cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 47   48   49   50   51 
Tinjauan Kasus Perceraian di Kota Semarang sebagai Upaya Kriminalisasi Cybersex
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2350

Abstract

Meningkatnya Cybersex mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Faktor-faktor yang mendorong perceraian di kota semarang dan Pengaruh Cybersex dalam kasus perceraian di wilayah kota Semarang sehingga menjadi dasar untuk di kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mendorong alasan perceraian di kota Semarang adalah faktor ketidak harmonisan rumah tangga. Dapat terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang dari pasangan yang terpengaruh Cybersex sebagai faktor yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak lazim dalam melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga misalnya memaksa istri berhubungan dengan posisi seperti hewan. Cybersex sebagai salah satu dari sekian bentuk kejahatan dapat ditanggulangi dengan penal policy dan non-penal policy. Penal policy dalam upaya penanggulangan Cybersex dapat dilakukan dengan cara mengkriminalisasi Cybersex sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Sedangkan upaya non penal terhadap Cybersex dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan supaya Cybersex itu tidak terjadi. The increasing interest in Cybersex invites people to do research. This study aims to gain a picture of how the factors that encourage divorce in the city of semarang and the influence of Cybersex in divorce cases in the area of Semarang city so that it becomes the basis for the criminalization of criminal laws and regulations in Indonesia. The starting point of the title and the underlying problem of this research this research, including the types of descriptive research. Based on the result of the research can be concluded that the dominant factor that urge reasons divorce in the city of semarang is the factor not harmonious. Can occur because of the whose behavior deviates from a couple who affected Cybersex as a factor that can inflict conduct that is prevalent in performing sexual intercourse in the household e.g. force wife relating to the position of such animals. Cybersex as one of the forms of crime can be solved by a non-penal policy and penal policy. Penal policy in an effort to cope with Cybersex can be done in a way as Cybersex criminalize acts that are prohibited and threatened criminal. While the efforts of non-penal of Cybersex can be done by conducting a prevention order that Cybersex is not the case.
Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif Metrina Tosika; Khairul Fahmi; Asrinaldi Asrinaldi
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.23958

Abstract

Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada perhelatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “memenuhi syarat” yang diatur oleh KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu berikutnya.
Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Rindia Fanny Kusumaningtyas
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6465

Abstract

Completion of the arrangement concerning copyright provides many benefits for the creator as the owner of copyright or copyright holders. This study is aimed to determine the legal arrangements fiduciary whose object is the copyrighted work that would more clearly the basic laws that govern them and what is the basis of a work can be made the object of fiduciary guarantee and proof of collateral in the form of what is and to know clearly the registration procedure fiduciary object of copyright works /creation.The method used in this research is qualitative method with normative juridical approach with greater emphasis on the analysis of a legislation in force. The result of this research reveals that the latest development is currently in the Act Number 28 of 2014 in addition to the offense becomes a crime on complaint, to a copyright work / creation of an object can be used as fiduciary. This means that a creature can as collateral for the repayment of debt due in a work related to economic rights.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17212

Abstract

Crime is an act that violates the prohibitions set out in the rule of law, and does not fulfill or go against the orders set out in the rules of law that apply in society. For human interests to be protected, laws must be implemented in accordance with applicable regulations. However, there are often violations of the law, even at the level of law enforcement officials themselves. The Criminal Procedure Code does not explicitly regulate sanctions for law enforcement officials who commit violence or other practices that violate the provisions therein. The method used is juridical normative to explain sanctions for law enforcement officers who violate the Criminal Procedure Code in dealing with crime.Crime is a prohibition set out in the rule of law, and is not in accordance with the orders set out in the rule of law that applies in society. For human interests to be protected, laws must be applied in accordance with applicable regulations. However, various lawsuits were dropped, even at the level of law enforcement itself. The Criminal Procedure Code (Indonesian : KUHAP)does not emphasize sanctions for law enforcement officials who commit violent practices or other practices that conflict with the provisions therein. The purpose of this study is to study law enforcement sanctions that are against the Criminal Procedure Code (KUHAP) in dealing with crime.
Perubahan Fungsi dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya Sriayu Aritha Panggabean
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan fungsi dan struktur Bangunan Cagar Budaya dilihat dari prspektif Undang-Undang Cagar Budaya. Selain itu, akan dianalisis mengenai proses perizinan pembanguan Semarang Contemporary Art Gallery yang dialihfungsikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Pemerintah Kota Semarang terhadap perubahan fungsi dan struktur bangunan Cagar Budaya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu sebagai tindakan revitalisasi bangunan tetapi dengan tidak merubah bentuk asli luar dari bangunan Cagar Budaya tersebut. Sementara itu, proses perijinan dalam pembangunan Contemporary Art Gallery dilakukan dengan mendapakan kajian dari Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L). Setelah itu, Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang akan berunding dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengeluarkan keterangan rencana kota serta Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Ketika bangunan akan difungsikan maka BPPT akan mengeluarkan H.O (Ijin Gangguan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). This study aims to analyze changes in the function and structure of Heritage Buildings seen from prspectif Heritage Act. Moreover, it will be analyzed on the Development of the licensing process Semarang Contemporary Art Gallery are converted. This study uses socio-juridical research with qualitative approach. The results of this study indicate that Semarang government action to change the function and structure of the heritage buildings are in accordance with Act No. 11 Year 2010 on Heritage is a revitalization of the building but the action does not change the original shape of the building outside the Cultural Heritage. Meanwhile, in the construction permitting process conducted by the Contemporary Art Gallery assigned the study of the Old City Area Management Board (BPK2L). After that, the Department of Urban Planning and Housing Semarang will negotiate with the Heritage Preservation Board Semarang and NGOs to issue a City planning and building permit issued by the Integrated Licensing Service Agency (BPPT). When building will function then BPPT will issue HO (Disturbance Permit) and License (Trading License).
Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2331

Abstract

Space Treaty 1967 merupakan landasan Hukum Internasional (Ruang Angkasa) atas pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya. Pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa tersebut dalam kenyataannya hanya mungkin dilakukan secara optimal oleh negara-negara maju yang memiliki sumber daya dan kemampuan teknologi maju. GSO merupakan salah satu sumber daya alam terbatas yang merupakan tempat strategis untuk penempatan satelit komunikasi. Satelit komunikasi pada dasarnya menjadi wahana utama dan sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dunia umumnya dan kepentingan nasional Indonesia pada khususnya meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan dilandasi semangat kerjasama internasional dalam memanfaatkan GSO untuk tujuan bersama bagi kemanusian dan perdamaian, disepakati prinsip kesetaraan akses di antara negara-negara. Perjuangan Indonesia bersama negara-negara katulistiwa lainnya melalui berbagai fora internasional terus dilanjutkan agar bisa mencapai pengaturan internasional atas pemanfaatan GSO lebih mencerminkan keadilan mengingat letak GSO berada pada posisi di atas ruang angkasa negara-negara katulistiwa.Space treaty 1967 is the international law of space based in utilizing and exploiting of the space including Moon and other space objects. The utilization and exploitation of the space is only conducted by the developed countries, which has the resources and developed technology. Geostasioner is one of the limited natural resources as a strategic place for communication satellite orbite. The communication satellite is the major vehicle to endorse many kind of the world people activities, and especially for the national interest such as economics, politics, social and culture, and also defence. The equal principle among states is based on the international cooperation in utilizing GSO for the human peace. Indonesia with other equatorial countries struggle through various international forum to search the international regulation in utilizing space above the countries.
Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia Siti Yuniarti; Erni Herawati
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.18293

Abstract

AbstrakPerkembangan TIK, khususnya internet, memunculkan berbagai aktivitas melalui ruang siber (cyberspace) yang memunculkan manfaat dan resiko secara bersamaan. Dalam perspektif negara, pemanfaatan TIK dapat dioptimalkan untuk menjalankan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna mendorong pemanfaatan dalam ruang siber secara optimal, diskusi mengenai kedaulatan negara dalam ruang siber menjadi salah satu pertanyaan mendasar. Penegakan kedaulatan digital oleh negara kerap pula diperlukan untuk meminimalisasi efek negatif yang timbul pada lingkup politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan nasional. Olehkarenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedaulatan digital diinterprestasikan oleh Indonesia melalui instrumen pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian tahap awal yang memerlukan penelitian lanjutan. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian awal ini menyimpulkan bahwa dalam rangka pembentukan kedaulatan digital oleh negara, Indonesia saat ini memusatkan pada pembentukan cyber territory dan sumber daya manusia sebagai langkah awal untuk membangun kedaulatan digital. Namun, Indonesia belum memiliki regulasi pada level undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi.The development of ICT's, especially the internet, has led to various activities through cyberspace that has generated benefits and risks simultaneously—from a state's perspective, using ICTs to carry out the state's function in externalizing the welfare's society. To optimize cyberspace's utilization, the discussion on state sovereignty in cyberspace is one of the fundamental questions. The state's enforcement of digital sovereignty is often needed to minimize the adverse effects on political, social, economic, cultural, and national security. Therefore, this research goal is to analyze how Indonesia interprets digital sovereignty through government instruments. This research is early-stage research that requires further research. This preliminary study concludes that Indonesia is currently focusing on developing cyber territory and human resources as a first step to develop Indonesia's digital sovereignty. However, the protection of personal data has not been covered by a specific personal data act at this moment.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjdinya PHK, kompensasi yang diberikan kepeda pekerja/buruh yang di PHK berdasarkan putusan hakim PHI dan peran hakim PHI dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus kasus PHK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme PHK berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mengenai pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi PHK maka pekerja/buruh hanya memperoleh 1 (satu) kali dan uang pengantian hak sesuai dengan Undang-Undang. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terkait pemberian kompensasi pekerja/buruh. Terkait mengenai upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh demi memperjuangkan hak-haknya melalui non litigasi dan litigasi. Non litigasi atau diluar pengadilan dilakukan memalui konsiliasi dan mediasi yang dijalankan secara muyawarah yang ditengahi oleh Dinakertrans. Sedangkan litigasi atau melalui jalur pengadilan dilakukan memalui Pengadilan Hubungan Industrial.This study aimed to analyze the factors that cause terjdinya layoffs, compensation provided kepeda workers / laborers whose employment is terminated by the judge’s ruling and the role of judges PHI PHI to provide legal certainty to the cases of layoffs. These results indicate that the mechanism of layoffs under Law No. 13 of 2003 on Labor, as well as the fulfillment of the rights of workers who were laid off were contained in employment contracts in the event of layoff the workers / laborers only get 1 (one) time and money replacement right in accordance with the Law. Furthermore, regarding the legal protection related to compensation of workers / laborers. Related legal efforts undertaken regarding workers / labor for asserting their rights through non-litigation and litigation. Non litigation or outside court is performed by the conciliation and mediation run muyawarah brokered by Dinakertrans. While litigation or through the courts is performed by the Industrial Relations Court.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2384

Abstract

Menurut catatan UNICEF, pada tahun 2000 ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada bulan Januari-Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2%). Melihat kuantitas anakyang melakukan tindak pidanatersebut, maka sudah seharusnya proses acara pidananya mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik untuk anak seperti perlindungan akan hak-haknya. Oeh karena itu penulis mencoba menelitinya dalamlingkup Kota Semarang.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas proses jalannya perkara pidana terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) sesuai hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang, (mengetahui perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam hukum acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses acara pidana terhadap anak nakal yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang telah sesuai dan merujuk pada KUHAP Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Proses ini berawal dari adanya laporan kemudian perkara di bawa ke Polwiltabes Semarang dan ditangani oleh penyelidik, penyidik pada RPK Polwiltabes Semarang. Setelah proses penyidikan, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang, kemudian perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk di sidangkan oleh hakim anak. Dalam setiap tahapan aparat penegak hukum selalu meminta pendapat pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Semarang untuk mengetahui keadaan anak yang sebenarnya. Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana di wilayah hukum Kota Semarang telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.  Children are human small and relatively clean, but many of them are dealing with the law. According to the UNICEF, in 2000 there were 11 344 children suspected of being criminals, while in January-May 2002 found 4325 child prisoners in detention and correctional facilities throughout Indonesia and even worse, the majority (84.2%). Viewing child who commit pidanatersebut quantity, then it should consider the aspects of criminal proceedings for the child’s best interests such as the protection of their rights. NII therefore tried to examine authors dalamlingkup Semarang. This study aims to have a clear process of criminal litigation against juvenile delinquents (juvenile delinquency) according to the law of criminal procedure in Semarang city jurisdiction, to determine the legal protection of juvenile delinquents (juvenile delinquency) in criminal law in the jurisdiction of the city of Semarang. The result showed that the implementation of the criminal proceedings against juveniles who occurred in the jurisdiction of the city of Semarang was appropriate and Jo refers to the Criminal Procedure Code. Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. This process begins with a report later case brought to Polwiltabes Semarang and handled by the investigator, the investigator on the RPK Polwiltabes Semarang. After the investigation, the case being brought to the State Attorney Semarang, then transferred the case to the District Court in Semarang for children sidangkan by the judge. In every phase of law enforcement officers always ask the opinion of the adviser community BAPAS Semarang to know the real situation of children. Legal protection of juvenile delinquents (juvenile delinquency) in criminal proceedings in the jurisdiction of the city of Semarang has done as much as possible according to Law No. 3 of 1997.
Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11335

Abstract

Studi ini membahas tentang tiga hal terkait dengan kedaulatan terhadap wilayah laut, yaitu: Apa makna kedaulatan negara atas wilayah; bagaimana Pemerintah Indonesia menegakkan sanksi pembakaran dan penanggulangan terhadap kapal nelayan asing yang melakukan pelanggaran di wilayah laut Indonesia; dan apakah pembakaran dan penenggelaman kapal asing tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional 1982. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-normatif melalui pendekatan komparatif dengan praktek Australia dalam menangani nelayan Indonesia yang melanggar wilayah laut Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah laut Indonesia yang menempati posisi kedua setelah Kanada, membuat Indonesia sangat memperhatikan wilayah teritorial lautnya—yang tidak saja memiliki makna penting terhadap kedaulatan negara, tetapi juga terhadap sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam kasus pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah laut Indonesia, Pemerintah meyakini bahwa hal itu merupakan bagian dari penegakan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum laut Internasional. This study discusses three matters related to sovereignty over sea territory, namely: what is the meaning of state sovereignty over territory; how the Government of Indonesia enforces burning and ship sinking against foreign fishing vessels committing violations in the Indonesian sea territory; and whether the burning and sinking of foreign ships contradicted to United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The research method used in this study is juridical-normative through a comparative approach to Australian practice in handling Indonesian fishermen who violate Australian sea territory. The results of this study indicate that the area of Indonesian sea that occupies the second position after Canada, make Indonesia very concerned the sea territory-which not only has significance to the state sovereignty, but also to the marine resources contained therein. Therefore, in the case of burning and shinking of foreign vessels violating Indonesia’s sea territories, the Government believes that it is part of the enforcement of state sovereignty and is not contrary to the UNCLOS 1982.

Page 49 of 62 | Total Record : 620

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue