INTEGRALISTIK
Integralistik is a peer reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The Integralistik is a academic journal that centered in citizenship studies i.e. civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education.
Articles
183 Documents
<![CDATA[Strategi Komunikasi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Nelayan Pantai Utara Di Kabupaten Batang ]]>
<![CDATA[Nugraheni Arumsari]]>;
<![CDATA[Wenny Dwika Paradita]]>;
<![CDATA[Tutik Wijayanti]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 1 (2020): Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v31i1.21442
<![CDATA[Abstrak: Konflik adalah gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu konflik tidak mungkin dilenyapkan (Nasikun, 2003). Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, konflik hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak beralih dalam bentuk kekerasan. Seperti konflik nelayan dengan pemerintah yang menentang adanya Peraturan Menteri nomor 2/2015 tentang pelarangan penggunaan cantrang atau pukat bala. Seperti yang terjadi di Kabupaten Batang terdapat aksi protes yang dilakukan oleh nelayan didepan kantor bupati Batang dengan melakukan long march di jalan pantura dekat alun-alun kota Batang yang berakhir dengan sebuah bentrokan dengan aparat kepolisian setempat yang dikarenakan ketidaksetujuan nelayan terhadap peraturan menteri yang dianggap merugikan kaum nelayan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode metode wawancara mendalam (in-depth interview), observasi dan studi dokumen dengan fokus terkait upaya manajemen konflik sebagai salah satu strategi komunikasi penyelesaian konflik yang efektif.Strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik nelayan di pantai utara Kabupaten Batang, dengan mengacu pada beberapa indikator yaitu (1) kepemimpinan yang berupa strategi pemimpin dalam pengelolaan konflik dengan menggunakan bentuk forum terbuka melalui komunikasi secara langsung atau face to face, (2) strategi komunikasi yang digunakan dengan pendekatan komunikasi kelompok dan komunikasi persuasif melalui pelatihan dan penyuluhan sehingga komunikasi interpersonal antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan efektif, dan (3) partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui penyediaan sarana dan prasarana. Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Konflik, Nelayan]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN PPKn BERBASIS STUDENT CENTERED LEARNING ]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14601
<![CDATA[Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang need assesment kaitannya dengan pengembangan Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran PKn berbasis Student Centered Learning (SCL). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa jurusan PKn, serta guru mata pelajaran PPKn di Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, angket dan dokumentasi. Need Assesment dalam pengembangan bahan ajar diperlukan untuk mendapatkan kajian materi yang selalu berkembang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan waktu. Dalam pengembangan bahan ajar ini need assesment yang perlu mendapatkan penekanan lebih prioritas pada pengembangan bahan ajar Perencanaan pembelajaran adalah pada aspek merumuskan indikator pencapaian kompetensi, desain analisis materi pelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan kharakteristik PPKn, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Struktur kajian isi dalam pengembangan bahan yang diharapkan dalam pengembangan bahan ajar dari cakupan yang lebih luas menuju ke cakupan yang lebih sempit dan mendalam. Hal ini dimaksudkan bahwa struktur kajian isi dalam buku ajar idealnya beranjak dari kajian yang umum menuju kajian yang lebih spesifik dengan substansi isi yang lebih dalam, mudah dipahami dan dengan contoh yang aplikatif. Disamping itu bahan ajar yang dikembangkan diharapkan juga disusun secara sistematis , runtut dan terstruktur. Artinya desain struktur kajian materi dalam bahan ajar harus merupakan suatu system yang saling berkelanjutan antara satu bagian dengan bagian yang lain, tidak terpisah-pisah sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang komprehensif]]>
<![CDATA[Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal dalam Membangun Karakter Generasi Muda Bangsa ]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20871
<![CDATA[Citizenship education has a central role in building the character of the nation's young generation through local wisdom possessed by the Indonesian people, so that the role and implementation of citizenship education in building the character of the young generation. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, and interviews. Data processing techniques using triangulation. The data analysis technique used consisted of 4 stages, 1). Unitization or categorization 2). Data reduction 3). Data display, and 4). Drawing conclusions. The results showed that: benefits that can be received and then applied directly by students and educators in the educational context. Such as: providing a positive influence on students in building the character of the nation's young generation through the values of local wisdom. Raising awareness in students to always develop and preserve forms of local wisdom, and for educators (teachers) the implementation of Citizenship Education based on local wisdom is a new intermediary for delivering citizenship education materials which will certainly build the character of students appropriately.Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam membangun karakter generasi muda bangsa melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga, Peran dan Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter generasi muda. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpul data yang digunakan yaitu observasi, dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari 4 tahap yaitu 1). Unitisasi atau kategorian 2). Reduksi data 3). Display data, dan 4). Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: manfaat yang dapat diterima dan kemudian diterapkan secara langsung oleh peserta didik maupun tenaga pendidik dalam konteks pendidikan. Seperti:Â Â Â memberikan pengaruh positif kepada peserta didik dalam membangun karakter generasi muda bangsa melalui nilai-nilai kearifan lokal. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik untuk selalu mengembangkan dan melestarikan bentuk-bentuk kearifan lokal, dan untuk tenaga pendidik (guru) implementasi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal ini menjadi perantara baru untuk menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan yang tentunya akan membangun karakter peserta didik secara tepat.]]>
<![CDATA[POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN BALI ]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13734
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Tenganan merupakan kawasan berupa desa tradisional yang masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan warisan leluhur yaitu sebagai Bali Asli atau Bali Aga. Di desa adat Tenganan terdapat Awig-awig yang merupakan suatu norma yang mengatur tatanan sebuah kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, termasuk pula dalam hubungannya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan tuhannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan antara lain, (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum adat di Desa Tenganan. (2) Untuk mengetahui bagaimana pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif kualitatif dimana dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengungkap, membuat gambaran serta deskripsi tentang kondisi atau fenomena sosial dalam hal ini mengungkap dan menggambarkan tentang hukum adat dan pola kehidupan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Tenganan terdapat awig-awig yang mengatur antara lain tentang pemanfaatan lingkungan, perkawinan, kekerabatan, perceraian, dan waris. Dimana awig-awig tersebut menjadi dasar dalam pola kehidupan masyarakat adat Tenganan. Terkait dengan pola kehidupan di desa adat Tenganan, terdapat nilai-nilai, norma, pengetahuan agama, hukum-hukum, kepercayaan, warisan para leluhur, tata cara tradisional yang digunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah sehari-hari sehingga mencapai suatu keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan.]]>
<![CDATA[Implementasi Sekolah Ramah Anak di SD Ummul Quro Kota Semarang ]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 32, No 1 (2021): Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v33i1.26880
<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi kebijakan sekolah ramah anak, yakni sekolah yang secara sadar menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab serta hambatan dalam implementasi sekolah ramah anak di SD Ummul Quro Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di SD Ummul Quro Kota Semarang sebagai sekolah dasar Islam yang menerapkan kurikulum holistik yaitu memadukan sciencetech, religy, dan life skill. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa SD Ummul Quro telah memenuhi kriteria sekolah ramah anak yang ditunjukkan dengan adanya : (1) deklarasi sebagai sekolah ramah anak pada tanggal 8 Februari 2020, (2) implementasi kurikulum, (3) pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan tentang hak-hak anak, (4) sarana dan prasarana yang mendukung, (5) adanya partisipasi anak, dan (6) partisipasi orang tua dalam implementasi sekolah ramah anak. Hambatan implementasi sekolah ramah anak, yaitu: (1) belum tersedia mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak, (2) belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan hak anak dan sekolah ramah anak, (3) belum tersedia tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang terlatih, (4) lingkungan fisik sekolah yang berpotensi longsor, dan (5) belum adanya partisipasi lembaga masyarakat, alumni, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan program sekolah ramah anak.]]>
<![CDATA[FUNGSI LEGISLASI DPR PASCA AMANDEMEN UUD 1945 ]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11814
<![CDATA[Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh DPR adalah fungsi legislasi, di samping fungsi lainnya yaitu fungsi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legialasi DPR adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang dilaksanakan atas kerjasama antara DPR dan Presiden. Rancangan undang-undang bisa datang dari DPR, bisa juga datang dari Presiden. Sebelum ditetapkan menjadi undang-undang, rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah memperoleh persetujuan bersama rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Amandemen UUD 1945 membawa pergeseran dan penguatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada pada Presiden, sedangkan DPR hanya memberi persetujuan. Setelah amandemen pembuatan undang-undang menjadi kekuasaan DPR, sedangkan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama itu dalam waktu tiga puluh hari semenjak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan amandemen tersebut telah membawa peningkatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang, baik dalam hal pengajuan rancangan undang-undang maupun dalam pembahasan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang.]]>
<![CDATA[Konsep Kebijakan Disaster Recovery Plan (Drp), Dalam Rangka Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Bambang Sutejo]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25271
<![CDATA[Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan pulau jawa pada level teratas sebagai pulau yang paling rawan terjadi bencana pada tahun 2012. Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP) dan pembangunan Disaster Recovery Center (DRC) bagi Pusat Data Pemerintah dipandang perlu segera dilaksanakan mengingat Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menginginkan e-government terimplementasi dengan baik di Indonesia. Jurnal ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana membangun DRP dan DRC agar dapat memperkuat ketahanan Nasional.]]>
<![CDATA[Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan Social Imaginary ]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20876
<![CDATA[The regulations on Higher Education are taught simultaneously two courses which intersect with each other, namely Pancasila and Citizenship education. The two learning contents of these courses can also be harmonized to achieve general learning objectives, especially related to the participation of citizens in the midst of national and state life, to build a civilization based on Pancasila values. This paper presents a critical note developed from historical-sociological content to see the realm of citizenship education in the context of the Republic of Indonesia, particularly highlighted from the perspective of social consensus theory, social contracts, and social imaginary. These three things then lead to the prioritization of the religious communities in their participation as part of civil society, and which have struggled from the beginning in the establishment of the state and its constitution. The awareness and participation of the religious communities is the idea of citizenship in the context of a pluralistic and multicultural society. Pada peraturan tentang Pendidikan Tinggi diajarkan secara bersamaan dua mata kuliah yang saling beririsan satu dengan yang lain, yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedua isi pembelajaran mata kuliah-mata kuliah tersebut dapat pula diselaraskan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum, terutama terkait dengan peran serta warga negara dalam berpartisipasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini menyuguhkan catatan kritis yang dikembangkan dari muatan-muatan historis-sosiologis untuk melihat ranah pendidikan kewarganegaraan dalam konteks negara Republik Indonesia ini, terutama disorot dari perspektif teori konsensus sosial, kontrak sosial, dan social imaginary. Ketiga hal tersebut kemudian mengarahkan pada pengutamaan komunitas agama-agama dalam peran sertanya sebagai bagian dari masyarakat sipil madani (civil society), dan yang telah bergumul sejak semula dalam pendirian negara dan konstitusinya. Kesadaran dan partisipasi komunitas agama-agama inilah yang menjadi gagasan kewarganegaran (citizenship) di tengah konteks masyarakat majemuk dan multikultural.]]>
