cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2: Desember 2009" : 7 Documents clear
KETAATAN TERHADAP ULU AL-AMR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Seff, Syaugi Mubarak
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.328

Abstract

In the Qur'an there are several verses that teach obedience to the leader (ulu al-amr) as one of the principles value in social life. Obedience to the leader (ulu al-amri) has not been stood alone, but one frame with the obedience to God and His Messenger, in which contains two terms, namely obedience to the commandment of God and obedience to the ordinance of His Messenger (Rasulllah). Obedience to the ulu al-amr has two connotations functional concepts. The two concepts are; first, ulu al-amr as the holders of political power and Moslems as an object of political power.Di dalam al-Qur’an terdapat  beberapa ayat yang mengajarkan ketaatan terhadap pemimpin (ulu al-amr) sebagai salah satu dari prinsip yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan terhadap ulu al-amr tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam bingkai ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang didalamnya mengandung dua pengertian, yaitu ketaatan terhadap apa yang disyari’atkan oleh Allah dan ketaatan tehadap ijtihad Rasulllah. Ketaatan terhadap ulu al-amr memiliki dua konsep yang berkonotasi fungsional. Kedua konsep tersebut ialah ulu al-amr sebagai pemegang kekuasaan politik dan orang-orang mukmin sebagai obyek kekuasaan politik.Keywords: ketaatan, ulu al-amr, dan kekuasaan politik
ONE ROOF SYSTEM LEMBAGA PERADILAN AGAMA DI BAWAH KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG Zuhriah, Erfaniah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.329

Abstract

History of judiciary power in Indonesia judicial institutions is quite long and dilemmatic. The political situation in Indonesia has a major impact on the existence of judicial institutions. Independence of judiciary power is not met a demand for years. It is proved by the interventions of extra-judicial government institutions  to judicial institutions. The Supreme Court, as Indonesia's top court, at first has supervised General Courts, Religious Courts, State l Administration Court and the Military Courts only in judicial technical. Meanwhile, for non-judicial technical matters, those judicial institutions have been supervised by each government departments respectively. But with the enactment of Act No. 35 Year 1999 on Amendment of Act No. 14 Year 1970, which was enhanced by Act No. 4 Year 2004 on Judiciary Power, cultivation of non-judicial technical in those judicial institutions, including Religious Court have been held by the Supreme Court.Sejarah kekuasaan kehakiman lembaga-lembaga peradilan di Indonesia cukup panjang dan  dilematik. Situasi politik yang bergolak di Indonesia, berpengaruh besar terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan. Independensi kekuasaan kehakiman tidak terpenuhi selama bertahun-tahun. Terbukti dengan banyaknya intervensi lembaga pemerintah ekstra-yudisial terhadap lembaga peradilan.Mahkamah Agung, sebagai puncak peradilan di Indonesia, pada mulanya  hanya membina Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer secara teknis yudisial saja. Untuk urusan teknis non-yudisial,pembinaan lembaga-lembaga peradilan tersebut dibawah naungan departemen pemerintahan masing-masing. Namun seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan teknis non-yudisial lembaga-lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama dipegang oleh Mahkamah Agung.Keywords: Sistem Satu Atap, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama.
RELEVANSI TEORI MASLAHAT DENGAN UU PEMBERANTASAN KORUPSI Asmawi, Asmawi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.330

Abstract

Aiming at protection of religion, soul, intelligence, wealth and progeny, the theory of maslahah permeates the norms of Corruption Eradication Law in Indonesia. The adoption of Islamic criminal law through the theory of maslahah into the system of national law means the transformation and objectivication of the former into the latter, which in turn reflects the integration of Islamic law into national law. The article argues that the application of the theory of maslahah on the criminalization of corruption, the formulation of sanctions on corruption, the concept of responsibility for corruption committted by the corporate, strongly indicates the process of islamization on special criminal law in Indonesia.Bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, teori maslahah telah menjiwai norma yang terkandung dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Aplikasi hukum pidana Islam melalui teori maslahah dalam sistem hukum nasional mengimplikasikan adanya transformasi dan objektifikasi sistem hukum pertama ke dalam sistem hukum kedua, yang pada gilirannya mencerminkan integrasi keduanya. Artikel ini berargumen bahwa melalui penerapan teori maslahah dalam kriminalisasi korupsi, formulasi sanksi pidana korupsi, dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi jelas menunjukkan terjadinya proses islamisasi dalam perundang-undangan pidana khusus di Indonesia.
HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI’AH Lathif, Ah. Azharuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.331

Abstract

Islamic banks have been developing rapidly during this decade. To some extent, it may show the Islamic monetary revival. One of the products introduced by Islamic banks in Indonesia is mudharabah. The original principle in mudharabah is without giving assurance. Nevertheless, in this transaction, no guarantees are provided to keep money well circulated in economic activities. Therefore, banks usually apply prudential principles before giving the credits to customers, such as demanding customers’ guarantees that they will return the money on time. Hence, this article aims at describing the urgency of assurance in mudharabah transaction.Bank Islam telah berkembang cepat selama sepuluh tahun terakhir ini. Hingga batas tertentu, hal itu menunjukkan kebangkitan keuangan Islam. Salah satu produk yang diperkenalkan oleh bank Islam di Indonesia adalah mudharabah. Prinsip mendasar dari mudharabah adalah ketiadaan kepastian. Meskipun demikian, daalam transaksi semacam itu, ketiadaan jaminan dimaksudkan untuk menjaga perputaran uang dalam aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, bank biasanya menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, misalnya dengan meminta garansi dari nasabah bahwa mereka akan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Artikel ini berusaha menggambarkan pentingnya jaminan dalam transaksi mudharabah.Keywords: Bank Islam, mudharabah, jaminan.
SISTEM BAGI HASIL DALAM SYARIAT ISLAM Khasanah, Umrotul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.332

Abstract

AbstractProfit sharing system in villages is found in Indonesian society's daily life particularly in fishing, farming and trading sectors. The system which develops within the society and which is close to Islamic economics concept has also been rooted from Indonesian culture. The implementation of profit sharing system that is used by farmers mostly refers to the value of cooperation. The success of implementing those values in aforementioned sectors due to its preaching strategy model using by Walisongo (Nine Ulama) by acculturating the culture. The  process of transforming Islam did not cause significant problem within the society that the values became the spirit for particular sectors such as fishing, farming and trading.Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa khususnya di sektor usaha nelayan,  pertanian atau perdagangan. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa. Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani banyak mengacu pada nilai-nilai dalam bersyarikat. Keberhasilan proses implementasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan ini, karena model strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo (Wali Sembilan) yang melakukan akulturasi budaya. Proses transformasi Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan nyaris tanpa menimbulkan maslah yang signifikan dalam masyarakat, dan bahkan hampir nilai-nilai tersebut bisa menjadi ruh dlam berbagai kehidupan masyarakat seperti nelayan, pertanian dan perdagangan.
STUDI PERBANDINGAN OBYEK WAKAF MENURUT FIKIH DAN UNDANG-UNDANG WAKAF Sudirman, Sudirman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.333

Abstract

Waqf  (endowment) is one of the charity-promoting activities, which promises Muslim the continuous rewards from the Almighty God although the doer (waqif) has passed away. Historically, the existence of waqf  has become a triggering factor for the development of Islamic proselytizing process all over the world, including Indonesia. In terms of the waqf objects, there are a lot of things that can be endowed. However, the objects can be viewed from two different angles: Islamic law (fiqh) and positive law (act). This piece of writing will elaborate both angles in detail so that the similar as well as the different aspects of both will be objectively observed.Wakaf merupakan salah satu aktifitas yang mendorong kegiatan karitas seorang Muslim. Wakaf juga menjanjikan pahala kekal abadi bagi pelakunya meskipun sang wakif sudah wafat. Dalam sejarah terlihat jelas bahwa keberadaan wakaf telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong proses dakwah Islam ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam hal obyek wakaf, banyak benda-benda yang dapat diwakafkan. Obyek wakaf bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi fikih dan sisi hukum positif. Tulisan ini  akan memaparkan kedua perspektif itu sehingga persamaan dan perbedaan keduanya dapat dilihat secara objektif.
INTERRELATEDNESS OF LEGAL VERSES IN SURAH AL-BAQARAH Jamilah, Jamilah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.334

Abstract

This paper will examine the interrelatedness of the Quranic verses, and how every verse is put in a well logical arrangement. The approach used in this examination is what the Quranic science calls ‘Ilm al-Munâsabah. This specific Quranic science aims to find the relation between one verse with the other which precedes and follows it. Different issues, styles, time and occasions of revelation in one chapter are not a hindrance to find the correlation between the verses of the same chapter. Due to its various legal contents, surah al-Baqarah will be the focus of the discussion.Artikel ini meneliti keterkaitan antar ayat al-Quran dan bagaimana setiap ayat diposisikan dalam urutan yang logis. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah apa yang dikenal sebagai ilm munasabah al-ayat. Ilmu al-Quran ini berupaya menemukan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ragam tema, gaya, waktu dan asbab al-nuzul dalam sebuah surat tidak menjadi hambatan untuk menemukan hubungan antarayat dalam surat yang sama. Karena kandungan ayat hukumnya yang beragam, surat al-Baqarah menjadi fokus kajian dalam artikel ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue