Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2016): June"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah ]]>
<![CDATA[Purnamawati, I Gusti Ayu]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5035
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambata-hambatan yang dihadapi pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan, serta menganalisis metode penentuan desa Tenganan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun yang dihasilkan karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis. Adapun metode penentuan Desa Tenganan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing adalah bahwa tenun Grinsing memiliki sejumlah indikasi kekhasan daerah seperti faktor lingkungan geografis yang menunjukkan bahwa Desa Gringsing memiliki sejumlah ciri indikasi geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada tenun Gringsing yang dihasilkan. This study aimed to analyze the obstacles faced craftsmen Gringsing in performing the maintenance of geographical indications to Gringsing weaving products, as well as analyzing the method of determining the Tenganan village as the protection of geographical regions of Gringsing traditional weaving craft in relation to strengthening the region’s economy. This research is a socio-juridical approach. The results of this study indicate that barriers weaving Gringsing in performing the maintenance of geographical indications against woven products generated because there is no agreement to appoint one to serve as holders of Copyright or seek legal alternatives to make application for registration of the legal protection of geographical indications. The method of determining Tenganan as an area of geographical indications weaving Gringsing is that weaving Grinsing has a number of indications of regional specialties such as geographical environment factors which indicate that the village Gringsing has a number of characteristics of geographical indications such as natural factors, human factors, or a combination of both factors which characterizes and certain qualities in woven Gringsing produced. ]]>
<![CDATA[Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6465
<![CDATA[Completion of the arrangement concerning copyright provides many benefits for the creator as the owner of copyright or copyright holders. This study is aimed to determine the legal arrangements fiduciary whose object is the copyrighted work that would more clearly the basic laws that govern them and what is the basis of a work can be made the object of fiduciary guarantee and proof of collateral in the form of what is and to know clearly the registration procedure fiduciary object of copyright works /creation.The method used in this research is qualitative method with normative juridical approach with greater emphasis on the analysis of a legislation in force. The result of this research reveals that the latest development is currently in the Act Number 28 of 2014 in addition to the offense becomes a crime on complaint, to a copyright work / creation of an object can be used as fiduciary. This means that a creature can as collateral for the repayment of debt due in a work related to economic rights.]]>
<![CDATA[Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali ]]>
<![CDATA[Arsika, I Made Budi]]>;
<![CDATA[Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah]]>;
<![CDATA[Purwani, Sagung Putri M E]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961
<![CDATA[Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. ]]>
<![CDATA[Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Sumardiana, Benny]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5254
<![CDATA[Persoalan mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) memang seringkali menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat, khususnya saat dilaksanakan pemilihan umum baik pemilu eksekutif maupun legislatif. Demokrasi yang mengedepankan penghormatan atas hak asasi manusia menjadi kabur ketika Isu SARA dijadikan alat kampanye penarik suara masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana dampak penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah; bagaimana efektifitas pelaksanaan harmonisasi demokrasi, hak asasi manusia dan hukum terkait penggunaan Isu SARA dalam Pilkadadan bagaimana formulasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah terhadap tindak pidana yang dimunculkan akibat penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.The issue regarding the issue of Ethnicity, Religion, Race, and intergroup (SARA) is often cause social unrest in society, especially when general elections held executive and legislative elections. Democracy that emphasizes respect for human rights becomes blurred when the issue of SARA used as a campaign tool towing people's voices. The study is intended to analyze how the impact of the use of racial issues in the General Election of Regional Head; how the effectiveness of the implementation of the harmonization of democracy, human rights and legal issues related to the use of racial intolerance in regional head election and  how policy formulation that can be taken by the government against criminal acts that appear as a result of the use of racial issues in the General Election of Regional Head.]]>
<![CDATA[Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Maskur, Muhammad Azil]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.4068
<![CDATA[Persoalan hukum yang semakin hari menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan merupakan cerminan penegakan hukum yang jauh dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya dimaknai sebagai jalan memperleh keadilan, kenyataannya hanya mengutamakan kepastian. Gerbang terakhir putusan hukum ada pada hakim sebagai pemegang otoritas terakhir keadilan dalam sistem peradilan pidana indonesia, di tangan hakimlah hukum dapat dikatakan adil dan tidak adil. Besarnya tanggungjawab hakim tidak diimbangi dengan sumber daya hakim itu sendiri, sehingga putusan seringkali tidak adil versi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Keadilan yang diharapkan masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi sebenarnya akan terjawab jika hakim tidak hanya melulu menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) akan tetapi juga menggali hukum dalam masyarakat (living law).Permasalahan yang diangkat dalam artikel ilmiah hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana landasan yuridis-filosofis tentang penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam pengambilan keputusan?; dan (2) bagaimana penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam memutus perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang?Pengalian hukum yang hidup di masyarakat identik dengan istilah konservasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Semarang selalu melakukan upaya konservasi hukum yang hidup dalam setiap mengambil keputusan. Akan tetapi dikarenakan hakim juga harus tunduk pada asas legalitas maka penggalian tersebut hanya digunakan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana dalam rentang waktu yang ditentukan undang-undang, rentang waktu inilah yang dipakai oleh hakim dalam memasukkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hal yang meringankan. Hakim tidak dapat membebaskan terdakwa walaupun dimungkinkan secara nurani hakim tahu bahwa terdaka tidak bersalah secara materiil, akan tetapi dikarenakan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka hakim tetap menjatuhkan putusan pidana]]>
<![CDATA[Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum ]]>
<![CDATA[Adnyani, Ketut Sari]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5037
<![CDATA[Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin Pinandita. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum adat ditegaskan bahwa sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada kenyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, namun diperlukan model formulasi bentuk perkawinan parental (Pada Gelahang) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik purusa (laki-laki) maupun predana (perempuan).In Hindu Bali customs, marriage is generally done through a religious ceremony called Mekala kalaan led Pinandita. This is consistent with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In customary law asserted that the married system nyentana identified with forms of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa. The results of this study showed that in the middle of matriarki growing form of marriage, in fact Balinese people still embrace patriarchal forms of marriage. with Purusa inheritance system which has been in force, but they take the model formulation parental forms of marriage (In Gelahang) as an alternative policy in the field of marriage is to consider aspects of the treatment of the balance of the two sides both purusa (male) and Predana (female).]]>
<![CDATA[Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Setiawan]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6682
<![CDATA[Tujuan tulisan ini berupaya menjelaskan apakah hukuman mati sejalan dengan Pasal 6 Kovenan Sipol sebagai salah satu perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari Kovenan Sipol sehingga dapat mengetahui apakah pidana mati di Indonesia sesuai dengan Kovenan ini atau tidak. Tujuan kedua jurnal ini untuk menganalisa dan mengetahui mengapa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) sampai saat ini masih belum dapat digunakan sebagai dasar hukum penghapusan pidana mati di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam meneliti permasalahan di atas adalah Pasal 6 Kovenan Sipol tidak dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana mati di Indonesia karena berdasarkan teori dalam perjanjian internasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, masih berupa Undang-undang dalam arti formil. Akibat dari Undang-undang yang bersifat formil ini adalah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi belum dapat dilaksanakan karena yang disahkan hanya perjanjian internasionalnya saja bukan materi dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 6 Kovenan Sipol walaupun tidak secara tegas melarang adanya pidana mati, kecuali untuk kejahatan genosida, secara konsep dan keseluruhan pasal ini dan Kovenan Sipol bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di dunia sehingga menganggap pidana mati tidak sejalan dengan pasal ini.This journal goal is to explain dead penalty is in the same path with Article 6 ICCPR as one of the international agreement in human right. This is important to give understanding about the legal status of dead penalty in Indonesia. Is it in one frame with the ICCPR or not, in order to know if there are obstacle to implement Article 6 ICCPR in Indonesia. Other goal of this journal is to analyze and understand why Article 6 International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) until now still can’t be used as a law to vanish dead penalty in Indonesia. Method use in this journal normative legal studies. The result, from Human Rights Declaration 1948, ICCPR, and Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. These three instrument have close related each other. The results found are Article 6 ICCPR can’t be use to erase dead penalty in Indonesia because in international agreement and based on Indonesia legal system, Act Number 12 Year 2005 about Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, still in formal. Consequences from this kind of act is article in international agreement can’t be executed because the article and the material in ICCPR haven’t transformed into Indonesia national law.Other results from this journal is, whether Article 6 ICCPR didn’t strictly mention and forbidden dead penalty but conseptually, this Covenan made in purpose to erase dead penalty in the world.]]>
<![CDATA[Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum ]]>
<![CDATA[Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5037
<![CDATA[Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin Pinandita. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum adat ditegaskan bahwa sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada kenyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, namun diperlukan model formulasi bentuk perkawinan parental (Pada Gelahang) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik purusa (laki-laki) maupun predana (perempuan).In Hindu Bali customs, marriage is generally done through a religious ceremony called Mekala kalaan led Pinandita. This is consistent with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In customary law asserted that the married system nyentana identified with forms of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa. The results of this study showed that in the middle of matriarki growing form of marriage, in fact Balinese people still embrace patriarchal forms of marriage. with Purusa inheritance system which has been in force, but they take the model formulation parental forms of marriage (In Gelahang) as an alternative policy in the field of marriage is to consider aspects of the treatment of the balance of the two sides both purusa (male) and Predana (female).]]>
<![CDATA[Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia ]]>
<![CDATA[Setiawan Wicaksono]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6682
<![CDATA[Tujuan tulisan ini berupaya menjelaskan apakah hukuman mati sejalan dengan Pasal 6 Kovenan Sipol sebagai salah satu perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari Kovenan Sipol sehingga dapat mengetahui apakah pidana mati di Indonesia sesuai dengan Kovenan ini atau tidak. Tujuan kedua jurnal ini untuk menganalisa dan mengetahui mengapa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) sampai saat ini masih belum dapat digunakan sebagai dasar hukum penghapusan pidana mati di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam meneliti permasalahan di atas adalah Pasal 6 Kovenan Sipol tidak dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana mati di Indonesia karena berdasarkan teori dalam perjanjian internasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, masih berupa Undang-undang dalam arti formil. Akibat dari Undang-undang yang bersifat formil ini adalah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi belum dapat dilaksanakan karena yang disahkan hanya perjanjian internasionalnya saja bukan materi dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 6 Kovenan Sipol walaupun tidak secara tegas melarang adanya pidana mati, kecuali untuk kejahatan genosida, secara konsep dan keseluruhan pasal ini dan Kovenan Sipol bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di dunia sehingga menganggap pidana mati tidak sejalan dengan pasal ini.This journal goal is to explain dead penalty is in the same path with Article 6 ICCPR as one of the international agreement in human right. This is important to give understanding about the legal status of dead penalty in Indonesia. Is it in one frame with the ICCPR or not, in order to know if there are obstacle to implement Article 6 ICCPR in Indonesia. Other goal of this journal is to analyze and understand why Article 6 International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) until now still can’t be used as a law to vanish dead penalty in Indonesia. Method use in this journal normative legal studies. The result, from Human Rights Declaration 1948, ICCPR, and Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. These three instrument have close related each other. The results found are Article 6 ICCPR can’t be use to erase dead penalty in Indonesia because in international agreement and based on Indonesia legal system, Act Number 12 Year 2005 about Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, still in formal. Consequences from this kind of act is article in international agreement can’t be executed because the article and the material in ICCPR haven’t transformed into Indonesia national law.Other results from this journal is, whether Article 6 ICCPR didn’t strictly mention and forbidden dead penalty but conseptually, this Covenan made in purpose to erase dead penalty in the world.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Purnamawati]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5035
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambata-hambatan yang dihadapi pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan, serta menganalisis metode penentuan desa Tenganan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun yang dihasilkan karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis. Adapun metode penentuan Desa Tenganan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing adalah bahwa tenun Grinsing memiliki sejumlah indikasi kekhasan daerah seperti faktor lingkungan geografis yang menunjukkan bahwa Desa Gringsing memiliki sejumlah ciri indikasi geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada tenun Gringsing yang dihasilkan. This study aimed to analyze the obstacles faced craftsmen Gringsing in performing the maintenance of geographical indications to Gringsing weaving products, as well as analyzing the method of determining the Tenganan village as the protection of geographical regions of Gringsing traditional weaving craft in relation to strengthening the region’s economy. This research is a socio-juridical approach. The results of this study indicate that barriers weaving Gringsing in performing the maintenance of geographical indications against woven products generated because there is no agreement to appoint one to serve as holders of Copyright or seek legal alternatives to make application for registration of the legal protection of geographical indications. The method of determining Tenganan as an area of geographical indications weaving Gringsing is that weaving Grinsing has a number of indications of regional specialties such as geographical environment factors which indicate that the village Gringsing has a number of characteristics of geographical indications such as natural factors, human factors, or a combination of both factors which characterizes and certain qualities in woven Gringsing produced. ]]>
