cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2019)" : 5 Documents clear
Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiriy Salam, Nor
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.51 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6574

Abstract

This study is motivated by the emergence of an assessment of the Dzahiriyah Islamic jurisprudence product, which on the one hand places the textual Dzahiriyah jurisprudence into the category of static jurisprudence, while on the different side it clearly shows the progress of the Dzahiriyah jurisprudence product. Through a study of the book of al-Muhalla written by Ibn Hazm, one conclusion is obtained that the Dzahiriyah madrasah fiqh products have relevance to efforts to build male and female relations in partnership family law and not superior-inferior positions. This can be seen from Ibn Hazm's view of leadership and conditional living in the family. Men and women alike have the possibility of becoming providers and leaders.Kajian ini dilatarbelakangi oleh munculnya penilaian terhadap produk fiqih madzhab Dzahiriyah, yang di satu sisi menempatkan pola pikir tekstualis fiqih Dzahiriyah ke dalam kategori pemikiran fiqih yang statis, sementara pada sisi yang berbeda justru secara jelas menunjukkan progresifitas produk fiqih Dzahiriyah. Melalui kajian terhadap kitab al-Muhalla yang ditulis oleh Ibn Hazm, diperoleh satu kesimpulan bahwa produk fiqh madzhab Dzahiriyah memiliki relevansi terhadap upaya membangun hubungan laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga yang bersifat kemitraan dan bukan posisi superior-inferior. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Ibn Hazm tentang kepemimpinan dan nafkah dalam keluarga yang bersifat kondisional. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kemungkinan menjadi pemberi nafkah dan pemimpin.
Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes Mustofa, Kholifatun Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1056.151 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6611

Abstract

This paper examines the minimum age limit for filing a marital dispensation focused on the Central Java Religious Courts. This paper examines the judge's policy in the marital dispensation in religious courts in Central Java regarding the marital age limit by using anthropology approach. by reviewing the judges' decisions in the marital dispensation cases focusing on the tendency of the brides' ages to see the minimum age to have marital dispensation in each region. The research shows that the lowest age to file a marital dispensation in Central Java is 12 years 9 months for female, and 15 years 10 months for male. The majority of judges do not consider the age of the parties, but rather the reasons and conditions of the party submitting.Artikel ini membahas batas usia minimum untuk mengajukan dispensasi perkawinan yang berfokus pada Pengadilan Agama Jawa Tengah. Makalah ini membahas kebijakan hakim dalam dispensasi perkawinan di pengadilan agama di Jawa Tengah mengenai batas usia perkawinan dengan menggunakan pendekatan antropologi. dengan meninjau keputusan hakim dalam kasus dispensasi perkawinan yang berfokus pada kecenderungan usia pengantin untuk melihat usia minimum untuk memiliki dispensasi perkawinan di setiap wilayah. Penelitian menunjukkan bahwa usia terendah untuk mengajukan dispensasi perkawinan di Jawa Tengah adalah 12 tahun 9 bulan untuk perempuan, dan 15 tahun 10 bulan untuk laki-laki. Mayoritas hakim tidak mempertimbangkan usia partai, melainkan alasan dan kondisi dari partai yang mengajukan.
Judicial Practice in Distribution of Inheritance (mīrāth) in Islamic Courts in Nigeria Ismael, Ismael Saka; Oba, Abdulmumini Adebayo
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.722 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6636

Abstract

Inheritance is one of the issues that has attracted the attention of many Islamic jurists. Although it has been regulated in fiqh books, the distribution of inheritance has the potential to cause disputes. This paper examines the legal framework governing distribution of inheritance under Islamic law as interpreted in Islamic courts in Nigeria. The paper analyses decided cases in constructing the judicial practice in distribution of estates among heirs in Islamic courts in Nigeria from commencement to conclusion of such distributions. This research is a legal normative study using judicial case and conceptual approaches. The paper concludes that Islamic courts in Nigeria adhere strictly to the Maliki school in the matters concerning distribution of inheritance.
Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak Ulfiyati, Nur Shofa
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.781 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6488

Abstract

The permitted dispensation of a child marriage has to have a deep and serious consideration. A child marriage due to the dispensation from the court still mostly happens in Indonesia. The age of marriage written in the law has been considered irrelevant. Due to that issue, Indonesia’s Woman’s Scholars Congress (KUPI) has successfully published the instructions of three big issues; sexual abuse, early-age marriage, and natural damage. This research took the focus on how the view and the role of Indonesia’s Woman Scholar is toward the phenomenon of a child marriage. This research was a qualitative-descriptive research that captured the view of the personage of Indonesia’s Woman Scholars. The premier data were taken from the result of interviews from three personages of KUPI, they were Dr. Nur Rofi’ah, Nyai Hj. Umdatul Choirat and KH. Husein Muhammad. The result of this research showed that Woman Scholars have come with the view that a kid born from a weak mother has the potential to give birth to a weak baby too. As the result, child marriage is far from gaining the real purpose of marriage. Therefore, it can be strongly inferred that minimizing child marriage is compulsary.
Praktek Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang Meriyati, Meriyati; Mustamiruddin, Mustamiruddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (993.041 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i1.6328

Abstract

Pelanggaran dalam perkara kasus poligami dikalangan masyarakat Palembang dalam kurun waktu tujuh tahun (2008-2014) telah terjadi sebanyak 28 kasus. Hukum Perkawinan Islam memperbolehkan seorang suami melakukan poligami dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, akan tetapi, kesempurnaan dan kebahagian rohani terkadang tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum yang ada. Poligami merupakan jalan terakhir yang sifatnya darurat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan bangunan teori maslahah, penegakan dan ketaatan hukum. Teori tersebut digunakan sebagai jalan untuk mencari jawaban atas permaslahan yang ada. Penelitian ini bertujuan sebagai pengungkapan fenomenan yang kontroversial antara idealitas aturan hukum dan realitas yang ada dalam masyarakat yang berlaku tidak selalu sejalan. Hasil dari penelitian praktek poligami tanpa izin pengadilan agama Palembang ini dibuat untuk mengetahui bahwa praktek kasus poligami yang terjadi di kalangan masyarakat terbukti tanpa melibatkan pihak pengadilan yang mengakibatkan ketersendatan nafkah yang diberikan pada isteri dan keturunan yang di tinggalkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue