Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Diplomasi Indonesia dalam Forum G20 untuk Mewujudkan Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth 2008-2012 Utami, Arum Tri; Miryanti, Renny; Linggarwati, Tundjung
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThe aim of this article is to give an information about the effort of Indonesia’s diplomacy in G20 tomake Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth. Indonesia’s diplomacy in G20 is toreach the national interest. This national interest is make by the foreign policy. Diplomacy is the wayto reach the national interest. Indonesia has take a lot of effort in G20 particullary to creatFramework for Strong, Sustainable and Balanced Growth. G20 is significant multilateral forum inthe world. Therefore, Indonesia should maximise Indonesia’s dipomacy to reach the national interest. Keywords: Indonesia’s diplomacy, G20, Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth AbstrakPenelitian ini berusaha menganalisis terkait dengan kepentingan, politik luar negeri dan upayadiplomasi Indonesia dalam forum G20. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimanaupaya diplomasi Indonesia dan apa saja kebijakan forum G20 yang dihasilkan dari upaya diplomasiIndonesia yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia khsusnya pada Framework forStrong, Sustainable and Balanced Growth . Fokus Penelitian ini ada pada periode 2008-2012. Tahun2008 diambil karena pada tahun tersebut forum G20 pertama kalinya dirubah menjadi pertemuantingkat tinggi kepala negara/pemerintahan. Tahun 2012 dipilih karena pada tahun tersebut terjadikrisis Eurozone dan hal ini berakibat pada peningkatan peran G20 dalam dunia internasional Keywords: diplomasi Indonesia , G20, Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth

Peran dan Tantangan Kerjasama Subregional dalam Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pendekatan Multilevel Governance Riyanto, Budi
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakPenelitian ini menganalisa pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui pendekatan multilevel governance. Yakni, melihat dinamika integrasi ekonomi ASEAN dalam proses pengambilan kebijakan baik di tingkat makro-regional yakni pada level regional ASEAN, maupun mikro-regional yang dalam hal ini peranan di level subregional. Kapasitas kerjasama subregional sangat penting terutama sebagai dinamisator ekonomi di wilayah-wilayah terbelakang sekaligus sebagai wadah dalam menerapkan kebijakan alternatif untuk mencapai tujuan-tujuan integrasi ekonomi regional. Kemampuan ASEAN untuk mendorong penyempitan jarak kesenjangan pembangunan antara negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanamar dan Vietnam) dengan ASEAN6, serta kesenjangan konektivitas antara tiga subregional yakni GMS (Greater Mekong Subregion), IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) sangat penting dalam upaya mendorong konvergensi kepentingan dan kohesivitas regional menuju kawasan yang berdaya saing. Kata-Kata Kunci: multilevel governance, integrasi ekonomi regional, kesenjangan pembangunan, kesenjangan konektivitas, subregional. AbstractThis research analyzes the formation of the ASEAN Economic Community (AEC) using multilevel governance approach. It sees through the dynamic integration of ASEAN in the process of policy-making both at macro-regional level that is the ASEAN regional level, as well as micro-regional role in this regard subregional. The capacity of subregional cooperation is particularly important as the economic dynamist in remote areas as well as the container in implementing alternative policies to achieve the objectives of regional economic integration. ASEAN's ability to drive the distance narrowing the development gap between CLMV countries (Cambodia, Laos, Myanamar and Vietnam) with ASEAN6, as well as the gap between the three subregional connectivity the GMS (Greater Mekong Subregion), IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), and BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) is very important in order to encourage the convergence of interests and regional cohesion towards regional competitiveness. Keywords: multilevel governance, regional economic integration, development gap, connectivity gap, subregional.

The Paradox of Social Media: The De-democratization of Malaysia Agustino, Leo; Mohamed@Bakar, Badrul Azmier
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractToday, social media is perceived as the media. Blogs and bloggers have changed journalism; YouTube has discovered rare and raw talents; and the trinity (Facebook, Twitter, YouTube) have sparked revolutions. Focusing on end-users instead of producers and its interactive-ness are two paramount characters that permit ordinary people to engage in extra-ordinary activities. From the showbiz to politics, social media has left its marks. The World political events in recent years, in particular Arab Spring of MENA (Middle East and North Africa) have showcased positive link between social media and democratization. Malaysia has experienced quite a similar phenomenon to MENA in the verge of the 12th General Election (GE-12), held on March 8, 2008. The failure of the only ruling coalition, Barisan Nasional (National Front, or BN) to retain its two-third majority in the GE-12 is an empirical evident of people‟s desire and aspiration for free and fair elections, good-governance, and democratization which are very different from race-based politics. At a glimpse, the results of the 13th General Election (GE-13) which was held on May 5, 2013 are quite similar to the GE-12. Yet, deeper analyses indicated race-base politics and “strong government” has made a comeback. Hence, this article explores the paradox when the state is not only interfering but also participating in social media. This exploration demonstrates social media is not only meant for the masses; and that by possessing money, machinery, and authority; the state is potentially dominant at social media. Keywords: Democratization, de-democratization, social media, general election AbstrakSaat ini, media sosial diterima sebagai media. Blog dan para blogger mengubah jurnalisme: YouTube menemukan bakat-bakat terpendam dan alami; serta the trinity (Facebook, Twitter, YouTube) telah memicu revolusi. Fokus yang lebih diberikan kepada pengguna akhir ketimbang produsen dan karakter interaktifnya adalah dua karakter penting yang memungkinkan orang-orang biasa terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang tidak biasa. Dari pertunjukan ke politik, media sosial telah meninggalkan jejaknya. Peristiwa politik dunia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya fenomena Arab Spring dari MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) telah menunjukkan hubungan positif antara media sosial dan demokratisasi. Malaysia mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan fenomena MENA dalam Pemilihan Umum ke 12 (GE-12), pada 8 Maret 2008. Kegagalan dari satu-satunya koalisi yang berkuasa, Barisan Nasional (National Front, or BN) untuk mempertahankan 2/3 suaranya adalah bukti empiris bahwa rakyat berkeinginan dan mempunyai aspirasi untuk Pemilu yang bebas dan adil, pemerintahan yang baik, dan demokratisasi yang sangat berbeda dari politik berbasis ras. Sekilas, hasil Pemilihan Umum 13 (GE-13) yang diselenggarakan pada 5 Mei 2013 sangat mirip dengan GE-12. Namun, analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa politik berbasis ras dan pemerintah kuat telah kembali. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi hal yang paradoks ketika negara tidak hanya mencampuri tetapi juga berpartisipasi di media sosial. Eksplorasi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya dimaksudkan untuk massa; dan bahwa dengan memiliki uang, mesin, dan otoritas; negara berpotensi menjadi dominan di media sosial. Kata-Kata Kunci: Demokratisasi, de-demokratisasi, media sosial, pemilihan umum

Poros Maritim Indonesia Sebagai Upaya Membangun Kembali Kejayaan Nusantara Yamin, Muhammad
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThe shift of Indonesian government regime in 2014 had led to a seachange in development approach. Joko Widodo prioritises iridentism based on maritime sector. Maritime is essentially one of potentials that had not been optimalised by the previous government. As a country with around half of its territory consists of ocean, realising the dream of welfare state for Indonesia is a challenge and opprtunity of the maritime axis. Indonesia is a country with the second longest coastal line in the world, and need to be used as potency for the welfare of Indonesian citizens. Pursuing strong economy and stability in security is the key for the nation‘s welfare. Presenting this hope through maritime axis is a real work of this government and may be a constructive and productive discourse for the future Indonesia. Keywords: Economy, security, welfare, maritime. AbstrakPergantian rezim pemerintahan di Indonesia pada tahun 2014 dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo membawa angin perubahan pada pendekatan pembangunan. Joko Widodo mengedepankan iridentisme kejayaan masa lalu Indonesia yang berbasis pada sektor maritim. Kemaritiman sejatinya merupakan salah satu potensi yang belum atau bahkan tidak terlalu diberdayakan pada masa pemerintahan yang lalu. Sebagai wilayah yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan bagi Indonesia merupakan sebuah tantangan dan potensi yang coba diwujudkan melalui konseptual poros maritim. Indonesia yang tercatat memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia harus dimanfaatkan sebagai potensi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluas-luasnya. Kemaritiman yang kembali dipromosikan pada saat ini sebenarnya memiliki konsekuensi terhadap pembangunan, ekonomi dan keamanan bagi Indonesia. Menciptakan bangsa dengan ekonomi yang kuat dan stabilitas keamanan yang baik merupakan kunci dari terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara. Menghadirkan kembali harapan kejayaan bangsa melalui kemaritiman merupakan impian dan kerja nyata dari pemerintahan baru ini yang sekiranya dapat menjadi wacana yang konstruktif dan produktif bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Kata-Kata Kunci : Ekonomi, Keamanan, Kesejahteraan, Maritim

“Selamat Datang Perang Dingin!” Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat Muhammad, Ali
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakPaper ini berupaya memahami memburuknya hubungan antara Rusia dan Barat (Uni Eropa danAmerika Serikat) terkait dengan dengan Ukraina. Yang akan menjadi fokus pembahasan adalahmengapa Rusia melakukan anekasi semenajung Krimea dan melakukan intervensi di Ukraina Timur.Inti argumennya adalah bahwa, pertama, aksi aneksasi Rusia sebenarnya adalah hal yang bisadipahami sebagai puncak reaksi terhadap aksi ekspansi masif pengaruh Barat ke Eropa Timur sejakberakhirnya Perang Dingin. Ukraina hanyalah salah satu sisa-sisa dan benteng akhir mitra Rusia diEropa Timur. Kejatuhan tragis presiden Viktor Janukovych yang pro-Rusia di negara tersebut hanyalahmenjadi faktor pemicu bagi tindakan petualangan Rusia. Kedua, sejauh mana efektivitas respons ataureaksi Barat yang berupa sanksi ekonomi dan diplomatik negara-negara Barat atas Rusia belum bisadipastikan. Bagi Barat, upaya mengendalikan aksi ”illegal” Rusia sangat dilematis mengingat Rusiaadalah negara great power. Serangkian aksi Rusia sangat mengkawatirkan Barat dan telah memicuketegangan serius, yakni, ”Perang Dingin Baru” yang tak terelakkan Kata-kata Kunci: Rusia, Barat, Ukraina, Krimea, Ukraina Timur, Perang Dingin AbstractThis paper attempts to explain the worsening relationship between Russia and the West (EuropeanUnion and the United States) related to Ukraine issue. The focus of the discussion is to elaborate whyRussia carried out an annexation of Crimea peninsula and intervention in the Eastern Ukraine. Themain argument of the paper consists of two points; firstly, annexation by Russia is a peak of reactionsagainst massive expansion of the Western to Eastern Europe since the end of Cold War. Ukraine wasthe last standing partner of Russia in the Eastern Europe. The tragic fall of Victor Janukovych whichwas pro-Russia in the country was only a trigger to Russia’s action. Secondly, the extent of effectivityof response or reaction from the West, for example the economic and diplomatic sanction of Westercountries to Russia is still uncertain. For the West, the attempts to control the “illegal” action of Russiais found to be a dillematic issue considering that Russia is one of the great powers. This worrisomeaction by Russia has led to a sirious tension, namely “a New Cold War”. Keywords: Rusia, West, Ukraine, Crimea, East Ukraine, Cold War

Sovereignty and Responsibility in Global Refugee Protection and Humanitarian Intervention in the 21st Century Zayzda, Nurul Azizah
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThis paper is concerned on the interlinking politics in refugee protection and humanitarian intervention as well as the trends of developments in refugee protection that has been undermined especially in a number of developed countries. In international protections, sovereignty always appear as a major debate since protections involve interference by external forces (in humanitarian intervention) or arrivals of external populations (in refugee protection). The sense of responsibility, referring to the political willingness to provide protection or assistance have been influenced by the understanding on sovereignty. The aim of this paper is to explain how the concepts have been contested through practices of refugee protection and responsibility to protect. In order to demonstrate the issue of sovereignty and responsibility at hand, this paper departs from the discussion of the two concepts as found in the historical accounts of the protection regimes which are refugee protection and the humanitarian intervention. The following part discusses the recent development of the two regimes of international protection. Within each part, the notion of sovereignty and responsibility are assessed from the practices of the two regimes. From the discussion, it can be understood that the ways these concepts were produced and contested reflect the presence of a bigger framework namely politics of human rights which tend to be dominated by the interests of big political power. Keywords: sovereignty, responsibility, human rights, refugee protection, humanitarian intervention, responsibility to protect. AbstrakTulisan ini ingin mendalami keterkaitan politik HAM dalam perkembangan perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan serta dampaknya berupa kecenderungan membatasi laju pengungsi di sejumlah negara maju. Dalam perlindungan internasional, kedaulatan selalu muncul sebagai debat utama karena perlindungan masyarakat terdampak melibatkan keterlibatan kekuatan/militer eksternal (dalam intervensi kemanusiaan) atau kedatangan populasi eksternal (dalam perlindungan pengungsi). Rasa tanggung jawab, merujuk kepada kemauan politis untuk memberikan perlindungan atau bantuan, dipengaruhi oleh bagaimana kedaulatan ini dipahami. Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan bagaimana kedaulatan dan tanggung jawab dikontestasi melalui praktek perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan. Untuk menunjukkan isu kedaulatan dan tanggung jawab, tulisan ini berangkat dari pembahasan mengenai kedua konsep yang terdapat dalam sejarah dari rezim perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan. Bagian berikutnya membahas perkembangan dari dua rezim internasional perlindungan bagi masyarakat terdampak. Di bagian ini, gagasan kedaulatan dan tanggung jawab harus dipelajari dari praktek-praktek dua rezim perlindungan internasional tersebut. Dari diskusi yang ada, dapat dipahami bahwa konsep yang diproduksi dan dikontestasi merupakan bagian dari kerangka yang lebih besar yaitu politik HAM yang cenderung masih didominasi oleh kepentingan kelompok negara dengan kekuatan politik yang besar. Kata-Kata Kunci: kedaulatan, tanggung jawab, politik HAM, perlindungan pengungsi lintas batas, intervensi kemanusiaan.

Poros Maritim Indonesia Sebagai Upaya Membangun Kembali Kejayaan Nusantara Muhammad Yamin
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThe shift of Indonesian government regime in 2014 had led to a seachange in development approach. Joko Widodo prioritises iridentism based on maritime sector. Maritime is essentially one of potentials that had not been optimalised by the previous government. As a country with around half of its territory consists of ocean, realising the dream of welfare state for Indonesia is a challenge and opprtunity of the maritime axis. Indonesia is a country with the second longest coastal line in the world, and need to be used as potency for the welfare of Indonesian citizens. Pursuing strong economy and stability in security is the key for the nation‘s welfare. Presenting this hope through maritime axis is a real work of this government and may be a constructive and productive discourse for the future Indonesia. Keywords: Economy, security, welfare, maritime. AbstrakPergantian rezim pemerintahan di Indonesia pada tahun 2014 dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo membawa angin perubahan pada pendekatan pembangunan. Joko Widodo mengedepankan iridentisme kejayaan masa lalu Indonesia yang berbasis pada sektor maritim. Kemaritiman sejatinya merupakan salah satu potensi yang belum atau bahkan tidak terlalu diberdayakan pada masa pemerintahan yang lalu. Sebagai wilayah yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan bagi Indonesia merupakan sebuah tantangan dan potensi yang coba diwujudkan melalui konseptual poros maritim. Indonesia yang tercatat memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia harus dimanfaatkan sebagai potensi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluas-luasnya. Kemaritiman yang kembali dipromosikan pada saat ini sebenarnya memiliki konsekuensi terhadap pembangunan, ekonomi dan keamanan bagi Indonesia. Menciptakan bangsa dengan ekonomi yang kuat dan stabilitas keamanan yang baik merupakan kunci dari terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara. Menghadirkan kembali harapan kejayaan bangsa melalui kemaritiman merupakan impian dan kerja nyata dari pemerintahan baru ini yang sekiranya dapat menjadi wacana yang konstruktif dan produktif bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Kata-Kata Kunci : Ekonomi, Keamanan, Kesejahteraan, Maritim

Sovereignty and Responsibility in Global Refugee Protection and Humanitarian Intervention in the 21st Century Nurul Azizah Zayzda
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThis paper is concerned on the interlinking politics in refugee protection and humanitarian intervention as well as the trends of developments in refugee protection that has been undermined especially in a number of developed countries. In international protections, sovereignty always appear as a major debate since protections involve interference by external forces (in humanitarian intervention) or arrivals of external populations (in refugee protection). The sense of responsibility, referring to the political willingness to provide protection or assistance have been influenced by the understanding on sovereignty. The aim of this paper is to explain how the concepts have been contested through practices of refugee protection and responsibility to protect. In order to demonstrate the issue of sovereignty and responsibility at hand, this paper departs from the discussion of the two concepts as found in the historical accounts of the protection regimes which are refugee protection and the humanitarian intervention. The following part discusses the recent development of the two regimes of international protection. Within each part, the notion of sovereignty and responsibility are assessed from the practices of the two regimes. From the discussion, it can be understood that the ways these concepts were produced and contested reflect the presence of a bigger framework namely politics of human rights which tend to be dominated by the interests of big political power. Keywords: sovereignty, responsibility, human rights, refugee protection, humanitarian intervention, responsibility to protect. AbstrakTulisan ini ingin mendalami keterkaitan politik HAM dalam perkembangan perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan serta dampaknya berupa kecenderungan membatasi laju pengungsi di sejumlah negara maju. Dalam perlindungan internasional, kedaulatan selalu muncul sebagai debat utama karena perlindungan masyarakat terdampak melibatkan keterlibatan kekuatan/militer eksternal (dalam intervensi kemanusiaan) atau kedatangan populasi eksternal (dalam perlindungan pengungsi). Rasa tanggung jawab, merujuk kepada kemauan politis untuk memberikan perlindungan atau bantuan, dipengaruhi oleh bagaimana kedaulatan ini dipahami. Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan bagaimana kedaulatan dan tanggung jawab dikontestasi melalui praktek perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan. Untuk menunjukkan isu kedaulatan dan tanggung jawab, tulisan ini berangkat dari pembahasan mengenai kedua konsep yang terdapat dalam sejarah dari rezim perlindungan pengungsi lintas batas dan intervensi kemanusiaan. Bagian berikutnya membahas perkembangan dari dua rezim internasional perlindungan bagi masyarakat terdampak. Di bagian ini, gagasan kedaulatan dan tanggung jawab harus dipelajari dari praktek-praktek dua rezim perlindungan internasional tersebut. Dari diskusi yang ada, dapat dipahami bahwa konsep yang diproduksi dan dikontestasi merupakan bagian dari kerangka yang lebih besar yaitu politik HAM yang cenderung masih didominasi oleh kepentingan kelompok negara dengan kekuatan politik yang besar. Kata-Kata Kunci: kedaulatan, tanggung jawab, politik HAM, perlindungan pengungsi lintas batas, intervensi kemanusiaan.

“Selamat Datang Perang Dingin!” Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat Ali Muhammad
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakPaper ini berupaya memahami memburuknya hubungan antara Rusia dan Barat (Uni Eropa danAmerika Serikat) terkait dengan dengan Ukraina. Yang akan menjadi fokus pembahasan adalahmengapa Rusia melakukan anekasi semenajung Krimea dan melakukan intervensi di Ukraina Timur.Inti argumennya adalah bahwa, pertama, aksi aneksasi Rusia sebenarnya adalah hal yang bisadipahami sebagai puncak reaksi terhadap aksi ekspansi masif pengaruh Barat ke Eropa Timur sejakberakhirnya Perang Dingin. Ukraina hanyalah salah satu sisa-sisa dan benteng akhir mitra Rusia diEropa Timur. Kejatuhan tragis presiden Viktor Janukovych yang pro-Rusia di negara tersebut hanyalahmenjadi faktor pemicu bagi tindakan petualangan Rusia. Kedua, sejauh mana efektivitas respons ataureaksi Barat yang berupa sanksi ekonomi dan diplomatik negara-negara Barat atas Rusia belum bisadipastikan. Bagi Barat, upaya mengendalikan aksi ”illegal” Rusia sangat dilematis mengingat Rusiaadalah negara great power. Serangkian aksi Rusia sangat mengkawatirkan Barat dan telah memicuketegangan serius, yakni, ”Perang Dingin Baru” yang tak terelakkan Kata-kata Kunci: Rusia, Barat, Ukraina, Krimea, Ukraina Timur, Perang Dingin AbstractThis paper attempts to explain the worsening relationship between Russia and the West (EuropeanUnion and the United States) related to Ukraine issue. The focus of the discussion is to elaborate whyRussia carried out an annexation of Crimea peninsula and intervention in the Eastern Ukraine. Themain argument of the paper consists of two points; firstly, annexation by Russia is a peak of reactionsagainst massive expansion of the Western to Eastern Europe since the end of Cold War. Ukraine wasthe last standing partner of Russia in the Eastern Europe. The tragic fall of Victor Janukovych whichwas pro-Russia in the country was only a trigger to Russia’s action. Secondly, the extent of effectivityof response or reaction from the West, for example the economic and diplomatic sanction of Westercountries to Russia is still uncertain. For the West, the attempts to control the “illegal” action of Russiais found to be a dillematic issue considering that Russia is one of the great powers. This worrisomeaction by Russia has led to a sirious tension, namely “a New Cold War”. Keywords: Rusia, West, Ukraine, Crimea, East Ukraine, Cold War

Upaya Diplomasi Indonesia dalam Forum G20 untuk Mewujudkan Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth 2008-2012 Arum Tri Utami; Renny Miryanti; Tundjung Linggarwati
Insignia: Journal of International Relations Vol 2 No 02 (2015): November 2015
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstractThe aim of this article is to give an information about the effort of Indonesia’s diplomacy in G20 tomake Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth. Indonesia’s diplomacy in G20 is toreach the national interest. This national interest is make by the foreign policy. Diplomacy is the wayto reach the national interest. Indonesia has take a lot of effort in G20 particullary to creatFramework for Strong, Sustainable and Balanced Growth. G20 is significant multilateral forum inthe world. Therefore, Indonesia should maximise Indonesia’s dipomacy to reach the national interest. Keywords: Indonesia’s diplomacy, G20, Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth AbstrakPenelitian ini berusaha menganalisis terkait dengan kepentingan, politik luar negeri dan upayadiplomasi Indonesia dalam forum G20. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimanaupaya diplomasi Indonesia dan apa saja kebijakan forum G20 yang dihasilkan dari upaya diplomasiIndonesia yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia khsusnya pada Framework forStrong, Sustainable and Balanced Growth . Fokus Penelitian ini ada pada periode 2008-2012. Tahun2008 diambil karena pada tahun tersebut forum G20 pertama kalinya dirubah menjadi pertemuantingkat tinggi kepala negara/pemerintahan. Tahun 2012 dipilih karena pada tahun tersebut terjadikrisis Eurozone dan hal ini berakibat pada peningkatan peran G20 dalam dunia internasional Keywords: diplomasi Indonesia , G20, Framework for Strong Sustainable and Balanced Growth

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone -

Journal Mail Official insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA