Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, with registered numbers ISSN 2541-2515 (print) and 2541-2035 (online) is a multidisciplinary journal published by the Public Administration Department - Faculty of Social and Political Sciences, University of Merdeka Malang. The purpose of this publication is to discuss the conceptual or concepts and research results that have been achieved in the field of public administration and policy. The main focus of Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18, No 1 (2014): April"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[FENOMENA MODERNISASI DI INDONESIA: MEMBANGUN TRUST SOCIETY MELALUI KAPITAL SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Catur]]>
<![CDATA[ PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kapital sosial selain menjadi norma, juga menjadi kepercayaan sosial dan juga sebagai pertukaran menjadikan entitas masyarakat semakin menguatkan kelompok masyarakat tersebut. Keberadaan sosial kapital dalam lingkungan masyarakat mampu membentuk entitas masyarakat tersebut menjadi lain dengan lingkungan lainnya. Modernisasi yang terus berkembang terus menjadi pendorong dalam pengikisan terhadap norma-norma yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Oleh sebab itu trust society yang telah terbentuk harus terjaga oleh satu struktur kapital sosial yang mapan. Islam memandangnya sebagai kondisi masyarakat madani. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene memeluk agama Islam, kapital sosial telah terbentuk dalam interaksi masyarakat. Zakah, infaq, dan sedekah yang dianjurkan oleh Islam menjadi rutinitas sosial serta rutinitas spritual bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kerukunan dan keguyuban masyarakat tekelompok dalam kelompok-kelompok yasinan maupun tahlilan, dan lain sebagainya.]]>
<![CDATA[GOOD GOVERNANCE: REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK, LENSA KAPTAL SOSIAL ]]>
<![CDATA[Sukardi, H.]]>
<![CDATA[ PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Demokratisasi yang berlangsung luas diberbagai negara dunia setelah berakhirnya perang dunia I, melahirkan negara-negara rejim demokratis. Seiring dengan itu tuntutan untuk menyusutkan peran negara dalam kehidupan berbangsa semakin meluas. Peran administrasi publik dalam konteks demikian secara imperatif mereposisikan dirinya sebagai governance, yang semula menjadi instrumen negara menjadi instrumen publik dalam konteks yang luas. Administrasi publik menjadi sarana utama untuk meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Sekalipun demikian, governance, sebagai sebuah pendekatan dalam administrasi publik juga mulai memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik adalah justru terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam proses reposisi administrasi publik menjadi sangat penting dan lebih substantif. Apalagi citra governance sebenarnya banyak mengandalkan energi sosial yang dibangun secara otonom, kolboratif dan genuinely dari masyarakat. Dalam konteks inilah pejabat publik juga perlu melakukan deformasi watak dan etikanya menuju apa yang disebut dalam paper ini sebagai "spiritual wisdom ethics". Bagaimana interaksi antara kapital sosial dan governance itu terjadi, bagaimana kapital sosial dibangun, apa peran governance dalam proses ini, dan bagaimana wacana ini akan menempati setingnya dimasa depan . Persoalan-persoalan inilah yang dianalisis dalam paper pendek ini. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERTANIAN YANG MEMARJINALKAN PETANI DAN MERUNTUHKAN KEDAULATAN PANGAN ]]>
<![CDATA[Dewi, Dyah Candra]]>
<![CDATA[ PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Revolusi hijau yang didengungkan mampu memberikan dampak positif bagi industri pertanian global, dan bahkan mampu merubah wajah petanian dalam negeri seperti di Indonesia khususnya. Pergeseran paradigma petani dalam mengelola lahan-lahan pertanian sejak revolusi hijau, hingga saat ini belum mampu memberikan efek bagi kedaulatan pangan dalam negeri. Swasembada pangan yang menjadi ikon kebijakan para penguasa era orde baru juga belum mampu menahan gejolak pasar. Kran impor terus dibuka oleh pemerintah selaku pemegang kendali (otoritas tunggal) pangan. Oleh karena hal ini, kehidupan para petani semakin berada dalam pusara kekuatan pemburu rente, para pemain-pemain pasar yang menentukan harga dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, kehidupan para petani-petani lokal semakin terhimpit diantara kekuatan negara dengan kebijakan fiskalnya serta kekuatan pemodal dengan kekuatan jaringan bisnisnya. Petani tidak lagi memiliki posisi tawar bagi negara, dan petani cendrung termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan yang lebih memihak pasar.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; Independensi Kebijakan Pemerintah Diantara Korporasi dan Civil Society ]]>
<![CDATA[Dinata, Chandra]]>
<![CDATA[ PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Globalisasi mampu untuk merubah mindshet satu negara untuk menganut sistem liberal dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan mengarah pada kepentingan korporasi dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi negara âbergantungâ dengan setumpuk hutang untuk percepatn pembangunan dinegara tersebut. Ketergantungan yang diciptakan mampu memberikan efek kejut bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya lebih berpihak pada kepentingan korporasi (pemilik modal). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh negara sangat sulit diimplemenasikan. Hal ini harus dikembalikan kepada jati diri bangsa secara kaffah sebagaimana dicita-citakan oleh founding father bangsa dengan jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI DI TENGAH GEMPURAN PRAKTEK KAPITALISME ]]>
<![CDATA[Novitasari, Ratna Dwi]]>
<![CDATA[ PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Praktek kapitalisme merambah pada segala aspek kehuidupan masyarakat global dan mampu menciderai keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Dalam industri kesehatan misalnya, kebijakan-kebijakan ke-farmasi-an yang diselenggarakan oleh negara mengarah pada kepentingan pasar. Kebutuhan-kebutuhan atas obat-obat berkualitas mengacu pada kepentingan pasar. Dengan demikian, âpasarâ menjadi aktor utama dalam industri farmasi dalam negeri. Minimnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan negara kepada masyarakat semakin menguatkan asumsi bahwa negara sedang absen dalam melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kesehatan. Negara lebih menggantungkan diri kepada para pasar yang memainkan kualitas dan harga obat-obatan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang negara. Dengan demikian masyarakat miskin akan lebih dekat dengan segala sumber penyakit yang siap menyerang kapan dan dimana saja.]]>
<![CDATA[KESENJANGAN SOSIAL: KOLONIALISME PENDIDIKAN MENGIKIS TERWUJUDNYA WALFARE STATE ]]>
<![CDATA[Pramodia Ahsani, Retno Dewi]]>
<![CDATA[ PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendidikan merupakn hak dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, oleh sebab itu pendidikan menjadi indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan satu masyarakat di satu negara. Dewasa ini, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat membuka jurang pemisah yang dalam untuk msyarakat menjangkaunya. Tingginya biaya pendidikan membuktikan bahwa pendidikan telah dokomodifikasi oleh negara, dan negara selalu âmembuang mukaâ ketika masyarakat tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Atas kondisi komodifikasi pendidikan, maka masyarakat yang berada dalam kelompok yang kurang mampu tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas dikarenakan biaya yang tinggi. Atas kondisi ini, negara seharusnya hadir memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan murah dan berkualitas, sebagai bentuk implementasi amanh konstitusi.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KARIR PADA JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI ]]>
<![CDATA[Kuncara, Wahyu Tri]]>
<![CDATA[ PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Agenda reformasi birokrasi yang diterapkan dilingkungan kementerian kehutanan Republik Indonesia memasuki babak baru dengan menggunakan metode restrukturisasi organisasi berbasis pada Personal Assesment Center (PAC) yang menjadi sumber dan pondasi bagi penempatan jenjang karir pegawai. Karir pegawai sangat ditentukan oleh kapasitas serta prfesionalisme pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsinya selaku aparatur negara. Dengan demikian, menggunakan model PAC mampu mendorong para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsinya tersebut.]]>
<![CDATA[FENOMENA MODERNISASI DI INDONESIA: MEMBANGUN TRUST SOCIETY MELALUI KAPITAL SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Catur]]>
<![CDATA[ Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.9 KB)
|
DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2025
<![CDATA[Kapital sosial selain menjadi norma, juga menjadi kepercayaan sosial dan juga sebagai pertukaran menjadikan entitas masyarakat semakin menguatkan kelompok masyarakat tersebut. Keberadaan sosial kapital dalam lingkungan masyarakat mampu membentuk entitas masyarakat tersebut menjadi lain dengan lingkungan lainnya. Modernisasi yang terus berkembang terus menjadi pendorong dalam pengikisan terhadap norma-norma yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Oleh sebab itu trust society yang telah terbentuk harus terjaga oleh satu struktur kapital sosial yang mapan. Islam memandangnya sebagai kondisi masyarakat madani. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene memeluk agama Islam, kapital sosial telah terbentuk dalam interaksi masyarakat. Zakah, infaq, dan sedekah yang dianjurkan oleh Islam menjadi rutinitas sosial serta rutinitas spritual bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kerukunan dan keguyuban masyarakat tekelompok dalam kelompok-kelompok yasinan maupun tahlilan, dan lain sebagainya.]]>
<![CDATA[GOOD GOVERNANCE: REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK, LENSA KAPITAL SOSIAL ]]>
<![CDATA[Sukardi Sukardi]]>
<![CDATA[ Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.551 KB)
|
DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2026
<![CDATA[Demokratisasi yang berlangsung luas diberbagai negara dunia setelah berakhirnya perang dunia I, melahirkan negara-negara rejim demokratis. Seiring dengan itu tuntutan untuk menyusutkan peran negara dalam kehidupan berbangsa semakin meluas. Peran administrasi publik dalam konteks demikian secara imperatif mereposisikan dirinya sebagai governance, yang semula menjadi instrumen negara menjadi instrumen publik dalam konteks yang luas. Administrasi publik menjadi sarana utama untuk meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Sekalipun demikian, governance, sebagai sebuah pendekatan dalam administrasi publik juga mulai memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik adalah justru terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam proses reposisi administrasi publik menjadi sangat penting dan lebih substantif. Apalagi citra governance sebenarnya banyak mengandalkan energi sosial yang dibangun secara otonom, kolboratif dan genuinely dari masyarakat. Dalam konteks inilah pejabat publik juga perlu melakukan deformasi watak dan etikanya menuju apa yang disebut dalam paper ini sebagai "spiritual wisdom ethics". Bagaimana interaksi antara kapital sosial dan governance itu terjadi, bagaimana kapital sosial dibangun, apa peran governance dalam proses ini, dan bagaimana wacana ini akan menempati setingnya dimasa depan . Persoalan-persoalan inilah yang dianalisis dalam paper pendek ini.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERTANIAN YANG MEMARJINALKAN PETANI DAN MERUNTUHKAN KEDAULATAN PANGAN ]]>
<![CDATA[Dyah Candra Dewi]]>
<![CDATA[ Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.557 KB)
|
DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2027
<![CDATA[Revolusi hijau yang didengungkan mampu memberikan dampak positif bagi industri pertanian global, dan bahkan mampu merubah wajah petanian dalam negeri seperti di Indonesia khususnya. Pergeseran paradigma petani dalam mengelola lahan-lahan pertanian sejak revolusi hijau, hingga saat ini belum mampu memberikan efek bagi kedaulatan pangan dalam negeri. Swasembada pangan yang menjadi ikon kebijakan para penguasa era orde baru juga belum mampu menahan gejolak pasar. Kran impor terus dibuka oleh pemerintah selaku pemegang kendali (otoritas tunggal) pangan. Oleh karena hal ini, kehidupan para petani semakin berada dalam pusara kekuatan pemburu rente, para pemain-pemain pasar yang menentukan harga dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, kehidupan para petani-petani lokal semakin terhimpit diantara kekuatan negara dengan kebijakan fiskalnya serta kekuatan pemodal dengan kekuatan jaringan bisnisnya. Petani tidak lagi memiliki posisi tawar bagi negara, dan petani cendrung termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan yang lebih memihak pasar.]]>
