INTEGRALISTIK
Integralistik is a peer reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The Integralistik is a academic journal that centered in citizenship studies i.e. civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education.
Articles
183 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA PILKADA KABUPATEN PATI TINJAUAN TERHADAP ( PUTUSAN MK NOMOR: 82/PKPU.D.IX-2011) ]]>
<![CDATA[Sacipto, Rian]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14584
<![CDATA[Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Negara Indonesia yang menyatakan diri sebagai Negara hukum yang demokratis harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi dalam perjalanan demokrasi Indonesia terjadi problematika pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2011 atas penyelenggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimana dalam memberikan penetapan pasangan/calon kepala daerah tidak sesuai dengan hasil yang ditetapkan oleh KPUD. Pasangan calon Kepala Daerah merasa tidak terima atas penetapan KPUD bahwa dirinya merasa memenuhi persyaratan dan sudah memiliki bukti dari KPUD terkait syarat administrasinya. Sehinggan pasangan calon Imam Suroso – Sujoko mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi keberatan pasangan calon Imam Suroso – Sujoko diterima, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PHPU.D.IX-2011 Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Problematika Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011 yang diajukan oleh salah satu pasangan calon Kepala Daerah Imam Suroso – Sujoko, dengan metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian yang diperoleh meliputi pembahasan dalam memberikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pati nomor 40 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan meminta KPUD, bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pati 2011-2016 harus diulang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI BUDAYA SEKOLAH SEBAGAI WAHANA PENGEMBANGAN KARAKTER PADA DIRI SISWA ]]>
<![CDATA[Wahono, Margi]]>;
<![CDATA[Priyanto, AT Sugeng]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13723
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan mendeskripsikan kondisi pengembangan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SMP se-Kota Semarang. Tema penelitian ini sejalan dengan visi dan missi Universitas Negeri Semarang yang mengembangkan ―wawasan konservasi‖, mestinya di dalamnya terkandung muatan penguatan pendidikan karakter dalam konservasi nilai-nilai sosial. Temuan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah 1). bahwasannya sekolah yang telah menerapkan budaya sekolah secara optimal memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang belum menerapkan budaya sekolah sebagai pengembangan karakter siswa; 2) Budaya sekolah memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter pada diri siswa. Rekomendasi dari penelitain ini salah satunya adalah bahwa pendidikan karakter perlu terus dikembangkan dipersekolahan agar tercipta siswa yang memiliki good character dan menjadi smart and good citizen]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA KEWARGAAN: STUDI KEPEMIMPINAN RIDWAN KAMIL DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Lestari, Puji]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11810
<![CDATA[Kepemimpinan menjadi instrumen penting dalam budaya politik yang ideal dalam masyarakat demokratis. Kepemimpinan dalam proses membangun budaya politik merupakan suatu hal yang menarik. Kepemimpinan transformatif menjadi tipe pilihan yang ideal yang diharapkan masyarakat dengan pengembangan budaya kewargaan untuk mencapai demokrasi yang diidamkan. Potret kepemimpinan transformatif semakin dekat dengan masyarakat dalam sosok Ridwan Kamil Wali Kota Bandung. Gaya kepemimpinan yang terbuka, dinamis, komunikatif menjadi ciri yang menarik.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi) ]]>
<![CDATA[Sunarto, Sunarto]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14604
<![CDATA[Pergeseran dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang dikuti amandemen terhadap UUD 1945 telah membawa pergeseran yang cukup signifikan dalam hubungan tata kerja antara DPR dan Presiden. Pergeseran tersebut di antaranya berkenaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan Presiden. Apabila di Era Orde Baru hubungan antara DPR dan Presiden lebih diwarnai oleh kompromi politik DPR terhadap kebijakan pemerintah, di Era Reformasi tampak sebaliknya. Pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah tampak lebih intensif, bahkan hampir tidak ada kebijakan pemerintah yang lepas dari sorotan DPR. Secara formal pengawasan tersebut diwujudkan dalam penggunaan hak-hak DPR, terutama adalah hak interpelasi dan hak angket. Selama reformasi banyak usulan penggunaan hak-hak interpelasi dan hak angket dari sekelompok anggota DPR, walaupun banyak di antaranya tidak berlanjut karena tidak mendapat persetujuan dalam sidang paripurna DPR. Interpelasi dan angket yang disetujui oleh DPR dan diajukan kepada pemerintah pun tidak mesti ada tindak lanjut yang jelas. Usulan penggunaan hak interpelasi dan hak angket kadang-kadang juga hanya didasarkan pada kepentingan politik sesaat dari sekelompok anggota DPR. ]]>
<![CDATA[SOLUSI PERMASALAHAN PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MODERN MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN MUSYAWARAH SEJAK DINI ]]>
<![CDATA[Suyahmo, Suyahmo]]>;
<![CDATA[Munandar, Moh Aris]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13737
<![CDATA[Ketika reformasi bergulir di Indonesia, tampilah aktor politik yang memiliki karakter yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia seperti egois, memikirkan dirinya dan golongannya, dominasi terhadap ide dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadikan kehidupan politik sebagai  kehidupan yang penuh intrik untuk memenangkan kepentingannya yang muaranya adalah status ekonomi dan sosial. Berbeda dengan filosofi politik yang sebenarnya yakni berargumentasi guna mencapai suatu kebijakan yang mementingkan rakyat. Dalam penelitian tentang Peningkatan Kemampuan Musyawarah Sebagai Lokus Pengamalan Sila Ke 4 Pancasila Pada Jenjang SMP di Kota Semarang, kami menemukan bahwa Sekolah juga berfungsi  sebagai penyuplai tokoh-tokoh politik yang otoriter dan mementingkan golongannya. Sekolah membiarkan siswa yang dominan terus menerus mendominasi, serta siswa yang apatis terus menerus didiamkan. Model Peningkatan Musyawarah Sebagai Solusi Permasalahan Politik Indonesia Modern adalah sebagai berikut sebagai berikut: a) Guru memberi pengertian dulu, apa itu musyawarah; b) Guru menyiapkan materi yang akan dimusyawarahkan; c) Kelas dibagi menjadi lima kelompok besar, yang masing-masing terdiri dari 5 sampai dengan 10 siswa; d) Setiap siswa diberi tiga token (kupon), kupon tersebut ditulis nama siswa, kelompok serta no absen siswa. Setiap pemegang kupon memiliki hak bicara maksimal lima menit. Setiap siswa akan bertanya dan menyanggah pembicaraan maka siswa harus menyerahkan token (kupon) tersebut pada guru; e) Guru mempersilahkan siswa untuk membahas bahan musyawarah; f) Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memaparkan hasil musyawarah kelompok; g) Siswa diajak untuk mencari yang terbaik dari setiap pendapat; h) Siswa dilatih sensitifitasnya terhadap emosi dirinya serta emosi kelompoknya; i) Siswa diajak untuk menganalisis berbagai pendapat dari Sudut Pandang Diri Sendiri (SPDS) serta dari Sudut Pandang Orang Lain (SPOL); j) Siswa kemudian mengemukakan pendapatnya; k) Siswa mengambil kesimpulan.]]>
<![CDATA[NEED ASSESMENT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PROJECT BASED LEARNING PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Suhardiyanto, Andi]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11817
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Karakter Berbasis Project Based Learning Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan  kualitatif. Sumber penelitian ini adalah guru dan peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Kota Semarang. Metode pengumpulan data dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan bahan ajar yang diharapkan dari aspek isi dan bahan kajian: berisi tentang hakikat pendidikan karakter dimana pelaksanaan tiap nilai karater dengan penugasan yang berbasis project; adanya paparan materi terkait pengertian pendidikan karakter dalam bahan ajar pendidikan karakter berbasis Project Learning; tipe soal yang sesuai dalam pengembangan bahan ajar pendidikan karkter berbasis project learning serta berisi langkah-langkah yang sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan harapan seperti terkait dengan aspek fisik buku, judul bahan ajar yang sesuai adalah Pendidikan karakter Berbasis Project Based Learning, gambar sampul mengarah kepada aktivitas siswa di sekolah yang mencerminkan pendidikan karakter, jenis huruf yang digunakan adalah comic sans ms, jenis ukuran buku adalah buku kecil ukuran kertas separuh A4, dengan jumlah halaman 40 sd 50 halaman, penyertaan gambar pada materi di bahan ajar, bentuk pelaksanaan penugasan dalah penugasan berbasis project yang dilaksanakan secara berkelompok, bahasa yang digunakan dalam bahan ajar pendidikan karakter berbasis project learning adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristi siswa di Sekolah Menengah Pertama di Semarang.]]>
<![CDATA[BEKERJANYA DEMOKRASI MELALUI MODAL SOSIAL ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14600
<![CDATA[Modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Ada tiga unsur parameter modal sosial yaitu kepercayaan (trust), norma (norms) dan jaringan (networks). Demokrasi sendiri memiliki modal sosial berupa kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu bekerjanya demokrasi melalui modal sosial perlu berjalan seiringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya demokrasi melalui modal sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial demokrasi dalam memberikan dukungan terhadap tumbuhnya modal sosial masih terhalang akan kebudayaan, hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam pemerintahan di Indonesia.]]>
<![CDATA[KONFERENSI: ALTERNATIF MODEL PEMBIMBINGAN PPL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PRAKTIKAN MAHASISWA DI SMP NEGERI 2 BOJA KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Susanti, Martien Herna]]>;
<![CDATA[Setiajid, Setiajid]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 2 (2017): Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i2.13724
<![CDATA[Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh mahasiswa praktikan. Fungsi Guru Pamong (Gumong) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sangat srategis dalam membimbing praktikan selama melaksanakan PPL di sekolah, namun terkadang ditemui kesulitan bagaimana cara Gumong memandu atau membimbing praktikan dalam mempraktekkan keterampilan dasar dalam proses pembelajaran dikarenakan belum adanya tahapan yang jelas dan konkrit tentang fungsi serta peran Gumong dan DPL selama PPL. Oleh karena itu diperlukan dukungan skenario mekanisme pembimbingan yang disebut konferensi sebagai salah satu alternatif model pembimbingan yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi praktikan PPL sekaligus menyajikan penilaian yang obyektif dan transparan. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 1) memahami mekanisme konferensi sebagai salah satu cara pembimbingan reflektif untuk meningkatkan kompetensi peserta PPL secara berkelanjutan, 2) mengidentifikasi langkah-langkah konferensi, dan 3) merancang Strategi implementasi konferensi dalam Program Pembimbingan PPL. Target utama kegiatan pengabdian ini adalah menghasilkan produk berupa laporan pengabdian kepada masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan disingkat menjadi ―I CARE‖ (Introduction, Conection, Aplication, Refelction, Extention)]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR FIQIH TENTANG ZAKAT MELALUI PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING PADA SISWA KELAS VIII-A MTs. ARRAHMAH KELAPA DUA WETAN CIRACAS JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Hartika, Santi]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 28, No 1 (2017): Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v28i1.11813
<![CDATA[Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar bagi siswa Kelas VIII-A Mts. Arrahmah. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran Active Learning yang diterapkan? (2) Dan apakah penerapan metode pembelajaran Active Learning dapat meningkatkan prestasi belajar?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian tindakan dari Model Kemmis. Dalam penelitian tindakan yang menggunakan Model Kemmis ini yang pertama-tama dilakukan antara lain merencanakan penelitian, tindakan dari siklus pertama sampai siklus tiga, mengadakan observasi dan refleksi pada siswa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajran Active Learning yang didalamnya meliputi metode resitasi, diskusi, demonstrasi dan tanya jawab yang diterapkan pada materi zakat dapat meningkatkan hasil prestasi belajar. Peningkatan itu berdasarkan hasil prestasi yang dicapai per siklus. Dari siklus I ke siklus II meningkat 20,5% dan siklus II ke siklus III meningkat 20%. Jadi penggunaan metode pembelajaran Active Learning yang sesuai dengan materi akan sangat membantu kelancaran proses pembelajaran dan dapat menuntaskan KKM.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI (Studi Pegawai Seketariat Daerah Pemprov.DKI Jakarta dan Pemprov.Sumut) ]]>
<![CDATA[Saragih, Herliana JR]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14605
<![CDATA[Organizational Commitment can be referred to three emplooyee’s characteristics, namely theirself belonging to organization, their willingness to work for organization, and their acceptenceof the values and the objectives of the organization. The organizational commitment is influenced by many factors, like, leadership, organizational culture, attitude and personality, motivation, procedural justice and others. This study was intended to investigate the effect of leadership, organizational culture, and procedural justice on organizational commitment of Secretarial Office employees of DKI and Sumut Provinces. The data was collected through survey to 80 emplooyees who were selected randomly from the employees of echelon III Secretarial Office DKI and Sumut Provinces.The data were then analyzed by path analysis technique. Result indicated that organizational commitment was directly affected by leadership and procedural justice but not by organizational culture. In others words leadership and organizational justice affects the organizational commitment. The findings imply that the employees commitment can be improved through the improvement of leadership and organizational justice. However, others variables can be put into consideration in the future research to find out more information related to the variable.]]>
