cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
CERMIN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "No 043 (2009): Januari" : 6 Documents clear
KAJIAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN BREBES Waskito, Jaka; Gunistiyo, M.Si., Drs.; Faqihudin, M.; ., Siswanto
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.024 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tarif retribusi bidang perhubungan diKabupaten Brebes untuk diadakan penyesuaian, mengajukan cara alternatif penentuanpenyesuaian tarif retribusi bidang perhubungan berdasarkan pendekatan yang sejalandengan prinsip-prinsip ekonomi terutama pentarifan jasa publik guna menggapai segenapaspek: (i) kecukupan penerimaan; (ii) aspek keadilan; (iii) efisiensi ekonomi; (iv) aspekadininistrasi dan politik; dan (v) kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.Cara yang ditempuh untuk menentukan besarnya satuan tarif kepada setiap pemakaijasa sesuai dengan kriteria tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan: (i) perkiraankemampuan ekonomi masyarakat; (ii) tarif retribusi daerah lain yang ada disekitarnya; (iii)untuk perubahan tarif didasarkan atas inflasi yang terjadi di daerah Kabupaten Brebes.Analis penyesuaian tarif retribusi dilakukan berdasarkan asumsi menggunakan tingkatinflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) adalah 8,94% pertahun.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA Praptono, Eddhie
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.945 KB)

Abstract

Indonesia telah memiliki instrumen perlindungan merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai berbagai hal terkait dengan kepemilikan dan perlindungan merek di Indonesia. Akan tetapi, UU No. 15 Tahun 2001 ini tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang ada dan beredar di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai negara anggota WTO maka penerapan prinsip-prinsip GATT mutlak diperlukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang beredar di Indonesia.  Kata kunci : Merek, Prinsip-prinsip GATT
EKSISTENSI DAN PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sugiharto, Imawan
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5379.792 KB)

Abstract

Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Reschtaat), bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakian terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Selain mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga baru yang kewenangannya ditentungan dalam UUD yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaanya diatur dlam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga baru, pada awal keberadaanya cukup membuat hentakan dengan konsistensi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Komisi Yudisial memerlukan amunisi yang cukup untuk membuat belantara perilaku KKN yang terjadi di lingkungan peradilan. Tekanan dan respon yang berlebihan dating dari para pelaku kekuasaan peradilan, mereka tidak terima melepaskan kenikmatan yang sudah mereka nikmati. Keberadaan Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam perjalanan peranannya melaksanakan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari normanya yang tidak sempurna serta juga yang paling berat adalah menghadapi mafia peradilan pada lingkungan peradilan. Sehingga setelah dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang perlu dipertanyakan mengenai keteguhan eksistensi dan peranana Komisi Yudisila sebagai lembaga penjaga sendi-sendi Negara hukum. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Komisi Yudisial dalam kerangka system ketatanegaraan Indonesia, diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara,terutama dalam mengkaji eksistensi Komisi Yudisila sebagai lembaga Negara yang mandiri dalam system Ketatanegaraan Indonesia Kata Kunci : Eksistensi dan Peranan, Komisi Yudisial, Sistem Ketatanegaraan
EKSISTENSI DAN PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sugiharto, Imawan
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5379.792 KB)

Abstract

Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Reschtaat), bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakian terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Selain mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga baru yang kewenangannya ditentungan dalam UUD yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaanya diatur dlam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga baru, pada awal keberadaanya cukup membuat hentakan dengan konsistensi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Komisi Yudisial memerlukan amunisi yang cukup untuk membuat belantara perilaku KKN yang terjadi di lingkungan peradilan. Tekanan dan respon yang berlebihan dating dari para pelaku kekuasaan peradilan, mereka tidak terima melepaskan kenikmatan yang sudah mereka nikmati. Keberadaan Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam perjalanan peranannya melaksanakan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari normanya yang tidak sempurna serta juga yang paling berat adalah menghadapi mafia peradilan pada lingkungan peradilan. Sehingga setelah dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang perlu dipertanyakan mengenai keteguhan eksistensi dan peranana Komisi Yudisila sebagai lembaga penjaga sendi-sendi Negara hukum. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Komisi Yudisial dalam kerangka system ketatanegaraan Indonesia, diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara,terutama dalam mengkaji eksistensi Komisi Yudisila sebagai lembaga Negara yang mandiri dalam system Ketatanegaraan Indonesia Kata Kunci : Eksistensi dan Peranan, Komisi Yudisial, Sistem Ketatanegaraan
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA Praptono, Eddhie
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.945 KB)

Abstract

Indonesia telah memiliki instrumen perlindungan merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai berbagai hal terkait dengan kepemilikan dan perlindungan merek di Indonesia. Akan tetapi, UU No. 15 Tahun 2001 ini tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang ada dan beredar di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai negara anggota WTO maka penerapan prinsip-prinsip GATT mutlak diperlukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang beredar di Indonesia.  Kata kunci : Merek, Prinsip-prinsip GATT
KAJIAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN BREBES Waskito, Jaka; Gunistiyo, M.Si., Drs.; Faqihudin, M.; ., Siswanto
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.024 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tarif retribusi bidang perhubungan diKabupaten Brebes untuk diadakan penyesuaian, mengajukan cara alternatif penentuanpenyesuaian tarif retribusi bidang perhubungan berdasarkan pendekatan yang sejalandengan prinsip-prinsip ekonomi terutama pentarifan jasa publik guna menggapai segenapaspek: (i) kecukupan penerimaan; (ii) aspek keadilan; (iii) efisiensi ekonomi; (iv) aspekadininistrasi dan politik; dan (v) kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.Cara yang ditempuh untuk menentukan besarnya satuan tarif kepada setiap pemakaijasa sesuai dengan kriteria tersebut di atas, didasarkan atas pertimbangan: (i) perkiraankemampuan ekonomi masyarakat; (ii) tarif retribusi daerah lain yang ada disekitarnya; (iii)untuk perubahan tarif didasarkan atas inflasi yang terjadi di daerah Kabupaten Brebes.Analis penyesuaian tarif retribusi dilakukan berdasarkan asumsi menggunakan tingkatinflasi rata-rata dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (5 tahun) adalah 8,94% pertahun.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue No 049 (2011): Oktober No 049 (2011): Oktober No 048 (2011): April No 048 (2011): April No 047 (2010): September Vol 47 (2010): Oktober No 047 (2010): September Vol 47 (2010): Oktober No 46 (2010): Maret No 46 (2010): Maret No 45 (2010): Maret No 45 (2010): Maret No 045 (2009): Oktober No 045 (2009): Oktober No 044 (2009): Mei No 044 (2009): Mei No 043 (2009): Januari No 043 (2009): Januari No 042 (2008): Oktober No 042 (2008): Oktober No 41 (2007): Maret No 41 (2007): Maret No 040 (2006): September No 040 (2006): September No 039 (2006): Maret No 039 (2006): Maret No 037 (2005): Maret No 037 (2005): Maret No 036 (2004): September No 036 (2004): September No 034 (2003): Agustus No 034 (2003): Agustus No 030 (2001): November No 030 (2001): November More Issue