Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.636

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Pandecta Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Lex Renaissance International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Jurnal Pengabdian Masyarakat J-LEE - Journal of Law, English, and Economics SEMINAR NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Inconcreto Soedirman Law Review Jatijajar Law Review Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Multidisiplin Pengabdian Masyarakat (JMPM)

Alan Bayu Aji

Universitas Harapan Bangsa

Author-ID : 4074209

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Aji, Alan Bayu
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16020

Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaanya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuanga dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu people centered, participatory, empowerment and sustainable. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely people centred, participatory, empowerment and sustainable. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.

Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas Alan Bayu Aji; Kartika Dwi Chandra Sari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art7

This research departs from the use of village funds which are still oriented towards infrastructure development in the midst of the low Human Development Index in Banyumas Regency which is influenced by the level of community health. The purpose of the research is to identify first, the authority of the Village Government in the use of village funds for health sector activities according to applicable regulations. Second, the role of the Village Government in utilizing village funds for health sector activities in Banyumas Regency. Third, the Village Fund utilization model for future public health activities. The research method used is normative juridical with statutory, case and conceptual approaches. The results of the study show that first, the authority of the village government for the utilization of village funds in the health sector is regulated in the Minister of Village Regulation Number 01 of 2015. Second, it was found that the role played by the village government in 50 villages in Banyumas is still lacking, it is proven that only 6% allocation of village funds for health. Third, the model that will be built in the future is the use of a bottom-up system in village development planning, health census, formation of peer education as well as socialization and periodic monitoring from the government.

Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi Alan Bayu Aji
Lex Renaissance Vol 2 No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol2.iss2.art1

This study aims to determine the objective conditions regarding the legal politics of managing the performance accountability of regional heads after the reform. The formulations of the problem include, first, how is the legal politics of the regulation for performance accountability of regional heads after the reform, and second, what is the ideal model of regional head accountability to the regional representative council (DPRD). This research is normative juridical research in which the data used is secondary data in the form of legal materials. In addition, this study uses theories as an analysis tool. The results show that the legal politics of regional head accountability has shifted from DPRD to the central government. The shift is caused by an empirical practice during the enactment of Law No. 22 of 1999 and the domination of DPRD, but the accountability is then shifted to the central government. Domination is also shown by the central government in supervising regional governments, thus minimizing the role of DPRD as a regional representative body with supervisory function. The performance accountability of regional head should be initially presented to DPRD to create equal partnership relations between the two institutions and to place DPRD outside the regional administration element, enabling DPRD to carry out the supervisory function optimally towards directly elected regional heads.Keywords: Legal politics; accountability; regional heads

Desain Prototipe Portal Informasi Wisata Desa Candirenggo Retno Agus Setiawan; Imam Ahmad Ashari; Alan Bayu Aji
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 1 No 1 (2022): Februari
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Desa Candirenggo merupakan salah satu desa dari delapan belas desa yang berada di Kecamatan Ayah, termasuk ke dalam status desa berkembang dan ditetapkan sebagai desa wisata dengan memiliki banyak potensi alam seperti air terjun, goa alami, dan beberapa tempat lain dengan pemandangan alam yang bagus. Akan tetapi potensi alam yang dimiliki belum didukung dengan pengelolaan yang baik yang berdampak pada kurang diminatinya potensi wisata tersebut. Kurangnya media promosi turut mendukung minimnya jumlah kunjungan wisatawan ke desa Candirenggo. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengenalkan portal informasi wisata desa Candirenggo sebagai media penyampaian dan penyebarluasan informasi potensi desa secara efektif. Dengan menggunakan pendekatan tahapan persiapan, perancangan dan pengembangan, pelatihan dan sosialisasi, dan evaluasi, tim pengabdi berhasil mengembangkan portal informasi wisata desa candirenggo sesuai dengan kebutuhan pengguna mitra. Kegiatan pelatihan administratif sistem dan pengelolaan konten juga berhasil dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi fungsi sistem portal informasi wisata desa yang telah dikembangkan. Hasil evaluasi menunjukkan portal informasi wisata desa memiliki kinerja yang baik. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengguna mitra memiliki minat dan merasakan kemudahan dalam menggunakan sistem portal informasi wisata desa

ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAEARAH Alan Bayu Aji; Irawan Randikaparsa
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol 2 No 01 (2020): DESEMBER
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kebijakan desentralisasi ini berpengaruh pula terhadap proses pembentukan hukum, di mana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sementara dalam tahapan perancangan pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas di pemerintahan atau panitia khusus dari DPRD. Hal tersebut mengakibatkan tidak sedikit Peraturan Daerah yang digugat ke Mahkamah Agung dan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Menurut Ibrahim yang dimaksud dengan Perda bermasalah yaitu Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dianggap tidak mampu mewadahi kepentingan nasional, tidak mampu mewadahi konteks sosial setempat atau nilai kearifan lokal, bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak aspiratif. Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana dasar filosofis dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif? Dan (2) Bagaimana Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aprroach). Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah dibutuhkan peran serta masyarakat. Terkait partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat empat model partisipasi. Keempat model tersebut adalah pertama, partisipasi murni (pure representative democracy), Kedua, a basic model public partisipation, Ketiga, a realism model of publik partisipat, Keempat, model The Possible Ideal For South Africa. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentuk Peraturan daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Maka dari itu perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

ANALYSIS COMPETENCE OF VILLAGE OFFICIALS ON THE PERFORMANCE OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN BANYUMAS REGENCY Kartika Dwi Chandra Sari; Alan Bayu Aji
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 4, No 4 (2020): IJEBAR, VOL. 4, ISSUE 04, DECEMBER 2020
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v4i4.1577

Village government has clear objectives and achievements in government administration. Organizational effectiveness is important in the realization of the goals and achievements of the village government. From the perspective of human resources, the effectiveness of an organization can be seen from the competencies possessed by village officials. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of Village Funds by looking at the average competency and performance of village fund management in the village apparatus of the Banyumas Regency. In this study, the questionnaire has gone through the stages of validity and reliability testing, classical assumption test and multiple regression test. The conclusion is that knowledge and skills do not have a significant effect on village management performance. while the attitude variable has a significant effect on the performance of village management. Suggestions for the village government, in improving the competence of village officials in the Banyumas region in work, it is necessary to have training in accordance with the needs of the Village Apparatus, so that knowledge, insight and skills increase. This is to increase the average number of job analysis skills.

Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Ketebukaan Informasi Publik Alan Bayu Aji; Marlia Hafny Afrilies; Hesti Ayu Wahyuni; Maya Ruhtiani; Litya Surisdani Anggraeniko
Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS Vol 2 No 1 (2023): Februari
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/pimas.v2i1.976

The current era of Public Information Openness has had an impact on all sectors of people's lives, one of which is in the field of law. Disclosure of public information is a right of the community and an obligation for the state, in this case the provision of public information in the field of law in the form of legal products. The community is still very low in understanding regarding access to legal product literacy. This can be seen from the fact that there are still many misunderstandings about a draft legal product made by the Government and the DPR. To overcome these problems, through collaboration with the Legal Research and Writing Community, an activity has been carried out on the socialization of legal information documentation literacy. The activity was carried out directly and attended by students with legal backgrounds from several universities in Purwokerto. In carrying out these activities it aims to provide an understanding of how to optimally access legal product literacy digitally. This is considered important because apart from being a source of student knowledge, it can also be a means of effective outreach to the community, so as to minimize misunderstanding of a legal product made by the state.

Legalitas Penerapan Praktik Euthanasia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Ummu Habibah Azalia; Septiani Aditiya Putri; Yuris Tri Naili; Maya Ruhtiani; Alan Bayu Aji
Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM 2022)
Publisher : Universitas Harapan Bangsa

Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan dengan adanya kasus permohonan euthanasia yang diajukan oleh keluarga karena berbagai macam masalah antara lain kendala ekonomi dalam membiayai biaya rumah sakit, dan juga ketidak sanggupan karena melihat anggota keluarga tak sadarkan diri dalam jangka waktu yang lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasikan karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut hukum positif di Indonesia, Euthanasia dikatakan sebagai tindakan malpraktek karena malpraktek adalah praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ada dan menyalahi undang-undang serta kode etik yang ada. Tindakan euthanasia ini dikategorikan sebagai tindakan malpraktek pidana (criminal malpractice) karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian

Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Alan Bayu Aji; Yuris Tri Naili; Monica Puspa Dewi
Jurnal Hukum In Concreto Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum In Concreto
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terdapat tujuan negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengakui eksistensi Desa melalui kebijakan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah pemberdayaan dan pembangunan desa tersebut sudah menyentuh pada kebutuhan dari Desa itu sendiri. Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan dan Pembangunan Desa di Indonesia dan Bagaimana Pemberdayaan dan Pembangunan Desa dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa. Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif, yang menggunakan data sekunder dan dokumen terkait. Penelitian ini menunjukan bahwa dana desa menjadi alat kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan, hal tersebut terbukti pengaturan tentang pemberdayaan dan pembangunan itu diatur oleh pemerintah pusat.

Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Monica Puspa Dewi; Kuni Nasihatun Arifah; Alan Bayu Aji
Jurnal Hukum In Concreto Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum In Concreto Volume 2 Nomor 1 2023
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v2i1.991

One form of Village Democracy is the Election of Village Heads, since the design of the Election of Village Heads has been carried out directly. Villagers can directly elect Village Head Candidates, but the latest development is that there are rules limiting the number of village head candidates to a minimum of two people and a maximum of five people. The purpose of this research is to examine the regulatory impact of limiting the number of village head candidates. This research is a type of empirical normative legal research with a conceptual approach. Based on the results of this study, it shows that there are two impacts, namely the regulatory impact if the number of candidates is not fulfilled can be postponed, then the social impact is the appearance of a husband and wife candidate for village head.

Co-Authors Dyah Adriantini Sintha Dewi Habib Muhsin Syafingi Hesti Ayu Wahyuni Imam Ahmad Ashari, Imam Ahmad Irawan Randikaparsa Kartika Dwi Chandra Sari Kuni Nasihatun Arifah Litya Surisdani Anggraeniko Marlia Hafny Afrilies Maya Ruhtiani Monica Puspa Dewi Monica Puspa Dewi Retno Agus Setiawan Septiani Aditiya Putri Ummu Habibah Azalia Yuris Tri Naili

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search