cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi
Published by Universitas Muhammadiyah Aceh
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2011)" : 7 Documents clear
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS Sulaiman Mali
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.307

Abstract

Tulisan ini membahas peranan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terhadap lingkungan sekitar. Pembahasannya menggunakan konstruksi pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan mensejahterakan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu proses tanggung jawab social dan lingkungan oleh perusahaan pada saat ini dilihat memang berjalan sendiri-sendiri walaupun tujuannya sama yaitu menerapkan apa yang dimaksud tanggung jawab social dan lingkungan karena mereka berangkat dari interpretasi mereka sendiri, selama belum ada skenario pola pengaturan yang jelas. Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan 
KEWENANGAN, PERAN DAN TUGAS LEMBAGA TUHA PEUT DI ACEH Malik Musa
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.302

Abstract

Dalam tulisan ini membahas kewenangan dan peran tugas lembaga tuha Pet di Aceh. Pembahasannya mengenai pelaksanaan tata kehidupan  adat istiadat di Aceh, diatur dalam berbagai Undang-undang Republik Indonesia. Indonesia terdapat berbagai jenis suku bangsa antara lain Aceh, Batak, Padang, Jambi, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Dayak, Ambon, Kutai, Bugis dan lain sebagainya. Yang mempunyai wilayah hokum adat masing-masing dan bahasa yang berbeda pula. Aceh juga mempunyai tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkultur khas tersendiri dan mempunayi budaya local dan bahasa daerah yang berbeda-beda antara lain, Suku Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jame, Kluet, Simeulu, dan Singkil. Walaupun dalam suku Aceh mempunyai perbedaan bahasa namun dalam penerapan adatnya tidak berbeda satu sama lain,  yaitu bersendikan agama. Dengan motto “Adat ngon hukom lagee zat ngoen sifeut”. Adat bermakna menjalankan pemerintahan sedangkan hokum menjalankan syariat Islam. Karna hukum dalam pengertian masayarakat Aceh adalah hokum Islam. Kata Kunci: Kewenangan, peran, dan Tugas Lembaga Tuha Peut di Aceh. 
PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI PEMBARU HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BERSIH Taqwaddin -
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.306

Abstract

Tulisan ini membahas peranan Hakim Agung sebagai pembaru hokum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. Pembahasannya menggunakan teori Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja, yaitu fungsi hokum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Hakim Agung untuk mewujudkan pengadilan yang besih adalah : perekrutan calon hakim haris bersih dan berkualitas, perlunya peningkatan kualitas dan kecendekiawanan hakim, putusan hakim harus mengutamakan pada kemanfaatan dan rasa keadilan, penguatan pengawasan, dan pembenahan manajemen peradilan. Kata kunci : Hakim Agung, Pembaruan Hukum, Pengadilan yang Bersih 
HAK PEKERJA DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN ATAS JAMSOSTEK Mukhtaruddin -
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.305

Abstract

Pada tulisan ini membahas tentang Hak Pekerja atas Jaminan Sosial sebagaimana tersebut dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Setip orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Atas dasar itu Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah da tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional Indonesia, pembangunan ketenagakerjaan haruslah melindungi hak-hak dari pekerja/buruh sehingga pada saat yang sama dapat terwujudnya kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. Pekerja/buruh adalah sebuah sub system yang merupakan motor penggerak dari sebuah system berjalannya sebuah perusahaan. Tampaknya biasa saja, sepertinya tidak bermakna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya dalam member hak-hak dasar dari pada buruh. Kata kunci : hak pekerja atas jaminan sosial dan bermanfaat. 
KELOMPOK SOSIAL DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBANGUNAN Darwinsyah Minin
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.304

Abstract

Perwujudan undang-undang sebagai salah satu sumber hokum, tidak hanya terdapat peran dan anggota partai politik yang berkuasa atau yang duduk di legislative saja. Namun ini semua melalui proses  yang panjang dan membutuhkan control dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok social. Oleh karena itu, dikaji tentang arti pembangunan hokum dan peranan kelompok social dalam pembangunan hokum. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Arti pembangunan hokum dalam masyarakat adalah masyarakat harus aktif memecahkan masaah hidup dan memiliki sikap terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha baru. Kemudian dalam taraf pelaksanaan, maka ilmu-ilmu social (sosiologi) berguna untuk mengadakan identifikasi terhdap kekuasaan social dalam masyarakat serta mengamati proses perubahan social yang terjadi. Peranan kelompok social dalam pembangunan hokum adalah kelompok social yang telah berkembang sejak lama dan dapat mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga masyarakat, dapat membentuk pedoman atau pendorong bagi tata kelakuan masyarakat lainnya. Nilai-nilai social yang abstrak yang terbentuk mendapat bentuk yang konkret di dalam kaedah-kaedah transaksi kelompok social yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Kata kunci : kelompok social, pembangunan hokum 
CARA KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARI’AH DAN EKONOMI KAPITALIS Thaib Zakaria; Zaini Ulia
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.303

Abstract

Cara konsumsi ekonomi syariah dan ekonomi kapitalisme merupakan salah satu bahagian terpenting dalam sebuah system ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi adalah prilaku manusia baik langsung maupun tidak langsung dalam memakai, mengurangi atau menghabiskan utility suatu barang atau jasa. Dalam ekonomi konvensional nilai materialistic ditempatkan sebagai ideology terpenting yang mendorong perilaku ekonomi manusia menjadi materialistic dan sekuralistik. Dalam system ekonomi syariah, perilaku konsumsi diajarkan  sesuai dengan tatanan ajaran Islam. Nailai-nilaiaturan dan etika serta pengaruh agama Islam mampu membentuk perilaku konsumsi yang Islami. Dalam Islam kegiatan konsumsi semata-mata bertujaun beribadah kepad Allah. Didalam penulisan ini, penulis berusaha membahas abgaimana konsep dasar dan prinsip etika konsumsi dalam ekonomi konvensional yang memisahkan ilmu positif dan agama dengan ekonomi syariah yang menggabungkan ilmu positif dan agama, serta persamaan dan perbedaannya. Kata kunci : konsumsi, ekonomi syariah, ekonomi kapitalis
ITIKAD BAIK DALAM BERKONTRAK Aminah Tanjung
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v1i2.567

Abstract

Kebebasan berkontrak didasari idiologi individualismeKebebasan berkontrak, hingga kini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum kontrak baik dalam sistem civil law, common law, maupun system hukum lainnya. Asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum sipil dan common law lahir dan berkembang seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekan semangat individualisme dan pasar bebas. Pada abad 19 kebebasan berkontrak sangat diagungkan baik para filosup ekonomi mendominasi teori hukum kontrak. Inti permasalah hukum kontrak lebih tertuju kepada realisasi kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusan-putusannya peraturan melalui legilasi pun memiliki kecenderungan yang sama. Pada saat itu, kebebasan berkontrak memiliki kecenderungan ke arah kebebasan tanpa batas (Understriced Freedom of Contract). Pada masa itu kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak.Keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat di lepas dari pengaruh berbagai aliran filsafat politik dan ekonomi berkembang pada abad ke 19. Dalam bidang ekonomi aliran laissez faire yang dipelopori Adam Smith yang menekan prinsip non interpensi oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi bekerjanya pasar. Kata Kunci : Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No.3 (2021) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2016) Vol 1, No 3 (2011) Vol 1, No 2 (2011) Vol 1, No 1 (2011)