penelusuran literatur dan dokumentasi. Teknik analisis ini didasarkan pada teknik heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada sebuah ironi terkait dengan kebijakan pemerintah kolonial terkait dengan aturan transportasi yang termuat dalam Ordonansi Hajj tahun 1898 – 1922 yang menekankan pada aspek kesehatan fasilitas ibadah. Pembahasan terkait transportasi ibadah haji ini menunjukkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya tidak memberikan pelayanan dalam perjalanan ibadah haji, kecuali hanya mementingkan aspek ekonomi saja. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta bahwa banyak jamaah haji yang sakit dan meninggal dalam kapal angkutan milik pemerintah Hindia Belanda. Kapal ini tidak dilengkapi fasilitas yang memadai dan kabin yang tidak layak untuk perjalanan jauh. Kata kunci: kebijakan kolonial, Hindia Belanda, Transportasi, haji, Batavia  ------- Abstract This paper discusses the transportation of pilgrims at Netherlands Indie in 1911-1930. The purpose of writing this research to determine the conditions transportation of pilgrims both in terms ofeconomic, as well as of supporting facilities above pilgrims hajjships available at the port of Batavia. The method used in this study is qualitative. While data collection is done through literature research and documentation. This data analysis technique based on heuristic techniques, verification, interpretation, and historiography. The findings of this study is an irony between the colonial government policy for transportation improvements embodied in Ordinance Hajj pilgrimage in 1898 to 1922 which it prioritizes health facilities worshipers. This discussion of the findings in the transportation of pilgrims produced that belonged to the Dutch East Indies in the dynamics can not serve pilgrims journey to the maximum and is only concerned with the economic aspects alone. Thus it can be concluded because often was found pilgrims are sick and even died in the course of the ships belonging to the Dutch East Indies Hajj, because Hajj ships is in the know of inadequate facilities and the rooms were not comfortable for long journeys pilgrims. Keywords: Colonial Policy, Dutch East Indies, Transportation of pilgrims, Pilgrimage, Batavia.
Kuasa dalam Kajian Écriture Féminine; Sebuah Pendekatan Budaya Rodiah, Ita
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/bat.v22i1.2932

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji perkembangan kesadaran perempuan dalam melihat dirinya –sebagai perempuan dan atau menjadi perempuan- dalam tradisi literer. Dominasi maskulinitas dalam tradisi literer tersebut menyentuh wilayah paling sensitif yang dimiliki oleh perempuan, wilayah yang sempat mengalami frigiditas dalam fungsi dan perannya.Keberhasilan tersebut pun menarik hasrat komunitas akademik lainnya untuk memainkan peran pada wilayahnya masing-masing. Kendatipun polemik dalam diskursus tersebut dihiasi dengan pelbagai konflik kepentingan dan pertentangan dalam mengemukakan argumentasi akademik, tetapi tidak dapat disangkal hal ini justru melahirkan pengaruh besar dalam upaya untuk saling mengisi ruang yang masih kosong pada masing-masing wilayah yang menjadi bagiannya. Setelah perempuan bertemu, bercengkrama, dan bergulat dalam tradisi literer kemudian lahirlah kesadaran perempuan terhadap esensi dan eksistensinya sebagai seorang yang disebut perempuan. Kata Kunci: Écriture Féminine, Kesadaran, Inner Dialektikal, Nature-Nurture, Interdisipliner,Kultural, Male’s View, Dominasi, Opresi, Reduksi.  ------- Abstract This article discusses about the development of women awarness in viewing themselves – as women and/or become feminine – in literal tradition. Masculinity domination on the literal tradition touches the most private and sensitive aspects possessed by women, which undergone frigidity in its function and role.The success had attracted other academic community desire to play a role on their sectors. Eventhough the polemic on the discourses were ornamented by different kinds of conflict of interesst and disputes in expressing their academic argumentation, however, it can not be denied and it will lead to bear a big influence to completing an empty space to each other of their parts. After meeting, discussing, and fighting for their literal tradition, they (women) began to realize their consciousness on their essence and existence as women known as woman. Keywords: Écriture Féminine, Kesadaran, Inner Dialectical, Nature-Nurture, Interdisipliner, Cultural, Male’s View, Dominasi, Opresi, Reduksi.
Al-taghayyuraat al-Shautiyyah li al-Alfazd al-Arabiyyah al-muqtaradhah fi al-indunisiyyah Ahmad Syatori Ismail
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.377 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.7223

Abstract

ملخص هذا البحث يتعلق بالألفاظ العربية المستعملة في لسان الإندونسيسين اليومية. يتركز البحث في التغييرات الصوتية عند تلفظ الكلمات العربية المقترضة والعوامل التي تؤثر فيها. وأما المناهج المستخدمة في هذا البحث فهو المنهج المكتبية والإستقصائية في جمع المواد والبيانات لتي لها علاقة بالبحث وفي التحليل استعمل الباحث دراسة تقابلية لغوية وهي تدرس عن عناصر التأثير والتأثر بين اللغتين. وبعد الدراسة ظهر أن التغييرات الصوتية للالفاظ العربية المقترضة فى الاندونيسية تكون في كثير من مراتب لغوية صوتية و لفظية. وهذه التغييرات تتأثر بالعوامل الكثيرة منها الأدات الصوتية و اللغة المحلية ولهجاتها.---Abstrak Tulisan ini berkaitan dengan penggunaan kosakata Arab yang diserap dalam Bahasa Indonesia. Fokus bahasan terletak pada perubahan bunyi bahasa ketika mengucapkan kosakata serapan dari bahasa Arab dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode kepustakaan dan survei, dan dalam menganalisis menggunakan metode kontrastif yang menyoroti pada aspek pengaruh dan mempengaruhi kedua bahasa. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan bunyi bahasa pada pengucapan kosakata bahasa serapan dari bahasa Arab. Perubahan ini terjadi pada beberapa level kebahasaan, khususnya pada tataran fonologi dan morfologi. Perubahan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena faktor alat bicara penutur dan pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
The Notes Procedures of Translating Islamic Terms in I Am Malala Novel Danti Pudjiati; Ernawati Ernawati
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.415 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.7224

Abstract

AbstractThe writers focus on the analysis of notes procedures, that is, the translation procedure in translating Islamic terms in I Am Malala novel published in 2014and translated by Ingrid Dwijani Nimpoeno. They described notes procedures applied by Indonesian translator to translate the terms. They applied descriptive qualitative method to analyze the data based on Newmark’s procedure of notes. Besides, they utilize the mono lingual and bilingual dictionaries to support the analysis of the meaning in source and target language.The terms are divided into two categories: terms as knowledge and as worship. This reveals that nine terms translated by using notes within the text (one notes as an alternative to translated word, one notes as a participial group, one notes as an adjectival clause, one notes in brackets, two notes as a noun in apposition, three notes in parentheses);  one term translated by using notes within the text (as an adjectival clause)  and notes or glossary at the end of book; and third, one term translated by using notes at bottom of page (footnote) and notes or glossary at the end of book. In other words, the procedure of notes within the text is the most dominant---Abstract Penulis fokus pada analisis mengenai prosedur pemberian catatan/keterangan terkait penerjemahan istilah-istilah keislaman dalam novel I Am Malala yang terbit tahun 2014 yang diterjemahkan oleh Inggrid Dwijani Nimpoeno. Kajian ini akan menggambarkan prosedur yang digunakan oleh penerjermah Indonesia dalam menerjemahkan istilah keislaman. Metode yang digunakan dalam analisis pada tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif yang mengacu pada prosedur Newmark. Selain iut, juga digunakan kamus satu dan dwi bahasa untuk mendukung analisis penerjemahan dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. Istilah keislaman dibagi dua kategori, yaitu istilah ilmu pengetahuan dan istilah ritual. Kajian ini menunjukkan bahwa ada sembilan terjemahan istilah yang diberi catatan dalam teks (satu catatan sebagai terjemahan alternatif, satu catatan sebagai kelompok bagian, satu catatan sebagai klausa ajektif, satu catatan dalam kurung, satu catatan sebagai kata benda oposisi, tiga catatan dalam dua garis kata sisipan); satu terjemahan istilah menggunkan catatan dalam teks sebagai klausa ajektif, dan terdapat catatan atau glosari di akhir buku. Ketiga, satu terjemahan istilah menggunakan catatan kaki dan catatan atau glosari di akhir buku. Dengan kata lain, prosedur pemberian catatan yang dominan adalah di dalam teks.
Otoritas Sanad Keilmuan Ibrahim Al-Khalidi (1912-1993): Tokoh Pesantren di Lombok NTB Suhailid Suhailid
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.94 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.2929

Abstract

Abstrak Hubungan intlektual ulama-ulama Haramayn dan  Nusantara telah terjalin sejak abad ke-17 bahkan semenjak masa Wali Songo. Masyarakat muslim Lombok sejak abad ke-18 telah menjalin kontak hubungan dengan ulama-ulama Haramayn, terbukti dengan adanya sejumlah tuan guru yang mengenyam pendidikan di kota suci tersebut dan menjadi khalifah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah,hinggamembentuk komunitas yang bercorak fiqh-sufistik.Hubungan sanad keilmuan Ibrahim Al-Khalidi dengan ulama Haramayn dapat di buktikan melalui dua sanad tertulis yang diterimanya, yaitu: (1) Sanad ilmiyah salah seorang ulama Nusantara, KH. Mahfudz Al-Tirmasi (w. 1338 H/1919) dalam kitab Kifayah al-Mustafid diterima  dari dua orang gurunya di Haramayn, (2)  Ijazah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyath (w. 1399 H) dalam karyanya Al-Irsyad bi Dzikr Ba’dh Mả li Min Al-Isnảd pada tahun 1370 H. Di Makkah al-Mukarramah, seorang ulama yang punya otoritas sanad keilmuan di tanah Hijaz abad XX. Akurasi mata rantai dan kaitan sanad satu sama lain antara seorang ulama dan pemberian ijazah (sertifikasi) yang menjelaskan kredensial akademik pemegangnya, menjadikanIsnadmenjadi kredensial terpenting dan menjadi pengakuan guru terhadap otoritas muridnya. Kata Kunci: Ulama, Keilmuan, Sanad, Lombok, Haramayn.  ------- Abstract The intelectual relation of Ulemas in Haramayn and Nusantara had been connected to each other during the 17th century, since Walisongo era.  Moslem society in Lombok during the 18th century had also been connected to ulemas in Haramayn. It can be proved by the evidences of the great teachers (mahaguru) who had finished studying in the holy city (Haramayn) and the existence of Qadariyah and Naqsabandiyah misticism untill it forms fiqh-sufistics community.The knowledge relationship speakers of Ibrahim Al-Khalidi with Ulemas in Haramayn can be proved through two written sanad (speakers relationship)received, such as: (1) Scholarly sanad, one of ulemas in Nusantara, KH. Mahfudz Al-Tirmasi (d. 1338 H/1919) in Kifayah al-Mustafid accepted from his two teachers in Haramayn, (2) the special permission (ijazah) of Syekh Hasan Muhammad Al-Masyth (d.1399 H) in his work Al-Irsyad bi Dzikr Ba’dh Ma li Min Al-Isnad in 1370 H. in Makkah Mukarramah, an ulemas who owns the authority of knowledge speaker relationship (sanad) in Hijaz during XX century. The chains acuracy and sanad relationship between one ulama and another ulemas who gave the authority explaining the holder of the academic credential and creating isnad become the most credential which produce teacher’s confession to his students authority. Kata Kunci: Ulama, Keilmuan, Sanad, Lombok, Haramayn.
Stereotip Dunia Ketiga dalam Film Bride and Prejudice Inayatul Chusna
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.06 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.3013

Abstract

Abstract The focus of this research is to expose the representation of the Third World (India) in a transnational film, Bride and Prejudice. By using the theory of representation and some concepts in postcolonial studies, the representation of the Third World are revealed through the characters of the First and Third World and their relationship. The representation of the Third World that creates center and peripheral, and the image of Center as everything confirm the stereotypical representation of the Third World. The love story of the film between the First and Third World characters actually creates prejudices which once again reflecting the First and Third World stereotypes. The genre of the film, the transnational genre, expected to give space for the Third World to be visualized equal cannot remove the stereotypical representation. Bride and Prejudice becomes a transnational film that presents colonial voices. Keywords: Postcolonialism, Representation, First and Third World, Stereotype.  ------- Abstrak Fokus penelitian ini menjelaskan tentang representasi dunia ketiga (India) dalam sebuah film transnasional, Bride dan Prejudice. Dengan menggunakan teori representasi dan beberapa konsep kajian poskolonial, representasi dunia ketiga digambarkan melalui hubungan dunia pertama dan ketiga para tokoh film tersebut. Representasi dunia ketiga yang menyebabkan terjadinya pusat dan pinggiran, dan penggambaran pusat sebagai pengokohan stereotip representasi dunia ketiga. Cerita cinta dalam film tersebut, antara para tokoh dunia pertama dan ketigapada dasarnya menimbulkan praduga yang menggambarkan stereotipe dunia pertama dan ketiga. Genre film ini, genre transnasional, diharapkan dapat memberikan ruang bagi dunia ketiga mengenai kesetaraan tidak dapat menghapus stereotip terhadapnya. Bride dan Prejudice menjadi sebuah film transnasional yang merepresentasikan suara-suara kolonial. Katakunci: poskolonial, representasi, dunia pertama dan ketiga, stereotip.
Daud Beureu’eh and The Darul Islam Rebellion in Aceh Apipudin Apipudin
Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.235 KB) | DOI: 10.15408/bat.v22i1.7221

Abstract

AbstractThis paper seeks to explore the Darul Islam rebellion in Aceh under the leadership of Daud Beureu’eh, particularly the main factors which instigated the rebellion, the dynamics which took place during the rebellion, and the end of the rebellion. The Darul Islam rebellion in Aceh occurred because of several factors. Firstly, the people of Aceh were disappointed with the central government of Indonesia which failed to fulfill its promise to grant Aceh special autonomy. Secondly, there was a clash between the ulemas (Moslem clerics) faction who supported the autonomy and the uléëbalangs (customary leaders) who opposed the autonomy because they did not want the ulemas to assume dominance in the government of Aceh. Third, the Indonesian central government at that time was adopting a parliamentary system which was highly unstable and inconsistent in its perspective on and treatment of Aceh. The Darul Islam rebellion in Aceh is considered unique in that it did not claim as many lives as other Darul Islam rebellions in various regions throughout Indonesia. This rebellion effectively ended on May 8, 1962. In order to bring this conflict to a speedy end, the central government gave up military operations and sought for political settlement andamicable dialogues with DI/TII to reach a consensus concerning the Aceh problem. Peace in Aceh was secured after the central government decided to grant Aceh the status of Daerah Istimewa (Special Region), which meant that Aceh was given the right to exercise a special autonomy in the areas of religion, education, and tradition.---Abstrak Tulisan berusaha menjelaskan tentang pemberontakan Darul Islam pimpinan Daud Beureu’eh di Aceh, terutama terkait dengan faktor utama pemicu terjadinya pemberontakan, dinamika, dan akhir dari pemberontakan tersebut. Pemberontakan Darul Islam di Aceh terjadi karena beberapa faktor. Pertama, rakyat Aceh merasa bahwa pemerintah pusat Indonesia tidak menepati janjinya untuk memberikan otonomi khusus buat Aceh. Kedua, adanya pertentangan antara ulama yang mendukung status otonomi dan ulibalang yang menentang otonomi karena mereka tidak menginginkan ulama menjadi dominan dalam pemerintahan Aceh. Ketiga, pemerintah pusat Indonesia saat itu menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang ternyata menciptakan ketidakstabilan dan inkonsistensi dalam memperlakukan Aceh. Pemberontakan Darul Islam di Aceh dianggap unik dibandingkan dengan pemberontakan Darul Islam di daerah yang lain di Indonesia. Pemberontakan ini berakhir pada tanggal 8 Mei 1962. Agar konflik ini segera berakhir, pemerintah pusat menghentikan operasi militer dan memandang bahwa pendekatan politik bisa dilakukan melalui dialog dengan gerakan DI/TII untuk menemukan konsensus dalam menyelesaikan masalah Aceh. Perdamaian di Aceh baru dapat dicapai setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan status Daerah Istimewa, yakni Aceh diberi hak khusus untuk mengatur masalah keagamaan, pendidikan, dan budaya

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 31, No 1 (2025): Buletin Al-Turas Vol. 31 No. 1 (2025): Buletin Al-Turas Vol. 30 No. 2 (2024): Buletin Al-Turas Vol 30, No 2 (2024): Buletin Al-Turas Vol. 30 No. 1 (2024): Buletin Al-Turas Vol 29, No 2 (2023): Buletin Al-Turas Vol 29, No 1 (2023): Buletin Al-Turas Vol 28, No 2 (2022): Buletin Al-Turas Vol 28, No 1 (2022): Buletin Al-Turas Vol 27, No 2 (2021): Buletin Al-Turas Vol 27, No 1 (2021): Buletin Al-Turas Vol 26, No 2 (2020): Buletin Al-Turas Vol 26, No 1 (2020): Buletin Al-Turas Vol 25, No 2 (2019): Buletin Al-Turas Vol. 25 No. 1 (2019): Buletin Al-Turas Vol 25, No 1 (2019): Buletin Al-Turas Vol. 24 No. 2 (2018): Buletin Al-Turas Vol 24, No 2 (2018): Buletin Al-Turas Vol 24, No 1 (2018): Buletin Al-Turas Vol. 24 No. 1 (2018): Buletin Al-Turas Vol 23, No 2 (2017): Buletin Al-Turas Vol. 23 No. 2 (2017): Buletin Al-Turas Vol 23, No 1 (2017): Buletin Al-Turas Vol 22, No 2 (2016): Buletin Al-Turas Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas Vol. 22 No. 1 (2016): Buletin Al-Turas Vol 21, No 2 (2015): Buletin Al-Turas Vol 21, No 1 (2015): Buletin Al-Turas Vol 20, No 2 (2014): Buletin Al-Turas Vol 20, No 1 (2014): Buletin Al-Turas Vol 19, No 2 (2013): Buletin Al-Turas Vol 19, No 1 (2013): Buletin Al-Turas Vol 18, No 2 (2012): Buletin Al-Turas Vol 17, No 1 (2011): Buletin Al-Turas Vol 16, No 3 (2010): Buletin Al-Turas Vol 16, No 2 (2010): Buletin Al-Turas Vol 16, No 1 (2010): Buletin Al-Turas Vol 15, No 3 (2009): Buletin Al-Turas Vol 15, No 1 (2009): Buletin Al-Turas Vol 14, No 2 (2008): BULETIN AL-TURAS Vol 14, No 1 (2008): Buletin Al-Turas Vol 13, No 2 (2007): Buletin Al-Turas Vol 13, No 1 (2007): Buletin Al-Turas Vol 12, No 3 (2006): Buletin Al-Turas Vol 12, No 2 (2006): Buletin Al-Turas Vol 12, No 1 (2006): Buletin Al-Turas Vol 11, No 3 (2005): Buletin Al-Turas Vol 11, No 2 (2005): Buletin Al-Turas Vol 11, No 1 (2005): Buletin Al-Turas Vol 10, No 3 (2004): Buletin Al-Turas Vol 10, No 2 (2004): Buletin Al-Turas Vol 10, No 1 (2004): Buletin Al-Turas Vol 9, No 2 (2003): Buletin Al-Turas Vol 9, No 1 (2003): BULETIN AL-TURAS Vol 8, No 1 (2002): Buletin Al-Turas Vol 7, No 2 (2001): BULETIN AL-TURAS Vol 7, No 1 (2001): BULETIN AL-TURAS Vol 6, No 1 (2000): BULETIN AL-TURAS Vol 5, No 2 (1999): BULETIN AL-TURAS Vol 5, No 1 (1999): BULETIN AL-TURAS Vol 4, No 1 (1998): BULETIN AL-TURAS Vol 2, No 3 (1996): Buletin Al-Turas Vol 2, No 2 (1996): BULETIN AL-TURAS Vol. 2 No. 2 (1996): BULETIN AL-TURAS Vol 2, No 1 (1996): Buletin Al-Turas Vol 1, No 2 (1995): Buletin Al-Turas Vol 1, No 1 (1995): Buletin Al-Turas More Issue