Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Pembakaran Limbah Medis Padat dengan Insenerator di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Rusdiana HM; Hari Kusnanto; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Hospital activities produce waste that can be the medium of transmission of diseases and environmental pollution. The waste should be destroyed. RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin have solid medical waste destruction policy use incinerator. Many things qualify for solid medical waste management is good and does not cause adverse effects to workers, patients, the public and environment. Objective: To determine how the use of an incinerator, waste management procedures, the efforts made to minimize the risk arising from operational incinerator at RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin. Methods: This study is a qualitative using case study design. Result: RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin established the policy implementation as refers to the government regulations. Although the separation of medical and non-medical wastes has been done, but building an incinerator close to several building. This can cause negative effects, especially for staff working close to incinerator building. Ash disposal using open dumping system. Separation of medical and non medical waste has been done. Transportation using special trolley. Transporting and burning activities are recorded and reported. Utilization of solid medical waste is carried out by former utilization infusion bottles. Officer of the incinerator only one person, sometimes not fuel available, the capacity of the incinerator and sometimes less damage. Disturbance of operational incinerator fumes and odors, especially in the mental ward. Conclusion: Some things should be included in the planning of the hospital incinerator repositioning away from the room, routine monitoring and inspection of the quality of incinerator ash and gas, manufacturing waste incinerator ash landfills are safe and supervision is supported by the decisive and obvious regulations. Latar Belakang: Kegiatan rumah sakit menghasilkan berbagai limbah yang dapat menjadi media penularan penyakit dan sumber pencemaran lingkungan. Limbah tersebut harus dimusnahkan, salah satu caranya adalah dengan insenerator. RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin menetapkan kebijakan pemusnahan limbah medis padat melalui pembakaran dengan insenerator. Banyak hal dipersyaratakan untuk pengelolaan limbah medis padat yang baik sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi petugas, pasien, masyarakat dan lingkungan. Tujuan: Mengetahui bagaimana pemanfaatan insenerator, prosedur pengelolaan limbah, dampak serta upaya yang dilakukan untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan dari operasional insenerator di RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Metode: Merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Hasil: RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin menetapkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan limbah yang mengacu kepa- da peraturan pemerintah. Walaupun pemisahan limbah medis dan non medis telah dilakukan, tetapi bangunan insenerator berdekatan dengan beberapa ruangan. Hal ini dapat menimbul- kan dampak buruk terutama bagi petugas yang bekerja dekat dengan bangunan insenerator apalagi pembuangan abu hasil pembakaran menggunakan sistem open dumping. Pengang- kutan menggunakan troli khusus, kegiatan pengangkutan dan pembakaran dicatat dan dilaporkan. Pemanfaatan limbah medis padat yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan bekas botol infus. Kendala dalam pengelolaan limbah adalah jumlah operator insenerator hanya satu orang, bahan bakar kadang tidak tersedia serta kondisi insenerator yang mempunyai kapa- sitas pembakaran kurang dan kadang mengalami kerusakan. Gangguan yang ditimbulkan dari operasional insenerator berupa asap dan bau terutama di ruang perawatan jiwa Kesimpulan : Beberapa hal sebaiknya dimasukkan dalam perencanaan rumah sakit yaitu penempatkan insenerator yang jauh dari ruangan, pemantauan dan pemeriksaan rutin kualitas abu dan gas buangan insenerator, pembuatan tempat pembuangan abu yang aman serta pengawasan yang di dukung dengan peraturan pengelolaan limbah medis padat yang tegas dan jelas.

Pelajaran dari Pendidikan Kedokteran di Perancis Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Pendidikan kedokteran di Perancis cukup berat. Walaupun tidak ada pembatasan jumlah calon ma- hasiswa yang bisa diterima di fakultas kedokteran, namun kenyataannya terjadi proses eliminasi alami. Rata-rata, setiap tahun ada 550.000 mahasiswa kedokteran di tahun pertama, namun dari antara mereka hanya sekitar 7.500 mahasiswa yang bisa melanjutkan ke tahun kedua. Jumlah mereka yang bisa melanjutkan ke tahun ketiga akan kembali berkurang, dan seterusnya. Pada tahun keenam, mereka akan menjalani ujian ranking nasional (Examen Classant National/ECN). ECN dilaksanakan serentak di tujuh pusat ujian yang tersebar di seluruh negeri, berlangsung selama empat hari berturut-turut, dan terdiri dari dua macam test, yaitu test dalam bentuk case setting, dan test critical clinical reading. Test dalam bentuk case setting akan menguji mahasiswa mulai dari diagnostic awal, hypotheses, clinical dan diagnostic testing, prognosis dan monitoring pasien selama treatment. Test dalam bentuk critical clini- cal reading mengharuskan mereka membuat abstrak dari artikel klinis yang ditugaskan, dan mereka diha- ruskan mengkritisi metodologi yang digunakan serta hasilnya. Examen Classant National (ECN) akan menghasilkan ranking nasional untuk mahasiswa yang dianggap layak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berdasarkan ranking mereka inilah mere- ka diperbolehkan atau tidak memilih spesialisasi yang mereka inginkan. Jadi, persaingan untuk masuk ke spesialisasi yang diinginkan sangat ditentukan oleh hasil ECN. Spesialisasi yang menjadi favorit adalah ophthalmology, nephrology, radiology dan cardiology. Rata-rata, hanya 1 dari 3 mahasiswa yang bisa meneruskan ke spesialisasi yang benar- benar mereka inginkan. Mengapa demikian?Karena setiap tahun, Kementrian Kesehatan mengeluarkan daftar jumlah dan jenis spesialisasi yang dibutuhkan. Jenis spesialisasi yang tersedia adalah: General Medicine, Medical Specialties (16 specialties), Surgical Specialties (5 specialties), Anesthesiology, Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Medical Gynecology, Psychiatry, Medical Biology, Occupational Medicine, Public Health. Ke- mudian untuk masing-masing spesialisasi terdapat pula daftar di daerah mana spesialisasi tersebut dibu- tuhkan. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang menjadi catchment area dari rumah sakit pendidikan. Jadi, kombinasi antara hasil ECN dan daftar yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan menentukan distribusi dan jumlah residen yang tersedia untuk tiap spesialisasi di masing-masing daerah.Di Negara Perancis terdapat 28 rumah sakit pendidikan (Centre Hospitalier Universitaire/CHU), dan tahun lalu (2013-2014) ada 7.820 residen baru yang ditempatkan diseluruh rumah sakit pendidikan ini. Penugasan mereka adalah selama tiga tahun, biasanya didaerah peripheral. Misalnya, apabila pe- nugasan mereka di CHU Rennes (Rennes adalah semacam ibukota Propinsi) berarti mereka akan ditempatkan di Vannes, Lorient, Vitré atau Saint- Malo (semacam kota Kabupaten atau lebih kecil lagi). Selama menjadi residen, mereka melayani pasien, membuat diagnosis, menulis resep, melakukan tin- dakan operasi dan sebagainya, di bawah pengawas- an dokter senior. Mereka adalah mesin penggerak di rumah sakit pendidikan.Apabila suatu jenis spesialisasi dibutuhkan dibe- berapa daerah sekaligus, residen diperbolehkan me- milih akan ditempatkan dimana, sejauh kuotanya belum terpenuhi. Sebuah survey cepat1 dilakukan untuk melihat preferensi residen dalam memilih CHU yang diinginkan, kemudian dibandingkan dengan survey cepat lain2 yang meneliti seberapa ‘menarik’ sebuah kota/daerah, biasanya diukur dari tingkat per- tumbuhan ekonomi, kenyamanan hidup, dan seba- gainya. Ternyata hasilnya cukup menarik. Tidak se- mua daerah yang terlihat ‘preferable’ menjadi pilihan utama para residen. Bahkan kota-kota besar seperti Paris dan Marseille, bukan merupakan daerah tujuan utama. Paris, misalnya, hanya berada di urutan ke- 8, ‘dikalahkan’ oleh Grenoble (kota dengan 155.000 penduduk).Jawaban para residen mengindikasikan bahwa pilihan mereka merupakan kombinasi dari faktor kua- litas hidup secara umum, level remunerasi, persepsi terhadap kualitas spesialisasi tertentu di CHU terse- but, dan sebagainya, namun tidak selalu berbanding lurus dengan ‘seberapa menarik’ suatu kota/daerah. Kualitas hidup yang mereka maksud ternyata men- cakup hal-hal yang sifatnya sangat subyektif (misal- nya: daerah tersebut diminati karena dekat dengan pantai, atau merupakan daerah wisata pegunungan, atau karena kota tersebut kaya akan sejarah dan budaya, dan sebagainya), namun juga memiliki visi (misalnya: karena di kota tersebut terdapat pusat penelitian kanker terbesar di Eropa), dan kadang- kadang menyangkut faktor ‘lingkungan kerja yang manusiawi’ (misalnya: karena kepala departemen spesialisasi di CHU tersebut terkenal memperlaku- kan intern dengan baik). Faktor yang terakhir ini di- picu oleh kenyataan yang residen sadari akan hadapi selama menjalani tiga tahun masa penugasannya di CHU tersebut. Rata-rata jam kerja di Perancis adalah 48 jam/minggu, namun residen menyadari bahwa dalam kenyataannya ‘jam kerja’ mereka rata- rata adalah 60 jam/minggu (tepatnya: sekitar 66 jam/ minggu untuk spesialisasi obsgyn dan 69 jam/ming- gu untuk spesialisasi bedah), dan dapat berlangsung 20 hari berturut-turut tanpa akhir pekan. Level remu- nerasi juga penting, namun bukan yang utama, kare- na di Perancis level remunerasi untuk dokter dan spesialisasinya sudah memiliki range yang jelas dan standar. Lebih menariknya pula, secara umum, me- reka ini juga tetap tinggal di daerah/kota tersebut setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Menurut mereka factor potensi berkembangnya suatu daerah dan suatu CHU lebih penting dari fac- tor lainnya.Dari uraian singkat ini, pembaca dapat menarik beberapa point pelajaran yang bisa diambil dari sistem pendidikan kedokteran di Perancis. Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana sektor pendidikan dan sektor kesehatan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan. Jadi, kelengkapan dan ketersediaan tenaga kesehatan bukan tergantung semata-mata pada seberapa besar kemampuan rumah sakit ‘menarik minat’ tenaga ke- sehatan untuk bekerja di sana. Sisi penyedia (sektor pendidikan) tidak sekedar bertanggung jawab me- nyediakan sejumlah tenaga kesehatan, namun lebih jauh lagi sistemnya memastikan bahwa tersedia jumlah yang cukup untuk setiap jenis spesialisasi yang dibutuhkan oleh sisi pengguna (sektor kese- hatan). Namun, sistem ini juga hanya bisa berjalan apabila sisi pengguna (dalam hal ini, Kementrian Kesehatan) dapat secara rutin tahunan mengetahui peta kebutuhan spesialis disetiap daerah. Disisi lain, sektor ekonomi daerah juga berkembang sesuai po- tensinya untuk dapat menarik masyarakat berinves- tasi dan tinggal di daerah tersebut. Seberapa jauh pelajaran tersebut dapat diterapkan pula di Indone- sia? Tepatnya, perubahan dan kebijakan apa yang harus kita buat apabila kita menginginkan system serupa di Negara kita agar bisa mengatasi maldistri- busi tenaga kesehatan?

Beberapa Titik Kritis Kebijakan Obat dalam Sistem Jaminan Sosial Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Seiring dengan berjalannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terjadi beberapa perubahan dalam sistem kesehatan Indonesia, salah satunya dalam sistem penyediaan obat dan pembayarannya. Seperti kita ketahui, penggunaan obat dalam JKN mengacu pada penggunaan Formularium Nasional (Fornas) yang digunakan pada sistem Ina-CBGs di rumah sakit. Saat ini Kementerian Kesehatan masih dalam proses penyusunan e-katalog sebagai pandu- an jenis dan harga obat dalam pelayanan JKN, se- hingga untuk sementara waktu BPJS menggunakan Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) sebagai panduan. Mengingat obat adalah salah satu komponen yang dibiayai dalam sistem JKN, kita dapat berasumsi bahwa permintaan obat generik tentu akan mening- kat pesat seiring diberlakukannya JKN. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi titik kritis dalam situasi ini.Pertama, dari sisi demand, perlu edukasi bagi pasien mengenai obat generik. Kepercayaan masya- rakat terhadap obat generik masih beragam dan sa- lah satu faktor penyebabnya adalah persepsi tentang kualitas obat generik yang lebih rendah dibanding obat bermerek. Persepsi ini muncul dipengaruhi ba- nyak faktor tetapi terutama karena harga obat generik yang jauh lebih murah, kemasannya kurang menarik dan juga tidak memiliki ‘nama dagang’ yang dikenal masyarakat dari iklan. Oleh karena itu, faktor eduka- si kepada pasien (masyarakat) menjadi mutlak agar masyarakat dapat lebih menerima obat generik. Mes- ki harganya jauh lebih murah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kualitas obat generik jika diban- dingkan dengan obat bermerek. karena obat generik dan obat bermerek sebenarnya merupakan obat copy dari obat paten (originator), sehingga tidak berbeda dalam hal zat aktif, indikasi, dan bentuk sediaan. Sebelum dipasarkan, setiap obat generik, baik yang berlogo maupun bermerek, harus melalui uji bioekivalensi. Dengan uji tersebut, zat aktif obat dan khasiatnya dapat dipastikan sama dengan origi- natornya. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap obat generik rendah, besar kemungkinan masyarakat menolak resep obat generik dan menghendaki peresepan obat bermerek yang lebih mahal dan akan membebani biaya kesehatan.Kedua, dari sisi supply, terdapat dugaan bahwa penerapan JKN diperkirakan akan membuat target pasar obat meningkat beberapa kali lipat untuk me- menuhi kebutuhan 240 juta penduduk Indonesia. Artinya, peningkatan produksi obat khususnya obat generik juga perlu dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia. Sejauh ini, belum ada instruksi khusus kepada Gabungan Perusahaan Farmasi mengenai peningkatan kapasitas produksi obat generik untuk menghadapi JKN. Karena itu, keputusan untuk me- ningkatkan produksi bergantung pada masing-masing industri farmasi. Selain itu, ada pula kemungkin- an timbulnya hambatan, khususnya jika ada permin- taan mendadakterhadap produk tertentu.Artinya, ham- batan bukan karena kapasitas, melainkan masalah penjadwalan produksi dan ketersediaan bahan baku. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara JKN menyatakan bahwa BPJS tidak ikut serta dalam tata laksana penyediaan obat untuk peserta JKN. Hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan asuransi ASKES, misalnya, yang menempatkan PT. ASKES sebagai penyedia dan penanggung jawab obat. BPJS dalam era JKN hanya bertanggung jawab pada pemenuhan klaim yang diajukan fasilitas kesehatan. Klaim diajukan berdasarkan ketersediaan dalam fornas, dengan harga berdasarkan e-katalog dan DPHO 2013. De- ngan kondisi ini, maka kondisi internal rumah sakit menentukan ketersediaan obat. Artinya, rumah sakit harus memiliki manajemen keuangan yang baik se- hingga memiliki cashflow yang baik. Cash flow inilah yang menentukan ketersediaan obat. Puskesmas dan layanan kesehatan primer lain, ketersediaan obat sangat bergantung pada instalasi farmasi yang ada di kabupaten/kota, sehingga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah (baca: alokasi APBD dan DAK) untuk pengadaan obat.Negara Perancis, Pemerintah juga berupaya mensubstitusi obat bermerk dengan obat generik sebagai salah satu alat kendali biaya. Di Perancis, hampir 90% dari total drug expenditures merupakan reimbursable drugs (obat yang nantinya di-gantibayar oleh pemerintah) karena berada di dalam formularium nasional1. Perlu diketahui bahwa sistem jaminan sosial di Perancis menggunakan mekanisme ganti bayar (reimbursement). Jadi, pasien membayar terlebih dahulu, kemudian menagihkan ke penyelengga- ra jaminan sosial. Jaminan sosial akan mengganti sesuai ketentuan - untuk obat sekitar 65% akan diganti bayar - kecuali bagi peserta CMU-C dimana mereka menikmati fasilitas free-of-charge at the point of service termasuk obat2. Bagi peserta jaminan sosial non CMU-C, co-payment biasanya akan ditagihkan ke asuransi swasta yang mereka ikuti.Namun, di Perancis, obat generik ternyata juga memiliki tingkat kepercayaan yang relatif rendah. Sebuah rapid survey3 memperlihatkan bahwa sekitar 40% responden merasa tidak yakin terhadap obat generik dan hanya 57% secara konsisten menerima obat generik walau pun 81% menyadari keuntungan menggunakan obat generik karena lebih murah. Sampai tahun 2012 lalu, pangsa pasar obat generik di Perancis hanya sekitar 14% dari total penjualan obat4. Ini mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai harga yang lebih murah tidak mengubah kepercayaan masyarakat terhadap obat generik dan juga tidak mengubah pola perilaku konsumsi mereka. Biaya belanja kesehatan di Perancis diawasi oleh badan pengawasan obat dan produk kesehatan yang disebut Agence Nationale de Sécurité du Médi- cament et des Produits de Santé (ANSM) dan oleh penyelenggara jaminan sosial yaitu La Caisse Natio- nale d’Assurance Maladie (CNAM). Di Perancis ter- dapat beberapa kebijakan untuk menekan biaya be- lanja kesehatan khususnya belanja obat5. Pertama, sejak 2002, CNAM mewajibkan setidaknya seper- empat dari resep yang ditulis dokter merupakan ba- han kimia dari molekul aktif (jadi, bukan merek da- gang), selain itu dokter diberi insentif tambahan apa- bila meresepkan obat generik. Di sisi lain, CNAM memiliki kesepakatan dengan apotik tentang target penjualan obat generik. Selain itu, harga obat generik di dalam formularium nasional diregulasi, terdapat diskon/margin yang lebih besar untuk obat generik dibanding obat bermerek sehingga apotik memiliki insentif untuk mensubstitusi obat bermerek di dalam resep dengan obat generik, pengenaan PPn yang lebih rendah untuk obat yang berada di dalam for- mularium nasional, besaran gantibayar untuk obat generik, de-listing beberapa obat bermerek dari daftar reimbursable drugs, dan sebagainya. Pemerintah juga membatasi jumlah maksimal kunjungan yang boleh dilakukan oleh detailer perusahaan farmasi ke dokter. Hasilnya, antara tahun 2003 – 2010 sempat terjadi kenaikan pangsa pasar obat generik dari 11% menjadi 24%, dan consumer price (harga yang diba- yar masyarakat) hanya naik sekitar 0.6% per tahun6. Sementara itu obat-obat di luar formularium nasional Perancis mengalami kenaikan harga rata-rata 3.2 % per tahun dalam periode yang sama7. Hal ini dise- babkan karena kebanyakan obat bermerek di-delisting (dikeluarkan dari fomularium nasional) oleh pemerintah. Dengan dikeluarkannya obat tertentu dari formularium nasional, obat tersebut tidak lagi diregu- lasi harganya, dan dikenai PPn hampir dua kali lipat dibanding obat di dalam formularium nasional.Pada tahun 2010 lalu, biaya untuk kesehatan (di luar rawat inap) mencapai sekitar 10% dari kon- sumsi rumahtangga, dan obat merupakan 35.5% dari keseluruhan biaya kesehatan rumahtangga di Peran- cis8, sehingga wajar apabila masyarakat sangat memperhatikan fluktuasi harga obat dan kebijakan pemerintah terhadap obat. Pemerintah telah meng- umumkan kembali komitmennya untuk menurunkan belanja kesehatan untuk obat. Hal ini memiliki dua kemungkinan: semakin gencarnya kebijakan yang mendorong konsumsi obat generik dan/atau de-list- ing obat dari formularium nasional.Jelas bahwa di bawah sistem jaminan sosial nasional, kebijakan obat merupakan salah satu alat penting yang dipakai pemerintah untuk mengendali- kan belanja kesehatan. Oleh karena itu, identifikasi dan solusi terhadap beberapa titik kritis di Indone- sia perlu dikaji sejak awal.Pada edisi kali ini, seperti biasa JKKI juga meng- hadirkan beberapa topik kajian kebijakan yang menarik, kebanyakan merupakan analysis of policy dan lebih bersifat monitoring dan/atau evaluasi dalam im- plementasinya. Kami berharap riset-riset mendatang akan lebih banyak lagi mengkaji pilihan kebijakan dan opsi-opsi solusi untuk masalah kebijakan. Selamat membaca.

Evaluasi Program Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) di Wilayah Puskesmas Galur II Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Akrim Wasniyati; Bambang Hasthayoga LB; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Community-based mental health services is a solution to bridging the limited access of the society to the healthcare facilities. Calculation of utilization of mental health healthcare at primary health care, secondary healthcare, and tertiary healthcare levels revealed a disparity of 90%. It means that only 10% of the mental health patients had been cared for by the healthcare facilities. Accordingly, primary healthcare facilities have become the spearhead in the implementation of mental healthcare since they can easily be accessed by the community due to geographical proximity, avoid the risk of stigma, and reduced the required cost. DSSJ program was an implementation of primary healthcare with the concept of community mental health nursing. Objective: The objective of the research is to describe implementation of DSSJ program in the working area of Puskesmas Galur II, Kulon Progo Regency. Method: This was a qualitative research using case study design. Informants were those individuals related to the DSSJ program from the planning to the implementation phase. The data were collected through in-depth interviews and observation. The research was conducted from November 2012 to January 2013. Results: Planning of the program was limited to the technical implementation phase and there is no plan for any annual monitoring and evaluation program. In general, no program had been implemented to improve human resource capacity at the level of both Health Center and Mental Hospital. The program was faced with some obstacles, including limited human resource, limitation on communication, fund, regionalism, and policy. The study found that the program could run consistently and continuously at the time when there are some university students had community internship at the Health Centers. Conclusion: The planning phase did not identify local human resource potentials and thus implementation was not optimum. Participation of educational institutions should be planned more thoroughly in line with DSSJ program for sustainability of the program. Latar belakang. Pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas merupakan salah satu solusi untuk menjembatani keterbatasan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan perhitungan utilisasi layanan kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder, dan tersier terdapat kesenjangan pengobatan sebesar 90%. Pelayanan kesehatan dasar ( puskesmas) merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan jiwa yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat karena akses yang dekat, mengurangi stigma, dan mengurangi biaya. DSSJ merupakan salah satu implementasi primary health care dengan pendekataan konsep community mental health nurse. Tujuan. Untuk mengetahui pelaksanaan program DSSJ di Wilayah Puskesmas Galur II Kabupaten Kulon Progo. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Informan penelitian ini adalah pihak- pihak yang terkait dalam program DSSJ berjumlah 16 orang. Data penelitian diambil dengan wawancara mendalam dan observasi. Penelitian dilakukan November 2012-Januari 2013 Hasil : Perencanaan program di RSG baru pada tahap pelaksanaan teknis kegiatan. Peningkatkan kapasitas SDM baik di puskesmas maupun RSG belum dilakukan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program, diantaranya adalah faktor SDM, komunikasi, dana, kewilayahan, dan kebijakan. Penelitian menemukan bahwa program dapat berjalan secara konsisiten dan kontiyu pada saat mahasiswa institusi pendidikan melakukan praktek komunitas di puskesmas. Kesimpulan Perencanaan DSSJ belum mengidentifikasi potensi sumber daya setempat secara lebih luas dan tidak merencanakan monitor evaluasi tahunan. Implementasi belum dilaksanakan secara optimal. Adanya keterlibatan institusi pendidikan menjadikan program DSSJ lebih sustainable.

Efektifitas Pembangunan Dua Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Bahrun Abbas; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: In the current era of regional autonomy, local goverments have wider scope of authority in making their policies according to their capacities and their needs. To improve access to health care and equitable health service, the Goverment of Seruyan District made a policy to build two District Hospitals. This policy was made due to the area of Seruyan District that is very widespread. In its implementation, this policy has been confronted with many obstacles, among other is limited human resources and funding, and low utilization of health facilities and services by community. Objective: To determine the extent of utilization of the two hospitals and to determine the factors corresponding to the utilization of the two District Hospitals in Seruyan Districy. Metodhs: This study is a descriptive study with a qualitive approach supported by a quantitive approach. Hospital utilization data are obtained by examining the available data in both District Hospitals in Seruyan District and two other hospitals in the neighboring district, and also by interviewing some people in Seruyan District. Samples are determined using two stage cluster sampling. To further investigate the issue of hospital utilization, in-depth interviews are conducted both with people using the hospitals and with people not using the hospitals in Seruyan District. The data will be quantitatively analyzed and further explore qualitatively. Results: The result findings show that there is a correlation between the distances of home and hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the means of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between travel time to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between the ease of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is a correlation between cost of transportation to the hospital and seeking treatment at the hospital, there is no correlation between the expenses and seeking treatment at the hospital, and there is a correlation between people’s knowledge and seeking treatment at the hospital. Conclusion: In terms of its utilization and manpower, the construction of two hospitals in Seruyan District is ineffective. However, factors correlating with hospital utilization are distance, transportation, travel time, ease of transportation, transportation cost dan knowledge, and government should pay attention to these factors to improve utilization. Latar belakang: Dalam era otonomi daerah saat ini Pemerintah Daerah memiliki kewengan lebih luas dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Seruyan membuat kebijakan pembangunan 2 RSUD. Kebijakan ini diambil mengingat sangat luasnya wilayah Kabupaten Seruyan. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini menghadapi berbagai kendala diantaranya, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan pembiayaan, serta masih rendahnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan 2 RSUD tersebut dan untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan terhadap pemanfaatan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif didukung kualitatif. Data pemanfaatan rumah sakit dilakukan dengan menelaah data yang ada di kedua rumah sakit di Kabupaten Seruyan dan 2 rumah sakit Kabupaten tetangga, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat Kabupaten Seruyan. Sampel ditentukan dengan metode two stage cluster sampling. Untuk lebih mengetahui permasalahan pemanfaatan rumah sakit dilakukan wawancara mendalam kepada masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Seruyan dan yang tidak memanfaatkan. Data akan dianalisis secara kuantitatif dan diperdalam dengan kualitatif. Hasil: Ada hubungan antara jarak rumah dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara sarana transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara waktu tempuh dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara kemudahan transportasi dengan berobat ke rumah sakit, ada hubungan antara biaya transportasi dengan berobat ke rumah sakit, tidak ada hubungan antara biaya pengeluaran dengan berobat ke rumah sakit dan ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan berobat ke rumah sakit. Kesimpulan: Pembangunan 2 RSUD di Kabupaten Seruyan tidak efektif apabila dilihat dari segi pemanfaatan dan ketenagaan. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan RSUD adalah jarak, sarana transportasi,waktu tempuh,kemudahan transportasi, biaya transportasi dan pengetahuan. Pemerintah perlu mengupayakan perbaikan dalam hal-hal di atas untuk meningkatkan utilisasi rumahsakit.

Evaluasi Fungsi Regulasi Dinas Kesehatan Provinsi pada Sektor Kesehatan di Provinsi Bengkulu Adlin Fitri; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Government Act Number 38 issued in 2007 on the differentiation of government affairs between central government, local provincial and local district/municipal government stated the obligation of local district/municipal government to protect, serve, empower and ensure the welfare of the community as well as implement regulation in the health sector. Based on data from Bengkulu Provincial Health Office, some health facilities and staff do not register or undertake accreditation and certification. This indicates that regulation function is not yet well implemented. Thus it is necessary to evaluate the regulatory function of provincial health office in the implementation of regulation in the health sector. Objective: To evaluate the regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office as a regulator in the health sector, viewed from input, process, output, and environment. Method: The study was qualitative with case study design. Evaluation of function of Bengkulu Provincial Health Office was made on regulation in the health sector, i.e. licensing, registration, accreditation, and certification of health facilities and staff against the standard in the implementation of regulation on licensing, registration and certification. Result: Performance in input for the implementation of regulation was still relatively weak: there was no support of regulation or policy in the implementation of regulation, there was no staff specifically responsible for the implementation of regulation, no budget allocation for regulation function implementation, no standard or method for the implementation of control and supervision, and limited facilities for the operation of regulation. This resulted in poor performance of regulation implementation so that the output was poor, some health facilities and staff were no registered, there was no accreditation and certification. There was no role of the environment, i.e. office of integrated registration service that regulates licensing. Conclusion: the Regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office in the health sector was not well implemented due to lack of support from the government as viewed from the input, process, output, and the environment in the implementation of the regulatory function in the area of licensing, registration, accreditation and certification.Latar belakang: Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewajiban/kewenangan Pemerintah Daerah dalam me- lindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan ma- syarakat dan juga peran Pemerintah Daerah melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu masih terdapat sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akre- ditasi dan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanan fungsi regulasi belum berjalan optimal. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsi dinas kesehatan provinsi dalam melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Tujuan Penelitian: Melakukan evaluasi terhadap fungsi regu- lasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai regulator pada sektor kesehatan, dilihat dari input, proses, output dan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus, dengan melakukan evaluasi fungsi Dinas Kese- hatan Provinsi Bengkulu dalam melakukan regulasi pada sektor kesehatan yaitu perizinan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan standar dalam pelaksanaan regulasi perizinan registrasi, akreditasi dan sertifikasi. Hasil: Kinerja input untuk pelaksanaan regulasi masih sangat lemah yaitu tidak adanya dukungan peraturan atau kebijakan dalam pelaksanaan regulasi, tidak adanya Sumber Daya Manu- sia yang khusus untuk melaksanakan regulasi, tidak ada anggar- an/dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi regulasi, tidak adanya standar atau metode untuk pelaksanaan peng- awasan dan pembinaan, dan keterbatasan fasilitas yang terse- dia untuk operasional kegiatan regulasi. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan regulasi tidak berjalan optimal sehingga output dari pelaksanaan regulasi yaitu masih terdapat sarana dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akredi- tasi dan sertifikasi. Dan belum ada peran lingkungan yaitu kantor pelayanan perizinan terpadu dalam regulasi perizinan. Kesimpulan: Fungsi regulasi Dinas Kesehatan Provinsi Beng- kulu pada sektor kesehatan belum dilaksanakan dengan opti- mal karena tidak adanya dukungan pemerintah yang bisa dilihat dari input, proses, output dan lingkungan dalam pelaksanaan fungsi regulasi perizinan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi.

Evaluasi Implementasi Public Private Mix Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Maria Agustina P.Tondong; Yodi Hasthayoga Mahendradhata; Riris Andono Ahmad
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.36356

governmental organizations in the implementation of quality DOTS known as Public Private Mix (PPM). Ende has executed the implementation of PPM DOTS approach involving government hospitals, private hospitals and private clinics since 2010, but the program has never been evaluated to determine the problem and found a solution to improve the performance of the TB control program in Ende. Objectives: To evaluate the implementation of the Public Private Mix (PPM) for TB control in Ende Methods: This study used a qualitative design, with descriptive case study approach, to describe the implementation of PPM for TB control in Ende, a district of East Nusa Tenggara Province. Result and Discussion: PPM implementation of TB control in Ende not run optimally, this showed by the low performance of the TB control program that is low TB case detection rate (CDR) <70%, although there was an increase in TB case detection (CDR) of 12% , treatment success rate <85%, the conversion rate <80% and the high dropout rate of TB patients> 10% in the last three years. Factors - factors that inhibited the implementation of PPM for TB control are shortage of human resources, insufficient budget, lack of logistics and facilities infrastructures of TB DOTS unit and dependence on donor resources, the absence of operational guidelines governing cooperation mechanisms, the lack of commitment of the government and partners in the implementation of PPM control TB, lack of communication and coordination between PPM network, caseholding of TB patients. Conclusion: Implementation of PPM TB Control has not been optimal as it has not improve the performance of the TB control program in the district of Ende yet. Latar belakang: Salah satu komponen strategi stop TB adalah melibatkan seluruh penyedia layanan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan DOTS yang berkualitas yang dikenal dengan Public Private Mix (PPM). Kabupaten Ende sejak tahun 2010 telah melaksanakan pendekatan PPM dalam pelaksanaan DOTS yang melibatkan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan balai pengobatan swasta, namun belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan ditemukan solusi untuk memperbaiki kinerja program pengendalian TB di Kabupaten Ende. Tujuan Penelitian: Untuk mengevaluasi implementasi Public Private Mix (PPM) pengendalian TB di Kabupaten Ende. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, dengan pendekatan studi kasus deskriptif, untuk menggambarkan pelaksanaan PPM pengendalian TB di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil dan Pembahasan: Implementasi PPM pengendalian TB di Kabupaten Ende belum berjalan optimal, ini terlihat dari masih rendahnya kinerja program pengendalian TB yaitu rendahnya angka penemuan kasus TB (CDR) < 70%, meskipun ada peningkatan penemuan kasus TB (CDR) sebesar 12 %, angka keberhasilan pengobatan < 85%, angka konversi < 80% dan tingginya angka drop out pasien TB > 10% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Faktor – faktor yang menghambat implementasi PPM pengendalian TB adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, logistik TB dan sarana prasarana unit DOTS serta ketergantungan sumber daya terhadap pihak donor, tidak adanya pedoman operasional yang mengatur mekanisme kerjasama, kurangnya komitmen pemerintah maupun mitra dalam implementasi PPM pengendalian TB, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara jejaring PPM dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan pengobatan penderita TB.Kesimpulan: Implementasi PPM Pengendalian TB belum berjalan optimal karena belum dapat meningkatkan kinerja Program Pengendalian TB di Kabupaten Ende

Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Dewan Pengawas dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kinerja Studi Kasus RSUD BLUD Dr. H.M. Rabain Kabupaten Muaraenim Andi Andi; Laksono Trisnantoro
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Surveillance is a systematic effort to establish performance standards in planning to design a system of feedback information, to compare actual performance against the standards that have been determined, to establish whether there has been diversion, as well as to take the necessary corrective actions to ensure that all corporate or Government resources have been used as effective and efficient as possible in order to achieve the objectives of the company or the Government. Hospital is one of the integral parts that play an important role in providing health care services to the community, therefore internal supervision efforts to improve performance of the hospital is crucial. In order to do that, the Government requires Local Public Service Agency (BLUD) to have a functioning supervisory board. Objectives: To assess effectiveness of internal audit conducted by the supervisory board on the hospital performance as a Local Public Service Agency (BLUD). Methods: This research is a descriptive qualitative research design case studies. Data are obtained through in-depth interviews and observations. Results: There are a number of irregularities in the process of monitoring performance of hospitals in particular tasks, functions and duties of the supervisory board. The Board has yet to run its full duties, functions and obligations according to government’s guideline on intern supervision (APIP). Conclusion: (a) The supervisory board in BLUD hospitals dr.HM Rabain does not fully functioned in accordance to the standards of supervision and (b) the board has not been able to contribute positively in achieving good governance and clean governance. Internal auditing results have not been followed up in accordance to the standards. Results of monitoring have not shown any significant impact of improved performance to indicate whether the hospital is well-functioning or not. Latar belakang: Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Rumah sakit merupakan salah satu bagian integral yang penting sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga perlu pengawasan secara khusus upaya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit tersebut. Dalam rangka itu, pemerintah menetapkan bahwa rumahsakit BLUD perlu memiliki dewan pengawas. Tujuan: Untuk mengetahui efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap kinerja rumah sakit BLUD. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling, dengan jumlah sampel 11 orang. Hasil penelitian: Pelaksanaan pengawasan intern di rumah sakit oleh dewan pengawas secara keseluruhan belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu standar audit APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kesimpulan: Dari hasil penelitian ini: (a) dewan pengawas di RSUD BLUD dr.H.M. Rabain belum sepenuhnya melakukan pengawasan sesuai dengan standar dan (b) dewan pengawas yang ada belum dapat memberikan sumbangan positif dalam mewujudkan good governance dan clean governance. Tindak lanjut hasil pengawasan dewan pengawas di RSUD BLUD dr.H.M Rabain belum sesuai dengan standar yang berlaku. Dari hasil pengawasan belum terlihat dampak peningkatan kinerja rumah sakit secara signifikan yang menunjukkan bahwa rumah sakit dalam kondisi sehat atau tidak sehat.

Evaluasi Koordinasi Pelayanan Kesehatan Lintas Provinsi pada Masa Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi Tahun 2010 Sri Purwaningsih; Laksono Trisnantoro; Bella Donna
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Natural disasters influence human health and prosperity. The increasing tendency for natural disaster has become a priority in the disaster management in Indonesia. Gunung Merapi erupted on October 26, 2010. The eruption continued until November 2010. The disaster led to huge life tolls and injuries. It also caused substantial and extensive dam- ages and losses in four main regions, Sleman Regency in the Province of DI Yogyakarta, Magelang, Klaten, and Boyolali Regencies in the Province of Central Java. The data issued on December 13, 2010 reported 388 life tolls, 2.786 inpatient inju- ries, 62.923 outpatients injuries, and up to 21.338 refugees. To anticipate the spread of negative effects on the victim health due to Gunung Merapi eruption, the Provincial Health Office of DIY and Central Java had cross-provincial coordination, orga- nization, communication, and leadership.Method: A qualitative research was conducted using case study design. Subjects of the study were informants who played important roles in the coordinative process in the Prov- ince of DI Yogyakarta and Central Java. The data were col- lected by means of document investigation, direct observa- tion, and in-depth interviews. Data validity was checked by means of source, method, and data triangulation. Results: To realize an effective and efficient healthcare dur- ing the emergency response period after Gunung Merapi erup- tion, an integrated command organization was established to involve the two provinces – DI Yogyakarta and Central Java. The organization had daily coordination meetings by means of direct communication in terms of meetings and indirect com- munication using teleconference. Information could be received and transmitted quickly by means of sms gateway and email. Leadership applied during the emergency response period was command in nature, rather than authoritarian style. Conclusion: Cross-provincial healthcare coordination during the emergency response period after Gunung Merapi eruption in 2010 worked in a sufficiently effective way, since no ex- traordinary cases occurred at that time. Latar Belakang: Bencana alam selalu mempengaruhi kesehat- an dan kesejahteraan manusia. Bencana alam yang terus meningkat telah menjadi sebuah prioritas penanganan bencana di Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi dan berlanjut sampai dengan awal Novem- ber 2010. Jumlah korban yang meninggal maupun luka-luka cukup banyak, serta menyebabkan kerusakan dan kerugian yang meluas di empat wilayah yaitu kabupaten Sleman di Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali di Provinsi Jawa Tengah. Informasi yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2010, data meninggal dunia 388 orang, rawat inap sejumlah 2.786 orang, rawat jalan 62.923 orang dan jumlah pengungsi sampai 21.338 orang. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak negatif terhadap kesehatan yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Merapi, Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Jateng melaksanakan koordinasi, pengorgani- sasian, komunikasi dan kepemimpinan. Metode Penelitian: Penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subyek penelitian adalah informan yang memiliki peranan penting dalam proses koodinasi di Provinsi D.I. Yog- yakarta dan Jateng. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, observasi langsung, dan wawancara mendalam. Validitas data menggunakan triangulasi sumber, metode, dan data.Hasil Penelitian: Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien pada masa tanggap darurat bencana Gunung Merapi, dibentuk organisasi komando terpadu yang melibatkan dua Provinsi yaitu DI. Yogyakarta dan Jateng, melaksanakan koordinasi melalui rapat harian menggunakan komunikasi langsung dengan pertemuan dan tidak langsung dengan tele- conference. Penerimaan dan pengiriman informasi cepat melalui sms gateway dan email. Gaya Kepemimpinan yang diterapkan pada masa tanggap darurat bersifat komando dan tidak otoriter. Kesimpulan: Koordinasi pelayanan kesehatan lintas provinsi pada masa tanggap darurat Gunung Merapi tahun 2010 berjalan cukup efektif, karena pada saat itu tidak terjadi kasus KLB.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA