Articles
<![CDATA[AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8388.5 KB)
<![CDATA[Pembaharuan tata pemerintahan pada dasarnya tidak lepas dari hal-hal yangsudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu langkah-langkah strategis perlu segara diupayakan untuk diwujudkan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional guna merealisasikan salah satu langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yangbaik pada dasarnya ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan baik melalui Undang-Undang, dan Peratutan Pemerintah, akan tetapi satu hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah mengenai pertanggung jawaban. Dalam rangka pertanggung jawabam public, pemerintah daerah sudah seharunya melakukan optimalisasi anggaran yang harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daeraha masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembanguan di daerah. Disamping itu banyak ditemukan persoalan tentang pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Manajemen keuangan daerah khususnya manajemen anggaran daerah, dalam konsteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektif, maka perencanaan anggaran daerah haruslah disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana diamanatkan baik dalam prinsip-prinsip good governance. Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan Daerah, Good Governance. ]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ CERMIN No 043 (2009): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5379.792 KB)
<![CDATA[Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Reschtaat), bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakian terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Selain mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga baru yang kewenangannya ditentungan dalam UUD yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaanya diatur dlam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga baru, pada awal keberadaanya cukup membuat hentakan dengan konsistensi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Komisi Yudisial memerlukan amunisi yang cukup untuk membuat belantara perilaku KKN yang terjadi di lingkungan peradilan. Tekanan dan respon yang berlebihan dating dari para pelaku kekuasaan peradilan, mereka tidak terima melepaskan kenikmatan yang sudah mereka nikmati. Keberadaan Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam perjalanan peranannya melaksanakan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari normanya yang tidak sempurna serta juga yang paling berat adalah menghadapi mafia peradilan pada lingkungan peradilan. Sehingga setelah dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang perlu dipertanyakan mengenai keteguhan eksistensi dan peranana Komisi Yudisila sebagai lembaga penjaga sendi-sendi Negara hukum. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Komisi Yudisial dalam kerangka system ketatanegaraan Indonesia, diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara,terutama dalam mengkaji eksistensi Komisi Yudisila sebagai lembaga Negara yang mandiri dalam system Ketatanegaraan Indonesia Kata Kunci : Eksistensi dan Peranan, Komisi Yudisial, Sistem Ketatanegaraan]]>
<![CDATA[PERANAN BIROKRASI DALAM MENDORONG REGULASI PEMRINTAH ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ CERMIN No 46 (2010): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4823.494 KB)
<![CDATA[Birokrasi dalam suatu negra sangat penting dan menentukan dalam upaya penyelenggaraan Negara maupun penyelenggaraan Pemerintahaan birokrasi diibaratkan mesin paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahaan sehingga apabila tejadi kemacetan atau kerusakan maka dapat dibayangkan bahwa pemerintah itu sendiri akan berjalan secara pincang dan mogok atau bahkan berhenti dalam menyelenggarakan pemerintahaan. Di Indonesia birokrasi yang sangat penting dan paling utama namun dalam kenyataannya mengalami begitu banyak masalah seperti kurang profesionalisme, terjadi kelambanan dalam pelayanan masyarakat, memiliki system manajemen yang buruk terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta begitu banyak permasalahan dalan tubuh birokrasi kita. Mengingat birokrasi merupakan institutsi yang memiliki kewenangan untuk menangani aliran tuntutan masyarakat dan begitu merupakan alat atau jembatan perantara kepentingan masyarakat dengan system perpolitikan yang ada dalam Negara Oleh Karena itu perlu adanya langkah mengatasi kekurangan tadi melalui reformasi birokrasi dan konsolidasi serta agenda reformasi birokrasi yang jelas. Kata Kunci : birokrasi, Reformasi dan Konsolidasi, Regulasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[MEMBANGUN PARADIGMA HUKUM BARU DARI PERSPEKTIF REPRESIF MENUJU PERSPEKTIF KERAKYATAN ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ CERMIN No 034 (2003): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4347.725 KB)
<![CDATA[ Pembangunan hokum selama ini cenderung berorientasi pada hukum yang otoriter, represif, tidak memberi ruang kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam pembuatan dan penegakkan hokum. Tatanan hukum dengan paradigm represif. Secara paradigm hukum yang dihasilkan adalah hukum dan perspektif masyarakat luas dalam dari perspektif penguasa. Kata kunci : paradigm, Persoektif, Represif, Kerakyatan ]]>
<![CDATA[PERANAN BIROKRASI DALAM MENDORONG REGULASI PEMRINTAH ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ CERMIN No 46 (2010): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4823.494 KB)
<![CDATA[Birokrasi dalam suatu negra sangat penting dan menentukan dalam upaya penyelenggaraan Negara maupun penyelenggaraan Pemerintahaan birokrasi diibaratkan mesin paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahaan sehingga apabila tejadi kemacetan atau kerusakan maka dapat dibayangkan bahwa pemerintah itu sendiri akan berjalan secara pincang dan mogok atau bahkan berhenti dalam menyelenggarakan pemerintahaan. Di Indonesia birokrasi yang sangat penting dan paling utama namun dalam kenyataannya mengalami begitu banyak masalah seperti kurang profesionalisme, terjadi kelambanan dalam pelayanan masyarakat, memiliki system manajemen yang buruk terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta begitu banyak permasalahan dalan tubuh birokrasi kita. Mengingat birokrasi merupakan institutsi yang memiliki kewenangan untuk menangani aliran tuntutan masyarakat dan begitu merupakan alat atau jembatan perantara kepentingan masyarakat dengan system perpolitikan yang ada dalam Negara Oleh Karena itu perlu adanya langkah mengatasi kekurangan tadi melalui reformasi birokrasi dan konsolidasi serta agenda reformasi birokrasi yang jelas. Kata Kunci : birokrasi, Reformasi dan Konsolidasi, Regulasi Pemerintahan]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ CERMIN No 043 (2009): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5379.792 KB)
<![CDATA[Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Reschtaat), bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakian terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Selain mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga baru yang kewenangannya ditentungan dalam UUD yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaanya diatur dlam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga baru, pada awal keberadaanya cukup membuat hentakan dengan konsistensi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Komisi Yudisial memerlukan amunisi yang cukup untuk membuat belantara perilaku KKN yang terjadi di lingkungan peradilan. Tekanan dan respon yang berlebihan dating dari para pelaku kekuasaan peradilan, mereka tidak terima melepaskan kenikmatan yang sudah mereka nikmati. Keberadaan Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam perjalanan peranannya melaksanakan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari normanya yang tidak sempurna serta juga yang paling berat adalah menghadapi mafia peradilan pada lingkungan peradilan. Sehingga setelah dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang perlu dipertanyakan mengenai keteguhan eksistensi dan peranana Komisi Yudisila sebagai lembaga penjaga sendi-sendi Negara hukum. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Komisi Yudisial dalam kerangka system ketatanegaraan Indonesia, diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara,terutama dalam mengkaji eksistensi Komisi Yudisila sebagai lembaga Negara yang mandiri dalam system Ketatanegaraan Indonesia Kata Kunci : Eksistensi dan Peranan, Komisi Yudisial, Sistem Ketatanegaraan]]>
<![CDATA[MEMBANGUN PARADIGMA HUKUM BARU DARI PERSPEKTIF REPRESIF MENUJU PERSPEKTIF KERAKYATAN ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ CERMIN No 034 (2003): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4347.725 KB)
<![CDATA[Pembangunan hokum selama ini cenderung berorientasi pada hukum yang otoriter, represif, tidak memberi ruang kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam pembuatan dan penegakkan hokum. Tatanan hukum dengan paradigm represif. Secara paradigm hukum yang dihasilkan adalah hukum dan perspektif masyarakat luas dalam dari perspektif penguasa. Kata kunci : paradigm, Persoektif, Represif, Kerakyatan]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Imawan]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (8388.5 KB)
<![CDATA[Pembaharuan tata pemerintahan pada dasarnya tidak lepas dari hal-hal yangsudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu langkah-langkah strategis perlu segara diupayakan untuk diwujudkan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional guna merealisasikan salah satu langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yangbaik pada dasarnya ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan baik melalui Undang-Undang, dan Peratutan Pemerintah, akan tetapi satu hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah mengenai pertanggung jawaban. Dalam rangka pertanggung jawabam public, pemerintah daerah sudah seharunya melakukan optimalisasi anggaran yang harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daeraha masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembanguan di daerah. Disamping itu banyak ditemukan persoalan tentang pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Manajemen keuangan daerah khususnya manajemen anggaran daerah, dalam konsteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektif, maka perencanaan anggaran daerah haruslah disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana diamanatkan baik dalam prinsip-prinsip good governance. Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan Daerah, Good Governance.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM PROGRESIF ]]>
<![CDATA[Imawan Sugiharto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Pembaharuan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v3i1.1351
<![CDATA[Law enforcement ban on the provision of money or other materials to influence voters in both the legislative elections and the elections of regional heads although in practice the naked eye and is no longer a public secret, but the law enforcement feels very weak. Rarely may not even have happened, law enforcement is applied to Regional Head-Deputy Head candidates who caught giving money or other material known as money politics to win their partner is done transparently, even go to court. In practice, law enforcement is applied only to the person who was caught giving money to someone for choosing a particular candidate. Whereas those arrested is only a messenger of others, for example the Campaign Team of Regional Head Deputy Head Candidates. The purpose of this study was to analyze the influential factors against law enforcement of money politics in regional elections, to find out the shortcomings of political money law enforcement and law enforcement to reconstruct the money politics of the regional elections based progressive law. The results of the research which were done by separating the reconstruction of administrative sanctions such as canceling regional head-deputy head candidates who are convicted of money politics by the Provincial Election Commission or Regional Election Commission upon the recommendation of the Provincial Election Supervisory Board or Regional Election Supervisory Board where the regional head election ongoing and should not wait for the criminal process. While the process of examination of criminal offenses against the political actors of money in provincial or regional elections remain to be done in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Procedure Code.]]>
<![CDATA[GENERAL ELECTIONS IN A MULTIPATIC SYSTEM AND ITS EFFECT ON NATIONAL POLITICAL STABILITY IN HISTORICAL VIEW ]]>
<![CDATA[Imawan Sugiharto]]>
<![CDATA[ PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[GoAcademica Research dan Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/japp.v2i2.352
<![CDATA[The multiparty system has a major impact on government and society's stability at large, both directly and indirectly. This system has been implemented since 1950, despite experiencing problems and changes in it. In the reform era, Indonesia reused this system based on democratic principles. The method used is normative juridical with a descriptive analysis approach in the perspective of comparative historical politics. The discussion in this study uses a comparative political approach. From this study, it is known that there is a relationship between the multiparty electoral system, the executive-legislative relationship, as well as the broad impact on national political stability in various fields.]]>
