cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 5, No 5 (2017)" : 10 Documents clear
KEDUDUKAN FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TALAWE, GABRIEL
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta urgensi penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional ditingkat pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, yakni penelusuran bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.   untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya 2 (dua) faktor yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perewakilan Daerah dimasudkan untuk menerapkan prinsip Cheks and balances antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia. Namun, berdasarkan  hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk menjalankan fungsinya sebagai perwakilan daerah masih belum memadai, sehingga keinginan untuk menerapkan prinsip Cheks and balances antar lembaga Negara masih belum dapat terwujud.
ANALISIS YURIDIS ASAS FREIES ERMESSEN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PAJAK Jamal, Ahmad Yani
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diskresi dalam menyelenggarakan fungsi pajak dan untuk mengetahui tolok ukur serta bentuk atau mekanisme pengujian asas freies ermessen manakala terjadi kerugian  bagi masyarakat. Pada dasarnya freies ermessen muncul karena sebagai ketentuan tertulis (written law), peraturan perundang- undangan memiliki jangkauan yang terbatas bila dibandingkan dengan perubahan atau perkembangan masyarakat yang semakin cepat, sementara pada prinsipnya badan/pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada mayarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenanganya, untuk itu asas freies ermessen hadir sebagai dasar pemerintah untuk membuat peraturan kebijakan agar penyelenggaraan fungsi pajak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Meskipun demikian kesewenag-wenangan maupun kelalaian pejabat adminisgtrasi negara bisa saja terjadi dan mengakibatkan kerugian Sehingga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesewenang wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara yang mengakibatkan kerugianuntuk itu, maka diperlukan adanya tolok ukur dan pengujian terhadap peraturan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI OBLIGASI DI PASAR MODAL WIDIYANTI, WIDIYANTI
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembang perekonomian Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peranan perusahaan yang merupakan salah satu pelaku ekonomi. Untuk memperlancar usahanya pihak perusahaan tentunya memerlukan modal/pembiyaan selain modal usahanya sendiri, misalnya mendapatkan modal melalui fasilitas kredit bank, penjualan saham melalui bursa dan surat berharga lainnya. Salah satu surat berharga yang merupakan alternatif pembiayaan adalah obligasi yang diperdagangkan dalam pasar modal. Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga yang kembali diperdagangkan setelah sekian lama tidak muncul dalam dunia bisnis, kemunculannya tidak lain didorong oleh keinginan penerbit untuk mendapatkan dana secara mudah dan cepat. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi surat-surat berharga berjangka waktu pendek, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing Oleh karena itu, Pasar Uang merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk menyesuaikan likuiditas pada negara-negara maju pemerintah memanfaatkannya untuk memperoleh pembiayaan kegiatan anggarannya. Penerbit obligasi dapat terdiri dari perseroan terbatas baik yang bergerak dalam bidang perdagangan umum maupun lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non bank. Sedangkan insvestornya mencakup perusahaan, bank, perusahaan asuransi, serta para manajer dana dan investasi dan perorangan. Rumusan Masalah Kriteria apakah yang menentukan dalam obligasi sehingga dapat dikategorikan sebagai surat berharga Sejauhmana perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi obligasi khususnya dipasar modal. Metode Penelitian. Untuk mendapatkan bahan hukum yang diharapkan dalam penulisan ini, maka penulis akan mengadakan penelitian perpustakaan yang berorientasi kepada penelitian normatif, untuk itu penulis berusaha menelusuri peraturan perundang – undangan serta naskah – naskah resmi lainnya yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini, disamping membaca berbagai buku literatur media massa serta yang dipandang ada kaitannya dengan objek penulisan ini, sebagai bahan hukum sekunder. 
TINJAUAN HUKUM PENJAMIN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Aboki, Alfredniel
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan di bidang ekonomi. Dengan demikian perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan lain sebagainya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil kredit sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis. Untuk melepaskan dunia bisnis tanpa pinjaman kredit sangatlah sulit. Namun setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung risiko. Oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (safety) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasiannya (suitability) dan keuntungan  (profitability). Bentuk pengamanan kredit dalam prakteknya dilakukan dalam pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan debitur tidak dapat membayar utangnya sehingga pihak kreditur, misalnya bank dalam memberikan kredit atau utang selalu mensyaratkan adanya jaminan. Berkaitan dengan pemberian jaminan dalam perseroan yang biasanya dilakukan oleh penjamin dalam perjanjian pemberian kredit, maka dengan adanya perjanjian jaminan, penjamin dapat melakukan kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap kreditur. Dan apabila penjamin tidak dapat melakukan kewajibannya maka penjamin dapat digugat pailit oleh kreditur. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimana syarat dan mekanisme pelaksanaan kepailitan penjamin? dan 2. Bagaimana akibat hukum kepailitan penjamin? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGRUSAKAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PALU) NAWIR, NAWIR
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas mengenai terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di beberapa tempat di Kota Palu, Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan Anjungan Tunai Mandiri  di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu dan upaya lembaga perbankan dan Kepolisian dalam penanggulangan perusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu. Meode penelitian yaitu empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penegakan hukum pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tidak optimal karena sebagian besar lembaga perbankan tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi pengrusakan karena Anjungan Tunai Mandiri diberikan police line sehingga dapat mengakibatkan kerugian waktu yang cukup lama selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka dan upaya penanggulangan perusakan Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu yaitu melalui upaya penal yaitu penegakan hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku dan upaya non penal, seperti penempatan Anjungan Tunai Mandiri ditempat yang aman, dan peran serta masyarakat. Disaranakan perlunya pihak perbankan melaporkan setiap tindakan pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri tampa melihat berat ringannya kerusakan dan perlunya keadaran hukum masyarakat bahwa apapun bentuk pengrusakan baik barang milik pribadi, kelompok dan umum wajib untuk menjaga dan mencegah dari tindakan pengrusakan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala) LASANUDA, AMIRUDIN Y.
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin cepat berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan pola pikir masyarakat tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Kemajuan teknologi kerap kali digunakan masalah sebagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk dapat mencari cara untuk menanggulanginya sehingga mampu menciptakan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat . Deskripsi ringkas yang dipaparkan pada bagian luar latar belakang di atas, memunculkan permasalahan yaitu, sebagai berikut :1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ? dan 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, khususnya pada beberapa Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Labuan serta diwilayah  Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan di lapangan.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI ( Studi Kasus di Daerah Wisata Tentena Kabupaten Poso ) Petuda, Abram
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi di daerah wisata Tentena Kabupaten Poso serta upaya yang dilakukan untuk menekan meluasnya prostitusi di daerah wisata Tentena Kabupaten Poso. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Empiris) yaitu metode penelitian dengan cara mendatangi objek penelitian dilapangan, untuk memperoleh data-data, informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini.            Kesimpulan penelitian ini adalah Pelacuran sebagai gejala sosial disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran terletak baik pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan nafsu seksualnya pria dan wanita. Serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan kebudayaan. Dimana praktek prostitusi tetap ada dari masa ke masa sepanjang sejarah umat manusia setelah memiliki dan diatur oleh lembaga perkawinan dalam hubungan antara pria dan dan wanita. Upaya-upaya untuk menekan meluasnya pelacuran di wilayah Tentena secara tidak langsung sudah dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk membuka usaha dagang. Upaya pencegahan dan penanggulangan berupa pencegahan preventif (sebelum terjadi kejahatan) dan pencegahan represif (setelah terjadi kejahatan).
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA SALAH TANGKAP DAN MENAHAN ORANG CHAHYADI, MUHAMMAD
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas mengenai tidak adanya perlindungan hukum salah tangkap selama ini, sehingga permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan dan Upaya hukum apa yang dilakukan korban salah tangkap dan menahan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Metode penelitian yaitu normatif.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan menahan orang berupa pemberian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti rugi, yang merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Selain itu pemberian sanksi terhadap penyidik melalui pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan adanya sanksi Kode Etik Profesi Polri dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi didasarkan pada nominal uang yang harus dibayarkan akibat kesalahan penyidik dalam menangkap, menahan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, maka rehabilitasi lebih kepada memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta memulihkan hak terdakwa. Disarankan perlu adanya sosialisasi mengenai ganti rugi, dan perlunya penyidik Polri bisa bersikap lebih professional dalam melakukan penegakan hukum.
KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH RESMITA, YUAN SASI
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah membentuk suatu undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan dinamisasi yang ada dalam masyarakat. Pasca reformasi tuntutan besar adanya penguatan daerah otonom guna pemberian sebagian kewenangan yang semula dimilik pusat menjadi perhatian besar, oleh karena itu terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah. Kehadiran UU No.23 tahun 2014 menggantikan UU No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah mengubah cara pandang daerah kabupaten dan kota terhadap provinsi. Ini karena kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah telah diatur kembali dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Ini jelas membawa keuntungan bagi pemerintah pusat terutama dalam mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelum ini dianggap bermasalah. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan. Kegunaan penelitian ini bagi penulis, secara teori sendiri sebagai dasar penelitian selanjutnya dalam mengemban ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIO YURIDIS ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT AMIRUDDIN, AMIRUDDIN
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas mengenai pertanggungjawaban Advokat yang merintangi penegakan hukum tindak pidana korupsi, Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah kedudukan dan fungsi Advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban sosio yuridis terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi, penulis mempergunakan penelitian normatif.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, fungsi Advokat mendampingi klien, memberikan nasehat hukum, serta semua kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggungjawab advokat yaitu mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas bertentangan dengan etikat baik dalam menjalankan tugas profesinya atau dengan etikat tidak baik atau melanggar hukum, pembelaan tersebut menghalangi proses penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak berlaku.Disarankan hendaknya Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kede etik profesi Advokat dan mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan mendapangi klien dengan merintangi proses peradilan korupsi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue