Articles
116 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 3 (2014)"
:
116 Documents
clear
<![CDATA[PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten SITARO) ]]>
<![CDATA[Makapuas, Rofic]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan menjadi sangat penting, dimana pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah kelurahan perlu diberdayakan agar semakin professional, dan responsif dalam setiap memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui wawancara, pengamatan langsung, dan dokumen yang diperoleh di lapangan maka diperoleh data dari Informan dalam kaitannya dengan pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam memberdayakan pemerintah kelurahan Bahoi, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan dalam hal administrasi kependudukan belum maksimal, sesuai dengan hasil penelitian masih adanya aparat pelaksana di kelurahan yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ketepatan waktu yang belum dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh aparat kelurahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintah kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan. Keywords: Pemberdayaan, Pemerintah Kelurahan, Pelayanan, Masyarakat]]>
<![CDATA[KINERJA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG KARTU KELUARGA DI KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO) ]]>
<![CDATA[Mona, Jaqlin A.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Di era pemerintah yang modern ini ,fungsi pokok birokrasi dalam Negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara (Budisetiono, 2002:72). Dalam konteks tersebut birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Rashid,2002) yakni pertama, fungsi pelayanan publik (public service) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan keamanan bagi penduduk. Kenyataan fungsi birokrasi pemerintah di daerah ini belum berjalan sebagaiman mestinya. Masalah pelayanan publik atau public service di kantor Kecamatan Singkil untuk masa sekarang ini masi jadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian ,hal ini dibuktikan ketika timbul berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidak puasan masyarakat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang âmelayaniâ bukan âdilayaniâ. Kantor Kecamatan Singkil merupakan perangkat daerah pemerintah Kota Manado yang harus melayani masyarakat secara maksimal namun kondisi yang ada menunjukan bahwa sering terhambat karena kinerja pemerintah yang kurang maksimal. Aparatur pemerintah yang ada di Kecamatan Singkil tidak efektif dalam melaksanakan tugas. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa cepat diselesaikan malah diperlambat oleh aparatur pemerintah Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik pemerintah khususnya pelayanan Kartu Keluarga yang ada di Kecamatan Singkil Kota Manado. ]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) STUDI DI DESA TOMBATU TIGA TENGAH KECAMATAN TOMBATU UTARA ]]>
<![CDATA[Yulius, Teos Marsel Jourgen]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan analisis terhadap cara atau sikap Kepala Desa secara langsung maupun tidak langsung dalam membina dan mengendalikan PNPM-Mandiri sehingga masyarakat yang menjadi pelaku utama PNPM tergerak untuk ikut serta dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui cara Kepala Desa membina dan mengendalikan PNPM Mandiri. Sehingga tujuan umum dari PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat kurang mampu diperdesaan dapat diatasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan dan juga untuk mengetahui tujuan kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara yang berisi sebuah pertanyaan yang dikembangkan peneliti. Penelitian ini menghasilkan temuan atau kesimpulan bahwa keberhasilan serta kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sangat dipengaruhi oleh peran Kepala Desa dari caranya membina dan mengendalikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, temuan dilapangan didapat bahwa Kepala Desa telah melakukan tugasnya sehingga masyarakat sebagai pelaku utama PNPM Mandiri tergerak untuk ikut serta dalam pelaksanaannya. Kata Kunci. Peran, Pelaksanaan PNPM-MP]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat) ]]>
<![CDATA[Kumayas, Clinton Ridel]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seperti yang menjadi masalah di desa Tondei saat ini adalah fasilitas umum jalan desa yang sangat memprihatinkan. Baik situ jalan di lorong-lorong desa Tondei maupun jalan untuk masuk dan keluar desa Tondei. Disinilah yang harusnya menjadi peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya untuk dapat menangani masalah ini secara efektif. Karena masalah rusaknya jalan yang ada di desa tondei ini sudah sejak lama dirasakan oleh masyarakat di desa Tondei, belum juga masalah longsor yang sering terjadi di jalan yang menghubungkan desa Tondei dan desa Raanan Baru begitu juga yang terjadi di jalan yang menghubungkan desa Tondei dan desa Ongkaw. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi dan program kebijakan pemerintahan selaku Pemimpin harus memiliki daya tarik dan dapat memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif sekaligus turut pula menikmati hasil-hasil kerja mereka dengan baik. Disinilah peranan pemerintah desa Tondei harus lebih ditingkatkan lagi, seperti yang tertulis dalam Pasal 14 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 menetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka kepala desa mempunyai wewenang antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa; yang dalam pengertian lebih luas termasuk juga membangun serta memberdayakan masyarakat desanya. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tondei Kecamatan Motoling barat Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa program pembangunan di desa itu bisa bisa berhasil jika adanya partisipasi dari masyarakat ditinjau dari bagaimana masyarakat disadarkan dan diberikan pandangan dan bagaimana pemerintah memampukan dan memberikan kapasitas serta diberikan daya dan dimandirikan masyarakatnya dalam program pembangunan. Kata Kunci. Peran, Pemberdayaan Masyarakat]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN â MAPALUSE (PBL-MAPALUSE) DI KELURAHAN BAHU (STUDI DIKELURAHAN BAHU KECAMATAN MALALAYANG) ]]>
<![CDATA[FENSYANA, TAMBAYONG CICILIA]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aparat kelurahan dalam program Pembangunan Berbasis Lingkungan di Kelurahan Bahu sebagaimana yang diamantkan dalam peraturan Walikota Manado Nomor 46 tahun 2011. Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelittian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimnan adanya (fact finding). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak Kota Manado telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengsukseskan dan mengimpementasikan instruksi tersebut dengan melaksakan pemberdayaan di Kelurahan Bahu dengan mengutamakan pemberdayaan kelurahan dan juga masyarakat di kelurahan. Pemberdayaan Kelurahan mengacu kepada kata empowrment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktuakisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan kelurahan bertitik berat pada pentingnya masyarakat yang madiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar objek, tetap justru sebagai subjek pelaku pembangunan ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Pemberdayaan pemerintah Kelurahan Bahu sudah bisa dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang sangat baik dalam pelaksanaan ini. Â ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN ( STUDI KASUS DI KELURAHAN SINGKIL SATU KECAMATAN TUMINTING ) ]]>
<![CDATA[MOHEDE, RECKY RANDA]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (good governance). Salah satu ciri good governance adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk kepentingan transparansi informasi sebagaimana dimaksud, diperlukan sarana komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, dan tentunya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah. Kenyataan yang bisa dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara khususnya dalam konteks pemerintahan wilayah justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenanganmya guna mewujudkan good governance secara utuh dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah, suatu kenyataan dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan masih perlu ditingkatkan pelayanannya dari segi pelayanan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, hal tersebut nantinya sangat berpengaruh dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi pemerintahan di Kelurahan singkil. Peranan camat dalam mewujudkan penerapan Good Governance dalam pemerintahan yang baik untuk menciptakan atau mewujudkan kinerja orgaisasi yang di harapkan sangat di butuhkan. Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan kepemerintahan yang baik, maka aparatur negara dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.]]>
<![CDATA[KINERJA BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAUDITAN (Suatu Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) ]]>
<![CDATA[ANDAKI, RINNE E.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin meningkat mau tidak mau akan berdampak kepada tuntutan kemampuan aparatur birokrasi. Tuntutan terhadap kinerja aparat birokrat di kantor Kecamatan Kuaditan menjadi persoalan yang mendesak mengingat penanganan penyelenggaraan pelayanan publik akan semakin komplek dan dinamik. Karenanya rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (khususnya pelayanan administrasi kependudukan) di Kecamatan Kauditan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan berfokus pada kinerja aparatur terhadap pelayanan publik dilihat dari kualitas pelayanan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, dengan princian mewakili masyarakat (6 orang dari 6 desa dengan latar belakang yang berbeda-beda), 3 orang aparat birokrat yang bekerja di kecamatan kauditan, dan Kepala Kecamatan yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menggambarkan kualitas pelayanan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kauditan dilihat dari kualitas pelayanan belum terlaksana dengan baik. Karena walaupun mempunyai kelebihan pada aspek keamanan saat memberikan pelayanan serta fasilitas ruangan tunggu yang baik namun secara keseluruhan jika dilihat dari kelima indikator penilaian, membuktikan bahwa kinerja birokrasi di Kantor Kecamatan Kauditan belum terlaksana dengan baik. Untuk itu disarankan ; (a) kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap tingkat kedisiplinan pegawai, (b) meningkatkan ketrampilan dan kecakapan bagi aparat birokrat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, (c) perlu meningkatkan pendidikan dan latihan ketrampilan melayani masyarakat.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MASYARAKAT MAJEMUK ]]>
<![CDATA[Tulung, Jeane Marie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendidikan Agama Kristen yang dilaksanakan di sekolah, keluarga dan masyarakat sangatlah penting artinya dalam menegakkan dan mewujudkan masyarakat yang damai sejahtera dan tentram. Dalam realita kehidupan masyarakat masih banyak persoalan yang muncul dengan berbagai konflik yang terjadi yang seringkali dikaitkan dengan masalah agama. Pendidikan agama Kristen hadir dan dihadirkan di tengah masyarakat adalah untuk melaksanakan amanat agung sebagaimana dalam Firman Allah. PAK yang adalah bagian dari tujuan pendidikan nasional dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui peserta didik. Kehadiran PAK juga dapat menjadi alat pembentuk dan pemersatu bangsa di tengah masyarakat majemuk yang berbeda agama, suku, ras, golongan, dsb. Selain itu, kehadiran PAK dapat berperan serta untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. PAK harus terus- menerus berkembang seiring dengan kemajuan zaman; memampukan manusia agar sadar terhadap iptek, kreatif, inovatif, serta memiliki solidaritas tinggi; peka terhadap konteks pendidikan nasional, pergumulan bangsa dan menjawab kebutuhan orang percaya. Kata Kunci: Pendidikan, Pendidikan Agama Kristen, Masyarakat Majemuk,]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN (BERAS MISKIN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN ]]>
<![CDATA[KAUNANG, MICHAEL C.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster I tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Instruksi presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Tujuan dalam penelitian ini adalah dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat dalam hal ini keluarga dan perseorangan agar dapat berdaya guna dengan adanya program RASKIN, agar masalah kemiskinan di Kota Manado dapat menurun lebih khusus di Kelurahan Winangun satu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program raskin di kelurahan Winangun I Kecamatan Malalayang Kota Manado tahun 2013 unsur kepentingan dalam implementasi ini adalah melalui isu strategis pengentasan kemiskinan. Secara politikalnya mengacu pada visi dan misi Kota Manado, tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Kata Kunci : Implementasi Program RASKIN, Implementasi, Pemerintah Kelurahan.]]>
<![CDATA[KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI OBJEK WISATA ]]>
<![CDATA[Dilapanga, Mohamad Ridho]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan devisa suatu negara serta meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Pariwisata juga dapat meningkatkan pola pikir yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Untuk itu, perlu usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meningkatkan pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan potensi objek wisata pantai Bungin Indah dan pulau Molosing yang ada di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya potensi yang sangat besar yang dimiliki kawasan wisata pantai Bungin Indah dan pulau Molosing dengan panorama pantai serta keindahan pulau yang masih alami. Selain itu, dari hasil penelitian berikutnya terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow seperti kurangnya dana, kontroversi kepemilikan lahan kawasan wisata, belum adanya investor, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta minimnya sumber daya manusia. Untuk itu, perlunya usaha dari pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan mutu kinerja dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dan infrastruktur dalam mengembangkan potensi objek wisata yang ada. Â Kata kunci : Kinerja, Pemerintah Daerah, Potensi Objek Wisata]]>
