Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 2 (2018): December"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Natalis, Aga]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.15784
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan berbasis teori hukum feminis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Politik hukum perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, dapat ditelusuri berdasarkan beberapa regulasi terkait, mulai dari tatanan ideal, konstitusional, legislasi dan implementasi. Undang-undang perlindungan pekerja migran dianggap belum mampu melindungi pekerja migran perempuan Indonesia, tidak ada peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan dan belum konsisten untuk mengimplementasi berbagai konvensi yang telah diratifikasi terkait perlindungan pekerja migran terutama perempuan, sehingga perlu ditetapkan peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rangka mewujudkan instrumen hukum perlindungan pekerja migran yang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan Indonesia. Teori hukum feminis mendesak, pemerintah untuk menciptakan regulasi, terutama terkait perlindungan pekerja migran perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa. This research aims to analyze how is the politics of law of the protection of female migrant workers is based on the feminist legal theory in Indonesia. This research uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the politcs of law of the protection of female migrant workers can be traced based on several related regulations, ranging from ideal, constitutional, legislative and implementation arrangements. The law on the protection of migrant workers is deemed unable to protect Indonesian female migrant workers, there are no specific regulations relating to the protection of female migrant workers and has not been consistent in implementing ratified conventions related to the protection of migrant workers, especially women, so special regulations need to be stipulated regarding migrant workers protection Indonesia in order to realize a legal instrument for the protection of migrant workers who is responsive to the needs of Indonesian women migrant workers. Feminist legal theory urges the government to create regulations, especially related to the protection of female migrant workers who place women in a special position.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian ]]>
<![CDATA[Guntoro, Ghani]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13403
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan masih sering terjadi di beberapa kantor kepolisian diantaranya di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Pelakunya ternyata tidak hanya dilakukan oleh tahanan laki-laki saja namun ditemui juga bahwa aparat petugas kepolisian turut menjadi pelakunya. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam kantor kepolisian dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tahanan perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam tahanan kantor kepolisian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kasus kekerasan seksual ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti faktor kejiwaan, kebutuhan biologis dan moral dari para si pelaku itu sendiri sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya kesempatan yang didapat oleh pelaku seperti kelalaian/lemahnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian dan faktor letak ruang sel tahanan laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi berdekatan. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga kepolisian yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana penahanan di kantor kepolisian dan memperketat pengawasan atau penjagaan tahanan.Cases of sexual violence against female detainees are still common in several police stations such as at the Wajo City Police Station, Poso City Police Station and Jayapura City Police Station. The crimes are not committed by male detainees only but also by the police officers. Hence arise some problems what are the factors that become the cause of sexual violence against female detainees in police stations and what kind of remedy that can be taken as a form of legal protection towards female detainees particularly the victims of sexual violence at the police station. From the results of research by the author, cases of sexual violence against female detainees are caused by internal and external factors. Internal factors such as psychological factors, biological needs and moral of the offender itself, while external factors are the opportunities gained by actors such as omission or lack of security of the police officers and the location between male and female cell at the adjacent position. To prevent and combat sexual violence against female detainees, it is necessary to have an effort that must be undertaken by the government and police agencies such as improving the facilities and infrastructure of the detention center at the police station and tighten the supervision or security of detainess. ]]>
<![CDATA[Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Syafingi, Habib Muhsin]]>;
<![CDATA[Dewi, Dyah Adriantini Sintha]]>;
<![CDATA[Aji, Alan Bayu]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16020
<![CDATA[Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaanya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuanga dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu people centered, participatory, empowerment and sustainable. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely people centred, participatory, empowerment and sustainable. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya ]]>
<![CDATA[Ghoffar, Abdul]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16727
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi terus berupaya menjadi sebuah peradilan yang akuntabel dan terpercaya. Namun dalam perjalanannya, terdapat hakim konstitusi yang terjerat korupsi. Riset ini bertujuan untuk melihat kewenangan yang dimiliki oleh MK, lalu dicarikan solusi untuk menjaga agar kedepannya lebih akuntabel dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, MK memiliki kewenangan yang sangat besar, yang diantara kewenangan tersebut menjadikan lembaga ini sebagai pengawas lembaga legislatif, serta wasit bagi lembaga lain yang sedang bersengketa kewenangan. Kedua, MK harus menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari terjadinya korupsi, serta membangun sistem guna menjaga perilaku hakim, baik pada saat hakim sedang berada di lingkungan pengadilan, maupun di luar lingkungan pengadilan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.The Constitutional Court continues to strive to be an accountable and trustworthy judiciary. However, on its way, there were constitutional justices who were caught in corruption. This research aims to examine the authority possessed by the Constitutional Court, so keys to the more accountable and trustworthy Constitutional Court in the future can be well identified. This study uses a normative juridical method. The results of the study are concluded as follows. First, the Constitutional Court has considerable authorities, which enable this institution to be a supervisor of the legislature and the referee for other institutions who are in dispute over authority. Second, a high standard of accountability must be applied to avoid corruption as well as a system to maintain the behaviors of judges should be established, either when judges are in the court or outside the court, in order to improve public trust.]]>
<![CDATA[Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ]]>
<![CDATA[Pradipta, Mulia Agung]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16623
<![CDATA[Tulisan ini menggagas reformulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPPU tidak mengatur mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda telah dibayarkan sebagian oleh terpidana baik orang atau Korporasi. Oleh sebab itu, penentuan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP. Terkait hal itu, maka implikasi lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalani akan melebihi 1 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU. Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU yaitu pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, apabila tidak mencukupi maka terpidana wajib mencicil pidana dendanya, dan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut dengan mencicil maka diganti dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkuan.This paper initiates a reformulation of the substitute criminal fines of Money Laundering Criminal Law (Act of TPPU). This research method used normative juridical. The result of this study indicates that in Act of TPPU does not regulate duration for alternative sentence if the fine has been partially paid by the convicted person or corporation, the duration is determined by Article 30 paragraph (4) of the Criminal Code. Meanwhile, that the duration will exceed 1 year and 4 months as stipulated in Article 8 of this law. More appropriate reformulation of substitute criminal fines in Act of TPPU is seizing assets or revenues of convicted. If it is insufficient, the convicted must pay it in installments. If the convicted does not pay in installment, the criminal fines is replaced with imprisonment of at least 1 year and the longest is sentenced for its criminal act.]]>
<![CDATA[The Role of Regional Government on Increasing Awareness of Legal Intellectual Property Rights Education and Education Personnel ]]>
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>;
<![CDATA[Fitriyana, Wahyudin]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.17143
<![CDATA[This study aims to find out and analyze what factors are causing a lack of awareness of educators and education personnel in Karawang Regency to register intellectual property rights; The impact of not registering the intellectual property rights of educators and education staff in Karawang regency and knowing the efforts made by the local government in increasing the awareness of legal IPR education and education personnel in Karawang Regency. The method in this study is to use an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the factors that led to a lack of awareness of educators and education personnel in Karawang Regency to register IPRs were a lack of understanding of educators and education staff about the legal rules of intellectual property rights; Most educators and education personnel do not know what IPR is; Awards for IPR and compliance with IPR laws are still low.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Karawang untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual; Selanjutnya, dianalisis mengenai dampak dari tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektual para pendidik dan staf pendidikan di Kabupaten Karawang, serta dimaksudkan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pendidik dan tenaga kependidikan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Karawang untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual adalah kurangnya pemahaman pendidik dan staf pendidikan tentang aturan hukum hak kekayaan intelektual; Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan tidak tahu apa itu Intellectual Property Rights. Selain itu, penghargaan untuk Hak Kekayaan Intelektual dan kepatuhan terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual masih rendah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13403
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan masih sering terjadi di beberapa kantor kepolisian diantaranya di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Pelakunya ternyata tidak hanya dilakukan oleh tahanan laki-laki saja namun ditemui juga bahwa aparat petugas kepolisian turut menjadi pelakunya. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam kantor kepolisian dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tahanan perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam tahanan kantor kepolisian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kasus kekerasan seksual ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti faktor kejiwaan, kebutuhan biologis dan moral dari para si pelaku itu sendiri sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya kesempatan yang didapat oleh pelaku seperti kelalaian/lemahnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian dan faktor letak ruang sel tahanan laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi berdekatan. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga kepolisian yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana penahanan di kantor kepolisian dan memperketat pengawasan atau penjagaan tahanan.Cases of sexual violence against female detainees are still common in several police stations such as at the Wajo City Police Station, Poso City Police Station and Jayapura City Police Station. The crimes are not committed by male detainees only but also by the police officers. Hence arise some problems what are the factors that become the cause of sexual violence against female detainees in police stations and what kind of remedy that can be taken as a form of legal protection towards female detainees particularly the victims of sexual violence at the police station. From the results of research by the author, cases of sexual violence against female detainees are caused by internal and external factors. Internal factors such as psychological factors, biological needs and moral of the offender itself, while external factors are the opportunities gained by actors such as omission or lack of security of the police officers and the location between male and female cell at the adjacent position. To prevent and combat sexual violence against female detainees, it is necessary to have an effort that must be undertaken by the government and police agencies such as improving the facilities and infrastructure of the detention center at the police station and tighten the supervision or security of detainess. ]]>
<![CDATA[Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16020
<![CDATA[Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaanya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuanga dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu people centered, participatory, empowerment and sustainable. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely people centred, participatory, empowerment and sustainable. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16727
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi terus berupaya menjadi sebuah peradilan yang akuntabel dan terpercaya. Namun dalam perjalanannya, terdapat hakim konstitusi yang terjerat korupsi. Riset ini bertujuan untuk melihat kewenangan yang dimiliki oleh MK, lalu dicarikan solusi untuk menjaga agar kedepannya lebih akuntabel dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, MK memiliki kewenangan yang sangat besar, yang diantara kewenangan tersebut menjadikan lembaga ini sebagai pengawas lembaga legislatif, serta wasit bagi lembaga lain yang sedang bersengketa kewenangan. Kedua, MK harus menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari terjadinya korupsi, serta membangun sistem guna menjaga perilaku hakim, baik pada saat hakim sedang berada di lingkungan pengadilan, maupun di luar lingkungan pengadilan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.The Constitutional Court continues to strive to be an accountable and trustworthy judiciary. However, on its way, there were constitutional justices who were caught in corruption. This research aims to examine the authority possessed by the Constitutional Court, so keys to the more accountable and trustworthy Constitutional Court in the future can be well identified. This study uses a normative juridical method. The results of the study are concluded as follows. First, the Constitutional Court has considerable authorities, which enable this institution to be a supervisor of the legislature and the referee for other institutions who are in dispute over authority. Second, a high standard of accountability must be applied to avoid corruption as well as a system to maintain the behaviors of judges should be established, either when judges are in the court or outside the court, in order to improve public trust.]]>
<![CDATA[Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16623
<![CDATA[Tulisan ini menggagas reformulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPPU tidak mengatur mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda telah dibayarkan sebagian oleh terpidana baik orang atau Korporasi. Oleh sebab itu, penentuan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP. Terkait hal itu, maka implikasi lamanya pidana kurungan pengganti yang harus dijalani akan melebihi 1 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU. Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU yaitu pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, apabila tidak mencukupi maka terpidana wajib mencicil pidana dendanya, dan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut dengan mencicil maka diganti dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkuan.This paper initiates a reformulation of the substitute criminal fines of Money Laundering Criminal Law (Act of TPPU). This research method used normative juridical. The result of this study indicates that in Act of TPPU does not regulate duration for alternative sentence if the fine has been partially paid by the convicted person or corporation, the duration is determined by Article 30 paragraph (4) of the Criminal Code. Meanwhile, that the duration will exceed 1 year and 4 months as stipulated in Article 8 of this law. More appropriate reformulation of substitute criminal fines in Act of TPPU is seizing assets or revenues of convicted. If it is insufficient, the convicted must pay it in installments. If the convicted does not pay in installment, the criminal fines is replaced with imprisonment of at least 1 year and the longest is sentenced for its criminal act.]]>
