cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2018)" : 6 Documents clear
Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama dalam Proses Pencatatan Nikah Jamian, Jemian
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.213 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.4962

Abstract

Public service is one of the country's obligations to the community. The state is obliged to guarantee the rights and fulfill the needs of the community, as mandated by the 1945 Constitution. The services in question can be in the form of goods, services, and / or administrative services. This article aims to describe the implementation of marriage records in the Office of District Religious Affairs based on the work culture spirit of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This research is empirical research with a qualitative approach. The research focus is the Office of Religious Affairs in the Blangkejeren District, Gayo Regency. The results of this study indicate that community satisfaction in public services in the field of marriage can be achieved if done by a professional, clean, and accountable apparatus. One effort that can be done is by utilizing the SIMKAH Online application. The use of the SIMKAH Online application in the process of marriage registration in the Office of Religious Affairs is a manifestation of the work culture of professionalism and innovation within the Ministry of Religion.Pelayanan publik merupakan salah satu kewajiban negara kepada masyarakat. Negara wajib menjamin hak dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.Pelayanan yang dimaksud dapat berupa penyediaan barang, penyediaan jasa, dan/atau pelayanan administratif.Artikel ini bertujuan mendeksripsikan implementasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan semangat budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokus penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dalam layanan publik di bidang pernikahan bisa tercapai apabila dilakukan oleh aparatur yang profesional, bersih, dan akuntabel. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi SIMKAH Online.Penggunaan aplikasi SIMKAH Online dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama merupakan manifestasi dari budaya kerja profesionalitas dan inovasi di lingkungan Kementerian Agama. w:LsdException Lo
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Rosnawati, Emy; Multazam, Mochammad Tanzil; Khotimah, Siti Dewi; Pahlevy, Rifqi Ridhlo
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.051 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.4888

Abstract

This article aims to describe the process of criminal acts solution for domestic violence by using penal mediation and knowing the constraints in its implementation. The research method used is the juridical sociology with the collection of data through observation, interview, and related research. Qualitative descriptive was used for data analysis. Penal mediation process begins with the agreement of the parties for discussion accompanied by investigator as a mediator so that final decision is reached according to both parties’ expectation. Unfortunately, in the implementation, the penal mediation faces some constraints such as no special institution for handling this matter, lack of public trust towards law enforcement, and time limitations. In a nutshell, penal mediation as an alternative dispute resolution in domestic violence is an effective way to support justice.Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal dan mengetahui kendala – kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang  digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penelitian terkait kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif. Proses mediasi penal diawali dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah dengan didampingi oleh penyidik sebagai mediator sehingga tercapai penyelesaian perkara sesuai keinginan kedua belah pihak. namun dalam prakteknya mediasi penal mengalami kendala antara lain belum adanya lembaga khusus yang menanungi, kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, keterbatasan waktu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih efektif daripada sekedar pemidanaan terhadap pelaku.
Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak Zakaria, Lalu Alfian
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.841 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.6724

Abstract

Indonesian people have a rich variety of cultures and traditions, especially those related to marriage. Sorong Serah Aji Krame is one of the marital customs in Central Lombok which is currently carried out by only aristocratic groups (nobles) to perpetuate social status based on descent. The purpose of this study is to explain the views of community leaders on Sorong Serah tradition in the perspective of ‘urf. This article comes from empirical legal research with a qualitative approach. The primary source of this research is taken from the results of interviews with the existing community leaders including religious teachers, village leaders and doers of sorong serah tradition. The secondary data comes from journal articles and literatures related to sorong serah tradition. The results of this study indicate that the tradition of Sorong Serah Aji Krame marriage has become a custom in Puyung Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, and the custom does not violate the rules of Islamic Shari'a.Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Sorong Serah Aji Krame adalah salah satu adat penikahan yang ada di Lombok Tengah yang saat ini pelaksanaannya hanya dilakukan oleh golongan bangsawan (ningrat) untuk melanggengkan status sosial berdasarkan keturunan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi sorong serah dalam perkawinan adat suku sasak perspektif ‘urf. Artikel ini berasal dari penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat yang ada, diantaranya penulis mewancarai para ustadz, kepala pemerintahan desa, dan pelaku adat sorong serah.  Sedangkan data sekunder berasal dari artikel jurnal serta literatur yang berkaitan dengan sorong serah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan Sorong Serah Aji Krame sudah menjadi adat di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dan adat tersebut tidak menyalahi aturan syari’at Islam.
Tradisi Petekan dan Upaya Mencegah Kehamilan di Luar Nikah Pada Masyarakat Suku Tengger Abidin, M. Zainal
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.543 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.6725

Abstract

Free sex is a social problem of Indonesian people. it has many negative effects such as pregnancy outside of wedlock and abortion. The purpose of this article is to describe the abuse tradition in Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency, and efforts to prevent out of wedlock pregnancies. This research is empirical using a qualitative approach. Data collection methods used were interviews and documentation. The results of this study indicate that the people of Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency uphold the value of the sanctity of sexual relations. People consider that the sexual intercourse before marriage as taboo. it is a disgrace for the village and has the potential to bring disaster. This tradition takes the form of a pregnancy test for women girls and widows who are regularly held. This tradition has a positive impact on suppressing free sex that results in pregnancy out of wedlock.Seks bebas merupakan problem sosial bagi bangsa Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan banyak dampak negatif seperti hamil di luar nikah dan aborsi. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan tradisi petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan upaya dalam mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menjunjung tinggi nilai kesucian. Masyarakat menganggap tabu hubungan seksual sebelum perkawinan. Hubungan seksual sebelum perkawinan aib berpotensi mendatangkan bencana. Salah satu upaya menjaga kesucian perempuan sebelum perkawinan adalah dengan melaksanakan tradisi petekan. Tradisi ini memiliki dampak positif dalam menekan perilaku seks bebas yang berakibat hamil di luar nikah.
Pro Kontra ‘Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah Bachri, Syabbul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1193.466 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.6707

Abstract

Kewarisan mendapat perhatian yang besar dalam Islam karena adanya ayat-ayat dalam al-Quran yang secara terperinci menjelaskan konsep dasar kewarisan. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang kemudian muncul dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya dalam al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, ulama mengambil jalan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Diantara permasalahan tersebut adalah masalah kelebihan bagian waris atau kekurangan harta waris untuk dibagikan kepada ahliwaris sesuai dengan fard. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana ulama’ Sunni dan Syiah menyelesaikan permasalahan tersebut serta menjelaskan apa yang melatarbelakangi pandangan dari keduanya. Studi ini merupakan kajian normatif komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diambil dari buku-buku referensi Sunni dan Syiah. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel-artikel jurnal dan buku-buku terkait dengan topik pembahasan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sunni menyelesaikan kasus kekurangan harta dengan cara‘aul dengan mengurangi porsi bagian ahliwaris secara merata. Sedangkan Syiah menentang konsep tersebut dengan alasan kemustahilan bagi Allah untuk menentukan bagian fard ahliwaris untuk harta yang tidak mencukupi bagian fard tersebut.Inheritance receives great attention in Islam due to the existence of verses in the Koran which explains in detail the basic concept of it. Nevertheless, there are several problems which arise and aren't found ways to resolve them in the Koran and Hadith. Therefore, scholars took independent reasons (ijtihad) to solve the problems. Among these problems is the problem of excess portion of inheritance or lack of inheritance to be distributed to the heirs according to fard (Koranic portion). The purpose of this study is to explain how Sunni and Shi'a scholars solve the problem and explain what lies behind the views of both. This study is a comparative normative one with a qualitative approach. Primary data is taken from Sunnite and Shiite books. While secondary data comes from journal articles and books related to the topic of discussion. The results of the study showed that Sunniite resolved cases of property shortages by means of ‘aul that is by reducing the portion of the heirs equally. Whereas the Shiites opposed the concept with the excuse of the impossibility for Allah to determine fard to the heirs for assets that did not cover the portions.
Quo Vadis Mekanisme Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing di Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Lailawati, Fadilla Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v10i2.5246

Abstract

Adoption is a means of forming a happy family. Adoption also aims to provide fulfillment of children's rights. Adoption of children can be carried out by Indonesian citizens or foreign nationals. However, they both have different settings. This article aims to describe the mechanism and legal implications of adopting children by foreign nationals in Indonesia through court decisions. This article is derived from normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the Indonesian government has enacted a number of rules regarding international adoption. Foreign nationals who wish to adopt a child must obtain a court decision. This aims to realize the protection of children from inhumane behavior due to cultural differences and to ensure the fulfillment of children's rights. The legal consequences of adopting a child by a foreign citizen are the obligation to fulfill the child's basic rights, inheritance relationships, and guardianship.Pengangkatan anak merupakan sarana membentuk keluarga yang bahagia. Pengangkatan anak juga bertujuan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun, keduanya memiliki pengaturan yang berbeda. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme dan implikasi hukum pengangkatan anak oleh warga negara asing di Indonesia melalui putusan pengadilan. Artikel ini berasal dari penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah aturan tentang adopsi internasional. Warga negara asing yang hendak melakukan pengangkatan anak wajib memperoleh putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dari perilaku tidak manusiawi akibat perbedaan budaya dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Akibat hukum dari pengangkatan anak oleh warga negara asing yaitu kewajiban memenuhi hak dasar anak, hubungan waris, hingga perwalian.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue