cover
Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma
Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Insignia: Journal of International Relations
ISSN : 20891962     EISSN : 25979868     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Insignia Journal of International Relations is published biannually (April & November) by Laboratorium of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University. This journal contains articles or publications from all issues of International Relations such as: International Politics, Foreign Policy, Security Studies, International Political Economy, Transnational Studies, Area Studies & Non-traditional Issues.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 01 (2016): April 2016" : 10 Documents clear
KSCC dan Diplomasi Budaya Korea Zahidi, M Syaprin
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.207 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.467

Abstract

AbstrakEkspansi Budaya Republik Korea yang biasa disebut sebagai Hallyu benar-benar bisa dikatakan menunjukkan hasil yang signifikan di Indonesia. Signifikansi dari ekspansi budaya Republik Korea itu dapat dilihat pada menjamurnya komunitas-komunitas Korea yang dibentuk di beberapa kota di Indonesia seperti Running Man Lovers, Forever Dance center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari dan masih banyak yang lainnya. Dalam Penelitian ini Peneliti Melihat bahwa Republik Korea menggunakan segala sumber dayanya untuk melakukan ekspansi budaya di Indonesia antara lain melalui pameran budaya yang dilakukan oleh Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia (KCC), Drama-drama korea yang ditayangkan di Stasiun TV Indonesia dan masih banyak lagi. Di kota Malang sendiri peneli-ti menyimpulkan kesuksesan Diplomasi Budaya Repubik Korea tersebut dapat dilihat dari terbentuknya komunitas korea di kota Malang yaitu Korean Studies and Culture Center (KSCC)Kata-kata Kunci : Diplomasi Budaya, Komunitas Korea, KSCC AbstractCultural expansion of Korean Republic namely Hallyu show the significance result in Indonesia. We can see the sig-nificance result of Cultural expansion form Korean Republic form many korean community which established in In-donesia like Running Man Lovers, Forever Dance Center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari and others. in others word Korean Republic has used all of their capacity to expans their culture in Indonesia through Ko-rean cultural exhibition organized by Korean Cultural Center in Indonesia, Korean Drama which show by tv chanel in Indonesia and many others. In Malang City the successfull of Cultural Diplomacy form Korean Republic marked by the forming of Korean Studies and Culture Center (KSCC).Key Words : Cultural Diplomacy, Korean Community, KSCC
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi ASEAN Community 2015 Fitrah, Elpeni
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.425 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.462

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mencari formula yang tepat untuk memperkuat kapasitas organisasi kepemudaan diKabupaten Banyumas dalam menghadapi ASEAN Community 2015. Organisasi kepemudaan yang dilibatkan dalamkegiatan ini diharapkan nantinya dapat berperan dan berkontribusi bagi komunitasnya untuk mempersiapkan diridalam menghadapi diberlakukannya ASEAN Community 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualititatifdengan pendekatan action research. Peneliti membangun kesimpulan berdasarkan pengamatan dan observasi padaorganisasi kepemudaan dibawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banyumas. PemilihanKNPI Kabupaten Banyumas sebagai mitra kegiatan karena organisasi ini adalah induk dari banyak organisasikepemudaan dengan berbagai macam platform. Organisasi-organisasi kepemudaan adalah instrumen potensial sebagaiagen sosialisasi ASEAN Community sekaligus yang paling mampu untuk mem-breakdown rencana aksipemberdayaan masyarakat agar siap menghadapi ASEAN Community 2015Kata-kata Kunci: AC 2015, Organisasi Kepemudaan, KNPI, ASEAN, Regionalisme AbstrakThis research aims to find the right formula to strengthen the capacity of youth organization in the Banyumas districtto face ASEAN community. Youth organization who were involved in this activity is hoped can participate andcontribute to their communities to prepare themselves in the face of 2015 ASEAN Community. This research usingqualitative methods by action research approach. Researchers build conclusions based on observations on youthorganization under coordination of (KNPI) Indonesian Youth National Committee of Banyumas district. The selectionof KNPI as a partner because the activities of this organization is the umbrella of numerous youth organizations withdifferent kinds of a platform in Banyumas. The youth organizations is a potential tool as an agent of the socializationof ASEAN Community to breakdown a plan of action of community empowerment to be ready for 2015 ASEANCommunity.Keywords: AC 2015, Youth Community, KNPI, ASEAN, Regionalism
Terorisme dan Keamanan Kolektif ASEAN Wiratma, Harist Dwi; Suharman, Yoga
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.169 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.464

Abstract

AbstrakMasalah terorisme adalah masalah yang signifikan setelah serangan World Trade Center pada 11 September 2012. Kasus ini mengancam negara-negara muslim di dunia. Meskipun begitu, ini tidak bisa menjadi dasar bahwa orang-orang Muslim di dunia adalah seorang teroris. Terorisme telah menjadi salah satu ancaman non-tradisional yang bisa membahayakan orang dalam skala besar. Oleh karena itu, persepsi pendekatan dan konsep keamanan non-tradisional menjadi salah satu cara yang akan digunakan dalam makalah ini. Untuk memandu jalannya penelitian ini, beberapa tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini telah dirumuskan. Tujuan tersebut adalah mengembangkan kajian akademik untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, untuk menganalisis paradoks keamanan kolektif ASEAN dalam memerangi terorisme.Kata-kata Kunci: terrorisme, keamanan kolektif, teori persepsi, kebijakan, Asia Tenggara. AbstractTerrorism issues is significant problem after the World Trade Center attacks on Sept 11, 2012. This case become threaten to muslim countries in the world. But this can’t be the basis that the people of the world's Muslim is a terrorist. Terrorism has become one of the non-traditional threats that could endanger other people on a large scale. Therefore, perceptions approaches and non-traditional security concept to be one way to be used in this paper. To guide the course of this research, several objectives that needs to be achieved in this study has been formulated. Those objectives are: develop an academic review of the challenges faced by countries in Southeast Asia, to analyze the paradox of ASEAN collective security in combating terrorism.Keywords: terrorism, collective security, perception theory, policy, Southeast Asia
Pemberdayaan Nelayan Lokal Indonesia Untuk Mengatasi Penyelundupan di Batam Mada, Kris
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.127 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.465

Abstract

AbstrakMengontrol laut berjuta kilometer persegi membuat Indonesia memiliki batas maritim besar. Dibutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mengontrol perbatasan maritim secara optimal. Pengawasan untuk memastikan perbatasan tidak digunakan sebagai lintasan perdagangan gelap, perdagangan narkotika, dan penyelundupan senjata. Sayangnya, Indonesia belum memiliki kekuatan pokok minimum untuk mengontrol batas-batasnya. Sumber daya yang terbatas tercermin dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Batam, Kepulauan Riau. Agen avant garde dalam pencegahan penyelundupan tidak memiliki cukup tenaga dan kapal untuk rutin berpatroli di sekitar Batam, kota per-batasan yang terletak di Indonesia, dan perbatasan Malaysia-Singapura. Akibatnya, Batam menjadi salah satu pintu masuk dan keluar dari berbagai selundupan. Oleh karena itu, keterlibatan aktor-aktor non-negara untuk menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi penyelundupan. Salah satu aktor negara di Batam adalah pelaut Indonesia lokal yang memiliki lebih banyak orang dan kapal dari DJBC.Kata-kata kunci: penyelundupan, keamanan maritime, manajemen perbatasan, actor non Negara, pelaut local AbstractControl million of square kilometres ocean making Indonesia has enormous maritime boundaries. It takes enormous resources to control the maritime border optimally. Supervision, apropos, to ensure the border is not used as the trajec-tory of illicit trade, narcotic trafficking, and arms smuggling. Unfortunately, Indonesia hasn’t had minimum essential force to control her boundaries yet. Limited resources was reflected in Directorate General of Custom and Excise (DGCE) Office Batam, Riau Islands. Avant garde agent in smuggling prevention does not have enough personnel and ships to routinely patrol around Batam, border city located in Indonesia, Malaysia and Singapore boundaries. Conse-quently, Batam become one of the entrances and exits of various contraband. . Therefore, the involvement of non-state actors to be one alternative to overcome smuggling. One state actors in Batam is a local Indonesian seafarer who has more people and boats than DJBC.Keywords : smuggling, maritime security, boundaries management, non-state actors, local fisheries
Kerjasama Pengelolaan Perikanan Samudera Hindia Dalam Rezim Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Anwar, Soni Martin
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.584 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.466

Abstract

AbstrakNegara-negara di sekitar Samudera Hindia dihadapkan pada permasalahan perikanan yaitu berupa kegiatan penangkapan Ikan Tuna secara tidak sah (illegal), tidak dilaporkan (unreported) dan tidak sesuai dengan peraturan (unregulated) atau IUU fishing. Dari tahun ke tahun jumlah penangkapan Ikan Tuna di Samudera Hindia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dunia terhadap daging Ikan Tuna. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya kegiatan penangkapan ikan IUU tersebut yang tentu saja memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan dan kelestarian Ikan Tuna itu sendiri. Perbedaan kapasitas yang dimiliki negara-negara di sekitar wilayah Samudera Hindia atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut dalam menanggulangi masalah IUU telah mendorong negara-negara tersebut untuk membentuk rezim kerjasama perikanan regional melalui pembentukan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Kerjasama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kegiatan penangkapan Tuna secara IUU disamping pula permasalahan lain terkait pengelolaan dan konservasi Ikan Tuna di Samudera Hindia.Kata-kata kunci: kerjasama, rezim, perikanan tuna, IOTC, Samudera Hindia AbstractThe countries in Indian Ocean has several fishing problems such as Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Tuna fishing. Year by year Tuna fishing in Indian Ocean continue increase due to the increase of Tuna meat needed by people arround the world. This condition encourage the rise of IUU fishing that give a negative impact to the availability and conservation of the Tuna fish themself. The distinction of the countries capacity in Indian Ocean and another countries that have many interest and needed in that area has encourage those countries to establish regional cooperation regime in Tuna fishing through the establishment of Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). This cooperation is expected to solve IUU fishing and also another problems in management and conservation of Tuna Fish in Indian Ocean.Keywords: cooperation, rezim, tuna fisheries, IOTC, Indian Ocean
Kerjasama Pengelolaan Perikanan Samudera Hindia Dalam Rezim Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Soni Martin Anwar
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.584 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.466

Abstract

AbstrakNegara-negara di sekitar Samudera Hindia dihadapkan pada permasalahan perikanan yaitu berupa kegiatan penangkapan Ikan Tuna secara tidak sah (illegal), tidak dilaporkan (unreported) dan tidak sesuai dengan peraturan (unregulated) atau IUU fishing. Dari tahun ke tahun jumlah penangkapan Ikan Tuna di Samudera Hindia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dunia terhadap daging Ikan Tuna. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya kegiatan penangkapan ikan IUU tersebut yang tentu saja memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan dan kelestarian Ikan Tuna itu sendiri. Perbedaan kapasitas yang dimiliki negara-negara di sekitar wilayah Samudera Hindia atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut dalam menanggulangi masalah IUU telah mendorong negara-negara tersebut untuk membentuk rezim kerjasama perikanan regional melalui pembentukan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Kerjasama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kegiatan penangkapan Tuna secara IUU disamping pula permasalahan lain terkait pengelolaan dan konservasi Ikan Tuna di Samudera Hindia.Kata-kata kunci: kerjasama, rezim, perikanan tuna, IOTC, Samudera Hindia AbstractThe countries in Indian Ocean has several fishing problems such as Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Tuna fishing. Year by year Tuna fishing in Indian Ocean continue increase due to the increase of Tuna meat needed by people arround the world. This condition encourage the rise of IUU fishing that give a negative impact to the availability and conservation of the Tuna fish themself. The distinction of the countries capacity in Indian Ocean and another countries that have many interest and needed in that area has encourage those countries to establish regional cooperation regime in Tuna fishing through the establishment of Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). This cooperation is expected to solve IUU fishing and also another problems in management and conservation of Tuna Fish in Indian Ocean.Keywords: cooperation, rezim, tuna fisheries, IOTC, Indian Ocean
KSCC dan Diplomasi Budaya Korea M Syaprin Zahidi
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.207 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.467

Abstract

AbstrakEkspansi Budaya Republik Korea yang biasa disebut sebagai Hallyu benar-benar bisa dikatakan menunjukkan hasil yang signifikan di Indonesia. Signifikansi dari ekspansi budaya Republik Korea itu dapat dilihat pada menjamurnya komunitas-komunitas Korea yang dibentuk di beberapa kota di Indonesia seperti Running Man Lovers, Forever Dance center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari dan masih banyak yang lainnya. Dalam Penelitian ini Peneliti Melihat bahwa Republik Korea menggunakan segala sumber dayanya untuk melakukan ekspansi budaya di Indonesia antara lain melalui pameran budaya yang dilakukan oleh Pusat Kebudayaan Korea di Indonesia (KCC), Drama-drama korea yang ditayangkan di Stasiun TV Indonesia dan masih banyak lagi. Di kota Malang sendiri peneli-ti menyimpulkan kesuksesan Diplomasi Budaya Repubik Korea tersebut dapat dilihat dari terbentuknya komunitas korea di kota Malang yaitu Korean Studies and Culture Center (KSCC)Kata-kata Kunci : Diplomasi Budaya, Komunitas Korea, KSCC AbstractCultural expansion of Korean Republic namely Hallyu show the significance result in Indonesia. We can see the sig-nificance result of Cultural expansion form Korean Republic form many korean community which established in In-donesia like Running Man Lovers, Forever Dance Center Jakarta (FDC Kpop dance cover), UI Hangugo Dongari and others. in others word Korean Republic has used all of their capacity to expans their culture in Indonesia through Ko-rean cultural exhibition organized by Korean Cultural Center in Indonesia, Korean Drama which show by tv chanel in Indonesia and many others. In Malang City the successfull of Cultural Diplomacy form Korean Republic marked by the forming of Korean Studies and Culture Center (KSCC).Key Words : Cultural Diplomacy, Korean Community, KSCC
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi ASEAN Community 2015 Elpeni Fitrah
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.425 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.462

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mencari formula yang tepat untuk memperkuat kapasitas organisasi kepemudaan diKabupaten Banyumas dalam menghadapi ASEAN Community 2015. Organisasi kepemudaan yang dilibatkan dalamkegiatan ini diharapkan nantinya dapat berperan dan berkontribusi bagi komunitasnya untuk mempersiapkan diridalam menghadapi diberlakukannya ASEAN Community 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualititatifdengan pendekatan action research. Peneliti membangun kesimpulan berdasarkan pengamatan dan observasi padaorganisasi kepemudaan dibawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banyumas. PemilihanKNPI Kabupaten Banyumas sebagai mitra kegiatan karena organisasi ini adalah induk dari banyak organisasikepemudaan dengan berbagai macam platform. Organisasi-organisasi kepemudaan adalah instrumen potensial sebagaiagen sosialisasi ASEAN Community sekaligus yang paling mampu untuk mem-breakdown rencana aksipemberdayaan masyarakat agar siap menghadapi ASEAN Community 2015Kata-kata Kunci: AC 2015, Organisasi Kepemudaan, KNPI, ASEAN, Regionalisme AbstrakThis research aims to find the right formula to strengthen the capacity of youth organization in the Banyumas districtto face ASEAN community. Youth organization who were involved in this activity is hoped can participate andcontribute to their communities to prepare themselves in the face of 2015 ASEAN Community. This research usingqualitative methods by action research approach. Researchers build conclusions based on observations on youthorganization under coordination of (KNPI) Indonesian Youth National Committee of Banyumas district. The selectionof KNPI as a partner because the activities of this organization is the umbrella of numerous youth organizations withdifferent kinds of a platform in Banyumas. The youth organizations is a potential tool as an agent of the socializationof ASEAN Community to breakdown a plan of action of community empowerment to be ready for 2015 ASEANCommunity.Keywords: AC 2015, Youth Community, KNPI, ASEAN, Regionalism
Terorisme dan Keamanan Kolektif ASEAN Harist Dwi Wiratma; Yoga Suharman
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.169 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.464

Abstract

AbstrakMasalah terorisme adalah masalah yang signifikan setelah serangan World Trade Center pada 11 September 2012. Kasus ini mengancam negara-negara muslim di dunia. Meskipun begitu, ini tidak bisa menjadi dasar bahwa orang-orang Muslim di dunia adalah seorang teroris. Terorisme telah menjadi salah satu ancaman non-tradisional yang bisa membahayakan orang dalam skala besar. Oleh karena itu, persepsi pendekatan dan konsep keamanan non-tradisional menjadi salah satu cara yang akan digunakan dalam makalah ini. Untuk memandu jalannya penelitian ini, beberapa tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini telah dirumuskan. Tujuan tersebut adalah mengembangkan kajian akademik untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, untuk menganalisis paradoks keamanan kolektif ASEAN dalam memerangi terorisme.Kata-kata Kunci: terrorisme, keamanan kolektif, teori persepsi, kebijakan, Asia Tenggara. AbstractTerrorism issues is significant problem after the World Trade Center attacks on Sept 11, 2012. This case become threaten to muslim countries in the world. But this can’t be the basis that the people of the world's Muslim is a terrorist. Terrorism has become one of the non-traditional threats that could endanger other people on a large scale. Therefore, perceptions approaches and non-traditional security concept to be one way to be used in this paper. To guide the course of this research, several objectives that needs to be achieved in this study has been formulated. Those objectives are: develop an academic review of the challenges faced by countries in Southeast Asia, to analyze the paradox of ASEAN collective security in combating terrorism.Keywords: terrorism, collective security, perception theory, policy, Southeast Asia
Pemberdayaan Nelayan Lokal Indonesia Untuk Mengatasi Penyelundupan di Batam Kris Mada
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 01 (2016): April 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.127 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2016.3.01.465

Abstract

AbstrakMengontrol laut berjuta kilometer persegi membuat Indonesia memiliki batas maritim besar. Dibutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mengontrol perbatasan maritim secara optimal. Pengawasan untuk memastikan perbatasan tidak digunakan sebagai lintasan perdagangan gelap, perdagangan narkotika, dan penyelundupan senjata. Sayangnya, Indonesia belum memiliki kekuatan pokok minimum untuk mengontrol batas-batasnya. Sumber daya yang terbatas tercermin dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Batam, Kepulauan Riau. Agen avant garde dalam pencegahan penyelundupan tidak memiliki cukup tenaga dan kapal untuk rutin berpatroli di sekitar Batam, kota per-batasan yang terletak di Indonesia, dan perbatasan Malaysia-Singapura. Akibatnya, Batam menjadi salah satu pintu masuk dan keluar dari berbagai selundupan. Oleh karena itu, keterlibatan aktor-aktor non-negara untuk menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi penyelundupan. Salah satu aktor negara di Batam adalah pelaut Indonesia lokal yang memiliki lebih banyak orang dan kapal dari DJBC.Kata-kata kunci: penyelundupan, keamanan maritime, manajemen perbatasan, actor non Negara, pelaut local AbstractControl million of square kilometres ocean making Indonesia has enormous maritime boundaries. It takes enormous resources to control the maritime border optimally. Supervision, apropos, to ensure the border is not used as the trajec-tory of illicit trade, narcotic trafficking, and arms smuggling. Unfortunately, Indonesia hasn’t had minimum essential force to control her boundaries yet. Limited resources was reflected in Directorate General of Custom and Excise (DGCE) Office Batam, Riau Islands. Avant garde agent in smuggling prevention does not have enough personnel and ships to routinely patrol around Batam, border city located in Indonesia, Malaysia and Singapore boundaries. Conse-quently, Batam become one of the entrances and exits of various contraband. . Therefore, the involvement of non-state actors to be one alternative to overcome smuggling. One state actors in Batam is a local Indonesian seafarer who has more people and boats than DJBC.Keywords : smuggling, maritime security, boundaries management, non-state actors, local fisheries

Page 1 of 1 | Total Record : 10