cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
INTEGRALISTIK
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 08537208     EISSN : 25495011     DOI : -
Core Subject :
Integralistik is a peer reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The Integralistik is a academic journal that centered in citizenship studies i.e. civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 183 Documents
 13   14   15   16   17 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi)
Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14604

Abstract

Pergeseran dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang dikuti amandemen terhadap UUD 1945 telah membawa pergeseran yang cukup signifikan dalam hubungan tata kerja antara DPR dan Presiden. Pergeseran tersebut di antaranya berkenaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan Presiden. Apabila di Era Orde Baru hubungan antara DPR dan Presiden lebih diwarnai oleh kompromi politik DPR terhadap kebijakan pemerintah, di Era Reformasi tampak sebaliknya. Pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah tampak lebih intensif, bahkan hampir tidak ada kebijakan pemerintah yang lepas dari sorotan DPR. Secara formal pengawasan tersebut diwujudkan dalam penggunaan hak-hak DPR, terutama adalah hak interpelasi dan hak angket. Selama reformasi banyak usulan penggunaan hak-hak interpelasi dan hak angket dari sekelompok anggota DPR, walaupun banyak di antaranya tidak berlanjut karena tidak mendapat persetujuan dalam sidang paripurna DPR. Interpelasi dan angket yang disetujui oleh DPR dan diajukan kepada pemerintah pun tidak mesti ada tindak lanjut yang jelas. Usulan penggunaan hak interpelasi dan hak angket kadang-kadang juga hanya didasarkan pada kepentingan politik sesaat dari sekelompok anggota DPR. 
Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dian Esti Pratiwi; Kardiansyah Afkar
Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.20853

Abstract

Artikel ini membahas tentang ambiu pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana mekanisme pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil dari penulisan artikel ini adalah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan tekhnis pelaksana undang-undang tersebut masih menjadikan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi terpidana bebas untuk menggunakan haknya tersebut baik untuk mengikuti maupun tidak mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut. Terkait pendidikan deradikalisasi yang dilihat berdasarkan beberapa aspek dalam peraturan perundang-undangan masih perlu adanya reformulasi terhadap ketentuan tersebut dan perbaikan terhadap model pendidikan deradikalisasi yang ada saat ini.
Perlindungan Mutasi Guru dengan Berlakunya Undang-undang No 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20874

Abstract

Indonesia is a country based on the rule of law, this is in accordance with the mandate of the constitution. Citizens, in this case especially teachers must get protection in order to be able to carry out their rights and obligations comfortably. After the enactment of Law Number 32 Year 2004 to Law Number 23 Year 2014, secondary education became a provincial affair so there were a lot of teacher mutations. To anticipate this, the government issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 120/5935 / SJ dated October 16, 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Affairs Under Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of this research is to determine the protection of teacher mutations by the enactment of local government laws. Teachers' protection according to this study can be divided into two, namely preventive (cancellation of regulations / Perbup / Perwali) and repressive (lawsuit of the State Administrative Court). Legal protection for teachers can be done preventively and repressively. Preventively, it could be through the governor's authority as a representative of the government to overturn the decision and repressively, the teacher could submit a claim to the State Administrative Court to cancel the letter of its decision. The existence of this law is expected to improve the welfare of teachers throughout Indonesia.Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi. Warga negara, dalam hal ini khususnya guru harus mendapatkan perlindungan agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan menengah menjadi urusan provinsi sehingga banyak sekali terjadi mutasi guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan  Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mutasi guru dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah. Perlindungan bagi guru menurut penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu preventif (pembatalan perda/perbup/perwali) dan represif (gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara). Perlindungan hukum terhadap guru bisa dilakukan secara preventif dan  represif. Secara preventif, bisa melalui kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut dan secara represif, guru bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan mutasinya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.
SOLUSI PERMASALAHAN PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MODERN MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN MUSYAWARAH SEJAK DINI
Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13737

Abstract

Ketika reformasi bergulir di Indonesia, tampilah aktor politik yang memiliki karakter yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia seperti egois, memikirkan dirinya dan golongannya, dominasi terhadap ide dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadikan kehidupan politik sebagai  kehidupan yang penuh intrik untuk memenangkan kepentingannya yang muaranya adalah status ekonomi dan sosial. Berbeda dengan filosofi politik yang sebenarnya yakni berargumentasi guna mencapai suatu kebijakan yang mementingkan rakyat. Dalam penelitian tentang Peningkatan Kemampuan Musyawarah Sebagai Lokus Pengamalan Sila Ke 4 Pancasila Pada Jenjang SMP di Kota Semarang, kami menemukan bahwa Sekolah juga berfungsi  sebagai penyuplai tokoh-tokoh politik yang otoriter dan mementingkan golongannya. Sekolah membiarkan siswa yang dominan terus menerus mendominasi, serta siswa yang apatis terus menerus didiamkan. Model Peningkatan Musyawarah Sebagai Solusi Permasalahan Politik Indonesia Modern adalah sebagai berikut sebagai berikut: a) Guru memberi pengertian dulu, apa itu musyawarah; b) Guru menyiapkan materi yang akan dimusyawarahkan; c)  Kelas dibagi menjadi lima kelompok besar, yang masing-masing terdiri dari 5 sampai dengan  10  siswa; d) Setiap siswa diberi tiga token (kupon), kupon tersebut ditulis nama siswa, kelompok serta no absen siswa.  Setiap pemegang kupon memiliki hak bicara maksimal lima menit. Setiap siswa akan bertanya dan menyanggah pembicaraan maka siswa harus menyerahkan token (kupon) tersebut pada guru; e) Guru mempersilahkan siswa untuk membahas bahan musyawarah; f) Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memaparkan hasil musyawarah kelompok; g) Siswa diajak untuk mencari yang terbaik dari setiap pendapat; h) Siswa dilatih sensitifitasnya terhadap emosi dirinya serta emosi kelompoknya; i) Siswa diajak untuk menganalisis berbagai pendapat dari Sudut Pandang Diri Sendiri (SPDS) serta dari Sudut Pandang Orang Lain (SPOL); j) Siswa kemudian mengemukakan pendapatnya; k) Siswa mengambil kesimpulan.
Civic Engagement Siswa dalam Masa Pandemi Covid 19 (Suatu Studi di SMK Telkom Purwokerto)
Integralistik Vol 32, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.28969

Abstract

Siswa yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia tentunya dituntut untuk memiliki keterlibatan sebagai warga negara untuk bekerjasama dalam mengatasi pandemi Covid- 19. Untuk itu sangat menarik mengkaji lebih dalam mengenai civic engagement siswa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di SMK Telkom Purwokerto yang juga sebagai sekolah yang terdampak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana bentuk civic engagement siswa SMK Telkom Purwokerto. Informan penelitian ini adalah siswa dan guru SMK Telkom Purwokerto. Observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi literatur digunakan sebagai metode pengumpulan data. Data dianalisis dengan  mereduksi data, kemudian penyajian data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Validitas data penelitian menggunakan trianggulasi sumber dan waktu.  Hasil penelitian adalah adanya civic engagement siswa SMK Telkom Purwokerto di masa pandemi Covid- 19 yaitu civic engagement secara individu dan kolektif atau dalam sebauah komunitas. Simpulan penelitian adalah bentuk civic engagement siswa SMK Telkom dimasa pandemi Covid- 19 dilakukan dengan berbagai macam bentuk kegiatan baik kegiatan dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Pengertian dan Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Siswa Kelas V di SDN 2 Ngembak Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Semester 1 Tahun Pelajaran 2015 / 2016
Integralistik Vol 30, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i1.18377

Abstract

Proses pembelajaran PKn kurang sesuai yang tujuan yang diharapkan. Hal ini juga terjadi pada kelas V di SD Negeri 2 Ngembak. Peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD). Prosedur penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robbin MC Taggart yang terdiri dari empat komponen yaitu: 1) Perencanaan (planning), 2) Aksi/tindakan (acting), 3) Observasi (observing), 4) Refleksi (refleting). Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah melalui model pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) adalah (1) Adanya peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V dalam Peraturan Perundang-undangan dari kondisi awal ke siklus I, dan dari siklus I ke siklus II; (2) Nilai rata-rata hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V pada materi Peraturan Perundang-undangan minimal 71, atau masuk predikat baik; (3) Ketuntasan belajar individual minimal sebesar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75, dengan ketuntasan klasikal minimal 80% dari hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V pada materi Peraturan Perundang-undangan, dan masuk predikat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) pada siswa Kelas V di SD Negeri 2 Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Semester I Tahun Pelajaran 2015/ 2016 pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi Peraturan Perundang-undangan dapat meningkat.
NEED ASSESMENT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PROJECT BASED LEARNING PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SEMARANG
Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11817

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Karakter Berbasis  Project Based Learning Pada Sekolah  Menengah Pertama  Di Kota Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan  kualitatif. Sumber penelitian ini adalah guru dan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Kota Semarang. Metode pengumpulan data dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan bahan ajar yang diharapkan dari aspek isi dan bahan kajian:  berisi tentang hakikat pendidikan karakter dimana pelaksanaan tiap nilai karater  dengan penugasan yang berbasis project; adanya paparan materi terkait pengertian pendidikan karakter  dalam bahan ajar pendidikan karakter  berbasis Project Learning; tipe soal yang sesuai dalam pengembangan bahan ajar pendidikan karkter berbasis project learning  serta berisi langkah-langkah yang sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan harapan seperti terkait dengan aspek fisik buku,  judul bahan ajar yang sesuai adalah  Pendidikan karakter Berbasis Project Based Learning, gambar sampul mengarah kepada aktivitas siswa di sekolah yang mencerminkan pendidikan karakter, jenis huruf  yang digunakan adalah comic sans ms,  jenis ukuran buku adalah buku kecil ukuran kertas separuh A4, dengan jumlah halaman 40 sd 50 halaman, penyertaan gambar pada materi di bahan ajar, bentuk pelaksanaan penugasan dalah penugasan berbasis project yang dilaksanakan secara berkelompok, bahasa yang digunakan dalam bahan ajar pendidikan karakter berbasis project learning adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristi siswa di Sekolah Menengah Pertama di Semarang.
PENERAPAN CONCEPT LEARNING MODEL PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMA PGRI KABUPATEN CIANJUR
Integralistik Vol 29, No 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i2.16699

Abstract

Evaluasi Pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara pada Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh UPBJJ-UT Semarang Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Lusi Rachmiazasi Masduki
Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25016

Abstract

Praktik secara langsung dan tatap muka tetap menjadi pilihan favorit mahasiswa pada perguruan tinggi yang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dibandingkan dengan praktik/tutorial online. Mahasiswa program studi hukum UT selain diberikan materi teoritis akademis secara mandiri dan terstruktur, juga diberikan pengalaman beracara di pengadilan. Selain praktik dan observasi di lembaga peradilan, mahasiswa juga dibimbing untuk menulis berkas/dokumen yang dibutuhkan dalam proses beracara. Metode penelitian dilakukakan dengan metode kuantitatif dan kualitatif (mix methode) dengan instrumen berupa angket dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari angket/kuesioner dan dari wawancara langsung. Data sekunder dari literasi pustaka buku pedoman PPB dan referensi lainnya. Hasil yang diperoleh yaitu pelaksanaan PPB secara tatap muka sejauh ini sudah dipandang bagus oleh mahasiswa yang telah melaksanakan PPB, tetapi ada beberapa aspek yang harus dibenahi sebagai evaluasi dalam membuat program pada semester berikutnya.
PERSEPSI WANITA TUNARUNGU DARI HWDI MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA ISYARAT DALAM VIDEO “MAKE IT BRONZE” Mei Talia; Deddy Muharman; Casey Catherina
Integralistik Vol 31, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v31i1.21545

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari para penyandang tunarungu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal/lisan dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki, sehingga diciptakanlah Bahasa Isyarat untuk membantu mereka dalam berkomunikasi. Para penyandang tunarungu juga mengalami kesulitan untuk menerima sebuah informasi melalui video yang tidak menyediakan terjemahan bahasa isyarat maupun subtitle. Pada bulan Juni 2018, L’Oreal Indonesia melalui akun YouTube L’Oreal Indonesia meluncurkan sebuah video makeup tutorial dengan judul “Make It Bronze” yang merupakan video makeup tutorial pertama di Indonesia yang menggunakan terjemahan bahasa isyarat. Penelitian ini meneliti mengenai persepsi yang dimiliki wanita penyandang tunarungu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mengenai video “Make It Bronze” dan pesan yang mereka terima melalui video tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif dan paradigma post-positivistik. Penelitian ini menemukan bahwa wanita penyandang tunarungu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia memiliki persepsi yang positif terhadap video “Make It Bronze” sedangkan untuk pesan yang diterima melalui video “Make It Bronze” berbeda pada setiap narasumber.

Page 15 of 19 | Total Record : 183

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2011 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34, No 2 (2023): July 2023 Vol 34, No 1 (2023): January 2023 Vol 33, No 2 (2022): Juli 2022 Vol 33, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 32, No 2 (2021): Juli 2021 Vol 32, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 Vol 31, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019 Vol 30, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 29, No 2 (2018): Juli 2018 Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017 Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017 Vol 22, No 1 (2011): INTEGRALISTIK More Issue