cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 48   49   50   51   52 
Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2364

Abstract

Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui persepsi dan  harapan masyarakat di wilayah Desa Sulang, Kemadu dan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, terhadap pemberian pelepasan bersyarat bagi nara pidana korupsi. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama-sama dalam penelitian ini karena sumber data utama diambil dari kuesioner dan wawancara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,dengan pendekatan kualitatif,serta menggunakan  teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan dokumen,wawancara, focus group discussion serta angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehingga jelas perlu ditolak dan berharap perlu ditempuh usaha lain melalui non penal. Corruption is an issue that never dry to talk about. The term corruption itself is no longer just the domain of legal experts but also the theme gayeng in the story of ordinary light. This study aims to determine the perceptions and expectations of society in the village toast, Kemadu Landoh District and Village District toast Apex, against granting a conditional release for corruption convicts. Qualitative and quantitative analysis are used together in this study because the primary data is taken through questionnaires and in-depth interviews. The results of this study stated that parole and remissions for prisoners of corruption does not correspond with the sense of justice so clearly needs to be rejected and looked for alternative through non penal solution
The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 As an Umbrella Law in Practicing Peer to Peer Lending Based on Financial Technology in Indonesia Ubaidillah Kamal; Ayup Suran Ningsih
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.30397

Abstract

ABSTRACTThe presence of Peer to Peer Lending Based on Financial Technology (Fintech) in Indonesia is a real manifestation of a technological advancement. The advantage of technology is its simplicity, but like two sides of a coin, technological advances in financial services also cause polemics and problems. Based on complaints received by the Financial Services Authority, there are 2 things that are often complained about by borrower, it is regarding the unwise use of private data that is used as a way of collecting debt by peer to peer providers and the way they contact borrower for collecting debt. Even though it is considered controversial, the growth of fintech service providers has accelerated to 200%. These are show the urgency that the Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 requires revision because it is not in suitable with the current development of Fintech. The Financial Services Authority Regulation No.77/ POJK.01/2016 requires revisions regarding the restrictions on access on borrower’s device, it must be only camera, microphone, and location only, no access to contact or gallery, then related to more detailed in regulating the operations of the fintech provider company, and related regulation for the minimum capital for the fintech provider company.Keywords: Peer to Peer; Lending; Fintech; Borrower ABSTRAKHadirnya Peer to Peer Lending Berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia adalah manifestasi nyata dari sebuah kemajuan teknologi. Keunggulan dari suatu teknologi adalah kemudahannya, namun ibarat 2 sisi mata uang, kemajuan teknologi dibidang jasa keuangan ini juga menimbulkan polemik serta permasalahannya. Berdasarkan pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan terdapat 2 hal yang sering diadukan oleh peminjam, yaitu perihal penggunaan data pribadi peminjam secara tidak bijak dan cara penagihan hutang oleh perusahaan penyedia layanan yang dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun dinilai kontroversial, namun pertumbuhan perusahaan penyedia layanan fintek melaju sangat pesat sampai 200%. Beberapa hal ini menunjukan urgensi bahwa peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Fintek sekarang ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 memerlukan revisi terkait pembatasan akses perusahaan penyedia layanan terhadap gawai dari peminjam, yaitu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi saja, tidak ada akses ke kontak maupun galeri, selanjutnya terkait pengaturan yang lebih detail terhadap operasional perusahaan penyedia layanan, dan pengaturan terkait minimum modal bagi perusahaan penyedia layanan.Kata Kunci: peer to peer; lending; fintek; pinjaman
Relevance of Legal Capacity as Legitimate Terms of Agreement of Saving for Child in the Bank
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12535

Abstract

Pada perkembangan masyarakat saat ini yang dipicu oleh pertumbuhan teknologi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum, termasuk dalam konteks ini adalah hukum anak. Penelitian ini membahas tentang kapasitas hukum bagi anak untuk menabung di bank secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan perbankan, anak yang masih dibawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk menabung secara mandiri. Kondisi ini secara faktual bertentangan dengan kenyataan bahwa banyak anak yang sudah memiliki penghasilan secara mandiri melalui pekerjaan yang dilakukan mereka. Padahal di sisi lain bank adalah lembaga negara yang menyimpan dana sangat banyak untuk menumbuhkan ekonomi bangsa. Kedua belah pihak (anak dan bank) saling memiliki kepentingan. Minat mereka bertemu dalam sebuah kesepakatan. Mereka dikumpulkan bersama secara legal dengan kapasitas legal sebagai perjanjian persyaratan yang sah.On society development currently which it stimulate by grow up the technology arise variant law interest. The complexities of interest arise from person in legal capacity according laws-child. Saving independently on child is the eduqation to them early for set financial as supplies them carry out the work world. This is the interest or rights which should be protected by law. Child has worked as laborer don’t think that saving is a eduqation access only but it has become a necessary evil of financial to a child. Whereas at another side a bank is state instiution which keep a fund very much for grow up economy of nation. Both parties (child and bank) have an interest each other. The interest them meet in a agreement. They are collected together by illegal to legal capacity as legitimate terms agreement.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2322

Abstract

Illegal loging adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 56% kerusakan hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin dari total 808.280 Ha. Fakta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin; (2) Penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian kayu; dan (3) Kendala-kendala dalam memecahkan masalah pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan di atas dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin adalah: faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pengangguran, budaya, dan tingginya permintaan kayu itu sendiri. Sementara kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian kayu di Kabupaten Musi Banyu Asin tersebut dikarenakan para pelakunya berasal dari kalangan penduduk miskin yang menjual hasil kayu curiannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, para penjaga hutan tidak sebanding dengan luasnya hutan, serta kondisi geografis Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri yang kebanyakan berawa.Illegal Logging is the most influential factors which had caused 56% of totally 808.280 Ha forest in  Musi Banyu Asin District damaged. The fact above is interesting to be observed further, especially dealing with: 1) Factors which caused wood thieft in the forest in  Musi Banyu Asin District;  2) The Law Enforcement to the offenders of the wood theft;  and, 3) The obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District.  This research is executed in order to find the answer of the problems above by using sociological legal research and by using qualitative method to analysis the primary and secondary data. As the result of the research, it is founded that factors which caused wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District among others; economic factor, social legal consciousness factor, law enforcement factor, unemployment factor, cultural factor, and the high demand of the wood. Meanwhile the obstacle in solving wood thieft in the forest in Musi Banyu Asin District, among others; the offender usually economically very poor people and the result of the wood thieft just to fulfill their basic needs; the amount of the forest guards far beyond the forest to be observed; and the geographic condition of  Musi Banyu Asin District which mostly consist of marsh and swamp.
Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23895

Abstract

This paper focuses on the origin and development of women’s rights and the principle of gender equality in the perspective of legal philosophy.Women's rights as part of Human Rights were born and developed from thoughts about the importance of protecting and fulfilling the rights of women who belong to vulnerable groups and also to ensure gender equality.Although it has been accommodated in various national and international legal instruments, de facto fulfillment of women's rights must still be ensured by each country.Fulfillment of women's rights in the perspective of legal philosophy seeks to obtain justice as the highest goal of the law itself and ensure the realization of the principle of equality before the law.
Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan erat hubungannya dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lapas. Ada dua bentuk pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.  Belum maksimalnya pemenuhan hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya tenaga profesional, keterbatasan dana, dan pembinaan anak pidana yang disamakan dengan narapidana dewasa. Kerjasama dilakukan dengan Kementrian Agama, Balai Latihan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Simpulan dari penenilian ini adalah pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di belum sepenuhnya dapat dilakukan terutama pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal, sedangkan hak pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Tidak terlaksananya pemenuhan hak narapidana anak dikarenakan adanya beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar.This study aims to determine the implementation of child rights fulfillment prisoners in education and training as well as knowing the obstacles encountered in the process of fulfilling the rights of prisoners in the children receive education and training. Research conducted by using a qualitative sociological juridical approach. The results showed that the fulfillment of the rights of the child prisoners in education and training is closely connected with the coaching given to inmates in the prison. There are two forms of guidance provided, namely the independence of personality development and coaching. Not maximal fulfillment of these rights due to some constraints, namely the lack of professional personnel, limited funds, and criminal child development is equated with adult inmates. Cooperation in the fulfillment process conducted with the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Education and Culture, and Training Center.. This is the conclusion of penenilian criminal fulfillment of child rights to education and training have not been fully performed in fulfillment of the rights of children, especially in formal education, whereas the right training has been implemented quite well. Non-performance of the fulfillment of rights of child prisoners due to some constraints that originate from inside and outside.
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2687

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini pastinya akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji dampak pemungutn suara ulang terhadap partisiasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Upaya partai politik merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penurunan ini memperlihatkan demokrasi pada pemungutan suara ulang kurang berjalan baik. Sehingga hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang dapat melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jika terjadi penurunan partisipasi masyarakat, maka disini kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sudah melakukan upaya dan antisipasi tetapi partai politik tidak ada upaya apapun. Dalam melakukan rekrutmen partai politik hanya berdasarkan kenal dan mengetahui latar belakang tetapi tidak ada test untuk menguji bakal calon tersebut. The decision of constitutional court that ask for doing re-election the head of district of Pati, will make some impacts on the participation of societies. The purpose of study is to examine the impact of re-voting  the participation of societies in elections of the head of district of Pati. Efforts that  Komisi Pemilihan Umum of district of Pati and political parties can do to encourage the participation of societies on re-election of it. The efforts of political parties to recruite the candidate the head of district and vice of district is to encourage the participation of societies on re-voting. This type of research is descriptive qualitative with socio juridical approach, using primary data and secondary data that was then analyzed using qualitatif data analysis. The result of research concludes that on the re-voting is happen the impact of decreasing of the level of  participation of societies. It shows that the democracy on re-voting do not go well. So, Komisi pemilihan Umum of district of Pati is less able to carry out the people’s sovereignty in accordance with Undang-Undang Dasar 1945 section 1 sentence (2). So, if a decline of the level of participation of societies happens, then the people’s sovereignty that mentioned in Undang-Undang Dasar 1945 do not run well. After that, On the effort to encourage the participation of societies, Komisi Pemilihan Umum of district of Pati has done effort and anticipation, but political parties do not do effort anything. On doing recruitment, political parties is just based solely on the familiar and know the background of the candidates. However they do not test the candidates.
The Role of Regional Government on Increasing Awareness of Legal Intellectual Property Rights Education and Education Personnel
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.17143

Abstract

This study aims to find out and analyze what factors are causing a lack of awareness of educators and education personnel in Karawang Regency to register intellectual property rights; The impact of not registering the intellectual property rights of educators and education staff in Karawang regency and knowing the efforts made by the local government in increasing the awareness of legal IPR education and education personnel in Karawang Regency. The method in this study is to use an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the factors that led to a lack of awareness of educators and education personnel in Karawang Regency to register IPRs were a lack of understanding of educators and education staff about the legal rules of intellectual property rights; Most educators and education personnel do not know what IPR is; Awards for IPR and compliance with IPR laws are still low.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Karawang untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual; Selanjutnya, dianalisis mengenai dampak dari tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektual para pendidik dan staf pendidikan di Kabupaten Karawang, serta dimaksudkan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pendidik dan tenaga kependidikan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Karawang untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual adalah kurangnya pemahaman pendidik dan staf pendidikan tentang aturan hukum hak kekayaan intelektual; Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan tidak tahu apa itu Intellectual Property Rights. Selain itu, penghargaan untuk Hak Kekayaan Intelektual dan kepatuhan terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual masih rendah.
Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2355

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang;dan untuk mengatahuikonstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis normative.Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya. DPR seperti dalam Pasal 50A. Selanjutnya, akibat dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain. Sementara konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara menuju keadilan yang substantif terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. The study aims are to analyze the legal position of the Constitutional Court as the legislator Negative Testing Act after the birth of Law No. 8 of 2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court, and the construction of judicial enforcement of constitutional justice. The method used is the method of qualitative and normative juridical approach. The results showed that the enacting of Law No. 8 of 2011 on the Amendment to Law Number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court deemed to limit the authority of the Constitutional Court and Article core changed some and added some Article by Parliament as the Court under Article 50A. (2) As a result of the belief system of separation of power, state institutions are no longer qualified to the highest institutions and institutions of the country. The principle of separation of powers between the branches firmly legislative, executive and judicial branches of government to promote a relationship of checks and balances between each other. (3) construction of judicial enforcement of constitutional law into substantive justice contained in any decision of the Constitutional Court.
Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik Nynda Fatmawati Octarina; Evi Kongres; Mardika Mardika
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28997

Abstract

Penemuan Vaksin COVID-19 tidak terlepas dari keuntungan (benefits), baik berupa hak ekonomi maupun hak moral yang diperoleh inventor atau penemunya, dan itu berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran paten. Artikel ini membahas mengenai konsekuensi paten beserta hak eksklusifnya yang dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan Vaksin COVID-19 bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yang mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan berbagai instrumen hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan analisis mengenai adanya perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam usaha penemuan Vaksin COVID-19. Pada akhirnya, penemuan Vaksin COVID-19 memang seyogyanya menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global, maka pemerintah ataupun negara-negara dunia diharapkan menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat akses Vaksin COVID-19 secara adil dan merata, namun tetap mengakui keberadaan hak paten di dalamnya.The discovery of the COVID-19 Vaccine cannot be separated from the benefits, both in the form of economic rights and moral rights obtained by the inventor, and that related to patent application or registration. This article discusses the consequences of the patents and their exclusive rights which are considered obstacles in fulfilling the need for a COVID-19 Vaccine for everyone. The study uses juridical-normative research, which tries to solve problems using various legal instruments through a statute approach and conceptual approach. The result shows the importance of conducting an analysis of the conflict of interest between individual (private) interests and public interests in the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed belong to the public. In the last, the discovery of the COVID-19 Vaccine should indeed become public domain in the interests of global public health, so the government or world countries are expected to determine what and how policies should be implemented to accelerate access to the COVID-19 Vaccine fairly and equitably, but still recognize the patent rights in it.

Page 50 of 62 | Total Record : 620

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue