Articles
620 Documents
<![CDATA[Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7852
<![CDATA[Birokrasi dan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Menyingkap korupsi di lingkungan birokrasi bukanlah perkara mudah, hal itu butuh “orang dalam” untuk menyingkap korupsi tersebut, mereka adalah aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, tindakan whistleblowing sangat dibutuhkan untuk menyingkap kasus korupsi birokrasi. Keputusan seorang aparatur sipil Negara untuk menyingkap korupsi adalah keputusan yang didasarkan ideologi etis. Keputusan ideologi etis menjadi modal utama bagi seorang penyingkap korupsi (whistleblower). Penelitian bertujuan untuk mengungkap alasan para aparatur sipil Negara tersebut dalam menyingkap korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka, serta mendeskripsikan tindakan mereka dalam menyingkap korupsi birokkrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan socio legal research, informan penelitian ini adalah para aparatur sipil negara yang menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pribadi dan lingkungan merupakan alasan para aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi. Ideologi etis sangat berperan dalam mengungkap terjadinya penyimpangan di tempat kerja, termasuk korupsi birokrasi. Idealisme menjadi pertimbangan etis bagi para penyinngkap korupsi birokrasi. Tipologi ideologi etis yang dimiliki para penyingkap korupsi birokrasi ini adalah Idealisme Absolutists. Idealism absolutis yang dimiliki para whistleblower menjadikan mereka sebagai pihak yang dimusuhi dan disingkirkan di lingkungan birokrasi. Sangat disayangkan, tindakan mereka menyingkap korupsi birokrasi belum mendapat perlindungan hukum. Bureaucracy and corruption are like two sides of a coin. Where no bureaucracy there is no corruption. Exposing corruption within the bureaucracy is not easy. Need an “insider” to expose corruption, they are civilian state apparatus. Whistleblowing action is needed to expose the corruption of the bureaucracy. The decision of a civilian state apparatus to expose the corruption is unethical decision based ideology. Decision ethical ideology is the main basis for a personally-corruption (whistleblowers). The research aims to uncover the reasons the civilian apparatus of the State in exposing corruption in their working environment, and to describe their actions in exposing corruption birokkrasi. The study was conducted with the approach of socio legal research, informants of this study is the civilian state apparatus that exposed the corruption of the bureaucracy in Central Java. Research shows that personal and environmental reasons is the reason the civilian apparatus of the state in exposing corruption. Ethical ideology was instrumental in uncovering of irregularities in the workplace, including bureaucratic corruption. Idealism becomes penyinngkap ethical considerations for bureaucratic corruption. Typology ethical ideology personally owned the bureaucratic corruption are Absolutists Idealism. Absolutist idealism owned by the whistleblower make them as those who despised and excluded within the bureaucracy. Regrettably, their actions expose the corrupt bureaucracy has legal protection.]]>
<![CDATA[The Other Laws di Era Otonomi Daerah (Studi Antropologi Hukum) ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2301
<![CDATA[Kondisi hukum di era otonomi daerah masih memberi ruang bagi the Other laws untuk hidup dan bahkan lebih dinamis, entah itu disebut sebagai folk law, customary law, local law, adat law maupun istilah lainnya. State law sebagai doktrin (ajaran) hukum yang berbeda dengan folk law sebagai fakta sosial yang tumbuh dari bawah dan terdapat di mana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan state law serta potensi the other laws yang selama ini diterapkan oleh berbagai masyarakat. Sejalan dengan itu, akan dipaparkan beberapa pendekatan antropologi hukum yang pada dasarnya mengkaji hukum sebagai sebuah kenyataan yang diterapkan oleh masyarakat (law in action), termasuk prospeknya dalam “memotret†gejala hukum di era reformasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma-norma state law disahkan oleh teks resmi (oleh negara) berbeda dengan norma-norma folk law yang disahkan melalui ketaatan akan seperangkat kebiasaan. Norma-norma state law disatukan melalui asal mula logikal dari suatu norma dasar yang berbeda dengan norma-norma folk law yang disatukan oleh ketaatan di dalam suatu masyarakat. State law sebagai proses dari pengadilan negara berbeda dengan folk law sebagai proses penyelesaian sengketa di luar lingkup negara. Lalu dari proses sejarahnya pun kedua sistem hukum tersebut dapat dipisahkan, yakni yang state law lazimnya berasal dari pengambilan (sebagian atau seluruhnya) dari sistem hukum kolonial dan selanjutnya mungkin dikembangkanThe law conditions in the era of regional autonomy still allow room for the other laws to live and even more dynamic, whether it referred to as folk law, customary law, local law, or any other term. State law as doctrine (teachings) that the law is different from folk law as a social fact that grow from below and are everywhere. This study aims to analyze the weakness of state law as well as the potential of the other laws that have been adopted by various people. Accordingly, it will be presented some legal anthropological approach which basically examines law as a reality imposed by society (law in action), including its prospects in the â€picture†of law in an era of reform symptoms. The results of this study indicate that the norms of state law passed by the official text (by the state) is different from the norms of folk law that was passed through obedience to a set of habits. The norms state law combined with the logical origin of the basic norms that are different from the norms of folk who are united by obedience to law in a society. State law as the process of the courts of different countries with folk law as a process of dispute resolution outside the scope of the state. Then the history of the legal system, the two can be separated, ie, the state law typically comes from making (partial or total) of the colonial legal system and furthermore may be developed]]>
<![CDATA[Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.18422
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis bahwa hampir 30 persen daerah di Provinsi Bali, seperti di Kabupaten Buleleng belum mencantumkan dalam awig-awid desa adat mengenai kedudukan dan status perempuan sebagai krama istri terhadap perempuan Bali yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran. Merespon permasalahan tersebut, dalam melindungi hak perempuan dan kewajibannya sebagai krama desa melalui paruman desa adat dirancang sebuah kebijakan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus. Perempuan dalam Hukum Adat Bali yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran, belum mendapat perlindungan hukum dalam mulih deha dan mewidesa. Adopsi hak-hak perempuan mulih deha selaras dengan Keputusan MDP Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 mengandung unsur responsif gender. Hasil penelitian menunjukkan Permasalahan terkait dengan jaminan perlindungan hukum negara terhadap warga negara yaitu perempuan Bali berkenaan akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran. This study aims to analyze that almost 30 percent of regions in Bali Province, such as in the Buleleng Regency have not included in the awig-awid traditional villages regarding the position and status of women as manners of wives towards Balinese women who experience divorce from mixed marriages. Responding to these problems, in protecting the rights of women and their obligations as a village manners through traditional village paruman designed a customary policy. The research method used is empirical juridical research. The statute approach, and the case study approach. Women in Balinese Customary Law who experience divorce from mixed marriages, have not received legal protection in terms of deha and mendidea. Adoption of women’s rights is in harmony with MDP Decree Number: 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 containing gender responsive elements. The results of the study show that the problem is related to the guarantee of state legal protection for citizens, namely Balinese women due to the divorce law from Mixed Marriage.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya ]]>
<![CDATA[Prabowo Setyo Aji]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3578
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa wasiat wajibah.Along with the times, adoption becomes a necessity in society, especially for couples who have not been blessed with children. In addition to economic factors and other trust factors also cause does adoption. This study aimed to analyze the factors that influence a person or family in doing adoptions in Pemalang, Central Java that occurred during the year 2012, what is the procedure and implementation of the issuance of the marginal note on the birth certificate of the child adoption and what legal consequences arising for parents and adopted children after publishing a sidenote on the birth certificate of the child adoption. This type of research that is in use is the socio-juridical . The results of this study indicate that the drivers are often behind the adoption community in doing is to continue the descent. Implementation of adoption in Pemalang based legislation starts from the local Social Service. The next step is to apply for the determination of adoption to the District Court and Religious Court. After determination of adoption is granted then the applicant immediately report to the Department of Population and Civil Registration to be made marginal notes on the adopted child’s birth certificate as a form of recording important events in the population administration. Legal consequences arising from the transfer of the events of adoption rights and obligations of the biological parents to the adoptive parents of the adopted child. If the determination of adoption is granted by the District Court, the adopted child is getting the right as he is the biological child, but if the determination of adoption is granted by the Religious Courts, the adopted child only has the right form was borrowed.]]>
<![CDATA[Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2389
<![CDATA[Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah  perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agararia yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah Indonesia merupakan wilayah  perairan, dengan luas wilayah laut yang demikian besarnya dan garis pantai yang demikian panjangnya serta munculnya konflik-konflik dalam pemanfaatan ruang laut (baik horizontal maupun vertikal) tentu diperlukan pengangaturan-pengaturan dalam pemanfaatannya dan pengelolaannya, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang terdapat dalam Undang-undang PWP3K merupakan salah satu norma hukum yang mengatur pemanfaatan pesisir, namun ternyata HP3 menimbulkan pro dan kontra. Penelitian bertujuan untuk menelaah aturan dalam HP3. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analis. Terutama mengenai aturan-aturan HP3 dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusahaan perairan pesisir dalam ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tetap mengacu kepada azas dalam konstitusi dan hukum agararia yang menegaskan bahwa bumi, air dan udara yang terkandung di dalamnya di kuasasi oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hak penguasai negara disini bermakna pengelolaan dari aspek hukumnya untuk menjembatani antara kepentingan privat dan publik supaya berjalan secara harmonis.]]>
<![CDATA[Effect of Positivism in Clinical Legal Education ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.12572
<![CDATA[Saat ini, seiring dengan kompleksnya masalah masyarakat, karakter utama hukum modern adalah bersifat rasional. Rasionalitas dicirikan oleh sifat peraturan prosedural hukum. Prosedur, sehingga menjadi dasar hukum yang penting untuk menetapkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada membicarakan keadilan itu sendiri. Pendidikan hukum, lebih cenderung menghasilkan praktisi profesional. Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku hukum yang diharapkan membuat keputusan yang salah dan mana yang benar berdasarkan ketentuan undang-undang. Tulisan ini membahas tentang hubungan metode Clinical Legal Education (CLE) dengan Alumni pendidikan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepatuhan kepada hukum positif, namun juga tetap berpedoman pada etika dan upaya mencapai keadilan. Metode yang digunakan untuk penulisan makalah ini adalah penelitian sosio-legal dengan analisis induktif.At present, along with the complexity of the problems of people and society, the main character of modern law is a rational nature. Rationality is characterized by the nature of a procedural rule of law. Procedure, thereby becoming an important legal basis to establish what is called justice, even the procedure becomes more important than talking about justice itself. Legal education, thus more likely to produce professional practitioners. The resulting legal practitioners are legal actors who are expected to make a decision which side is wrong and what is right under the provisions of the law. This paper discusses on the relationship of CLE method to the result of the Law degree who is not only give priority to the compliance procedure as positive law, but also still guided ethics and efforts to achieve justice. The method used for writing this paper is the socio legal research with inductive analysis. Thus, the fact that occurred in the law enforcement practices will be a major premise and provide input and analysis in this paper.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2336
<![CDATA[Sentra-sentra UMKM pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan Studi Kasus di Kabupaten Tegal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni penelitian dilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak semua inovasi teknologi tepat guna dipatenkan. Hanya ada 2 (dua) yang berhasil dipatenkan. Kendala pendaftaran paten sederhana disebabkan oleh faktor yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yaitu perundang-undangan, sedangkan kendala non yuridis yaitu budaya hukum masyarakat UMKM. Pemerintah diharapkan mengkaji Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karena tidak ada perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Perlindungan hukum bagi paten sederhana yang telah terdaftar hendaknya dimaksimalkan dengan melakukan kerjasama antara instansi terkait. Sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran paten untuk setiap inovasi yang dihasilkan dan dan ditumbuhkannya budaya hukum untuk menghargai hasil karya orang lain.Centrates of small enterprise, mostly, results a simple patent. An invention can be united into simple patent because of its characteristic, that is, the invention is conducted through research and development. This research aims to know and analyze the legal protection for small enterprise through patent registration. This is used the social legal approach in collecting data in the Tegal Regency. The result of this research reveals that not all the expodepetis have been registered. There were only two products registered. There two obstacles to register the simple patent by society, that are law and technical factors. The government is expected to review act number 14 Year 2001 about Patent. Because, there is no clear differentiation between simple patent and common Patent. Likewise, the legal protection for small enterprise should be maximized through socialization and cooperation with state official.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup) ]]>
<![CDATA[Mahrus Ali]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23833
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal mengenai kriminalisasi terhadap korporasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hanya UU PPPH dan UU PPLH yang mengatur tentang tindak pidana oleh korporasi dengan mengadopsi doktrin identifikasi dan teori pelaku fungsional. Kriteria penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya ditemukan pengaturannya di dalam UU PPLH, yaitu sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori strict liability perlu diadopsi terutama untuk delik-delik yang bergantung kepada persyaratan administratif. Keempat UU yang diteliti mengatur sanksi pidana bagi korporasi meskipun ancaman pidananya bervariasi dan relatif berat. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan pidana sehingga berpengaruh kepada penerapan aturan tersebut di tahap aplikasi karena pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda. This research is aimed at analyzing penal policy on criminalization against corporation in the Laws related to environment. By using normative legal research accompanied by statutue and conceptual approaches, this study reveals that offense to corporation is only formulated in both Illegal Logging Act and Environmental Protection and Management Act (EPMA) adopting doctrine of identification and functioneel daaderschap. Meanwhile, only EPMA that formulates the criteria for corporate official to be criminally liability for the offense as long as he acts as a functional position in the corporate structure. It is also suggested to adopt strict liabity for administrative dependent of criminal law. All Acts determine the criminal sanction for the petpetrators in the various severity of punishment. This study also found that the strafmodus for fine in those Acts was not formulated. Hence, they prefer to choose short imprisonment then that of fine. This will give impact to the application of the provision.]]>
<![CDATA[Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali ]]>
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M E Purwani]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961
<![CDATA[Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. ]]>
<![CDATA[Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4949
<![CDATA[Posisi Indonesia sangat strategis menjadi jalur pelayaran perdangan dunia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian dunia rentan terhadap kriminalitas di lautan, seperti perompakan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia terkait dengan penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan kerjasama antara angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Negara lain, akan tetapi kasus perompakan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan luasnya serta minimnya kapal patroli untuk menegakkan keamanan di lautan.Indonesia strategic position that is becoming a very important shipping lanes for cruise lines and world trade. ALKI the shipping lane for the world economy makes prone to criminality in the sea. Until now prevalent crime committed by pirates against merchant vessels and ships and other economically. This research addressess the question of how the efforts of security and law enforcement in Indonesian waters associated with the establishment of archipelagic sea lanes Indonesia. The result of the research reveal taht although it has been implemented between the Indonesian navy cooperation with navies of other countries, but cases of piracy is still often the case, this is because the breadth and the lack of patrol vessels to enforce security at sea.]]>
